Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MERCATORIA

mercatoria
Website

Published by Universitas Medan Area

ISSN : 19798652 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.

Arjuna Subject : -

Articles 386 Documents

4 5 6 7 8

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu) Junjungan, Mara; Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Korupsi di Indonesia ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyaianya ditempuh “pendekatan integral”. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga seyogyanya disertai dengan social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform. Korupsi terjadi di mana-mana, sehingga rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan akan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Korupsi ini terjadi di semua lini kehidupan masyarakat dan di seluruh pelosok indonesia salah satunya di Dinas Kesehatan Rantau Parapat. Pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PEMASANGAN AIR MINUM ANTARA PDAM TIRTANADI SUMATERA UTARA DENGAN PELANGGAN DI CABANG MEDAN DENAI Simorangkir, Sahat HE; Siregar, Januari
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Air minum adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, maka dengan segala daya upaya akan diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara, yang berada di Kota Medan maupun Kabupaten untuk mendapatkan air minum demi kelangsungan hidup perusahaan dalam pelayanan pada pelanggan, baik itu dilakukan melalui air bawah tanah yang bersumber dari penggalian sumur bor maupun penyulingan atau penyaringan dari air sungai. Dimana dari sekian ratus Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia (300 s/d 335 unit), bahwa dimana hanya ada puluhan Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat (70 s/d 80 unit) dan dinamis dalam pengolahannya. PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat mengunakan system manajemen untuk I.S.O. 9001 : 2000.

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY LLC) Sukwanto, Bakti; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang utnuk mengambil keputusan. Arbitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana, waktu cepat, biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusannya cepat, fleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu Arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan public, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (legal precedent). Namun ada satu keistimewaan Arbitrase jika dibandigkan dengan pengadilan adalah proses penyelesaiannya tidak mengenal upaya banding, kasasi ataupun peninjauan kembali karena putusannya bersifat final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrase Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah Kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC. Untuk lebih jauh membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada studi kasus dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normative/doktrinal.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Nasution, Eva Syahfitri
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Apabila dihubungkan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka timbul pertanyaan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku tidak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi.

PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Syaputra, M. Yusrizal Adi
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketatanegaran Republik Indonesia. Trias politika kekuasaan Negara Indonesia mengalami perubahan baik pergeseran kewenangan maupun penambahan kelembagaan. Di bidang yudikatif, kekuasaan kehakiman tidak lagi dipegang oleh satu mahkamah yakni mahkamah agung semata, terjadi penambahan lembaga baru yakni mahkamah konstitusi, yang memiliki wewenang salah satunya mengadakan pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara substansi maupun jiwa dari undang-undang tersebut. Dalam melakukan pengujian undang-undang tersebut, para hakim mahkamah konstitusi dituntut untuk melakukan pengujian dengan sesuai asas hukum, keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum harus terjelma dari putusan mahkamah konsitusi tersebut, selain itu para hakim mahkamah konstitusi dituntunt untuk memiliki pemahaman dan ilmu hukum yang sangat mendalam serta didalam melakukan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi terkadang para hakim harus menginterprestasikan undang-undang itu agar dapat diuji terhadap undang-undang dasar.

PENGUJIAN KEPUTUSAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN Tobrani, Rahmad
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dasar diterbitkannya keputusan diskresi adalah adanya “keadaan mendesak”, dan pengujian terhadap keputusan diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan tidak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) kemudian, produk hukum dari badan/pejabat pemerintahan yang dapat dijadikan objek segketa dan diuji pada pengadilan Tata Usaha Negara berupa keputusan (beschikking), sedangkan dokumen-dokumen yang mengandung materi pengaturan yang bersifat umum berupa peraturan (regeling) tidak dapat dijadikan objek sengketa dan tidak dapat diuji di pengadilan tata usaha negara.

Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Krisna, Liza Agnesta
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

The purpose of this study was to determine the sanction of criminal law to the father as the perpetrator of rape according to Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 and Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat and analysis of Court Decision shar ' Yeah Langsa No. 05 / JN / 2016 / MS. The method used in this research is the analysis of the content or the content analysis, which uses secondary data research that is in-depth discussion of the content of a written document from the book and other scientific papers relevant to criminal law arrangements. But in this study also used the sociological method / empirical to do an interview to one Syar'iyah Court judges. The conclusion is that there is a difference writings criminal sanctions in Law No. 35 of 2014, with Qanun No. 6 of 2014. The criminal sanction in Qanun No. 6 of 2014 was lower than in Act No. 35 of 2014 which is the legal umbrella of safeguards against child.

PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA TRAFIKING (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Eliwarti, Eliwarti; Suranta, Ferri Aries
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari perdagangan orang tersebut adalah untuk pelacuran dan tindakan eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Perlindungan terhadap korban sebagai pelapor tindak pidana perdagangan orang adalah sangat esensial. Saksi korban adalah korban yang mengalami secara langsung akan memberikan dampak kondisi psikologis dan trauma yang dialaminya. Undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian hak restitusi. Perlindungan saksi korban dan restitusi merupakan satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Selain UU mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana ini. Perlindungan bagi saksi korban tindak pidana trafiking adalah berupa serangkaian tindakan yang diberikan kepada korban yang tujuannya untuk melindungi dan memberi rasa aman bagi korban, dari intimidasi ataupun ancaman yang datang dari pelaku atau atau keluarga pelaku.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PSIKOTROPIKA (STUDI PADA POLRESTA PEMATANGSIANTAR) Zulham, Zulhammercatoria@yahoo.com; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Perkembangan perdagangan dan penggunaan narkotika dan psikotropika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengetahuan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut diatas tercapai melalui lintas perdagangan narkotika illegal baik transakasi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas diantara dua atau lebih Negara, sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika oleh jajaran Satuan Narkoba Polresta Pematang Siantar dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dengan didukung oleh suatu unit khusus yang menangani bidang Narkotika dan Obat-Obatan berbahaya (Narkoba).

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MEREK TERKENAL Azhar, Azhar; Zahara, Elvi
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Merek telah lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan/atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan. Dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek memiliki peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang/atau jasa yang lainnya. Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Merek merupakan bagian dari Haki yang dapat menembus segala batas. Oleh sebab itu, dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar, terutama bagi Negara-negara yang telah maju. Berkaitan dengan penegakan hukum merek, perdagangan tidak akan berkembang baik jika suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dari suatu Negara, bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan mengadakan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku pembajakan yang merugikan bagi para pemegang merek yang sebenarnya. Tindakan pemalsuan merek, tentu akan mengurangi kepercayaan pihak asing terhadap jaminan penegakan hukum yang kita miliki. Akibatnya muncul ketidakpercayaan dunia internasional terhadap perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ataupun untuk melakukan hubungan dagang.

Page 6 of 39 | Total Record : 386

4 5 6 7 8

Filter by Year

2008 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agung Suharyanto

Contact Email agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone -

Journal Mail Official windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA