cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Sapta
Contact Email
saptaandy@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm_stmik@royal.ac.id
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH
Published by Smart Education
ISSN : 26154307     EISSN : 26153262     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Journal of Science and Social Research is accepts research works from academicians in their respective expertise of studies. Journal of Science and Social Research is platform to disclose the research abilities and promote quality and excellence of young researchers and experienced thoughts towards Change for Development. The journal releases on February and July.
Arjuna Subject : -
Articles 3,645 Documents
 198   199   200   201   202 
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DALAM SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP (STUDI PUTUSAN MK NO.114/PUU-XX/2022 TERKAIT UJI MATERIL UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) Very Irawan; Abd Harris Nasution; Mirza Nasution
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2353

Abstract

Abstract: This study discusses the comparison between open and closed proportional systems in legislative elections, focusing on the analysis of the Constitutional Court (MK) Decision No. 114/PUU-XX/2022 which tests the material of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. In an open proportional system, voters have the freedom to directly elect legislative candidates, while in a closed proportional system, voters only elect political parties, and legislative candidates are determined by the party. This MK decision is important because it confirms the validity of the system used in Indonesian elections and its implications for democracy, political representation, and voter rights. This study aims to outline the legal basis, constitutional arguments, and socio-political impacts of the legislative election system regulated in the Election Law, by viewing the MK decision as a basis for strengthening the clarity of the election system in Indonesia. The results of the study show that the chosen election system affects political representation and public involvement in the election process. Keywords: general election, open proportional system, closed proportional system,                  constitutional court Abstrak: Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilihan umum legislatif, dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XX/2022 yang menguji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif secara langsung, sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, dan calon legislatif ditentukan oleh partai tersebut. Putusan MK ini penting karena menegaskan validitas sistem yang digunakan dalam pemilu Indonesia serta implikasinya terhadap demokrasi, representasi politik, dan hak pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar-dasar hukum, argumen konstitusional, serta dampak sosial-politik dari sistem pemilihan legislatif yang diatur dalam UU Pemilu, dengan melihat keputusan MK sebagai landasan dalam memperkuat kejelasan sistem pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu yang dipilih mempengaruhi keterwakilan politik serta keterlibatan publik dalam proses pemilihan. Kata kunci: pemilihan umum, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, mahkamah konstitusi
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KABUPATEN ASAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 800/PID.SUS/2021/PN KIS) Beatrix Nancy Monica Br Hutagalu; Edi Yunara; Dedi Harianto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2354

Abstract

Abstract: The use of traditional medicines dominates pharmaceutical preparation in Indonesia caused some factors and their special qualifies which are regarded safer than the modern ones. The market development for traditional medicine circulation also plays the role in the growth of new industry of traditional medicine. The circulation of illegal traditional medicines, using malignant chemical substance for health in Asahan Regency. The result of the research shows that legal protection for consumers of traditional medicines containing malignant chemical substances is regulated in Law No 8/1999 on Legal Protection for Consumer and Law No 36/2009 on Health. Imprisonment will be imposed on anyone who sells illegal traditional medicines as it is regulated in Article 197 in conjunction with Article 106, paragraph (1) of Law No. 36/2009 on Health. Business people are responsible for giving compensation to consumers consuming a product containing malignant chemical substance. The importance of education provided for business people about good production practicing and compliance with security standard should always be increased. The government should be more active in fostering and controlling the circulation of traditional jamu/medicines before and after they are sold in the market. Keywords: Legal Protection, Malignant Traditional Medicines, Jamu, Consumer Abstrak: Di Indonesia, penggunaan obat tradisional mendominasi dalam sediaan farmasi di masyarakat disebabkan karena beragam faktor serta khasiat lain dari obat tradisional yakni dianggap lebih aman dibanding penggunaan obat modern. Berkembangnya pasar bagi peredaran jamu tradisional juga berperan dalam tumbuhnya industri baru di bidang jamu tradisional. Di Kabupaten Asahan ditemukan peredaran jamu ilegal yang diduga menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelindungan konsumen pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bagi setiap orang yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, terancam pidana penjara yang diatur di Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku Usaha usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas terhadap konsumen yang mengonsumsi produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pentingnya edukasi kepada pelaku usaha mengenai praktik produksi yang baik dan kepatuhan terhadap standar keamanan harus terus ditingkatkan. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat/jamu tradisional baik sebelum beredar di pasar maupun setelah obat/jamu tradisional beredar di pasaran. Kata kunci: Pelindungan Hukum, Obat Tradisional Berbahaya, Jamu, Konsumen
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 460K/PDT/2016) Edward Lambok Marihot Manurung; Suhaidi Suhaidi; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2356

Abstract

Abstract: Life which is characterized by regular interaction and interdependence is an ecosystem structure which contains an important essence, where the environment lives as an inseparable unit. This type of research method itself uses a normative juridical research method, namely research carried out by examining library materials or secondary materials. Environmental protection and management based on Law No. 32 of 2009, environmental protection and management is a s ystematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. Environmental dispute resolution can be achieved through court or outside court. A lawsuit through the court can only be pursued if the chosen effort to resolve the dispute outside the court is declared unsuccessful by one or the parties to the dispute. In terms of preserving the environment, the application of civil law is also expected to be able to guarantee the implementation of environmental preservation and restoration of the damaged environment, so by reviewing decision. Keywords: Damage, Environment, Life Abstrak: Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jenis dari metode penelitian ini sendiri menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan penerapan hukum perdata juga diharapkan harus dapat menjamin terlaksana nya pelestarian lingkungan serta pemulihan terhadap lingkungan yang di rusak tersebut, sehingga dengan meninjau dari putusan No.460K/PDT/2016 yang dimana dalam putusannya tidak di temui adanya unsur sanksi untuk melakukan. Kata kunci: Kerusakan, Lingkungan, Hidup 
ANALISIS POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Jackson Apriyanto Pandiangan; Edi Yunara; Marlina Marlina
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2357

Abstract

Abstract: With the ratification of the new Criminal Code which has become Law no. 1 of 2023 has raised the issue of curbing freedom of expression again, due to the article on insulting the president and vice president, which has long been decriminalized in Decision 013-022/PUU-IV/2006 and the presence of the article on insulting state institutions along with the criminalization of holding demonstrations, there are The 5 articles that attract attention in this description are Articles 218 and 219, namely the offense of insulting the president, as well as 240 and 241 regarding insulting state institutions, up to Article 256 regarding punishment for holding demonstrations. This research is normative juridical in nature, with the aim of obtaining qualitative results, the approach taken is a statutory approach, as well as using library study data collection techniques, by studying and analyzing books, statutory regulations and other sources, with data analysi qualitative. Keywords: Politics, Criminal Law, Freedom of Opinion Abstrak: Dengan disahkan nya KUHP  baru yang telah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah mematik isu pengekangan atas kebebasan berpendapat kembali, dikarenakan adanya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, yang telah lama didekriminalisasi pada Putusan 013-022/PUU-IV/2006 serta hadirnya Pasal penghinaan terhadap lembaga negara bersama dengan pemidanaan penyelengaaran demonstrasi, terdapat 5 Pasal yang menarik perhatian atas uraian tersebut ialah Pasal 218 dan 219  yaitu delik penghinaan presiden serta 240 dan 241 tentang penghinaan Lembaga negara, hingga Pasal 256 terkait pemidanaan terhadap penyelenggaraan demonstrasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, serta dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain, dengan analisis data kualitatif. Kata kunci: Politik, Hukum Pidana, Kebebasan Berpendapat 
KLASIFIKASI KEAHLIAN INDIVIDU PEMAIN ONLINE GAMES DENGAN MENGGUNAKAN NAÏVE BAYES CLASSIFIER M Irsyad Ramadhan; Ilka Zufria; Suhardi Suhardi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2358

Abstract

Abstract: This thesis aims to determine the player's individual skills of online games in Komunitas Mobile Legends Kota Medan using The Naïve Bayes Classifier. The sample dataset used is data from the players' Mobile Legends playing activities taken from Komunitas Mobile Legends Kota Medan. The Naïve Bayes Classifier method is used to determine individual expertise based on the activity data that has been collected. The results of the study show that the Naïve Bayes Classifier method can be used to determine individual skills in playing Mobile Legends with fairly high accuracy in Komunitas Kota Medan. Keywords: Data Mining, Individual Skills, Online Game Players, Naïve Bayes Classifier,                  Mobile Legends, Community, Medan City Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengklasifikasi keahlian individu pemain Online Games di Komunitas Mobile Legends Kota Medan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. Dataset sampel yang digunakan adalah data dari aktivitas bermain Mobile Legends para pemain yang diambil dari Komunitas Mobile Legends Kota Medan. Metode Naïve Bayes Classifier digunakan untuk mengklasifikasi keahlian individu berdasarkan data aktivitas yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Naïve Bayes Classifier dapat digunakan untuk mengklasifikasi keahlian individu dalam bermain Mobile Legends dengan akurasi yang cukup tinggi di komunitas Kota Medan. Kata kunci: Data Mining, Keahlian Individu, Pemain Online Games, Naïve Bayes Classifier, Mobile Legends, Komunitas, Kota Medan
IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI KOMBINASI ALGORITMA VIGENERE CIPHER DAN REVERSE CIPHER UNTUK KEAMANAN TEKS PADA APLIKASI CATATAN PRIBADI BERBASIS ANDROID Muhammad Faisal Siregar; Abdul Halim Hasugian; Suhardi Suhardi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2359

Abstract

Abstract: Cryptography (Cryptography) is the science and art of keeping messages safe. (Cryptography is the art and science of keeping messages secure) "Crypto" means "secret" and "graphy" means "writing". The perpetrators or practitioners of cryptography are called cryptographers. A cryptographic algorithm, called a cipher, is a mathematical equation used for the encryption and decryption processes. Usually the two mathematical equations (for encryption and description) have a fairly close mathematical relationship. In cryptography, text messages can be disguised with various methods so that the message can only be understood by certain people. These methods have their own techniques and solutions. Several methods of securing text messages are by using the Reverse Cipher and Vigenere Cipher algorithms. In today's modern era, the development of technology is increasing rapidly, especially in terms of communication. Due to the rapid development of technology, there are currently many cases related to the misuse of technology in criminal acts. One of the most frequent cases is the theft of personal information, up to confidential documents. Computers as a means of storing and sending important and confidential data, information and documents can often be easily accessed by irresponsible people. Several cases involving computer security are currently a job that requires such a large amount of handling and security costs. Keywords: Cryptography, Reverse Cipher, Vigenere Cipher, Description, Encryption Abstrak: Kriptografi (Cryptography) merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. (Cryptography is the art and science of keeping messages secure) “Crypto” berarti “secret” (rahasia) dan “graphy” berarti “writing” (tulisan). Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut cryptographers. Sebuah algoritma kriptografik (cryptographic algorithm), disebut cipher, merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Biasanya kedua persamaan matematik (untuk enkripsi dan deskripsi) tersebut memiliki hubungan matematis yang cukup erat. Pada kriptografi, pesan teks dapat disamarkan dengan berbagai macam metode agar pesan tersebut hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu. Metode-metode tersebut memiliki teknik dan cara penyelesaiannya tersendiri. Beberapa metode pengamanan pesan teks tersebut adalah dengan menggunakan algoritma Reverse Cipher dan Vigenere Cipher. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat terutama dalam hal berkomunikasi. Karena pesatnya perkembangan teknologi, saat ini telah banyak kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi dalam tindakan kriminal. Salah satu yang paling sering terjadi adalah pencurian informasi pribadi, hingga dokumen-dokumen rahasia. Komputer sebagai sarana penyimpanan dan pengiriman data, informasi, dan dokumen yang penting dan rahasia sering dapat dengan mudah diakses oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Beberapa kasus menyangkut keamanan komputer saat ini menjadi suatu pekerjaan yang membutuhkan biaya penanganan dan pengamanan yang sedemikian besar. Kata kunci: Kriptografi, Reverse Cipher, Vigenere Cipher, Deskripsi, Enkripsi 
ALTERNATIF PENGEFEKTIFAN PIDANA NON PENJARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN OVERCROWDING RUMAH TAHANAN (STUDI DI RUTAN KELAS 1 LABUHAN DELI) Jeri Fransisco Sitorus; Ekaputra Ekaputra; Marlina Marlina
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2360

Abstract

Abstract: The emergence of ideas regarding alternatives to effective punishment other than imprisonment for perpetrators of narcotics crimes is needed to prevent overcrowding. The formulation of the problems discussed are how the regulation of non-prison criminal law in various provisions of Indonesian criminal law; how the enforcement of narcotics laws for perpetrators of narcotics crimes affects the occurrence of overcrowding; how the application of non-prison criminal law for perpetrators of narcotics crimes is related to the occurrence of overcrowding (Study at Class 1 Labuhan Deli Prison). This study uses a normative legal research method that is descriptive analytical. Using a legislative and conceptual approach which is then systematized with primary data and secondary data obtained through field studies and literature studies. The data is then analyzed qualitatively. The regulation of non-prison criminal law has been regulated in the provisions of legislation in Indonesia, including in the form of fines, conditional sentences, rehabilitation, job training, supervision, probation, house arrest and community service. Keywords: Alternative, Prison, Criminal Act, Narcotics Abstrak: Munculnya pemikiran mengenai alternatif pengefektifan pemidanaan selain pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika diperlukan untuk mencegah terjadinya overcrowding. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana non penjara dalam berbagai ketentuan hukum pidana Indonesia; bagaimana penegakan undang-undang narkotika bagi para pelaku tindak pidana narkotika dalam mempengaruhi terjadinya overcrowding; bagaimana penerapan pidana non penjara bagi para pelaku tindak pidana narkotika kaitannya dengan terjadinya overcrowding (Studi di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli). Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang kemudian mensistematiskannya dengan data primer dan data sekunder yang didapat melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. pengaturan hukum pidana non penjara telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya berbentuk pidana denda, pidana bersyarat, rehabilitasi, pidana pelatihan kerja, pidana pengawasan, pidana percobaan, tahanan rumah dan pelayanan masyarakat. Kata kunci: Alternatif, Penjara, Tindak Pidana, Narkotika
IMPLEMENTASI NAIVE BAYES CLASSIFIER DALAM MENENTUKAN KEAKTIFAN REMAJA Miftah Hadi Surbakti; Ilka Zufria; Suhardi Suhardi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2361

Abstract

Abstract: This research aims to implement the Naive Bayes Classifier method to determine the activity level of adolescents, a group that tends to be active in various activities. This method is chosen due to its ability to classify complex data. The data is obtained through surveys involving adolescents from different social environments, covering activities such as sports, academics, social engagements, and others. The implementation process includes data preprocessing, model training with training data, and model testing using test data. The results show that the Naive Bayes Classifier can accurately classify adolescents into active or inactive categories based on the given data. These findings can serve as a reference for educational institutions, youth organizations, and government bodies in developing programs to enhance adolescent activity levels and as a basis for further research in classifying adolescent data using more advanced methods. Keywords: Data Mining, Youth Activeness, Mosque Youth, Naïve Bayes Classifier,                  Medan City Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode Naive Bayes Classifier dalam menentukan keaktifan remaja, yang merupakan kelompok usia aktif dalam berbagai kegiatan. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam klasifikasi data kompleks. Data diperoleh melalui survei terhadap remaja di berbagai lingkungan sosial, mencakup kegiatan olahraga, akademik, sosial, dan lainnya. Proses implementasi meliputi preprocessing data, pelatihan model dengan data latih, dan pengujian model menggunakan data uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Naive Bayes Classifier mampu secara akurat mengklasifikasikan keaktifan remaja menjadi kategori aktif atau tidak aktif berdasarkan data yang ada. Hasil ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, organisasi pemuda, dan pemerintah dalam menyusun program untuk meningkatkan keaktifan remaja serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam pengklasifikasian data remaja menggunakan metode lebih canggih. Kata kunci: Data Mining, Keaktifan Remaja, Remaja Masjid, Naïve Bayes Classifier, Kota Medan  
RECOGNITION OF CALLIGRAPHY WRITING PATTERNS USING THE ZERNIKE MOMENT METHOD AND SUPPORT VECTOR MACHINE Mhd. Furqan; Sriani Sriani; Riswanda Ichsan Himawan Hasibuan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2362

Abstract

Abstract: One of the great arts of Islam that is very attached to Muslims is the art of calligraphy. The art of writing in calligraphy is of many types because the art of calligraphy is generally handwritten by someone called khatat and each khatat has its own technique for writing calligraphy. There fore there are many variations of calligraphy writing, even with the same type of writing. With so many variations of the type of calligraphy writing, technological innovation is needed to recognize variations of each type of calligraphy. Types of calligraphy diwani, diwaji jali, naskhi and tsuluts are the objects of this study. The Zernike Moment method is a feature extraction method that has the advantage of being invariant to rotate (resistant to rotation) and can help identify calligraphy types well based on their features. And the Support Vector Machine method is a good method for identifying calligraphy types by finding the best hyperplane. The combination of the Zernike Moment method and the Support Vector Machine is proven to produce good accuracy in recognizing calligraphy types based on their features, the accuracy obtained in identifying calligraphy types is 95%. Keywords: Pattern Recognition, Zernike Moment, Support Vector Machine, Calligraphy Abstrak: Salah satu seni besar Islam yang sangat melekat di kalangan umat Islam adalah seni kaligrafi. Seni menulis kaligrafi banyak macamnya karena seni kaligrafi umumnya ditulis tangan oleh seseorang yang disebut khatat dan setiap khatat mempunyai teknik penulisan kaligrafi tersendiri. Oleh karena itu terdapat banyak variasi penulisan kaligrafi, bahkan dengan jenis tulisan yang sama. Dengan banyaknya variasi jenis tulisan kaligrafi, diperlukan inovasi teknologi untuk mengenali variasi setiap jenis kaligrafi. Jenis kaligrafi diwani, diwaji jali, naskhi dan tsuluts menjadi objek penelitian ini. Metode Zernike Moment merupakan salah satu metode ekstraksi ciri yang mempunyai kelebihan yaitu bersifat invarian terhadap rotasi (tahan terhadap rotasi) dan dapat membantu mengidentifikasi jenis-jenis kaligrafi dengan baik berdasarkan ciri-cirinya. Dan metode Support Vector Machine merupakan metode yang baik untuk mengidentifikasi jenis kaligrafi dengan mencari hyperplane terbaik. Kombinasi metode Zernike Moment dan Support Vector Machine terbukti menghasilkan akurasi yang baik dalam mengenali jenis kaligrafi berdasarkan ciri-cirinya, akurasi yang didapat dalam mengidentifikasi jenis kaligrafi adalah 95%. Kata kunci: Pengenalan Pola, Momen Zernike, Mesin Vektor Pendukung, Kaligrafi
KOMPETENSI PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI SENGKETA PARTAI POLITIK PRA PEMILU (STUDI KASUS SENGKETA PARTAI POLITIK PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (PRIMA) MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TAHUN 2022) Suci Mahara; Mirza Nasution; Abd Harris Nasution
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2363

Abstract

Abstract: The dynamics and development of society in Indonesia which is pluralistic in the constitutional system, is known for the existence of political parties as a component in the implementation of democratic life in a rule of law state as a system that we all recognize. The verification stage for political parties before becoming election participants is the most important process to ensure that the eligibility requirements for participating in the election are met. At this stage, disputes often occur between parties that do not pass verification and the General Election Commission (KPU). The presence of the General Court in adjudicating political party verification disputes raises pros and cons in society. The aim of this research is to find out the mechanism for resolving pre-election political party disputes and the competence of the General Court in adjudicating pre-election political party disputes. The method used in this research is normative juridical with a literature study approach. Based on Article 24 of Bawaslu Regulation Number 9 of 2022, the stages of resolving election process disputes start from receiving the application, reviewing the application through formal verification and material verification, conducting mediation between the disputing parties, carrying out adjudication between the parties and deciding the dispute. Based on the Election Law, the Judicial Power Law and the General Courts Law, there is not a single article which confirms that the General Court is competent in adjudicating election process disputes that occur between political parties and the KPU. Keywords: Competence, General Justice, Political Party Disputes Abstrak: Dinamika dan perkembangan masyarakat di Indonesia yang majemuk dalam sistem ketatanegaraan, dikenal adanya partai politik sebagai suatu komponen dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi dalam negara hukum sebagai sebuah sistem yang kita akui bersama. Tahapan verifikasi bagi partai politik sebelum menjadi peserta pemilu merupakan proses terpenting guna memastikan syarat-syarat kelayakan mengikuti pemilu terpenuhi. Pada tahapan ini sering terjadi sengketa antara partai yang tidak lolos verifikasi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hadirnya Peradilan Umum dalam mengadili sengketa verifikasi partai politik menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa partai politik pra pemilu dan bagaimana kompetensi Peradilan Umum dalam mengadili sengketa partai politik pra pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu dimulai dari menerima permohonan, mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materil, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, melakukan adjufikasi antar pihak dan memutus sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum, tidak ada satu pasal pun yang menegaskan bahwa Peradilan Umum berkompeten dalam mengadili sengketa proses pemilu yang terjadi antara partai politik dan KPU. Kata kunci: Kompetensi, Peradilan Umum, Sengketa Partai Politik

Page 200 of 365 | Total Record : 3645

 198   199   200   201   202 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2026): August 2026 (1) Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026 Vol. 9 No. 2 (2026): April 2026 Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026 Vol 9, No 1 (2026): February 2026 Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025 Vol 8, No 4 (2025): November 2025 Vol 8, No 3 (2025): August 2025 Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025 Vol 8, No 2 (2025): May 2025 Vol 8, No 1 (2025): February 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025 Vol 7, No 4 (2024): November 2024 Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): August 2024 Vol 7, No 3 (2024): August 2024 Vol 7, No 2 (2024): May 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): May 2024 Vol 7, No 1 (2024): February 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): February 2024 Vol. 6 No. 3 (2023): October 2023 Vol 6, No 3 (2023): October 2023 Vol 6, No 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 1 (2023): February 2023 Vol 5, No 3 (2022): October 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022 Vol 5, No 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 1 (2022): February 2022 Vol 4, No 3 (2021): October 2021 Vol 4, No 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 1 (2021): February 2021 Vol 3, No 2 (2020): August 2020 Vol 3, No 1 (2020): February 2020 Vol 2, No 2 (2019): August 2019 Vol 2, No 1 (2019): February 2019 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 More Issue