cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
Articles 286 Documents
INVESTASI LOGAM MULIA (EMAS) DI PENGGADAIAN SYARIAH DALAM PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Mita Rahmawati Fauziah
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.206 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.866

Abstract

Pegadaian Syariah sendiri memilki empat produk yang ditawarkan. Yaitu, Rahn adalah produk jasa gadai yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kedua, Arum yakni skim pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran. Ketiga, produk Logam Mulia atau emas batangan murni 99,99 % ada sertifikat dan ID Number. Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara real, dan yang keempat yaitu produk Amanah yakni produk kepemilikan kendaraan bermotor juga untuk jumlah pembiayaan tertentu bisa dengan emas.
ISLAM DAN TANTANGAN MODERNISASI: IMPLIKASI ZUHUD DINAMIS DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI Mahmud Ishak
TAHKIM Vol 11, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1116.696 KB) | DOI: 10.33477/thk.v11i2.1261

Abstract

Zuhud is one of the teachings, or maqam in Sufism. Zuhud is often misunderstood as a cause of the decline of the Muslims. Because ascetic understood as the denial of the search for the material, and hatred toward world affairs. Even ascetic understood as a poor lifestyle. But the dynamic ascetic who taught in Islam, on the one hand still excites people who ascetic (zahid) worked diligently searching for the treasure, but on the other hand will not be greedy, even his property will be used for the common good. So, people who ascetic dynamic, will be spared from greedy mentality. Thus, ascetic dynamic in the context of modern life, can be used to tackle corruption in Indonesia. Because one of the causes of the rampant corruption, is a greedy mentality
PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA PADA IAIN AMBON Dety Aryani Relubun; Rosna Kurnia; Sabi Ode Umar
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.666 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.1169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi kualitas sistem informasi akademik terhadap kepuasan mahasiswa pada IAIN Ambon. Metode penelitian menggunakan eksplanatory research. Lokasi penelitian pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon. Dengan objek penelitian pengguna SIAKAD yaitu mahasiswa. Sampel 83 mahasiswa dari jumlah populasi 728 orang, pengambilan besaran sampel menggunakan rumus Slovin, dengan instrument pengambilan data menggunakan kuisioner. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial yaitu regresi linier sederhana. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu kualitas sistem informasi akademik berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diusulkan diterima.
IBU PENDERITA SKIZOFRENIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP HADANAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM Salma Saimima
TAHKIM Vol 10, No 2 (2014)
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.14 KB) | DOI: 10.33477/thk.v10i2.1264

Abstract

Hadanah is an authority to care and educate children who have not mumayiz (immature) or adults who have lost their thinking intelligence. The authority is more appropriate possessed by a women (mothers). Because the female instinct is more appropriate to care and educate children and her patience in dealing with the children life problems is higher than the patience of a man (father). Although both parents, especially the mother has authority and responsibility in hadanah, but in the Islamic perspective, a mother with schizophrenia is considered have not authority and responsibility to carry out hadanah for his children. Since people with schizophrenia have not the legal capacity to care and educate her children
FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Mohdar Yanlua
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.854 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.905

Abstract

Islamic law has always been a talk of both intellectual intellectuals and politicians. Discussion where the discussion does not formalize Islamic law in national law. In the Act (Law) which governs the interests of Indonesian Muslims. The article was to find out about the Indonesian government to make Islamic law as a source of law. Also know the legal products related to the lives of Muslims. This research is a normative study that uses theological approach (theological approach) and studies the history of law (the historical approach). The formalization of Islamic law began from the Dutch colonial administration, although related to politicization in the policies of the colonial government, to the future of independence. In the past, from the old order government to the reformation order of the reformalization of Islamic law gradually became a national law. Although there are various differences in the views of politicians and academics.
MEMBUMIKAN ISLAM DALAM KEBANGSAAN INDONESIA Abu Bakar Kabakoran
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.324 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.1063

Abstract

An irony when monitoring the dynamic and development of political democracy and law, in pratice the life of nation and state today, the commotion is not tasty go-consuming concentration SBY and Budiyono government volume II and the Indonesian cabinet ministers united. Emerge a variety of cases rangging from cases of mega century bank, tax cases, the markup practice cases and luxurious facilities to convicted corruption case coloring of this nation. The involvement of law enforcement officials, from police, prosecutors, and courts, the settelement process is not clear even cause a lot of speculation that ultimately confuse the public. Moreover, these big cases come and go. This indicates that besides the weakening of control functions, as well as the process of acquiescense by the state in this case is the government. The most crucial is the ethical and moral crisis faced by the political elite and bureaucracy in this country. In this paper, the author tries to reflect back on how building a government that was inseribed by the prophet Muhammad SAW in Medina by applying Islamic state in all lines of life, and make Islam the attitude of living in arraging and supporting the reform of state.
IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK BRI SYARIAH KCP METRO BANDUNG Heri Budi Harsono
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (870.425 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.861

Abstract

Praktek murābaḥah bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman atau kredit akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas. Akad tersebut mengikat sejak ditandatangani oleh bank syariah dan nasabah. Akibatnya ketidakpuasan dari salah satu pihak mengenai obyek akad, harga, pertanggungjawaban resiko dan lain lain tidak dapat membatalkan akad tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak khiyar dalam murābaḥah dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar bagi nasabah dalam produk Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung. Dalam khiyar, pada asasnya suatu akad apabila telah dibuat secara sah dan memenuhi syarat berlakunya akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar bagi nasabah dalam produk Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah KCP Metro Bandung sudah tepat karena prinsip bermuamalah yang dilakukan dengan atas dasar saling ridho atau saling suka rela tanpa mengandung paksaan. Dalam hal ini pihak Bank menjelaskan dalam SP-3 yang diberikan bank kepada nasabah berisikan struktur fasilitas, tujuan penggunaan, harga beli, margin, harga jual, uang muka, total kewajiban nasabah, porsi pembiyaan bank, angsuran, dan jangka waktu. Pihak Bank pun menyarankan nasabah untuk menggunakan pembiayaan dengan akad murābaḥah dengan wakalah.
PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALUKU TENGAH La Jamaa; Anwar Lateni
TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.155 KB) | DOI: 10.33477/thk.v14i2.1266

Abstract

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi dalam masyarakat. Karena itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Dalam kaitan ini masyarakat muslim kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat kabupaten Maluku Tengah memiliki solusi tersendiri dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dimaksud melalui pendayagunaan kearifan lokal, yang disebut saudara kawin. Saudara kawin mampu mengatasi problem rumah tangga saudari kawinnya termasuk mencegah suami melakukan kekerasan kepada istrinya. Sehingga tidak dibutuhkan upaya penanggulangan KDRT pada tahap represif oleh penegak hukum
TUGAS POLISI DILIHAT DARI ASPEK PSIKOLOGI HUKUM Ismail Rumadan
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.506 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.1059

Abstract

Polisi dalam tugasnya mengemban dua tugas berat pertama sebagai peliindung,pembina dan pengayun masyarakat, kedua sebagai aparat penegak hukum pertama dan utama dimasayarakat.sebagai pembina dan dan mengayun masyarakat bertanggungjawab kepada rakyat,sbagai aparat penegak hukum bertanggungjawab kepada instansinya ( hukum).kedua tugas ini membuat polisi menagnggung beban psikologis yang cukup tinggi. sehingga kadang polisi bertindak diluar kedua tugas pokok ini, karena stres . sehingga jangan heran kalau ada polisi yang menembak temannya, dan ada juga menembak isterinya dan bahkan menembak dirinya sendiri.polisi di Amerika banyak mengalami hal serupa, dan tidak menuntut kemungkinan polisis di Indonesia juga megalami hal yang sama.karena tugas polisi di dunia hampir semua sama. polisi di Amerika yang menembak isterinya, di Indonesia juga ada polisi yang menembak isterinya, di Amerika ada polisi yang menembak temannya, di Indonesia juga ada polisi yang menmbak temannya, di Amerika ada polisi yang membunuh diri dengan pistolnya ,di Indonesia juga ada polisi yang membunuh diri dengan pistolnya. ini menunjukan bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan mengalami pengaruh psikologis yang tinggi. sehingga polisi di Amarika banyak menderita peyakit yang bermacam-macam, tidak menuntut kemungkinan di Indonesia juga mengalami hal yang sama.
BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH Suryati Dzuluqy
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (818.205 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.856

Abstract

Bisnis Waralaba (Franchise) merupakan salah satu jenis bisnis kontemporer yang menawarkan, sekaligus menjanjikan keuntungan. Pada satu sisi, terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk menertibkan kegiatan bisnis waralaba (franchise) tersebut. Namun pada sisi lain, untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan dari bisnis waralaba (franchise) tersebut dipandang dari sudut Hukum Ekonomi Syari;ah. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini, termasuk menentukan hukumnya bisnis waralaba (franchise) berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Kata kunci: Bisnis Waralaba, hukum ekonomi Syariah