Garuda - Garba Rujukan Digital

Front Matter Marzaman, Atika
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tentang Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua) Tahun 2017 Anangkota, Muliadi
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Salah satu program pemerintah provinsi Papua yang di implementasikan pada era Otonomi Khusus adalah program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahatera Harapan Seluruh Rakyat Papua yang disingkat menjadi Gerbangmas Hasrat Papua. Program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi program Gerbangmas Hasrat Papua yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme implementasi, faktor-faktor berpengaruh, dan model yang cocok dalam pelaksanaa program Gerbangmas Hasrat Papua. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada program Gerbangmas Hasrat Papua di tahun 2017. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara serta observasi langsung ke Bappeda Provinsi Papua. Sumber data yang di gunakan dalah data Primer dan Sekunder. Indikator analisis yang di gunakan menggunakan konsep Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Gerbangmas Hasrat Papua di Implementasikan berdasarkan mekanisme yang telah diatur pada peraturan gubernur No 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Khusus Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua. Hasil penelitian berikutnya adalah, Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerbangmas Hasrat Papua adalah Faktor Politik, Geografis, Keamanan, SDM, Waktu Transfer dana, Pemahaman Program, Sosialisaso Program dan Pengawasan. Pada hasil model, menunjukkan bahwa program Gerbangmas menggunakan pendekatan spasial budaya wilayah adat, kebutuhan dasar dan potensi local sebagai kriteria penentuan lokasi dan fokus program.

Back Matter Marzaman, Atika
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Diskursus Kolom Kosong Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang Khaerah, Nur; Junaedi, Junaedi; Muslimin, Muslimin
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

This article discusses Community Political Participation in the selection of regent and deputy regent candidates in the Enrekang Regency and to find out the efforts of the Empty column winning team in increasing the political articipation of the community to choose the empty column. The research method used is a qualitative descriptive method and using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The results of this study indicate that the form of community political participation in the selection of the district Head and Deputy Regent of Enrekang district is the Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity, Contacting and Violence. Community participation in the electoral system and of course their have own reasons, star because of the political awareness of the community and most of them assume that choosing is the right of each individual so that everyone is free to choose according to their wishes without being influenced by others. The effort of the empty column winning team in increasing community participation to select the blank box is to focus on certain issues such as socializing the failure of the detention regentArtikel ini membahas tentang Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui upaya tim pemenangan Kolom Kosong dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat untuk memilih Kolom Kosong. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang yaitu dengan Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity, Contacting dan Violence. Keikutsertaan masyarakat dalam sistem pemilu dan tentunya memiliki alasan masing-masing, mulai karena kesadaran politik masyarakat. Upaya Tim Pemenangan Kolom Kosong dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat untuk Memilih Kolom Kosong adalah dengan memfokuskan pada isu tertentu seperti mensosialisasikan kegagalan dari bupati petahana

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar Nurlaelah, Nurlaelah; Harakan, Ahmad; Mone, Ansyari
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

The strategy in preventing the circulation of narcotics is one of the forms of performance carried out by the National Narcotics Agency and in collaboration with various agencies from government agencies, non-governmental organizations as well as the public in preventing drug trafficking in the city of Makassar which has experienced very high rates of drug trafficking. high. resulting in a large number of drug users mainly in the community. This type of research is qualitative. Data is collected through observation and documentation and interviews with informants. The results of this study indicate that the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics in the city of Makassar, from several strategic indicators namely Suplay Reduction, Demand Reduction and Harm Reduction has been carried out in accordance with the P4GN. The supporting factor in the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics is Presidential Instruction No. 12 of 2011 and support and cooperation from various agencies. While the inhibiting factor is the availability of human resources, budget and supporting tools. Strategi dalam mencegah peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkotika yang sangat tinggi. sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkotika utamanya pada kalangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar, dari beberapa indikator strategi yaitu Suplay Reductiont, Demand Reduction dan Harm Reduction sudah dilaksanakan sesuai dengan P4GN. Faktor pendukung dalam Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 serta dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan alat pendukung.

Menakar Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Malang (Studi di KPUD Kabupaten Malang) Iqbal, Mahathir Muhammad
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

AbstractAhead of the simultaneous elections on April 17, 2019, the issue of women's political participation becomes important to address. The rule about the 30 percent quota obligation for female candidates is one of the important achievements in the course of post-reform Indonesia's democracy. These rules are contained in a number of laws, namely Law No. 31 of 2002 concerning Political Parties, Law No. 12 of 2003 concerning General Elections, Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties and Law No. 10 of 2008 concerning General Elections of DPR-DPRD Members which also contain rules relating to the 2009 Election. In this context, this research was conducted. By using a qualitative approach, this research produces a major conclusion that women's political participation, especially in the context of Malang Regency, has a positive trend. Thus, referring to the results of a UN study which states that the minimum number of women's involvement in politics allows for a change and impacts on the quality of decisions taken in public institutions.Keywords: Democracy, Election, Political Participation, Women AbstrakMenjelang pemilu serentak pada 17 April 2019, isu partisipasi politik perempuan menjadi penting untuk diketengahkan.Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. Dalam konteks itulah penelitian ini dilakukan.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan utama bahwa partisipasi politik perempuan, terutama dalam konteks Kabupaten Malang, memiliki tren positif.Dengan begitu, merujuk pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum keterlibatan perempuan dalam politik memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Rekrutmen Elit Birokrasi, Desentralisasi Salah Kaprah? Sebuah Studi Terhadap Penataan Jabatan Struktural di Kabupaten Gorontalo Utara Harun, Nur Istyan
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses rekrutmen elit birokrasi yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut. Konsep desentralisasi yang memanifestasikan konsep otonomi daerah yang berimplikasi terhadap upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada potensi lokal, termasuk penguatan terhadap manajemen sumber daya aparatur dalam hal ini proses rekrutmen elit birokrasi yang nantinya akan menduduki jabatan struktural, sangat rentan dan potensial terhadap praktek spoil system. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan dalam rangka proses rekrutmen adalah dengan cara menerapkan merit system, sebagai antitesis dari penataan jabatan struktural atas dasar senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Dalam hal ini, peneliti bermaksud menggambarkan sejauh mana Pemerintah Daerah Gorontalo Utara menerapkan aturan tersebut dalam proses rekrutmen pejabat struktural.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai langkah untuk membantu peneliti dalam pengambilan data. Karena spesifik penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana proses penataan jabatan struktural yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan metode ini peneliti dapat mengakrabkan diri dengan subyek penelitian secara langsung dalam waktu tertentu dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumenter dan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa proses rekrutmen elit birokrasi di Kabupaten Gorontalo Utara tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Hal itu terjadi karena Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah pemekaran yang baru di mekarkan pada tahun 20017 sehingga berdampak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kondisi fasilitas kerja, dan program kerja Pemerintah Daerah.

Merit System dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten Mamuju Tengah Salman, Rara Novrayanti
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 2 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Merit System in ASN Act 2014 is defined as qualification, competence and performance of employees. This study aimed to describe and analyze the filling of first high leadership positions in Central Mamuju Regency, West Sulawesi was seen from merit system. The data collection in this research was done by observation, interview, and documentation. Data were analyzed by using qualitative analysis. The results showed that the overall merit system had not been applied in the filling of high-ranking leadership position in Central Mamuju Regency, West Sulawesi. The filling of the top management positions by the Government of Central Mamuju Regency, West Sulawesi was conducted in Job Fit and Inauguration. However, the procedure for filling in the top leadership position in Central Mamuju Regency had resembled merit system. It was because based on Letter of Minister of State for State Apparatus Empowerment No. B/3116/M.PANRB/09.2016, stated that the positions auction may be done by sharing the same colleges or other assessors such as Institute of State Administration and State Personnel Board, and this had also been done by Central Mamuju Regency Government. In addition, the principles of merit system such as education and training, experience, skills, ethics and work performance are also contained and elaborated in 42 items of assessment made by Head of Organization and Management and State Personnel Board of Central Mamuju Regency. One of the reasons had hot been implemented the merit system as a whole in Central Mamuju Regency was because the current Secretary off Office was skill filled by task executive, there is no definitive Secretary yet. In addition, the budget issue was also another reason, because for one of the Regional Device Work Unit only if the merit system requires Rp. 7.000.000. Merit system dalam Undang-Undang ASN 2014 diartikan sebagai kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupate Mamuju Tengah Sulawesi Barat dilihat dari merit system. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan merit system belum diterapkan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan secara Job Fit dan Pengukuhan. Akan tetapi, prosedur dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Mamuju Tengah telah menyerupai merit system. Hal ini karena berdasarkan surat edaran MENPAN Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016, menyatakan bahwa lelang jabatan itu boleh dilakukan dengan sharing sama perguruan tinggi atau assessor lainnya seperti LAN dan BKN, dan hal ini pun telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu, prinsip merit system seperti pendidikan dan pelatihan, pengalaman, keterampilan, etika dan prestasi kerja juga termuat dan dijabarkan dalam 42 item penilaian yang di buat oleh Kabag Ortala dan BKD Kabupaten Mamuju Tengah. Salah satu alasan belum diterapkannya merit system secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah adalah karena jabatan Sekda saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas, belum ada Sekda definitif. Selain itu, masalah anggaran juga merupakan alasan lainnya, karena untuk 1 SKPD saja jika harus merit system membutuhkan dana Rp.7.000.000.

Efektivitas Penerapan E-Government di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Zainuddin, Muhlis
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 2 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Information and Communication Technology has become a basic need in people's lives and services by the government. The government as the executor of public services uses eGovernment as a means and infrastructure to realize effective, efficient and accountable. The application of e-Government in each district / city has a different level of effectiveness, so research needs to be done to improve and determine the future direction. This research was conducted in Mamuju District, West Sulawesi Province. This research approach is descriptive by using a type of qualitative research that aims to analyze the results of data processing based on theoretical indicators. Data collection techniques are carried out by in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and conclusion / verification with triangulation theory, which underlies the theory of The Four Forces Model of e-Government, research in the field, and data analysis to draw conclusions. The results showed that the implementation of e-Government in Mamuju District was not yet effective. Of the twelve indicators only four indicators are met. Not Achieving Effectiveness The application of e-Government in Mamuju Regency is caused by a lack of understanding of e- Government at the executive level, regional officials, technical officials, and legislative officials and most of the community. The lack of Human Resources (HR) in the field of Information Technology (IT) is a very big obstacle to the application of eGovernment in Mamuju District.Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat dan pelayanan oleh pemerintah. Pemerintah selaku pelaksana pelayanan publik menggunakan e-Government sebagai sarana dan prasarana untuk mewujudkan efektif, efisien dan akuntabel. Penerapan e-Government di setiap kabupaten/kota berbeda tingkat efektivitasnya sehingga perlu dilakukan penelitian untuk perbaikan dan penentuan arah kedepan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dengan mengunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan menganalisis hasil pengolahan data berdasarkan indikator teori. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi dengan triangulasi teori, yaitu mendasari teori The Four Forces Model of e-Goverrnent, penelitian di lapangan, dan analisis data untuk mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government di Kabupaten mamuju belum efektif. Dari dua belas indikator hanya empat indikator yang terpenuhi. Tidak tercapainya Efektivitas Penerapan e-Government di Kabupaten mamuju disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang e-Government pada tingkat eksekutif, pejabat organisasi perangkat daerah, pejabat teknis, dan pejabat legislatif serta sebagian besar masyarakat. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Information Technology (IT) menjadi hambatan yang sangat besar terhadap penerapan e-Governent di Kabupaten Mamuju.

Socio-Ecological Impact of Unauthorized Gold Mining in West Dumoga, Bolaang Mongondow Mokoagow, Tania Fahlensia
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 2 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Unlicensed Gold Mining (Penambangan Emas Tanpa Izin ? PETI) is a mining business undertaken by an individual, or a group of people, or a legal entity incorporated in its operation without licenses and government agencies in accordance with applicable laws and regulations. PETI activities that do not follow the correct mining rules, have resulted in environmental damage, waste of mineral resources, and mine accidents. Besides that, PETI not only causes the potential revenue to decrease, but also the state/government must spend enormous funds to repair environmental damage.This research takes place in West Dumoga, Bolaang Mongondow District, North Sulawesi Province which has several points which become the location of unlicensed gold mining (PETI). The purpose of this study is to determine the impact of environmental damage caused by gold mining. Besides, this research will trace the socio-economic impact caused that harm the surrounding community. In accordance with the objectives to be achieved, this research using descriptive qualitative research method. The data was collected by conducting direct observation at the research site by interviewing and distributing questionnaires, and tracking the related documents. The results of this study are expected to provide a comprehensive argument of the phenomenon of PETI in West Dumoga, Bolaang Mongondow District, North Sulawesi Province along with the ecological, economic and social impacts. Furthermore, the results of this study is expected to be a contribution of thought to the Government of Bolaang Mongondow District in policy making and solving problems of PETI. This research is also expected to be a source of reference for related parties and society in general.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Atika Marzaman

Contact Email
tika.marzaman@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
gjgops.unigo@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Atika Marzaman

Contact Email tika.marzaman@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official gjgops.unigo@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota gorontalo, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Atika Marzaman

Contact Email
tika.marzaman@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
gjgops.unigo@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA