cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Notariil
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 2540797x     EISSN : 26151545     DOI : https://doi.org/10.2225/jn
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 7   8   9   10   11 
ASPEK PIDANA DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH I Made Sepud
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.108.69-87

Abstract

Tanah adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui suatu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil produk pendaftaran tanah tersebut adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan kutipan dari buku tanah yang berisi data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah aspek pidana dalam pendaftaran hak atas tanah? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah? Aspek pidana dalam bidang pendaftaran hak atas tanah adalah pemalsuan dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti surat keterangan kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah adalah dipertanggungjawabkan oleh pihak/orang yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen pendaftaran hak atas tanah berdasarkan asas kesalahan yang dilakukan oleh pemohon karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah bersifat negatif, tetapi bertendensi positif.
LAND OWNERSHIP BASED ON NATIONAL LAND LAW IN INDONESIA Irene Eka Sihombing
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2018)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.683.65-74

Abstract

This study examines the certainty of ownership of land rights under the national law on land in Indonesia. It is a type of nomative focusing on reviewing the laws governing land and ownership for Indonesian citizens and foreign nationals living in Indonesia. The approaches used were the conceptual and statute approaches to legislation. The data collected are in the form of articles of law that regulate and related to land and ownership. Qualitative method was a method used in analyzing and presenting data. The results indicate that the statutory provisions are indispensable. The ownership of land rights previously adopted from the Land Law of the West is no longer applicable to date in Indonesia. The study is recommended for those interested in the system and land law investigations to be used as reference material in the theoretical and practical review of the law.
EKSISTENSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN Luh Putu Sudini; Desak Gede Dwi Arini
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.402.141-148

Abstract

ABSTRAK Prosedur pengajuan penyelesaian sengketa perusahaan nasional maupun internasional antar perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melalui BANI dengan didaftarkannya surat permohonan penyelesaian sengketa pada sekretariat BANI yang mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis yang menyebutkan pokok perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak serta tempat tinggal para wasit dan bila dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase maka sengketa yang timbul diantara mereka tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal yang harus ada bila sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu adanya klausula arbitrase yang menyebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbitrase yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Dan juga adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Akibat hukum dan eksekusi putusan BANI adalah Pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan sengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, serta putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitera dengan juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dua orang saksi juga dapat dibantu oleh polisi. Akibat hukum dari putusan BANI apabila pihak yang dikalahkan tersebut tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk melakukan sita terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Dan pihak yang dikalahkan tidak dapat dilakukan penyanderaan terhadapnya, serta meninggalnya salah satu pihak tidak menghentikan akibat-akibat suatu klausul perwasitan. Kata kunci: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Penyelesaian Sengketa, Perusahaan.   ABSTRACT Procedures for dispute resolution of national and international companies between legal entities and non-legal entities through BANI with the registration of a dispute resolution application at the BANI secretariat which includes a written arbitration clause stating the subject of dispute, name and place of residence of the parties and the place stay referees and if in the agreement the parties do not include the arbitration clause then the dispute arising between them can not be resolved through arbitration. The thing that must exist if the dispute can be resolved by arbitration is an arbitration clause stating all disputes arising from this agreement will be settled in the first and final level according to BANI procedure rules by the arbitration designated under the rule. And also the agreement or agreement of the parties to resolve the dispute through arbitration. The consequences of the law and the execution of the BANI ruling shall be the Party which is defeated in the dispute of the dispute shall execute the decision voluntarily within 30 (thirty) days after the request for execution is registered to the Clerk of the District Court, and the ruling may be executed by the clerk with the bailiff on the orders of the Chief Justice of the District Court and two witnesses can also be assisted by the police. As a result of the law of BANI's verdict if the defeated party refuses to enforce the verdict, the Head of District Court orders to seize the moving goods belonging to the defeated party. And the defeated party can not be held hostage against him, and the death of either party does not stop the consequences of an arbitration clause Keywords: Indonesian National Arbitration Board (BANI), Dispute Settlement, Company
IMPLIKASI PENUANGAN KONTRAK SEBAGAI BINGKAI BISNIS KE DALAM AKTA NOTARIIL isnaeni isnaeni
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.149.23-32

Abstract

ABSTRAK Hakekatnya manusia sebagai makhluk, selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, manusia berusaha tanpa henti menjaga eksistensinya agar tetap lestari, sejahtera, dan berkelanjutan hidupnya. Itulah alasannya mengapa setiap kali melakukan perbuatan pasti akan memperhitungkan untung dan rugi sebagai batu ukurnya. Memenuhi kebutuhan hidup pribadi masing-masing anggota masyarakat dalam rangka menjaga eksistensinya sebagai makhluk, entah itu kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, ataupun memperoleh keturunan -jelas hal ini masuk dalam ranah privat- adalah akan lebih mudah dicapai kalau dilakukan dengan jalan berinteraksi bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Apabila kebutuhan hidup itu dipenuhi dengan jalan tanpa berinteraksi, berarti diusahakan sendiri, tentu saja akan relatif sulit, karena justru memakan banyak waktu, tenaga, pikiran, juga beaya. Sebaliknya kalau pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dilakukan dengan cara berinteraksi bersama anggota kelompok lainnya, ternyata akan lebih mudah dan efisien. Namun sesuai dengan sosok manusia sebagai homo economicus, saat interaksi dilakukan, maka kedua-dua belah pihak sudah barang tentu akan bertindak dengan poros perhitungan untuk mendapatkan keuntungan, dan inilah sebenarnya yang dikatagorikan sebagai hubungan bisnis.Pada saat melakukan bisnis ini, para pihak berharap masing-masing akan meraih keuntungannya sendiri-sendiri secara proporsional, sehingga interaksi yang dilakukan harus bernuansa kerja sama. usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berinteraksi yang bernuansa kerja sama, lalu akibat lanjutnya timbul perikatan di antara mereka, maka kalau dicermati aturan perikatan dalam Buku III BW, sesuai ketentuan awalnya yakni Pasal 1233 BW. Tantangan dunia bisnis yang selalu bergerak mengikuti tuntutan zaman, untuk kemudian memerlukan bingkai kontrak, dan aktanya dibuat oleh Notaris agar memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, benar-benar sebuah ujud profesi sentral yang lumayan berat namun luhur. Tidak heran kalau jabatan Notaris tersebut memerlukan kondisi watak yang arif namun bernuansa pintar. Tidak memiliki bekal seperti itu, justru Notaris sebagai profesi akan menuntun yang bersangkutan ketubir kehancuran. Kontrak sebagai bingkai bisnis, kalau kemudian dituang dalam akta otentik, memaksa Notaris harus pintar dalam mengemas klausula-klausula perjanjian yang diperlukan oleh pelaku pasar. Minuta yang dibuat oleh Notaris adalah dokumen negara, sehingga cara mengemasnya wajib mengikuti aturan perundangan yang sudah digariskan. Demikian juga prinsip-prinsipHukum Kontrak, oleh Notaris sebagai Pejabat Umum, wajib dipahami dengan matang, termasuk perkembangannya yang saat ini memang sangat diperlukan guna mengantisipasi pasar bebas. Klausula kontrak yang dibuat dalam rangkuman akta notariil, harus tersusun secara logis dan sistematis, agar kepastian yang diinginkan oleh para pebisnis benar-benar terwujud Kata Kunci/Key World : Implikasi; Kontrak; Bisnis; dan Akta Notariil.
POSITION OF PRADANA IN NYEBURIN MARRIAGE REVIEWED FROM THE LAW OF BALI INDIGENOUS HERITAGE IN BANJAR KUTUH DESA SAYAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR Ni Kadek Sinta Dewi; I Nyoman Putu Budiartha (Scopus ID: 57202765630); I Nyoman Sujana
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.063 KB) | DOI: 10.22225/jn.5.1.1724.16-23

Abstract

The aims of this study are to know the Nyeburin Marriage Inheritance System in Banjar Kutuh, Sayan Village, Ubud District, Gianyar Regency women as Purusa or nyentana men as Pradana if their inheritance is in the form of land assets and to know the position of social social status of men as Pradana in Nyeburin Marriage in indigenous communities in the Village of Sayan Banjar Kutuh, Ubud District, Gianyar Regency. This method uses Empirical legal research. Using the statutory approach, case approach, and conceptual approach. Sources of data are sourced from primary data (field research) and secondary data (library research). Data collection techniques consisted of interview techniques, document study techniques, and literature study techniques. The data collected was analyzed descriptive qualitatively. The author uses the theory of justice, the theory of legal certainty, the theory of reception in complex u. Based on the results of the study it was found that the inheritance of nyeburin marriage in Banjar village is still strong in women because of their status as Purusa and their social social status is different if the work of a person who becomes a pradana, for example, a doctor may look higher. The conclusion is that a woman still has the right to inherit because as a purusa and if the inheritance in the form of land remains the right of the woman and in social status remains the head of the household in the community remains the same except for work that makes their social status different.
PATENTS AS FIDUCIARY COLLATERAL IN BANK CREDIT I Gusti Agung Ayu Patrecia Marthavira
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.223 KB) | DOI: 10.22225/jn.5.1.1725.33-38

Abstract

The aims of this study are to determine the regulation of patents as fiduciary guarantees in bank credit and find out how to assess the economic value of patents as fiduciary guarantees. This study used statute approach and conceptual approach. This research method used three sources of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal material collection is done through library research The main legal material obtained from the field was first examined for completeness and clarity to be classified as well as systematic and consistent preparation to facilitate analysis. Secondary legal material was obtained from the literature and was collected systematically, so that it could be used as a reference in conducting analysis. The results of the legal material were carried out with library and field research, as well as descriptive analytical discussions. The results of this study are the regulation of patents as fiduciary guarantees in bank credit contained in Article 108 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2016 concerning Patents which determines that the right to a Patent can be used as an object of fiduciary security. Patents include intangible movable property that can be transferred or transferred because of a written agreement. How to assess the economic value of patents as fiduciary guarantees, namely the market approach, income approach and cost approach.
NOTARY RESPONSIBILITIES ON THE MAKING OF DEED WITH DOUBLE NUMBER I Wayan Erik Pratama Putra; Luh Putu Sudini; I Nyoman Alit Puspadma
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.907 KB) | DOI: 10.22225/jn.5.1.1726.39-48

Abstract

The objective of this research to reveal (1) the responsibility of a notary for the drafting of a double number and (2) the legal consequences if a double number occurs in a notarial deed. The types of this research is normative legal research. The research results indicated that (1) The notary's responsibility for making a notarial deed with a double number must be accounted for administratively. The existence of a double number on the notary deed indicates that the notary has been inadvertently applied in making an authentic deed. In every legal action that implies the use of authority, it implies an obligation of accountability. Thus, a notary who makes a notarial deed with a double number requires the notary to be administratively responsible, remembering that the negligence made by a notary is an administrative error; and (2) The legal consequences in the event of a double number in a notary deed do not cause any consequences if no party feels disadvantaged by the existence of this double number. All that is left is for the notary to publish the minutes of changing the deed number and notify parties such as the parties, the Ministry of Law and Human Rights and the local Land Office if the double-numbered deed is related to land rights. However, if the double numbered deed brings harm to another party, then the party who feels disadvantaged can sue the notary.
NOTARY RESPONSIBILITY IN CHECKING HALAL CAUSA REQUIREMENTS ON OBJECTS PROMISED Dyah Ochtorina Susanti
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.797 KB) | DOI: 10.22225/jn.5.1.1728.24-32

Abstract

This research is motivated by there is a case of cancellation (null and void) of an authentic deed made by a notary because it does not meet the halal causa requirements. This study aims to analyze and find the form of liability of the Notary in halal causa requirements on the promised object. The results of the study using the normative legal research with the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study showed that the form of legal liability of the Notary in examining halal causa requirements on the agreed object, namely using the type of liability based on fault, because if halal causa requirements are not fulfilled in the authentic deed which results in the deed being null and void, then it is mistakes of Notaries as officials who are authorized to make and be responsible. At the end of this study, the researcher also provided advice to the government to updated Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position by adding clauses related to the Notary's obligation to check the legal terms of the agreement; as well as advice to the Notary to be more careful, thorough, careful, not taking sides in checking halal causa requirements in the object of the agreement.
CONSUMER LEGAL EFFORTS DUE TO ABUSE OF CIRCUMSTANCES (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) IN STANDARDIZED AGREEMENTS Celina Tri Siwi Kristiyani
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.109 KB) | DOI: 10.22225/jn.5.1.1729.1-7

Abstract

Private law develops with the dynamics of community needs. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law is a form of regulation aimed at balancing the rights and obligations of both consumers and business actors. But in reality, consumers are always the weaker party; the injured party is due to a more inferior position. The form of consumer losses that often occur is the existence of standardized agreements containing elements of misuse (misbruik van omstanddigheden). As a result, the consumers agree not to an agreement in "good faith", but what has been agreed is that the will of the business actor intends to harm consumers by abusing the situation. This study aims to 1) know the categories of circumstances abuse in standardized agreements that harm consumers, 2) know the legal efforts that consumers can do due to abuse of circumstances (misbruik van omstanddigheden) in standardized agreements. The method used is juridical normative that is using primary legal materials and secondary legal materials to analyze the problem, but it is contextualized by the dynamics of standardized agreements in the global era. The results obtained that in the current global era the standardized agreements with the abuse of the circumstances are increasingly diverse. If it is proven that there is an abuse of circumstances, then the effort is cancelling the agreement. Minimizing the misuse of circumstances in the standardized agreement requires the participation of all parties, consumers, businesses and the government.
LEGACY IN DIFFERENT RELIGION AND THE IMPLEMENTATION OF WAJIBAH HERITAGE AGAINST NON MOSLEM HEIR IN INDONESIAN I Nyoman Sujana
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.766 KB) | DOI: 10.22225/jn.5.1.1784.8-15

Abstract

This study examines more deeply about the judge's consideration in establishing a Muslim as an heir of the assets of a non-Muslim heir in Indonesia, and why wajibah must be chosen as a solution in providing inheritance to non-Muslim heirs in Indonesia. This research is a normative legal research by using statute approach conceptual approach and case approach. The result showed that firstly the judges' considerations that deviate from the Word of the Prophet (peace be upon him): "It is not right for a Muslim to inherit unbelievers, nor do infidels inherit Muslims" is based on the values of justice and legal certainty regarding the rights of heirs to the inheritance arising from the relationship of the heirs arising from the relationship kinship that is so close and peaceful despite different beliefs/different religions, the ability of Muslim heirs to receive inheritance from non-Muslim heirs will bring more kemashalatan (goodness) for Islam. By leaving the inheritance of non-Muslim heirs to Muslim heirs, it will safeguard these assets to bring good deeds in accordance with the teachings in Islam. Secondly, mandatory wills are chosen as a way out in giving inheritance to non-Muslim heirs, because the heir does not leave a will or grant during his lifetime to non-Muslim heirs, so that for the sake of fairness, usefulness and legal certainty, the judge with his authority has the authority to determine compulsory testaments to non-Muslim heirs. Because the kinship system in Islamic law is more important when compared to religious differences as a barrier to inheritance.

Page 9 of 15 | Total Record : 147

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol. 3 No. 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017): November 2017 Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016 Vol 1, No 1 (2016): November 2016 More Issue