cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 286 Documents
 16   17   18   19   20 
STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN IPTEK Jamaa, La
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1648

Abstract

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia sangat strategis dalam merespon berbagai dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia yang ditimbulkan oleh perkembangan kemajuan IPTEK. Dalam kaitan ini MUI meresponya dengan mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI dalam bidang sosial kemasyarakatan dan IPTEK menggunakan maslahah al-ummat dengan mengesamping zahir ayat yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Dalam fatwa MUI digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan bayani dengan sistem analisis isyarat al-nas, dan amar serta nahy; metode analisis istidlal, dan pendekatan analisis istislahi dengan fathu al-zari’at terhadap kebolehan pelaksanaan Keluarga Berencana, serta sadd al-zari’at, terhadap keharaman penggunaan aborsi dan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi Keluarga Berencana serta tekstual hadis dan pertimbangan rasio dalam fatwa kehalalan penyembelihan hewan secara mekanis. Kata kunci: metode fatwa, MUI, hukum Islam kontemporer
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA HARIAN LEPAS AKIBAT KECELAKAAN KERJA (STUDI PADA PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA DI KOTA AMBON) Evy Safitri Gani
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1451

Abstract

All workers must be protected by the State, whether they are permanent workers, contract workers or casual daily workers. In practice, there are many casual daily laborers who do not make written agreements with employers or employers. Often they don't even know what their rights and obligations are. One of them is casual daily labor such as Ambon City public transport drivers. In carrying out his daily profession, the driver often works beyond work time. This was done to pursue deposits that must be given to public transportation entrepreneurs and a small amount of money to fulfill their daily needs. That's when they often do not care about health problems. Many work accidents occur as a result of that. Many parties can actually provide protection to urban transportation drivers in Ambon city, namely the Ambon City Transportation Office, BPJS Health and BPJS Employment. But sometimes it is often constrained because of the obstacles experienced by both workers, employers and the government. Keywords: legal protection, freelance, work accident
FINTECH PEER TO PEER LENDING DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI PADA PT. AMARTHA MIKRO FINTEK) Nahria Latuconsina; Didin Baharuddin; Arizal Hamizar
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1653

Abstract

Tulisan ini membahas Fintech pada platform peer to peer lending yang yang dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek. Kajian ini melihat fintech tersebut dalam sudut pandang maqasid al-syariah. Dalam transaksinya PT. Amartha Mikro Fintek melakukan penggunaan teknologi, mendukung keterbukaan data dan kemudahan dalam akses mendapatkan pembiayaan dan pemberian dana, penggunaan sistem tanggung renteng, penggunaan asuransi dari Jamkrindo. Hal-hal yang dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek merupakan bentuk menjaga maslahat nasabahnya, baik peminjam maupun pendana, sehingga sesuai dengan maqasid al-syariah. Kata Kunci: Fintech peer to peer lending, Maqasid al-Syariah
PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM Moch Hoerul Gunawan
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1456

Abstract

The economic growth is one of the hot topics in macroeconomics. Through economic growth analysis a nation knows its development, wealth and prosperity. The growth is measured from income per head by indicating Gross National Product or Gross Domestic Product. This research aims to explore the economics growth paradigm from Islamic perspective since there is a main different point of view between Economics in Islam and capitalism associated with the way of living. Capitalism underlines on how to complete the needs with unlimited effort, while in Islam the economic must be based on tauhid, rububiyyah, khalifah dan tazkiyah principles. Thus, in Islam perspective, prosperity is not all about material goods but also considering the happiness in life after the death. Keywords: economic growth, prosperity, gross domestic product.
GERAKAN DERADIKALISASI PAHAM KEAGAMAAN DI MALUKU: (UPAYA KONSTRUKTIF FKUB PROVINSI MALUKU PERIODE 2008-2018) Abd. Rauf; Roswati Nurdin
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1658

Abstract

Kajian ini membahas tentang gerakan deradikalisasi paham keagamaan yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif dan bersifat fenomenologis yang mengungkap persepsi, motivasi, harapan dan ide subyek penelitian sebagai sumber data primer. Adapun pendekatan yang terpakai pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan agama, hukum atau normatif, serta pendekatan historis. Seluruh pendekatan terpakai pada penelitian ini dijadikan sebagai pisau ukur dalam menganalisis data yang didapatkan dari sumber data yakni hasil wawancara dan observasi langsung selama penelitian berlangsung. Sumber data primer adalah pengurus FKUB Maluku periode 2008-2018 sebanyak 21 orang, namun pada pegambilan data hanya ada 7 orang diantara mereka yang dapat memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi yang telah dilakukan oleh FKUB Maluku sudah relatif banyak sejak didirikannya, antara lain, mengadakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) ke semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sekaligus mendorong pemerintah setempat untuk selalu mendukung FKUB baik secara moril maupun material, mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan semua komponen umat beragama yang diwakili oleh FKUB Kabupaten/Kota, serta komponen pemudan dan remaja dari agama-agama yang ada di Kota Ambon, serta Kesbanglimaspol Kabupaten/Kota, kementrian Agama Kabupaten/Kota, 3) Melakukan mediasi terhadap pihak-pihak bertikai yang berpotensi melibatkan unsur agama, serta upaya-upaya lainnya yang terbilang konstruktif dan bersifat deradikalisasi, 4) Terlibat secara aktif pada kegiatan-kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Maluku. Eksistensi FKUB Provinsi Maluku didasari oleh terbitnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Maluku Karel Albert Ralahalu dengan membentuk dan melantik pengurus FKUB Provinsi Maluku pada Januari 2008. Pada periode ini FKUB Provinsi Maluku telah memiliki kantor sekretariat di daerah Poka dan juga memiliki seorang staf administrasi yang merupakan pegawai kantor Kementrian Agama yang ditugaskan di kantor FKUB Provinsi Maluku. Kata Kunci : FKUB, deradikalisasi
RELEVANSI BUDAYA KA’OMBO DENGAN PEMBINAAN RUMAH TANGGA DI DESA BARUTA KECAMATAN SANGIA WAMBULU KABUPATEN BUTON TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Anwar Lateni; La Jamaa; Hasan Lauselang
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1060

Abstract

Ka’Ombo merupakan suatu prosesi upacara peralihan status individu (wanita) dari status gadis remaja kabuabua atau juga disebut perempuan yang sudah baliq, prosesi ritual Ka’ombo dilaksanakan selama empat hari empat malam dan selain itu dibutuhkan kesiapan finansial, fisik maupun mental, kemudian para gadis dibekali dengan nilai-nilai keagamaan. Ritual Ka’ombo juga merupakan suatu sistem penanaman nilai moral dan budi pekerti yang baik bagi seorang gadis yang sudah memasuki usia remaja yang harus menjadi pembiasaan diri hingga akan menuju kehidupan berumah tangga, alasan pemilihan gadis-gadis remaja sebagai peserta ritual Ka’ombo dikarenakan kebiasaan perempuan untuk menunggu untuk dilamar sehingga ritual Ka’ombo menandakan kebolehan seorang gadis dilamar karena telah menginjak usia dewasa. Ritual Ka’ombo merupakan ritual pra Islam yang kemudian diinterpretasikan dalam nilai-nilai keislaman yang terus dilestarikan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Buton Tengah yang kemudian terus berlangsung dan relevan dengan Hukum Islam.
DETERMINASI DAN INTERVENSI AKAL DALAM MADZHAB USHUL IMAM SYAFI’I Muhammad Ngizzul Muttaqin; Ahmad Khoiri
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1226

Abstract

One of the main contributors to the development of Islamic law is the intervention of reason in the study of Islamic law. Intervention of reason in the study of Islamic law is a way out if there is a contradiction between the text and reality. One method of ijtihad that combines texts and reason initiated by Imam Shafi'i is qiyas. Qiyas is a method that returns problems to the text of the texts which are assisted by the power and intervention of reason. As a literature-based study and literature study, this study will reveal the intervention of reason in the ushul Imam Syafi'i school of thought, namely the qiyas method.
METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Analisis Fatwa No: 84/DSN-MUI/XII/2012) Asep Mulyani
TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i1.2022

Abstract

Murabahah financing is a transaction for the sale of goods by stating the acquisition price and profit (margin) agreed by the seller and buyer. As for the implementation, murabaha financing uses the profit recognition method which refers to Fatwa No.84 / DSN-MUI / XII / 2012 and PSAK No. 102 about Murabaha. Based on the author's search results, there are two methods applied by Islamic Banking and Islamic Financial Institutions namely, the Proportional method and the Annuity method. The workings of these two methods can be seen from the process which includes, the Proportional method tends to refer to PSAK No. 10. While the Annuity method tends to refer to the DSN-MUI fatwa. Keywords: Murabahah, Method and Fatwa.
FAKTOR PENYEBAB PERSELINGKUHAN SUAMI ISTRI DAN UPAYA PENANGANANNYA DI KUA KECAMATAN RUPAT Muhammad Al Mansur; Saim Saim; Rino Riyaldi
TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i1.2028

Abstract

The case of infidelity has recently become the subject of an interesting and widespread conversation, because infidelity itself is not only dominated by men, but also women in all walks of life and classes. This phenomenon does not only occur in big cities but also in small and isolated cities, such as in Rupat sub-district, Bengkalis district. This then raises the question What are the faktors that cause an infidelity between husband or wife in office of religious affairs (KUA) Rupat sub district, how are the efforts to handle the affair case at there, what is the perspective of Islamic law and Malay customary law on the case of infidelity. This study using qualitative and library research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation with qualitative descriptive analysis techniques. The faktors causing an affair in Rupat sub district, the first is, internal faktors which is consist of cultural differences, disappointment, dissatisfaction in sexual life, insufficient finansial needs. The second is external faktor, which is of the influence of close friends, closeness to other types of friends, erotic-sexual temptations. The method of handling performed by KUA Rupat is to Implement Pre-Marriage Guidance and Post-Marriage Guidance. The infidelity in islamic law can be categorized into majazi adultery and actual adultery, depending on the extent of the behavior and actions of the person committing of the infidelity. While Malay customary law in Bengkalis see this affair set off from philosophy "Customary laws are based on religious laws; religious laws are based on the Holy Book" (adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah) of Malays is realizing in their life in accordance with the teachings of Islam. Indeed, there used to be in several villages in Bengkalis Regency enforcing customary laws against the perpetrator of the infidelity, for example, for those who cheat they are required to make amends by giving cows or buffalo to traditional leaders, and some are expelled from the village. But due to the times, the implementation of this customary law is now gone and no longer valid. In judging the perpetrators of cheating, in general, the Bengkalis Malay Society follows the prevailing laws in Indonesia, and most of them are resolved in a family manner. Keywords: Causal faktors, Husband and wife’s Infidelity, Resolution
BATAS USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA Saidatur Rohmah
TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i1.2019

Abstract

Many marriages occur when a person is not old enough. Therefore, under Islamic law and Indonesian law the restriction of marriage age is a ijtihad stipulation. In this study we will discuss the boundaries of marriage age in a perspective on Islamic law and law in Indonesia. This type of study is literature research. From this study, the restriction on the marriage age of men and women is equivalent to 19 years old. To define marriage age, methodologs are based on mashlahah methods, thus not contradicting Nash and there is no specific Nash to be referenced for qiyas.The concept of mashlahah muris used to address the question of inclarity of marriage age. Maslahah murexplains that taking on a certain locality may be held asa metaphor for bataa marriage, although there is no detailed explanation in the Nash qur 'an. The so-called conformity that is intended is an age limit for marriage established in Islamic law. Keywords: Marriage limit, Islamic law, Indonesian law

Page 18 of 29 | Total Record : 286

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue