Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dua kali setahun pada bulan Maret dan Desember. Redaksi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum tentang Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, teori hukum, Hukum Agraria, Filsafat Hukum, Hukum dan Korupsi, Hukum Lingkungan, Pemerintahan Daerah, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum dagang dan Perbankan, Hukum dan ITE, Konstitusi, Hukum Pidana Khusus, Kebijakan Publik, Politik Hukum dan Victimology
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2019): Maret"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[INJUSTICE POSITIVISME PERSPEKTIF MORAL DAN ETIKA DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aida Dewi]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.479 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.1664
<![CDATA[Sistem penegakan hukum di Indonesia dipengaruh oleh paham Positivisme. Konsep hukum positif merupakan bukti nyata dari pengaruh paham Positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh para pejabat untuk mengatur kehidupan yang nyata dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik buruk. Perbedaan pandangan dalam memahami aliran hukum mana yang tepat untuk diterapkan di Indonesia menjadi topik utama dalam menyikapi permasalah hukum. Hal disebabkan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh Paradigma Positivisme, Positivisme Hukum justeru diturunkan kepada permasalahan konkrit. sudut pandang Positivisme Yuridis dalam arti yang mutlak. Positivisme Hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara Das Solen dengan Das Sein. Positivisme menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Penemuan hukum dimaknai sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberikan kewenangan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang konkret bukan hanya sebagai corong Peraturan Perundang-undangan. Fenomena penerapan hukum yang cenderung tajam ke bawah namun tumpul keatas. Kekacauan hukum di negeri ini semakin lama semakin memprihatinkan, Keadilan semakin tidak mencapai apa yang diharapkan dari tujuan dibentuknya hukum.]]>
<![CDATA[THE INFLUENCE OF TRANSCENDENTAL VALUE AS AN EFFORT OF ONLINE TRANSACTION LEGAL PROTECTION IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY ]]>
<![CDATA[Rizka Rizka]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.101 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.1665
<![CDATA[The digitalization of the economy sector in the industrial revolution 4.0 needs to be approached with a smart attitude so as to not bring loss to both the consumers and the business holders, by transforming the instrument of consumer rights in an updated and a better way. The development of technology has spoiled human beings in all aspects, including in muamalah. like transaction. The society’s rapid consumptive behavior becomes a business opportunity for the investors to invest their capital in the field of trade, which is also rapidly developing. The increasing demand of consumptive products pushes the popularity of online transaction. There exist hundreds of online shops, either official shops or those undergoing transaction through social media. Anyone can be owners of online shops, and the consumers can be adults, teenagers, and even children. This condition causes some problems, such as the misuse of online transaction for deception, offering products which are not the same as the real items, or worse, not sending the products after the consumer has transferred the money. The results show that in online transactions, there are many dishonest sellers who legalize all methods to practice deception, so there needs to be a connection between online transaction and religion with the hope to minimize the chance of harm for both the consumers and the sellers.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PENDIDIKAN FORMAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERBATASAN DI KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[Wibowo, Arif]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.901 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.1589
<![CDATA[This research is about the function of the Regional Head of Sanggau District in conducting supervision in the field of education in Sanggau District, to find out the juridical constraints that have caused the quality of the education sector to not increase according to educational standards and to know the legal measures that must be implemented so that the Supervision function can improve the quality of the education sector. This study is a normative juridical legal research, namely research conduct a search of legal norms contained in the regulations applicable legislation regarding Education. Data that has been collected both from the results of library research and from the field research are then analyzed qualitatively descriptive.The research results show that the implementation of the regent's function as the head of the district Sanggau in providing services in the field of education in order to improve the quality of education in the implementation of the function of conducting supervision in the field of education]]>
<![CDATA[The Implication of Hotel Tax Collection towards the Increase of the Regional Original Revenue at Tangerang Regency Based on the Principle of Good Governance ]]>
<![CDATA[Pipih Ludia Karsa]]>;
<![CDATA[Fatkhul Muin]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.498 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.1715
<![CDATA[The law, as an important part of the society, regulates all legal aspects, which in it includes the aspect of taxation law. It must be oriented to justice in the society, therefore, the values must represent the interests of the society. Hotels are facilities which provide services in the form of lodging/resting area, including the other services which are related, with some charge. This also includes motels, guesthouses, tourism huts, tourism guesthouses, tourism boarding houses, inns, etc., also boarding houses with more than ten rooms. Tangerang Regency is one of the areas which has a high potential in the hospitality sector to increase the Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). Based on Tangerang Regency’s Regional Regulations No. 10 year 2010 regarding Regional Tax, the regional government of Tangerang Regency withdraws the tax of that region, in which in it includes hotel tax. The hotel tax provisions in Tangerang regency are based on that regulation, where tax are withdrawn from the hotels for the services they provide.]]>
<![CDATA[LEGALISASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) STUDI USAHA LAPAK JUAL BELI EMAS DI KOTA MADIUN ]]>
<![CDATA[Anik Tri Haryani]]>;
<![CDATA[Endro Martono]]>;
<![CDATA[Yashinta Mustika Wardani]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.634 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.1628
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah setiap orang termasuk orang yang bukan penduduk Kota Madiun dapat membuka lapak untuk menempati lokasi dan mengajukan usaha Pedagang Kaki Lima jual beli emas di Kota Madiun dan menganalisis akibat hukumnya apabila Pedagang Kaki Lima dalam menempati lapak atau lokasi telah melanggar Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam menganalisis data menggunakan analisa kontruksi hukum dan interpretasi untuk memperoleh gambaran secara singkat dan jelas sehingga mendapatkan jawaban nyata dari permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan selain penduduk yang bukan berasal dari Daerah Kota Madiun tidak bisa membuka lapak atau mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha jual beli emas. Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar Paraturan Daerah Kota Madiun akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pencabutan izin usaha.]]>
<![CDATA[LEGAL EFFORTS OF EXECUTION APPLICATION AGAINST JOINT TREATMENT DECISIONS (Study of the Implementation of Decisions on the Decisions of Religious Courts Number: 0701 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg) ]]>
<![CDATA[Tinuk Dwi Cahyani]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (692.917 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.1802
<![CDATA[Case Number: 0701 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg is the product of the Malang Religious Court which has permanent legal force. In fact, after the ruling gets permanent legal force, it is known that the parties have a joint debt which causes problems for the parties who are responsible for paying off the joint debt if the decision only regulates the share of each of these assets. The problems in this study are: 1) The judge's decision regarding the division of joint assets in terms of legal certainty and justice in the decision Number: 0701 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg. 2) The implementation of sharing the shared assets 3) The implementation of shared debt division if there is no decision by the judge, in fact there is a joint debt. The author uses an empirical juridical research method located in the Malang Religious Court. Primary data is obtained by interviewing the Head and the Registrar of the Malang Religious Court and the Judge who handled the case Number: 0701 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg and the secondary data is obtained from research and literature review which consisted of laws and other legal materials which are relevant. Regarding the opinion of the Panel of Judges on the decision of 0701 / Pdt.G /2014 / PA.Mlg it can be learned from legal considerations in the a quo decision. In general, the principles of justice and legal certainty must be upheld. Justice must be upheld in accordance with the provisions of Article 35 to 37 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 85 up to Article 97 of the Compilation of Islamic Law.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENDEKATAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN TEORI MORALITAS IMMANUEL KHAN TERHADAP CALEG MANTAN NARAPIDANA YANG LOLOS SEBAGAI ANGGOTA LEGESLATIF DALAM PEMILU 2019 ]]>
<![CDATA[Safira, Martha Eri]]>;
<![CDATA[Safala, Udin]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.047 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.1803
<![CDATA[Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang membahayakan bagi  kehidupan bangsa. Bahkan masalah pengentasan korupsi ini belum bisa teratasi hingga sekarang, apalagi di tahun politik ini banyak mantan napi korupsi yang maju dalam kontes politik. Hal ini menyebabkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Apakah dengan diloloskannya mantan napi ini memberikan keadilan bagi demokrasi di Indonesia dan juga apakah dengan diloloskannya mantan napi korupsi sebagai caleg bisa memberikan kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia atau malah sebaliknya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah pro kontranya mantan narapidana untuk menjadi caleg. Jenis penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature dan peraturan perundang-undangan, dengan analisis data secara deduktif. Hasil analisis ditinjau dari teori keadilan John Rawls, telah sesuai dengan HAM dan UU Pemilu, jadi UU Pemilu memberi ruang bagi caleg mantan narapidana korupsi untuk dapat dipilih. Sedangkan ditinjau dari teori moralitas Immanuel Khan, hal ini menyebabkan masyarakat dilema karena di satu sisi para eks koruptor terpenuhi hak pilihnya namun apakah nantinya mereka jika terpilih dapat mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang menjunjung kredibilitas, kejujuran, dan memberikan dampak yang positif dalam memajukan bangsa ini.]]>
<![CDATA[THE EXISTENCE OF MEDIATING JUDGES IN THE PROCESS OF CIVIL DISPUTE MEDIATION BASED ON THE SUPREME COURT REGULATION NO. 1 YEAR 2016 ]]>
<![CDATA[Wahyudi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.454 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.1804
<![CDATA[The aims of this research are 1) to analyze the existence of mediating judges in the process of civil dispute mediation based on the Supreme Court Regulation (Peraturan Mahkamah Agung/PERMA) No. 1 year 2016 regarding the mediation procedures in court; 2) to analyze the supporting and the inhibiting factors which influence the existence of mediating judges in the process of civil dispute mediation in court. This research is a normative juridical study with primary, secondary, and tertiary law materials. The manner and the instruments to collect the legal materials are using the method of documentation and document study. Data analysis is done by analyzing the research materials qualitatively. The research results and discussion show that the existence of mediating judges in the process of civil dispute mediation based on the Supreme CourtRegulation No. 1 year 2016 regarding the mediation procedures in court becomes the main choice of the parties who are in dispute. The supporting factors of the mediation by the mediating judges in a civil dispute are: human resources, economical budget, and infrastructure. The inhibiting factors of mediation by mediating judges in civil law disputes are: the parties are not present during the mediation, the number of certificated judges, and the society’s knowledge. Based on the research results and the discussion, it can be concluded that: 1) the mediation process by the mediating judges in the solving of civil law disputes becomes the main choice of the conflicting parties, 2) the supporting and the inhibiting factors which influence the existence of mediating judges in the processof mediating civil disputes are as follows: human resources, level of knowledge or the society’s understanding, facilities and infrastructure, work burden of the judges, also the regulations in the implementation of the mediation. Suggestions regarding the results of this research are: 1) increasing the service of the mediation process by the mediating judges in court, 2) increasing the quality of the human resources, increasing the facilities and the infrastructure regarding mediation, 3) and increasing the socialization to the people regarding mediation and also the issuing of regulations on mediation which are more complete and detailed.]]>
<![CDATA[THE HEALTHCARE SERVICE SYSTEM OF BPJS PARTICIPANTS IN TANGERANG REGENCY ]]>
<![CDATA[Rully Syahrul Mucharom]]>;
<![CDATA[Rilla Kusumaningsih]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.265 KB)
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.1713
<![CDATA[Healthcare service has become the main priority of executors as it is one of the basic rights of the people, and that its service must be established by the government. As mentioned in the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution Article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3), the government has the obligation to provide proper and worthy healthcare services which suit the needs of the people. A state is an instrument which may give protection for all its citizens through a system built by that state. Economic gaps tend to bring out problems such as poverty and social gaps. Both of them are the central issues of social policies and of the welfare development. In early 2014, right on January 1 st the government of Indonesia through the Ministry of Health has operated the National Healthcare Security Program (Program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN). The JKN program has also been applied in Tangerang. One of the focuses of the regional government and the BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Social Security Administering Body) in Tangerang Regency is establishing social welfare for its citizens and to start a system of Healthcare Social Security.]]>
<![CDATA[GRAND DESIGN PERADILAN KHUSUS PEMILU DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA ]]>
<![CDATA[Putra, Hendra Setyadi Kurnia]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v3i1.3109
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur model baru terkait prosesPilkada. Pilkada dilaksanakan secara serentak pada level Nasional. Berdasarkanmodel Pilkada yang dilaksanakan secara serentak ini tentu membutuhkan regulasilanjutan. Diantaranya pembentukan lembaga peradilan Pemilu. Permasalahan yangmuncul dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana kewenangan Bawaslu dan peradilan pemilu dalam penyelesian sengketa pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitianhukum doktrinal dan non-doktrinal, dengan menganalis bahan-bahan hukum yangberkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwaperlu adanya revitalisasi terhadap kewenangan Bawaslu. Bawaslu akan berperansebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara pidana pilkada, sehinggakeberadaan Bawaslu Pasca terbentuknya Badan peradilan Pemilu akan berbedadengan yang sekarang. Artinya Bawaslu tidak lagi melakukan pengawasan aktif namunmelakukan penyidikan dan penuntutan atas perkara pidana proses pilkada, hal inidilakukan oleh bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, sehingga tugaspengawasan aktif dikembalikan kepada masyarakat. Karena tidak mungkin tugaspengawasan tetap dilakukan oleh Bawaslu dengan memperhatikan bahwa tidakmungkin peran pengawas sekaligus secara serta merta menjadi pengadil atau pemutusperkara.]]>
