Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dua kali setahun pada bulan Maret dan Desember. Redaksi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum tentang Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, teori hukum, Hukum Agraria, Filsafat Hukum, Hukum dan Korupsi, Hukum Lingkungan, Pemerintahan Daerah, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum dagang dan Perbankan, Hukum dan ITE, Konstitusi, Hukum Pidana Khusus, Kebijakan Publik, Politik Hukum dan Victimology
Articles
27 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2020): September"
:
27 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEKERJA BURUH TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI MASA PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Arifinal, Mochamad]]>;
<![CDATA[Suhadi, Aris]]>;
<![CDATA[Agustina, Rani Sri]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.3230
<![CDATA[Pembanguan Nasional Merupakan pembangunan yang bertujuan mewujudkanmasyarakat yang adil dan makmur dan berkesinambungan berlandaskan Pancasila danUndang-undang Dasar 1945. Pandemi virus corona mulai awal tahun 2020 memukulkinerja sektor industri berdampak pada nasib para pekerja, khusunya pekerja swasta.Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan untuk menjalankan perusahaan sepertibiasa sehingga berakibat pada pendapatan perusahaan yang berkurang. Pemerintahmenghimbau agar pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepadapekerjanya, dan membuat regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut denganmengeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020Tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahandan Penanggulangan Covid-19, tetapi imbauan untuk tidak melakukan PHK agaksedikit sulit untuk diterapkan termasuk di Kota Serang. Apalagi jika perusahaanmengalami kerugian, PHK menjadi hal yang paling mungkin untuk dilakukan olehpelaku usaha untuk menekan defisit keuangan perusahaan.]]>
<![CDATA[PEMBELAJARAN BAGI MAHASISWA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Agustiwi, Asri]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.2979
<![CDATA[Tujuan dari artikel ini untuk memberikan masukan terkait bagaimana seharusnyapembelajaran bagi mahasiswa diperguruan tinggi dalam Penyusunan PeraturanDaerah. Bagaimana pembelajaran diberikan pada kurikulum dengan mata kuliah diklatpraktek penyusunan perundang-undangan, pada mahasiswa semester enam atau genap.Perlu mempertajam inovasi baru, sehingga mahasiswa dapat terlatih dan trampildalam membuat rancangan Produk Daerah. Metode penelitian yang digunakan dengandengan penelitian doktrinal yaitu undang-undang seperti peraturan-peraturan yangberkaitan dengan pembentukan perundang-undangan. Data yang gunakan yaitu studikepustakaan yang berupa peraturan-peraturan resmi negara, serta data sekunder yangbersifat publik yaitu jurnal-jurnal penelitian, buku dan berita-berita lainnya. Untukmenjawab penelitian ini penulis mengunakan penelitian diskriptif yaitu prosespenyelidikan yang dapat mengambarkan subyek ataupun obyekyang diteliti.Kesimpulan yang diperoleh yaitu inovasi baru dengan mempertajam pada konsepimplentasi penyusunan Peraturan Daerah dengan berbagai rangkaian kegiatan yangdiberikan seperti kerjasama dengan lembaga penyusun Peraturan Daerah; Kuliah kerjalapangan di lembaga daerah yaitu DPRD; kegiatan seminar legal drafting; ForumGrup Disscusion(FGD) Perancangan Peraturan Daerah; kopetisi kemahiran dalamlegal drafting, sehingga kedepannya mahasiswa memiliki good skill dan shoff skill.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PRODUK BATIK DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Inayah Inayah]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.3099
<![CDATA[Batik merupakan salah satu produk andalan Kota Surakarta, baik untuk ekspor maupununtuk memenuhi konsumsi dalam negeri, meskipun demikian dari sisi perlindunganhukum kurang diperhatikan oleh pengrajin. Tulisan ini mencoba menjelaskanbagaimana pengaturan produk batik dalam Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimanapengaturan Hak Kekayaan Intelektual memberi perlindungan hukum pada produkbatik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menghasilkan bahwaproduk batik diatur dalam Hak Cipta dan Merek, meskipun demikian perlindunganhukumnya belum memadai disebabkan kurangnya kesadaran hukum dari parapengrajin, konsumen dan pemerintah.]]>
<![CDATA[JILBAB AS THE LEGAL LANGUAGE AND STANDARD OF PERSONAL CONDUCT IN SOCIETY ]]>
<![CDATA[Rohadi Rohadi]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.3064
<![CDATA[Language is a tool or instrument in reflecting an idea, thoughts, ideas, desires andwishes from one person to another person. It cannot be imagined how human life wouldbecome without language. Surely we will not be able to develop and pass down theculture or noble values of our nation's culture to the next generation, as is the case withanimal life. Animals do not have the ability to speak, so their ability to build civilizationis also lost. In addition, without the ability of human language cannot thinksystematically and orderly.The hijab is one of the legal language that applies and reflects the culture or behaviorthat applies in society. But the meaning, along with the passage of time feels a changein meaning. This is the entry point for the author to elaborate the veil as a legallanguage and standards of personal behavior in Indonesian society.How is the concept of hijab in legal language that is often used by Muslim women orgirls under the shadow of the terrorist and fundamentalist Islamic issues by certaingroups or those who do not like it and the hijab as a syar'i obligation for Muslimwomen so that it sticks as a symbol (character) for good Muslim women.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM ANTARA JUAL BELI, SEWA MENYEWA DAN BELI SEWA DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN ]]>
<![CDATA[Nuswardhani Nuswardhani]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.3237
<![CDATA[Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama nominant karena jual beli telah diaturdalam undang-undang hukum perdata. sewa beli dimulai dalam lintas perdagangandimasyarakat untuk menampung persoalan bagaimana caranya memberikan jalan keluarkepada masyarakat yang ingin membeli barang namun tidak bisa dibeli secara kontan/tunai.Pihak penjual menghadapi banyak permintaan dari masyarakat bahwa barang-barang tersebutdapat dibeli dengan cara mengangsur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahyuridis normatif. sewa menyewa merupakan hubungan hukum antara kedua pihak yangmenimbulkan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban ini harus dipenuhi oleh kedua pihak yaitupihak yang menyewakan dan pihak penyewa hak dari pihak yang menyewakan merupakankewajiban dari si penyewa, sedangkan hak penyewa merupakan kewajiban dari pihak yangmenyewakan.]]>
<![CDATA[LEGAL ANALYSIS ON AMDAL AS AN ENVIRONMENTAL PROTECTION DOCUMENT ]]>
<![CDATA[Trias Hernanda]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.2980
<![CDATA[Amdal is an analysis of environmental impacts. The purpose of Amdal is to analyze aneffect that arises from a planned construction project or building. The Amdal documentis mandatory for any initiator or entrepreneur who will apply for an environmentalpermit. This obligation is because it aims to protect the environment from damagecaused by development. However, many entrepreneurs do not understand the existenceof an Amdal, so they mostly build first and then take care of it. Amdal. The researchmethod used in this research is juridical normative or doctrinal. The traditionalmaterials used are primary and secondary legal materials; primary standard materialsinclude statutory regulations and legal documents. Based on the regular analysis fromthe author, the Amdal document has a critical position to maintain the quality of theenvironment and the sustainability of public health. On the other hand, Amdal alsoguarantees sustainable development and environmentally sound development (ecodevelopment).]]>
<![CDATA[UTILIZATION OF ACADEMIC PAPERS IN FORMULATING REGIONAL REGULATIONS IN KUDUS REGENCY ]]>
<![CDATA[Naili Azizah]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.3127
<![CDATA[This article examines the importance of using academic texts in the preparation ofRegional Regulations and the factors behind the inclusion of academic texts in thepreparation of regional regulations in Kudus district.The Regional Regulations studiedwere the Kudus Regency Regional Regulations in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, and2020.This article is non-doctrinal legal research and is a qualitative descriptive study.The data in this article uses data from in-depth interviews and documentationstudies.From this research, it was found that several factors became the factors for theinclusion of academic texts in the formation of the Kudus Regency Regional RegulationDraft, among others, because in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation ofLaws and Regulations - Invitation recommends the inclusion of academic texts in thepreparation of a draft Regulation. Area.Also, the holder of authority from formingregulations who has a background in the field of law, and the involvement of academicswho are involved in helping the process of forming regional regulations in KudusRegency. particularly regarding the formation of laws and regulations is also one of thereasons for the inclusion of academic papers. There are also regional regulations thatdo not make use of academic texts, namely regional regulations on regional budgetsand regional expenditures, regional regulations on accountability for the APBD,regional regulations for amendments, and regional regulations on revocation.]]>
<![CDATA[LAND TENURE DISPUTE RESOLUTION TANGERANG CITY GOVERNMENT AGAINST THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS ]]>
<![CDATA[Dedeh Latipah]]>;
<![CDATA[Hayati Nufus]]>;
<![CDATA[Upik Mutiara]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.3100
<![CDATA[The sociological approach of law in explaining and understanding agrarian conflicts.Because the normative, legalistic, and positivistic legal systems that have been used arenot sufficient to explain and even provide solutions for agriculturaldisputes thatcontinue to drag on and become chronic. Agrarian conflict is not only a positive legalproblem but more substantially a complex problem, which is related to other socialissues such as law, economy, and culture. The sociological,standard approach is usedto understand agrarian conflict, especially in the conflict between the Tangerang CityGovernment and the Minister of Home Affairs in Land Management Rights in asociological and punitive way toBE understand agrarian conflicts more fully andtherefore can find ways to resolve and more judicial solutions for Public. The agrarianconflict between the Tangerang City Government and the Minister of Home Affairs inthe Right to Manage Land the competition started when the Minister of Justice andHuman Rights teased the Tangerang City Government. As a result, the Tangerang CityGovernment will not serve several services on the land of the Ministry of Law andHuman Rights (Kemkumham), especially offices until there is communication with theMinistry of Law and Human Rights. The sociology of law approach has relevance toexplain it. This approach is considered capable of explaining the socio-legal reality insociety, especially those related to agrarian conflicts.]]>
<![CDATA[TERAPEUTIK DALAM PELAYANAN JASA KESEHATAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Andhika Yuli Rimbawan]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.2951
<![CDATA[Perlindungan hukum dalam pelayanan jasa kesehatan bagi dokter dan pasien sebagaipihak dalam perjanjian terapeutik, menimbulkan hak dan kewajiban masing-masingpihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya. Metodeyang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Hubungan antaradokter dan pasien di harapkan dalam penerapan hak dan kewajiban diantara keduanyaberjalan secara seimbangan, karena bagaimanapun Dokter tanpa adanya kerjasamayang baik dengan Pasien ,tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, olehkarenanya hak dan kewajiban antara Dokter dan Pasien harus seimbang walaupuntidak harus sama. Dalam perjanjian terapeutik antara Dokter dan Pasien sering kali dijumpai adanya kasus- kasus yang seharusnya jika secara Preventif telah mengetahuihak dan kewajiban maka hal tersebut dapat dihindarkan.sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nmor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.]]>
<![CDATA[DISCRESSION OF THE SAMBAS RESORTS POLICE IN THE IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE LAW PERSPECTIVE INVESTIGATION ]]>
<![CDATA[Tamrin Muchsin]]>;
<![CDATA[Sri Sudono Saliro]]>;
<![CDATA[Nahot Tua Parlindungan Sihaloho]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v4i2.3065
<![CDATA[It is still found that investigating officers do not have an S1 degree or equivalent in thejurisdiction of the Sambas Resort Police as mandated in PP No. 58 of 2010 concerningAmendments to Government Regulation Number 27 of 1983 concerning theImplementation of KUHAP article 2A paragraph (1) letter a. If the requirements ofinvestigators are not fulfilled, there will automatically be limits of authority, includingthe inability to issue investigation orders, detention warrants and other administrativeletters. This study used a qualitative method with juridical empirical research. Toobtain accurate data, purposive sampling technique was used, and primary datacollection by conducting in-depth interviews. The research results found, among others:first, discretion regarding the administration of investigations in the jurisdiction of theSambas Resort Police for the Sambas District Police who do not have investigatingofficers who meet the requirements, is then taken over by the Head of the CriminalInvestigation Unit as the supervisor of the integrated criminal investigation function.Second, the impact of an integrated investigation administration causes the time tocarry out investigations to be slow due to the long distance between the Sector Policeand the Resort Police.]]>
