cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 18   19   20   21   22 
Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadsp Merek Yutaka Indonesia dan Yutika India Berdasarkan UU No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Wahyudi Setiawan; Juwita Juwita; Abunawas Abunawas
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pihak Merek Yutaka pada dasarnya tidak mengetahui bahwa terdapat merek Yutika dengan kelas yang sama yang berasal dari India, karena Pihak Merek Yutaka merasa bahwa dari logonya saja berbeda, pengertiannyapun berbeda, pengucapannya pun berbeda, namun menurut keterangan pihak kuasa hukum merek Yutika bahwa telah mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2021 dengan permohonan No. DID2021001324 di kelas 03, dan merek Yutika keberatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadap Merek Yutaka Indonesia dan Yutika India berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk penelitian pada proposal Tesis ini adalah penelitian deskriptif evaluatif. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Pemahaman persamaan pada pokoknya dapat diartikan adalah ketika adanya dua buah merek yang memiliki kemiripan disandingkan, dalam prakteknya hal ini sering terjadi ketika merek yang satu dianggap melanggar ketentuan merek yang lain dan suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila memenuhi kriteria yaitu adanya persamaan elemen secara keseluruhan, adanya Persamaan wilayah jenis atau produksi kelas barang atau jasa, adanya persamaan wilayah dan segmen pasar, adanya persamaan cara dan perilaku pemakaian dan adanya persamaan pada pemeliharaan.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Andika Nur Abdi; Erwin Syahruddin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal law policy essentially contains state policies in regulating and limiting power. In anticipating efforts to tackle the crime of Illegal Logging , it is very important to carry out a criminal law policy, especially legislative policy (formulation policy), namely how to formulate an act that is considered a criminal act of illegal logging. The research method used is the normative juridical method.crimes illegal logging according to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry is listed in Article 50 while the criminal provisions are listed in Article 78. The criminal law policy in tackling the crime of illegal logging at this time is by carrying out a formulation policy against theCriminal illegal logging, Code, Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, Law Number 41 of 1999 as amended by Law Number 19 of 2004 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning Amendment to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry into Law and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication Forest Destruction.
Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Ampera Matippanna
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the approval of medical treatment including legal basis, procedure, form and type, legal requirements, elements, function, purpose and impact. This study uses qualitative research methods, while the data collection techniques are carried out by exploring journals, books and other information relevant to the study. The results of the study show that the legal basis is strictly regulated in positive laws that apply in Indonesia, including the Medical Law, Hospital Law, Health Law and Health Personnel Law. Then, therapeutic communication procedures in giving consent for action and there is sufficient understanding from the patient or his family regarding the medical action to be carried out along with all possible risks that may occur. Meanwhile, in the form and type, the agreement is divided into two, namely tacit approval and clear approval. The legal requirement for approval of medical action is a unilateral legal act carried out by the patient or his family, but the conditions for its implementation require the involvement of a doctor or the hospital. The elements consist of elements of medical information, elements of providing medical information and elements of giving consent for action. This approval for medical action is held to function as a law that regulates the behavior of doctors and patients in carrying out medical actions. While the purpose is for the benefit of medical action, law, medical ethics and the interests of the administration of health services. The implementation of informed consent in accordance with the procedures and provisions of applicable laws and regulations will have a broad impact on the health care system, especially in the implementation of medical practice where the patient's right to obtain medical information and self-determination is highly respected, so as to prevent the occurrence of malpractice cases.
Berkembangnya Kata Talak di Masyarakat Perspektif Qiyas Norholis Norholis
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana sudah lumrah di dalam keluarga terjadi perselisihan. Dari perselisihan tersebut tidak sedikit pasangan yang melontarkan kata atau bahasa kotor pada pasangannya, bahkan sampai pernyataan yang berpotensi pada talak. Adanya perkembangan zaman ini, bahasa talak di masyarakat umum juga mengalami perkembangan. Dari perkembangan tersebut bagaimana memberikan hukum yang pas menurut pandangan kaidah Qiyas. Dengan cara menginterkoneksikan persamaan dan perbedaan antara kosa kata yang status hukumnya masih blur atau rabun dengan kosa kata yang sudah nampak tilas konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris pada kasus-kasus yang terjadi dilapangan. Kemudian kasus tersebut dibaca dengan gunakan metode Qiyas. Sehingga hasilnya mendapatkan legal hukum formal yang jelas dan transparan. Alhasil beberapa informan yang sudah penulis wawancara menggunakan metode wawacara semi-struktur, maka ada beberapa perkembangan kata yang berpotensi talak di masyarakat, seperti suami mengaku jomblo, suami menganggap adik pada istrinya sendiri, suami mengaku tidak beristri di depan istrinya dan lain sebagainya. Maka secara formal talak terbagi pada dua, yaitu jelas dan sindiran, maka dari persamalahan tersebut diqiyaskan dengan kata sindiran. Sehingga masalah legal formal statusnya dikembalikan kepada niat suami ketika berucap. Apabila anggapan tidak beristri yang dilontarkan oleh suami didepan istrinya dengan niatan talak, maka talak terjadi. Namun jika tidak, tidak.
Implementasi Konvensi Warisan Dunia dalam Perlindungan Cagar Budaya di Kepulauan Riau menghadapi Potensi Militerisasi Amelia Putri Anisah; Ninne Zahara Silviani
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi militerisasi di Laut Cina Selatan memiliki pengaruh terhadap kelestarian cagar budaya di Kepulauan Riau. Dampak terjadinya militerisasi dapat menyebabkan punahnya cagar budaya bangsa yang senantiasa dijaga dan dilestarikan. Fokus kajian penulis yaitu pengimplementasian peraturan nasional dan internasional terkait perlindungan cagar budaya. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pemerolehan suatu sumber data utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan kepustakaan (Library Research). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari pengkajian kepustakaan (Library Research), seperti: buku, jurnal-jurnal hukum, internet dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat merawat cagar budaya Makam Engku Puteri Raja Hamidah yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/M/2018 tentang Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage merupakan konvensi UNESCO yang berperan dalam melindungi cagar budaya diseluruh dunia.
Perempuan Sebagai Kepala Kua Kecamatan Dalam PMA NO. 20 Tahun 2019 Yusril Hidayat Maulidi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala KUA kecamatan merupakan pekerjaan yang bisa dicapai oleh siapapun juga baik- laki maupun perempuan. Akan tetapi melihat terhadap apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, jabatan Kepala KUA kecamatan dijabat oleh seorang laki-laki dan hampir tidak ada yang dijabat oleh seorang perempuan. mereka mengatakan bahwa jabatan Kepala KUA kecanmatan haruslah dipegang oleh laki-laki disebabkan adanya tugas dan wewenang yang mengharuskan laki-laki untuk melaksanakannya yaitu sebagai penghulu dan wali. Penelitian ini berjenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yang dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Kekuatan hukum PMA 19/2018 dapat dilihat dari kedudukan hirarki dan jenisnya, hiraki PMA 19/2018 terdapat dalam pasal 8, bentuk PMA 19/2018 adalah regelling dan waktu berlakunya adalah selamanya sampai ada peraturan yang menghapusnya. Adapun analisis gender terhadap PMA 19 /2018 yaitu tugas dari kepala KUA Kecamatan dibagi menjadi 2 bidang yaitu tugas administratif, secara umum tugas ini ditentukan oleh potensi dan kecakapan diri bukan ditentukan dari jenis kelamin. oleh karena itu perempuan juga mempunyai hak untuk mencapainya. Kemudian tugas fungsional yaitu terkait dengan wali hakim, perempuan tetap bisa menjadi Kepala KUA dengan menyerahkan tugas wali hakim kepada P4 atau pegawai lainnya. kemudian terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam kepemimpinan perempuan yaitu ulama yang menentangnya seperti ibnu Kasir dan ulama yang meperbolehkannya seperti Quraish Shihab.begitu juga dengan perempuan menjadi wali hakim, bahwa jumhur bersepakat ketidakbolehan perempuan menjadi wali hakim.
Peran Widyaiswara Dalam Menerapkan Nilai Nilai Dasar ASN Berakhlak Pada BPSDM Provinsi Papua Financia Emilia Watungadha
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah merupakan pelayan masyarakat yang harus mampu memberikan kinerja terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa. Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang mulai kehilangan rasa percayanya karena perilaku beberapa ASN yang menyimpang. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah menggalakkan core values bagi seluruh ASN dengan istilah ASN BerAKHLAK. Pemahaman ini tentu tidak dapat terlepas dari peran widyaiswara sebagai salah satu komponen penting pemberian pembelajaran dan pendidikan bagi sleuruh ASN. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peran widyaiswara dalam menerapkan nilai nilai dasar ASN BerAKHLAK pada BPSDM Provinsi Papua. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi mengenai peran widyaiswara dalam menerapkan nilai atau core values ASN BerAKHLAK di BPSDM Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi kepada 20 responden di BPSDM Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa widyaiswara memiliki peran krusial untuk meningkatkan pemahaman mengenai ASN Berkahlak yang akhirnya pemahaman mengenai nilai nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para ASN guna mewujudkan para ASN yang berkualitas.
Kajian Yuridis Pasal 18 UU NO. 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha Serta Implikasinya Pada Konsumen di Jayapura Herniati Herniati
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dengan judul Kajian Yuridis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha serta Implikasinya pada Konsumen di Jayapura. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bentuk penetapan harga telur lokal yang dilakukan oleh pengusaha ayam petelur yang dapat merugikan konsumen dan untuk mengetahui peran Disperindag dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur guna menghindari persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk pengaturan hukum dalam penetapan harga telur lokal untuk kota Jayapura dengan pertimbangan melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi (HET) sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan dalam hal ini adalah telur. Peran Desperindag dalam pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur yaitu melalui pengawasan langsung (Inspeksi langsung) on the spot atau pengawasan tempat, On-the-spot report atau Laporan Tempat, dan pengawasan secara tidak langsung (laporan tertulis maupun lisan).
Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Keerom Roida Hutabalian
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelilitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi IMB terhadap pedapatan asli daerah di Kabupaten Keerom ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Hasil penelitan mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Keerom belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena realiasi penerimaan IMB di Kabupaten Keerom belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitas, memang setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi IMB meningkat dan dua tahun terakhir mencapai target yang telah ditetapkan. Namun secara kualitas, banyak bangunan yang didirikan tapi belum dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Keerom belum maksimal karena pemerintah Kabupaten Keerom belum memiliki Peraturan Daerah tentang IMB.
Implementasi Perjanjian Lisensi Hak Cipta Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Motif Perak Bali Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi Mantra; AAA Ngurah Sri Rahayu Gord
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2014 menjelaskan Hak Cipta merupakan suatu hak ekslusif pencipta atau penerima hak dalam hal mengumumkan atau pun memperbanyak atau mengizinkan menggunakan ciptaan tersebut. Motif Perak Bali tergolong ke dalam Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sebagaimana diatur secara jelas di dalam UUHC 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf j. Sekitar ratusan motif perak Bali baik tradisional, modern atau pun kontemporer digunakan sebagai suatu objek perdagangan dengan memanfaatkan hak ekonomi dan hak moralnya. Permasalahan dalam hal tersebut, motif-motif tradisional Bali ditiru oleh pihak luar/asing dan dimanfaatkan oleh pihak tak berwenang guna kepentingan komersialnya seperti penjiplakan yang merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pihak-pihak tersebut dengan leluasa dapat memanfaatkan motif-motif khas Bali sekaligus mengklaim sebagai milik pribadi yang dapat menyebabkan kerugian atas hak ekonomi dan hak moral Pencipta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berupa observasi atau pengamatan yang terletak pada kenyataan ataupun fakta-fakta sosial yang ada pada masyarakat. Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Perjanjian dan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual. Untuk mendapatkan royalti adalah melakukan pencatatan hak cipta dilanjutkan dengan perjanjian lisensi antar pihak pemegang hak cipta dan penerima hak cipta. Adapun jumlah royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang Cipta oleh pemegang lisensi berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang berpedoman pada pasal-pasal hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Page 20 of 65 | Total Record : 649

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue