cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2016)" : 12 Documents clear
PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAN RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP STUDI KASUS PERKARA No.42/Pid.B/2011/PN.GS. DI KABUPATEN GRESIK R Hari Purwanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.891 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Penerapan Undang –Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap studi kasus perkara No. 42/Pid.B/2011/PN.GS di kabupaten Gresik. Dengan adanya penelitian ini supaya kita bisa mengetahui  tindakan – tindakan apa saja yang membuat kita sadar akan tindakan yang membuat orang teluka yang akan menyebabkan kekerasan rumah tangga (KDRT). Metode penelian kita laksanakan di Pengadilan Negeri Gresik untuk mengetahui kepastian Hukum bagi korban Kekerasan Rumah tangga (KDRT) dalam menangani tindak pidana tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pihak Polwiltabes Gresik dan LBH P2I atau orang yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran literatur atau kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor kultur berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Gresik . Ketiga hal tersebut juga sangat berkaitan erat satu sama lain dimana karena adanya kondisi ekonomi yang miskin mengakibatkan masyarakat tidak menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikirnya termasuk dalam mengarungi rumah tangga sehingga tidak dapat dihindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan kaum gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya mereka memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya ketidakadilan gender, dimana kaum perempuan dianggap kaum yang lemah, kemudian masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, cukup rumit untuk dihadapi karena masalah ini sangat sarat dengan nilai-nilai agama serta norma sosial budaya dan berada di lingkup pribadi. Kata Kunci  :  Kekerasan Dalam Rumah Tangga DOI: 10.5281/zenodo.1470091
Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Suyanto Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.537 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.484

Abstract

Narapidana adalah anggota masyarakat, berasal dari masyarakat, merugikan masyarakat, tetapi juga karena sedikit banyak ada kesalahan dari masyarakat sendiri dan kembali ke masyarakat.Dengan perlunya mempersiapkan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan menerima kembali bekas narapidana sebagai anggota masyarakat, maka narapidana sendiri harus dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat.Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa. pelepasan bersyarat, dimana masa pelepasan bersyarat ini mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada umumnya.Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan narapidana setelah selesai menjalani pelepasan bersyarat dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyaratdi Balai Bispa yang menangani secara langsung terhadap pembinaan narapidana yang dilepas bersyaratmaka dapatlah dikatakan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat adalah cukup berhasil, dimana Para narapidana sebagian telah dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik dan telah mendapat pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tujuan pokok pemasyarakatan. Dengan kata lain pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil. Atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan mengenai pelepasan bersyarat tersebut adalah efektif. Kata Kunci:Narapidana, Pelepasan Bersyarat, Pembebasan, Efektivitas, Pembinaan DOI: 10.5281/zenodo.1470151
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUMATAS TINDAKAN MALPRAKTEK OLEH DOKTER DALAM MENJALANKAN PENGOBATAN TERHADAP PASIEN YANG MENGAKIBATKAN KONDISI FISIK PASIEN CACAT SEUMUR HIDUPDITINJAU DARI UNDANG UNDANG PRAKTEK KEDOKTERAN NOMOR 29 TAHUN 2004 DAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009” Mashudi Mashudi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.613 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa akibatnya bila Dokter melakukan tindakan medis tidak berdasarkan Standart Oprasonal Prosedur (SOP). Bagaimana sangsi hukum bagi dokter yang melakukan malpraktek medis menurut ketentuan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi        Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal/normatif, dan sifat penelitian hukum doktrinal preskriptif dan teknis atau terapan. Dengan pendekatan perundang undangan (Statute Approach), dan Pendekatan kasus (Case Approach). Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap  kasus kasus yang  berkaitan dengan  isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber data dalam penelitian hukum doktrinal terdiri atas: Bahan hukum primer  dan Bahan hukum sekunder yang meliputi  :Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009   Tentang   Kesehatan, Undang undang  Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman/Undang-undang republik indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah sakit, Kode etik  kedokteran Indonesia, Putusan hakim UU No 10 Tahun 2004,  putusan pengadilan  , Buku teks,  pembuatan peraturan perundang-undangan, Jurnal hokum, Kamus. Langkah2 Penelitian Hukum dengan , Identifikasi fakta hokum, Pengumpulan bahan bahan hukum, Telaah atas isu isu hokum, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu  hokum, Memberikan preskripsi Kata kunci       :   Mal praktek medis, standart oprasional prosedur, sanksi hukum DOI: 10.5281/zenodo.1470103
PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA (BW) Mochammad Nasichin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.138 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.481

Abstract

Konsep hidup berkeluarga mempunyai tujuan Perkawinan yaitu Menciptakan kehidupan yang sakinah, Mawadah warohma , dengan  membina sebuah mahligai rumah tangga atau kehidupan berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim. Kehidupan sakinah itu dapat diwujudkan jika dimulai dengan  menetapi norma agama,norma hukum, norma sosial dijadikan dasar menyusun  rumah tangga bahagia. Sedangkan kondisi riil saat ini justru norma norma itu  banyak dikesampingkan  dan diabaikan, maka ditemukan dugaan sementara penyebab terjadinya penyimpangan  perilaku, dalam konteks perkawinan wanita hamil  semakin merebak bergerak  dan berkembang seolah tak dapat dicegah dan ditahan sehingga tak terkendalikan lagi.  Dengan adanya kompilasi hukum islam secara tidak langsung membuka suatu jalan legalitas perzinaan sebagai imbas dari adanya pemberian ijin perkawinan bagi wanita hamil yang di sebabkan oleh perzinaan yang dilakukan oleh wanita dan  pasangan lelakinya . Padahal semestinya tidak demikian!Sedang  metode penelitian hukum normatif, adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan caramembandingkan undang-undang. Maksudnya adalah membandingkan dua teori hukum yang berkaiatan dengan obyek penelitian tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah(Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam), dan undang- undang Hukum Perdata  (Burgerlik Wetboek). DOI: 10.5281/zenodo.1470113
NETRALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI APARATUR NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Prihatin Effendi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.568 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.482

Abstract

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.            Penelitian ini menggunakan  metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum  yang digunakan adalah hukum primer, sekunder, dan tersier.Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Bahan hukum yang telah diperoleh diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi berdasarkan peraturan perundang- undangan, teori serta pendapat para ahli, dan dianalisa secara kualitatif.Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai petugas publik yang diatur dalam norma pemerintahan merupakan proses penyediaan layanan sipil dan jasa-jasa publik.Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari aparatur negara diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar berdayaguna dan berhasil guna, memiliki kepekaan, tanggap dan kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya Peran Netralitas Pegawai Negeri Sipil harus melekat dan bebas pengaruh politik, sikap adil dan jujur dalam berinteraksi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999  yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004   pasal 2 ayat (1), (2). Pegawai negeri sipil  merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab,  bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik disamping itu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat  tetap menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh partai politik. Kata kunci : Netralisasi, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Negara DOI: 10.5281/zenodo.1470129
ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HARTA BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Rizki Kurniawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.014 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.483

Abstract

Wasiat wajibah bagi anak angkat, menyangkut rasa keadilan dengan ukuran kesejahteraan dan kehidupan dimasa yang akan datang dari anak angkat tersebut. Beberapa hal praktek anak angkat dilakukan dalam kehidupan umat Islam, yang tentunya dilatarbelakangi berbagai pertimbangan kemanusiaan, salah satunya adalah untuk meningkatkan derajat dan menolong anak yatim serta orang miskin, tidak jarang justru eksistensi anak angkat dalam keluarga terlihat lebih dekat dengan orang tua angkatnya, konflik horizontal diantara anak angkat dan keluarga sedarah mengenai harta warisan sudah sering terjadi, dan terkadang menimbulkan kegelisahaan dalam masyarakat, yang prinsipnya mengenai rasa keadilan dan kemanusiaan.Sedangkan masalahnya adalah perolehan harta anak angkat melalui wasiat wajibah dan pandangan masyarakat Islam terhadap wasiat wajibah dalam rangka pemberian rasa keadilan bagi para ahli waris.Dalam metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kata Kunci : Harta, Waris, WajibahDOI: 10.5281/zenodo.1470137
PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAN RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP STUDI KASUS PERKARA No.42/Pid.B/2011/PN.GS. DI KABUPATEN GRESIK Purwanto, R Hari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Penerapan Undang –Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap studi kasus perkara No. 42/Pid.B/2011/PN.GS di kabupaten Gresik. Dengan adanya penelitian ini supaya kita bisa mengetahui  tindakan – tindakan apa saja yang membuat kita sadar akan tindakan yang membuat orang teluka yang akan menyebabkan kekerasan rumah tangga (KDRT). Metode penelian kita laksanakan di Pengadilan Negeri Gresik untuk mengetahui kepastian Hukum bagi korban Kekerasan Rumah tangga (KDRT) dalam menangani tindak pidana tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pihak Polwiltabes Gresik dan LBH P2I atau orang yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran literatur atau kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor kultur berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Gresik . Ketiga hal tersebut juga sangat berkaitan erat satu sama lain dimana karena adanya kondisi ekonomi yang miskin mengakibatkan masyarakat tidak menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikirnya termasuk dalam mengarungi rumah tangga sehingga tidak dapat dihindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan kaum gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya mereka memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya ketidakadilan gender, dimana kaum perempuan dianggap kaum yang lemah, kemudian masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, cukup rumit untuk dihadapi karena masalah ini sangat sarat dengan nilai-nilai agama serta norma sosial budaya dan berada di lingkup pribadi. Kata Kunci  :  Kekerasan Dalam Rumah Tangga DOI: 10.5281/zenodo.1470091
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUMATAS TINDAKAN MALPRAKTEK OLEH DOKTER DALAM MENJALANKAN PENGOBATAN TERHADAP PASIEN YANG MENGAKIBATKAN KONDISI FISIK PASIEN CACAT SEUMUR HIDUPDITINJAU DARI UNDANG UNDANG PRAKTEK KEDOKTERAN NOMOR 29 TAHUN 2004 DAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009” Mashudi, Mashudi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa akibatnya bila Dokter melakukan tindakan medis tidak berdasarkan Standart Oprasonal Prosedur (SOP). Bagaimana sangsi hukum bagi dokter yang melakukan malpraktek medis menurut ketentuan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi        Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal/normatif, dan sifat penelitian hukum doktrinal preskriptif dan teknis atau terapan. Dengan pendekatan perundang undangan (Statute Approach), dan Pendekatan kasus (Case Approach). Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap  kasus kasus yang  berkaitan dengan  isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber data dalam penelitian hukum doktrinal terdiri atas: Bahan hukum primer  dan Bahan hukum sekunder yang meliputi  :Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009   Tentang   Kesehatan, Undang undang  Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman/Undang-undang republik indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah sakit, Kode etik  kedokteran Indonesia, Putusan hakim UU No 10 Tahun 2004,  putusan pengadilan  , Buku teks,  pembuatan peraturan perundang-undangan, Jurnal hokum, Kamus. Langkah2 Penelitian Hukum dengan , Identifikasi fakta hokum, Pengumpulan bahan bahan hukum, Telaah atas isu isu hokum, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu  hokum, Memberikan preskripsi Kata kunci       :   Mal praktek medis, standart oprasional prosedur, sanksi hukum DOI: 10.5281/zenodo.1470103
PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA (BW) Nasichin, Mochammad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.481

Abstract

Konsep hidup berkeluarga mempunyai tujuan Perkawinan yaitu Menciptakan kehidupan yang sakinah, Mawadah warohma , dengan  membina sebuah mahligai rumah tangga atau kehidupan berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim. Kehidupan sakinah itu dapat diwujudkan jika dimulai dengan  menetapi norma agama,norma hukum, norma sosial dijadikan dasar menyusun  rumah tangga bahagia. Sedangkan kondisi riil saat ini justru norma norma itu  banyak dikesampingkan  dan diabaikan, maka ditemukan dugaan sementara penyebab terjadinya penyimpangan  perilaku, dalam konteks perkawinan wanita hamil  semakin merebak bergerak  dan berkembang seolah tak dapat dicegah dan ditahan sehingga tak terkendalikan lagi.  Dengan adanya kompilasi hukum islam secara tidak langsung membuka suatu jalan legalitas perzinaan sebagai imbas dari adanya pemberian ijin perkawinan bagi wanita hamil yang di sebabkan oleh perzinaan yang dilakukan oleh wanita dan  pasangan lelakinya . Padahal semestinya tidak demikian!Sedang  metode penelitian hukum normatif, adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan caramembandingkan undang-undang. Maksudnya adalah membandingkan dua teori hukum yang berkaiatan dengan obyek penelitian tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah(Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam), dan undang- undang Hukum Perdata  (Burgerlik Wetboek). DOI: 10.5281/zenodo.1470113
NETRALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI APARATUR NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Effendi, Prihatin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.482

Abstract

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.            Penelitian ini menggunakan  metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum  yang digunakan adalah hukum primer, sekunder, dan tersier.Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Bahan hukum yang telah diperoleh diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi berdasarkan peraturan perundang- undangan, teori serta pendapat para ahli, dan dianalisa secara kualitatif.Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai petugas publik yang diatur dalam norma pemerintahan merupakan proses penyediaan layanan sipil dan jasa-jasa publik.Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari aparatur negara diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar berdayaguna dan berhasil guna, memiliki kepekaan, tanggap dan kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya Peran Netralitas Pegawai Negeri Sipil harus melekat dan bebas pengaruh politik, sikap adil dan jujur dalam berinteraksi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999  yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004   pasal 2 ayat (1), (2). Pegawai negeri sipil  merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab,  bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik disamping itu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat  tetap menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh partai politik. Kata kunci : Netralisasi, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Negara DOI: 10.5281/zenodo.1470129

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue