cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 286 Documents
 14   15   16   17   18 
BERSEDEKAH PADA PENGEMIS PERSPEKTIF HADIS NABI SAW Rajab, Rajab
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.25 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.1070

Abstract

Saat ini muncul polemik di masyarakat tentang adanya himbauan untuk tidak memberi ?sedekah? pada pengemis di jalanan, lampu merah, dan tempat-tempat umum lainnya. Bahkan di beberapa tempat, himbauan ini akan diupayakan untuk ditingkatkan statusnya menjadi peraturan daerah atau peraturan hukum lainnya. Hal itu menarik untuk dikaji dari perspektif hadis Nabi saw
LARANGAN JUAL BELI KETIKA SHALAT JUMAT DALAM KAJIAN TAFSIR AHKAM FI AL-MUAMALAH Azminur Naila Najah
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.966 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.863

Abstract

Jual beli adalah pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter disertai ijab qabul atas dasar saling rela. Jual beli itu dihalalkan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti dari praktik ribawi. Jual beli atau perniagaan tidak hanya berhenti pada keuntungan materi semata, tetapi juga keberuntungan yang hakiki dengan selalu mengingat Allah melalui shalat pada waktunya. Orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila Mu'adzin memanggil untuk shalat jumat maka mereka tinggalkan pekerjaan dan kesibukan seperti jual beli dan sebagainya, dan segera mengingat Allah dan beribadah kepada-Nya. Jual beli yang dilakukan ketika waktu shalat jumat itu fasid, karena adanya larangan untuk melakukan jual beli, namun akadnya tetap sah. Wajibnya ditingggalkan jual beli itu sejak adzan berkumandang sampai shalat jumat selesai. Haram hukumnya bagi laki-laki yang wajib menghadiri shalat Jum’at melakukan kegiatan apa pun jika adzan Jum’at telah dikumandangkan.
PENALARAN HUKUM ISLAM TERHADAP DONOR DARAH ANTAR ORANG BERBEDA AGAMA La Jamaa
TAHKIM Vol 10, No 2 (2014)
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.442 KB) | DOI: 10.33477/thk.v10i2.1263

Abstract

Blood transfusion is closely related to the function of human caliphate on the earth at building harmonious relations and benefit for the humanity among fellow, without being limited by differences in belief (religion) between the donor and the recipient. Therefore, blood donor between people of different faiths in the Islamic law perspective is allowed. Similarly the financing at Blood Donor Unit at PMI for the benefit of blood transfusion, is not identical with commercialization (purchase) of blood, so it is allowed in the Islamic law. In addition, blood donors did not lead to the legal consequence in form of the forbidden status of the donor and recipient
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF ISLAM La Jamaa
TAHKIM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.134 KB) | DOI: 10.33477/thk.v9i1.1262

Abstract

The occurrence of domestic violence is considered had bad influence, either directly or indirectly to various acts of violence in the community, either fighting between the learner/student, motorcycle gang and between villages/areas as well as gangsterism in the community. It shows that domestic violence most affect the children's educational character. As the children learn and imitate and acquire knowledge of the use of violence at solving the problems. The children can learn and imitate from the violence acts committed by father to their mother, and peers, teachers/lecturers against him. To minimize the adverse effects of domestic violence, according to Islam is needed a solution through the children character education in three ways, namely: (1) choosing a husband/wife who has a good religiosity, (2) prevent children from the domestic violence atmosphere, especially when both parents are quarreled, and (3) provide the exemplary in doing good to the children from early age by combining the knowledge aspect of goodness, feel, and love the goodness and action (practice the goodness) so that children have good character, and did not wish doing violence to someone else.
Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah Risfiana Mayangsari
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.443 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.1065

Abstract

Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai permasalahan ubudiyah saja, melainkan masalah muamalah yang berkaitan erat dengan proses operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satunya yaitu Pegadaian Syariah, yang menerapkan produk Rahn yang tarif ijarah-nya selalu berubah sesuai dengan pinjaman yang diberikan kepada nasabah walaupun barang yang digadaikan sama nilainya. Maka hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariah yaitu fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Implementasi akad ijarah di Pegadaian Syariah menurut aturan yang berlaku, tarifnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menjadi acuan dasar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menerapkan produk-produknya sehingga tidak melenceng dari ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi akad rahn dan ijarah dalam layanan gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah. Akad rahn dan akad ijarah diaplikasikan dalam satu transaksi. Akad rahn diaplikasikan untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kemudian akad ijarah diaplikasikan untuk memperoleh pembayaran upah sewa atas pemerliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut di pegadaian Syariah.
PERSAINGAN PASAR PRODUK KONSUMEN MUSLIM (Impor Jilbab China yang Membanjiri Pasar Indonesia) Hamdan Firmansyah
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.599 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.858

Abstract

Persaingan pasar telah menciptakan berbagai macam pergolakan, tekanan, resiko dan ketidakpastian dalam suatu organisasi. Dengan kondisi seperti ini menuntut organisasi agar mampu dalam menjawab segala ancaman dan kesempatan dalam lingkungan bersaing. Masalah persaingan bukanlah masalah baru dalam dunia usaha. Suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekolompok orang tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Maraknya produk impor masuk ke pasar domestik menjadi permasalahan saat ini. Kondisi ini akan mendorong investasi asing makin berkurang karena mereka mengalihkan dananya ke negara lain yang akan dijadikan basis produksi ke pasar Indonesia. Yang menjadi fokus kajian dalam makalah ini adalah impor jilbab China yang membanjiri pasar Indonesia
IJTIHAD MUHAMMADIYAH DALAM MENJAWAB PROBLEM KONTEMPORER Yusup Laisouw
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.644 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.867

Abstract

Muhammadiyah memiliki kepedulian terhadap problem kontemporer yang dihadapi umat saat ini. Dalam kaitan ini Muhammadiyah konsern memberikan ijtihad dalam merespon berbagai problem hukum yang terjadi di Indonesia, di antaranya keluarga berencana, bank, asuransi dan sebagainya.
EVOLUSI ADAM DALAM KAJIAN TAFSIR HADIS Roswati Nurdin
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1457

Abstract

The creation of Adam as the first human being is always associated with the theory of evolution that was coined by Charles Darwin who stated, that humans came from apes, had sued the meaning of human creation. The implication is that the theory of evolution shakes the joints of human belief (religion). Although the theory of evolution has been proven by various scientific discoveries, many religious scholars oppose the process of human evolution. This is based on information in the scriptures of each religion that says that Adam was the first human being. In the Qur'an, there are a number of verses that describe human creation starting from the initial process of creation, coming from the ground, then from that land, after going through a very long process, humans are formed. In the perspective of the traditions of creation Adam also expressed a lot. But in this case there is no question of the existence of Adam as the first human being but what will be criticized is the validity of the traditions that tell about Adam's creation. In the study of hadith, issues relating to the Prophet Adam as revolved around the creation of Adam with its prototype, the color of the soil as the raw material for the creation of Adam, the day of creation and the age of Adam. Keywords: creation, prototype, Adam
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA Nasrullah Nasrullah
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1121

Abstract

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya tidak terjadi konflik norma secara horizontal, karena secara filosofis lahirnya UU No.23 Tahun 2006 itu atas dasar untuk tertib administrasi kependudan termasuk pencatatan perkawinan beda agama. Dan sebelum lahinrya UU No. 23 Tahun 2006 telah ada Yurisprudensi Mahkama Agung: 1400 K/PDT/1986 yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Sehingga Pasal 35 huruf a UU Adminduk tidak memberikan pengesahan atas perkawinan beda agama, akan tetapi hanya sebagai instrument untuk mencatatkan perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan. Akan tetapi keberadaan UU Adminduk telah membuat lubang kecil dinding pemisa antara yang haq (benar) dengan yang batil (salah) untuk menjaga moral ummat Islam, dan yang menjadi tamen moral diamanatkan pada hakim apakah memberikan izin untuk menikah beda agama atau tidak. Terkait dengan keabsahan perkawinan beda agama, maka tentunya dasar hukum yang menjadi petunjuk yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan selain itu pada Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Dokterim hukum dari Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang secara jelas dan tegas melarang perkawinan beda agama, dapat menjadi rel penalaran hukum hakim dengan mengaiktannya dengan Pasal 8 huruf (f) yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang ketika mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku (PP No. 9/1975, KHI dan Fatwa MUI), dilarang kawin”. Sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memberikan penetapan.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KEBOLEHAN ABORSI JANIN KASUS PEMERKOSAAN Rustam Magun Pikahulan; Hajrah Hamuddin
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1679

Abstract

The abortion controversy that developed until now is different between countries and between cultures. The Abortion Controversy that occurred in the community involved various parties, both the government and the ulama. The implementation of Government Regulation No. 61/2014 and the MUI fatwa form the basis for obtaining an abortion. The Fatwa of the Indonesian Ulema Council which firmly said that the initial abortion law was haram but in an emergency was permissible. This type of research used by the author in this study is the type of normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials, secondary data or library law research. This type of normative legal research is used because the focus of the study in this study is because in this study it will examine the relevance of the MUI Fatwa with Government Regulation No. 61 of 2014 related to the ability of abortion to fetal rape cases. From the results of the analysis it is concluded that the government (PP) No.61 of 2014 concerning obtaining abortion is considered as the first step in protecting women's and reproductive rights. This Government Regulation is in line with MUI Fatwa Number 4 of 2005 which allows the abortion of wombs for reasons that are justified both medically and in Islamic law. Keywords: Abortion, pape, MUI Fatwa.

Page 16 of 29 | Total Record : 286

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue