cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 20   21   22   23   24 
Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector Dan Penjualan Data Konsumen Takdir Takdir Yakindo; Gialdah Tapiansari Batubara
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam meminjam uang secara online, ternyata belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko. Permasalahan yang kerap muncul adalah cara penagihan utang oleh debt collector yang dilakukan dengan cara mengancam, mengintimidasi hingga kebocoran data pribadi nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengawasi keamanan data pribadi konsumen dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen dari ancaman debt collector dalam pinjaman online. Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bisa dikatakan masih transparan, karena belum adanya Undang-undang atau Peraturan yang mengatur khusus tentang perlindungan data pribadi dan pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam secara online diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..
Politik Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Edi Pranoto; M. Riyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan muncul kalau pejabat yang keputusannya dibatalkan pengadilan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana politik hukum perubahan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan apa yang harus dilakukan oleh pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan apabila ada kendala setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analytics, maka data yang dipakai adalah data sekunder sebagai data utama yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ternyata perubahan terhadap Pasal 116 UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diarahkan untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan para pencari keadilan melalui PTUN. Manakala tetap ada pejabat yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atasan pejabat yang bersangkutan dapat mencabut atau membatalkan keputusan tata usaha negara yang dibatalkan oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Keterlibatan Perempuan Terhadap Aksi Tindak Pidana Terorisme Melalui Media Sosial (Studi Kasus Marifah Hasanah Dalam Putusan Nomor: 617/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim) Sonia Yolla Viqwan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terorisme merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dalam beberapa kasus terakhir tindak pidana terorisme di Indonesia kerap melibatkan perempuan dalam menjalankan aksi teror, seperti kasus terorisme Marifah Hasanah yang bergabung dalam kelompok jaringan terorisme melalui media sosial dan melakukan propaganda. Perekrutan terorisme melalui media sosial sangat berbahaya karena mempengaruhi psikologi masyarakat. Media sosial seharusnya digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, bukan untuk mempengaruhi orang lain menjadi calon teroris. Pengembangan taktik teror saat ini adalah dengan menjadikan perempuan sebagai pelaku aktif dan identitas perempuan dalam terorisme seringkali dikaitkan sebagai korban, akan tetapi keterlibatan perempuan dalam terorisme mengalami peningkatan dengan peran yang beragam, baik sebagai fasilitator, perekrut, propagandis, kurir, pelaku bunuh diri hingga pejuang garis terdepan dalam aksi terorisme sehingga peran perempuan dalam jihad semakin terlihat jelas. Hal ini tentu memilik faktor yang beragam, dan partisipasi wanita seringkali tidak disangka-sangka menjadikan peluang wanita untuk menjadi pelaku aksi terorisme. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme melalui media sosial dan bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan.
Polemik Dibalik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan Yang Pluralisme Di Indonesia Winda Fitri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan usia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, maraknya perkawinan usia dini di kalangan sejoli millennial meresahkan masyarakat terhadap masih tingginya prevelensi perkawinan usia dini yang berdampak besar bagi anak yang melakukannya, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, putusnya pendidikan anak, dampak kesehatan bagi anak wanita, dampak kehamilan atau kandungan dan pengaruh psikologi dan biologi anak. Posisi prinsipiil hukum negara mengutuk kebiasaan perkawinan usia dini, namun masih menyisahkan kontradiksi dan ruang untuk bermanuver di dalam hukum itu. Selain itu sistem pluralisme hukum di Indonesia mempengaruhi kebiasaan itu. Terkadang hukum adat dan hukum agama terkait polemik ini bertentangan dan mengesampingkan hukum negara, dalam hukum negara ditegaskan dalam UU Perkawinan, Perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika usia perkawinan mencukupi sesuai dengan aturan hukum perkawinan, usia yang belum mencukupi usia perkawinan masih termasuk kategori sebagai anak, dalam UU Perlindungan Anak, Anak ialah yang tidak melebihi usia 18 tahun. Sedangkan akil balig adalah sebuah konsep dalam hukum Islam, yang sering kali dipakai untuk membolehkan perkawinan usia dini. Berbagai peraturan dan kebijakan diatas jelas menghadapi banyak tantangan dalam penegakannya yang menimbulkan banyak kontrakdiksi. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan.
Model Pembinaan Pemerintahan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Meyzi Heriyanto; Delpi Susanti; Weni Puji Hastuti; Achmad Fauzi; Dini Handayani
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Model Pembinaan dalam melakukan Transparansi merupakan suatu cara atau prinsip sehingga menjamin akses bagi setiap masyarakat agar memperoleh informasi atau data terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya model pembinaan dengan prinsip transparansi diharapkan pemerintah Desa Titi Akar melakukan pengelolaan Dana Desa dengan transparan serta melibatkan masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembinaan pemerintahan desa agar transparansi didalam pengelolaan Dana Desa dan mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pembinaan pemerintahan desa dalam transparansi pengelolaaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil laporan Pembinaan . Berdasarkan indikator dari model pembinaan transparansi menunjukan bahwa minimnya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang tidak bisa diakses secara menyeluruh dengan minimnya pemasangan baliho dan papan informasi di beberapa titik yang menjadi penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Fidella Febriyani
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rekam medis elektronik merupakan sebuah hasil dari kemajuan teknologi pada sektor kesehatan. Menteri Kesehatan telah menentukan bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib diterapkan terakhir dalam Desember 2023. Hal tersebut membuktikan bahwa rekam medis sekarang ini akan beralih dari konvensional menjadi modern. Pengaturan mengenai rekam medis elektronik yang dibahas dalam tulisan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam pelaksanaannya, adanya rekam medis akan memunculkan beragam permasalahan salah satunya adalah bocornya data rekam medis elektronik dari para penerima layanan kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang didapatkan tenaga kesehatan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan rekam medis elektronik serta mengetahui hak-hak yang dipunyai tenaga kesehatan sebagai bentuk dari perlindungan hukum dalam pelaksanaan rekam medis elektronik dalam fasiltas pelayanan kesehatan.”Metode yang diterapkan untuk menciptakan tulisan artikel ini merupakan metode yuridis normatif, yang memiliki sifat deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan secara konseptual.”Perlindungan hukum terhadap para tenaga kesehatan atas permasalahan yang timbul akibat penyelenggaraan rekam medis elektronik terjadi terhadap bidang penyedia fasilitas pelayanan kesehatan serta apabila tenaga bidang kesehatan tidak lalai dalam melakukan pekerjaan, maka pihak yang menyelenggarakan rekam medis elektronik tidak perlu bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian yang terjadi pada pasien. Perlindungan tenaga kesehatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan rekam medis elektronik diatur dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien..
Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Korporasi Hatika Widyawati; Suriyanto; Dadang Herli Saputra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini merupakan kajian mengenai kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT. Nini Citra Buana. Permasalahan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pelaku TPPU oleh PT. Nini Citra Buana dan Kebijakan Reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder serta teori identifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. TPPU oleh PT. Nini Citra Buana merupakan tindak Pidana di Bidang Perbankan. Uang berasal dari pencairan kredit yang diajukan oleh Aang Suharja dari IPTN North America, namun oleh terdakwa Antoine, seorang buron dalam sebuah kasus hukum (DPO) telah membajak percakapan email yang dilakukan antara Bank BNI New York dengan Aang Aang Suharja. Melalui terdakwa Muhindo Kashama Albert, uang yang harus masuk ke rekening Aang Suharja masuk kerekening yang ditunjuk Muhindo, yaitu PT. Nini Citra Buana. Kasus ini telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan para terdakwa Deddy Purwanto, Samini dan Muhindo Kashama Albert dan Antoine. Pertanggunjawaban tindak pidana korporasi PT. Nini Citra Buana dipikul oleh pengurusnya, yaitu terdakwa Deddy Purwanto selaku Direktur Utama dan terdakwa Samini selaku Direktur. Para terdakwa telah dikenakan hukuman denda dan penjara. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, tapi perlu aturan mengenai sistem pidana dan pemidanaannya sebagai upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang. Formulasi pertanggunjawab pidana korporasi bisa dimasukkan dalam RKUHP atau membentuk undang-undang baru.
Penerapan Sanksi Tilang Elektronik Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Dalam Penegakan Disiplin Berlalu Lintas Hendra Saputra; Gusti Agung Ngurah Agung; Dadang Herly Saputra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini merupakan analisis terhadap Penerapan sanksi tilang elektronik di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Polda Metro Jaya dalam mencegah dan menanggulangi masalah lalu lintas, mengetahui efektifitas tilang elektronik terhadap disiplin berlalu lintas, serta dampak tilang elektronik terhadap kesadaran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif, metode analisis data secara kualitatif dan penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Teori yang digunakan adalah teori progressif, teori kesadaran hukum dan teori penegakkan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam melaksanakan peranannya untuk mencegah dan menanggulangi masalah lalulintas, Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan langkah preventif melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, sedangkan bidang represif dilakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Sistem tilang elektronik merupakan langkah maju dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan cukup efektif membangun disiplin berlalu lintas. Dengan berbasis teknologi kamera pengintai, pengawasan terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan selama 24 jam, membuat orang taat pada aturan lalulintas. Selain itu juga meminimalisi interaksi pelanggar lalulintas dengan anggota kepolisian sehingga hilangnya potensi penyuapan anggota kepolisian oleh pelanggar lalu lintas. Disamping itu, tilang elektronik juga meningkatkan kesadaran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Asas Keadilan Berimbang Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Abdul Karim Hadjarati; Adi Sujanto; Papang Sapari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini meneliti tentang asas keadilan berimbang dalam penyelesaian sengketa pembagian waris menurut hukum Perdata Islam, melihat penerapannya dalam kasus putusan pengadilan Agama no. 3678/PDT.6/2021/PA/Dpk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian harta waris menurut hukum perdata Islam, dan mengetahui penerapan asas keadilan berimbang dalam memutuskan perkara waris pada putusan No. 3678/PDT6/2021/PA.Dpk. Dengan metode penelitian normatif yang bertumpu pada data sekunder, pendekatan undang-undang dan studi pustaka telah diperoleh data dan informasi, maka dirumuskan hasil penelitian sebagai berikut. Pembagian waris menurut hukum Perdata Islam berdasarkan sumber hukum waris Islam yaitu Al Qur’an, Hadist dan Ijtihad yang memuat prinsip dan dasar hukum waris Islam, yaitu rukun kewarisan, Pewaris (Al-Muwarits), Ahli Waris (Al-Warits), Harta Warisan (Al-Mauruts), asas asas hukum waris Islam yaitu Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang, asas Kewarisan semata akibat kematian dan menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli Waris, yaitu karena hubungan darah, hubungan semenda atau pernikahan, hubungan persaudaraan, dan hubungan kekerabatan. Asas Keadilan berimbang sudah diterapkan dalam putusan perkara No. 3678/Pdt.6/2021/PA. Harta warisan dibagi dua, masing masing ahli waris mendapat setengah bagian. Warisan dibagi setara antara dua ahli waris (laki laki) anak kandung pewaris, yaitu tergugat dan ayah penggugat yang sudah meninggal. Tergugat mendapat setengah bagian dan dua orang penggugat mendapat setengah bagian ayahnya. Pembagian harta waris dalam hukum perdata Islam dapat memenuhi rasa keadilan diantara para ahli waris.
Nullum Crimen Sine Poena Legali Pada Penyalahgunaan Radio Beacon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Ni Luh Cipta Negari; Papang Sapari; Misbahul Huda
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini merupakan analisis terhadap Asas nullum crimen sine poena legali terkait penyalahgunaan Radio Beacon (suar pemancar sinyal marabahaya). Ketentuan dalam UU No 29 tahun 2014 menyatakan bahwa penyalahgunaan Radio Beacon adalah tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Asas nullum crimen sine poena legali dalam penyalahgunaan Radio Beacon dan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif dan metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder. Untuk membahas tindak pidana penyalahgunaan Radio Beacon digunakan teori asas legalitas, efektivitas hukum dan kepastian hukum. Dari ketentuan asas legalitas, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Sebaliknya jika ada Undang undang yang menetapkan suatu tindakan itu pidana, tentu harus dilakukan penindakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Radio Beacon sering terjadi yang mengakibatkan terjadi False Alerst, tapi belum pernah dilakukan penindakan secara hukum. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan pelaksana dibawah Undang undang yang mengatur tentang penindakan atas pidana tersebut. Basarnas menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon dengan mengirim surat teguran, dan meneruskan kepada perhubungan laut. Untuk dapat melakukan Penindakan Tindak Pidana di lingkungan Basarnas adalah dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil SAR, dengan dasar pembentukan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.

Page 22 of 65 | Total Record : 649

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue