cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 55   56   57   58   59 
ASEAN COOPERATION IN ERADING CRIMINAL ACTS OF TERRORISM IN SOUTHEAST ASIAN AREA Rusito Rusito; Kaboel Suwardi; Doni Adi Supriyo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28609

Abstract

Today terrorism has become the most serious threat to humanity and civilization and has had a huge impact on all aspects of the life of the nation and state. At the regional level, Southeast Asia is a region facing serious challenges in the security sector. The problem of terrorism is a problem faced by many Southeast Asian countries. The number of terrorism incidents occurring in Southeast Asia has resulted in ASEAN being demanded to play a bigger role in solving this problem. The ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) was signed at the 12th ASEAN Summit in Cebu, Philippines, January 2007. This convention provides a strong legal basis for increasing ASEAN cooperation in the field of combating terrorism. Apart from having a regional character, ACCT is comprehensive (covering aspects of prevention, enforcement and rehabilitation programs) so that it has added value when compared to similar conventions. The harmonization of cooperation in the ACCT can be seen from the cohesiveness of ASEAN member countries in agreeing to the neutrality of defining terrorism as a common enemy and also counter-terrorism efforts by still adjusting to the principles of upholding human rights, international law and UN resolutions and without labeling certain communities as terrorist groups. The obstacles faced by ASEAN in eradicating criminal acts of terrorism in the Southeast Asia region are the ASEAN principle of non-intervention, ASEAN still focuses on social and cultural issues, domestic political conflicts in ASEAN Member countries such as Thailand and Myanmar and conflicts that occur among ASEAN member countries such as Indonesia and Malaysia in the case of borders and culture.
OBSTACLES AND CHALLENGES OF INDONESIA'S MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN FACING THE COVID-19 PANDEMIC Agoes Djatmiko; Elisabeth Pudyastiwi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28610

Abstract

The Covid-19 pandemic has led to shifts and changes in consumer purchasing patterns. Usually, even though there are online sales, many consumers still buy products directly to shops or shopping centers. But now, because there are restrictions and government regulations not to leave the house, consumers automatically do not allow it to stay outside the house for long. MSME players must also adjust and condition the sales of their products and services. It is necessary to improve product quality and service adjustments to attract consumers. The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia had an impact on economic instability, especially on MSMEs. These UMKM players feel a direct impact in the form of a decrease in sales turnover. For this, MSMEs players must have a strategy to survive in the midst of this pandemic and are required to be able to adapt to the conditions that occur
PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KARAKTER ANAK PADA PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI MASA PADEMI COVID-19 DENGAN BERBANTU LEMBAR KEJA SISWA BERBASIS PROYEK I Made Astra Winaya
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28612

Abstract

Pandemi Covid-19 berimplikasi terhadap terjadinya transformasi pola pembelajaran secara masif di semua jenjang pendidikan. Penelitian ini bertujauan untuk memberikan gambaran tentang implemantasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbantu Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis proyek dalam mengembangkan nilai-nilai karakter anak. Pelaksanaan PJJ berbasis proyek memberikan banyak peluang bagi siswa untuk terlibat aktif dalam mengembangkan kreatifitas, minat dan bakatnya. Selain itu, siswa memperoleh keleluasaan untuk mengakses sumber dan bahan ajar secara mandiri. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ secara online diantaranya kuota internet yang terbatas dan masih belum familiarnya guru, siswa dan orang tua dalam mengaplikasikannya. Oleh karena itu perlu adanya upaya khusus yang lebih masif untuk mengatasi problematika ini. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat memaksimalkan pelaksanaan PJJ secara online adalah dengan memadukan PPJ dengan berbantu LKS berbasis proyek. Pembelajaran ini memberikan peluang kepada siswa untuk mempelajari konsep secara mendalam dan pengintegrasian pengembangan nilai-nilai karakter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Dengan studi kasus pada siswa SD se-Kecamatan Abiansemal. Data diperoleh dengan cara menyebar kuisioner kepada siswa, orang tua dan guru melalui group Whatsapp guru dan orang tua siswa. Diperkuat juga dengan data wawancara terhadap siswa, orang tua dan guru. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan PJJ berbantu LKS berbasis Proyek mampu mengoptimalkan pengembangan nilai-nilai karakter anak. data menunjukan, terdapat 5 -nilainilai karakter yang dominan yaitu: (1) Nilai Karakter Kemandirian, (2) Nilai karakter Tanggung Jawab, (3) Nilai karakter kreatif, (4) Nilai karakter rasa ingin tahu, (5) Nilai karakter kedisiplinan. Kunci kesuksesan dari pelaksanaan PJJ berbantu LKS berbasis proyek ini tidak terlepas dari sinergitas guru, siswa dan orang tua dalam menukung pelaksanaanya.
PENINGKATAN KUALITAS PERKULIAHAN MATA KULIAH HUKUM ACARA PIDANA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SOCIAL PROBLEM SOLVING PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN FHIS UNDIKSHA I Wayan Kertih
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana melalui pengembangan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi dan memediasi peningkatan kompetensi mahasiswa secara optimal. Penelitian ini menggunakan rangcangan penelitian tindakan kelas (classroom action research), dengan siklus berdaur ulang. Pada setiap siklusnya dilakukan prosedur-prosedur tindakan sebagai berikut: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi atau monitoring tindakan dan hasil-hasilnya; dan (4) evaluasi dan refleksi tindakan dan hasil-hasilnya). Penerapan Model Social Problem Solving dalam Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Acara Pidana sangat potensial untuk mengambangkan kompetensi mahasiswa ”mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan publik secara nalar (kritis, kreatif dan antisipatif) dan bertanggung jawab.
INVESTIGATION OF CHILDREN AS A CRIMINAL CONDUCT OF DEATH LEADING ABUSE (A CASE STUDY IN THE LEGAL AREA OF THE BULELENG RESORTS POLICE) Tjok Istri Nirwikara .R.; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28614

Abstract

This study discusses to analyze, the implementation of research on children who oppose criminal acts of persecution carried out in the jurisdiction of the Buleleng Resort Police and the protection needed by investigators in the process of investigating children. This research uses empirical research, with descriptive research types, data and data sources are divided into primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary materials and tertiary materials, then using data merging techniques with document study techniques, observation techniques, and interview technique, in the sample selection technique using non-probability sampling techniques, namely purposive sampling, the data of this study were processed and analyzed qualitatively presented in a descriptive qualitative manner. The location of the study was conducted at the Buleleng Police Station. The subjects of this study were the parties involved in the study involving deaths carried out by minors. The results showed that the investigation carried out in accordance with the juvenile justice system, the investigation continues to prioritize child protection. Related to what is broadcast by the investigator during the process of education which is well done which is carried out with the consent of the children but concerns issues that are classified as minors who have been known in advance from the time limit for conducting the investigation which is demanded quickly will lead to investigators in terms of looking for evidence, witnesses, questions and answers.
LAW ENFORCEMENT AGAINST WILD LEVELS CONDUCTED BY COMMUNITY ORGANIZATIONS IN THE LEGAL REGION OF THE POLRES OF BULELENG I Gusti Ayu Agung Tri Wijayanthi; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28615

Abstract

This study aimed to determine and analyze law enforcement against extortion carried out bycommunityand to find out law enforcement efforts in tackling extortion in the Law Area of Buleleng Police Station. The type of this research was used is empirical legal research. This study usedqualitative descriptive with the location of this study carried out in several places namely in the Buleleng Police Station, the Buleleng District Attorney, Singaraja District Court, Buleleng Inspectorate and several shops in Buleleng. Data collection techniques were carried out using document studies, observations, and interviews. The results showed that (1) law enforcement apparatus in enforcing extortion cases carried out by community have been acted properly and decisively because law enforcers have the right to process and up to now there are no extortion in the community, (2) prevention efforts what has been done by law enforcement officers was in the form of preventive, Pre-emtive, and Represive actions
PERAN DAN KONTRIBUSI INGO CARE; POGRAM DISTRIBUSI MAJALAH LAFAEK DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ANAK DI TIMOR LESTE Ana De Carvalho M. Soares
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28619

Abstract

Tulisan ini menguraikan tentang peran dan kontribusi oleh ngo Internasional dalam menompang pembangunan di Timor Leste khususnya di bidang pendidikan anak. Dengan kekuatan, kolektivitas, kemampuan, dan pengornaganisian massa, Ngo internasional berfungsi untuk mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ngo dapat mitra yang kredibel dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk pendidikan dasar. Karena Organisasi nonpemerintah (Ngo) mereka memperluas pendidikan untuk anak-anak di Timor Leste yang kurang mampu. Dari ketidakmampuan pemerintah untuk mendukung pembangunan pendidikan maka disitu Ngo memaikan perannya untuk mendukung dan membangun pendidikan yang layak bagi masyarakat. Salah satunya, Ngo Internasional Care yang turut membantu dan mejalankan peran nya terhadap masyarakat Timor Leste dalam kontribusi nya melalui program distribusi majalah Lafaek untuk bisa membangun pendidikan anak di Timor Leste.
FULFILLING THE WORKERS 'RIGHTS IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19 Iskatrinah Iskatrinah; Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28626

Abstract

In terms of wage protection and protection for workers in the workplace, the entrepreneur can postpone the payment of wages (if the entrepreneur is unable to pay the wage according to the minimum wage), by first conducting negotiations with the worker / laborer or trade / labor union regarding the suspension. The postponement of the payment of the minimum wage by the employer to the worker / laborer does not automatically eliminate the obligation of the entrepreneur to pay the difference in the minimum wage during the suspension period. To deal with and overcome the crisis caused by the corona virus outbreak or COVID-19, on March 31, 2020, President Joko Widodo has issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) No. 1 of 2020 concerning “State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Pandemic and / or in the context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. However, PEPRU No.1 / 2020 has not fully accommodated those related to the world of labor. Affairs related to labor are entirely in the hands of the company and it is risky to cause company arbitrariness
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) IN LAW IN INDONESIA Wahyu Hariadi; Teguh Anindito
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28627

Abstract

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individual menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Jalan keluar yang dirumuskan berisi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga. Pada tanggal 12 Agustus 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini diatur mengenai arbitrase, dan juga mengenai ADR. Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR ini dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Semula pelembagaan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.” Di samping itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan u ntuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Ni Made Trisna Dewi; A.A Mas Adi Trinaya Dewi; Ni Luh Sri Mahendra Dewi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28666

Abstract

Di tengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia, kita dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak. Pada dasarnya masalah sosial dan moral adalah masalah terbesar dari tatanan adat serta perilaku masyarakat Indonesia, yang masih sangat kental dengan kebudayaan timur. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan  pendekatan secara normatif yuridis yaitu suatu penelitian yang dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan dengan menggunakan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terjadinya pelacuran anak dibawah umur dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif mempunyai faktor-faktor yang hampir sama, yaitu diantaranya : Faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor latar belakang kekerasan seksual. Mengenai pemidanaan pelacuran anak dibawah umur Islam dengan hukum positif sama-sama mengedepankan sistem pembinaan yang diberikan kepada pelaku pelacuran tersebut. Akan tetapi yang sedikit membedakan bahwa, hukum positif memberikan penanganan pertama yaitu dikembalikannya anak kepada orang tua sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangannya, dan apabila perbuatan pelacuran itu terulang kembali maka anak akan ditempatkan ke departemen sosial untuk diberikan pembinaan yang dapat menetralkan kehidupan luar mereka. Dilakukan demikian karena, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak tersebut adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Page 57 of 90 | Total Record : 896

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol 1, No 1 (2013): Februari Vol. 1 No. 1 (2013): Februari More Issue