cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 286 Documents
 15   16   17   18   19 
SYARIAH CARD DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Dian Khairani
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1064

Abstract

Pertumbuhan angka nasabah kartu kredit dan jumlah transaksinya pada Bank Konvensional membuat Bank Syariah juga ikut andil dalam menciptakan produk serupa. Akhirnya Bank Syariah mengeluarkan produk yang disebut dengan syariah card. Fungsi dan penggunaan syariah card secara umum sama dengan kartu kredit, yang membedakannya adalah akad dan beberapa ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meski DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan syariah card, namun permasalahan ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan beberapa Ulama, karena dalam mekanismenya terdapat ketentuan yang dinilai sebagai riba seperti denda atas keterlambatan dan adanya fee (tambahan) atas pinjaman yang dilakukan oleh Pengguna Kartu. Dalam makalah ini penulis menganalisa hukum syariah card dari aspek maqashid syar’iyyah, dan hukum denda menurut para Ulama.
PERAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENCIPTAKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PLURAL Ahmad Lonthor
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1724

Abstract

This study examines the role of multicultural education in creating legal awareness of plural societies. Data was collected through library research using a statutory approach (statue approach), a conceptual approach and a comparative approach. The results show that there is a strong relationship between education and legal awareness, where education is the basis for human development with legal awareness, because legal awareness itself is not a scientifically formed condition in humans, however humans have reason as their natural potential to form legal awareness. with the form of knowledge, understanding, attitudes and behavior. The attainment of the system of thinking or reasoning goes through an educational process. Multicultural education itself aims to create legal awareness of plural society as an effort to strengthen the legal system in Indonesia, so that it can create tolerance, understanding and knowledge that takes into account cultural differences, as well as differences and similarities between cultures and their relation to world views, concepts, values, beliefs, and attitudes. Keywords: multicultural education, legal awareness, plural society
URGENSI PEMBENTUKAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COURT OF JUSTICE (PENGADILAN ASEAN) SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM INTERNASIONAL REGIONAL UNTUK MENANGGULANGI BERBAGAI SENGKETA DI ASIA TENGGARA Ahmad Adi Fitriyadi; Fikry Latukau
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1649

Abstract

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi internasional regional yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terdiri dari beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain di kawasan tersebut. ASEAN bertujuan untuk mempererat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, untuk meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu sama lain, dan sebagainya. Fokus dari ASEAN pada dasarnya yaitu di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang berarti bahwa tujuan dan fokus tersebut tidak terlepas daripada aspek hukum. Namun, ASEAN memiliki kekurangan pada organisasi tersebut, yaitu tidak adanya lembaga penyelesaian sengketa hukum tersendiri yang mempu mngakomodir semua permasalahan hukum di kawasan yang muncul dari misalnya ada hambatan-hambatan dalam melaksanakan tujuan dan fokus daripada ASEAN itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga penyelesaian sengketa hukum internasional regional di ASEAN yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para anggota negara-negara ASEAN. Lembaga tersebut adalah ASEAN Court of Justice (Pengadilan ASEAN) Kata kunci: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Lembaga Penyelesaian Sengketa Hukum, ASEAN Court of Justice
PENERAPAN PASAL 31 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DI KEPOLISIAN RESOR POHUWATO Herlina Sulaiman; Devriani Lasiki
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1449

Abstract

The implementation of the suspension of detention has been regulated in article 31 of the Criminal Procedure Code. Suspension of detention is not only given in mild cases but can be given in severe cases. Suspension of detention as a right of the suspect must get more attention from the right of the assignment is more than based on objectives that can be done based on the subjective. The objector must be protected by the Detention Suspension because not only the image of the investigator is at stake but the image of the police force as law enforcement will also be in the spotlight. The assessment of deferral assistance does not only look at the interests of the Criminal Procedure Code but must also take into account the interests of court suspects. Therefore the suspension of detention is not a tool used by suspects to be used temporarily in the education process. Keywords: Suspension of detention, suspects, imprisonment
PENGEMBANGAN HALAL TOURISM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN MUSLIM Tuti Haryanti
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1500

Abstract

ABSTRAK Indonesia memiliki potensi wisata yang mampu menarik para wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata tetapi perkembangan wisata dengan konsep halal tourism belum berkembang seperti negara maju. Sebagai negara mayotitas muslim, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhan wisatawan termasuk wisatawan muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran negara dalam pengembangan halal tourism untuk menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengembangkan sistem pariwisata dengan konsep halal tourism tetapi belum optimal dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas. Dalam mengoptimalkan pengembangan halal tourism, negara aktif berperan sebagai fasilitator dan akselerator untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang halal tourism. Negara sebagai regulator perlu menyiapkan instrumen hukum sebagai upaya untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi wisatawan muslim. Kata kunci: Halal Tourism, Perlindungan hukum, Wisatawan Muslim
ALASAN HARGA DIRI PADA PRAKTEK CAROK (TINJAUAN HAM DAN HUKUM ISLAM) Bagis Syarof; Faiq Tobroni
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1453

Abstract

Conflicts between humans often occur. The solution also varies. Some times it is done through a good conversation, or it can be with a fight, and even through legal channels. There is something interesting about one of the tribes in Indonesia, namely Madura. When experiencing conflict with other people, they take the solution through carok (fight with sickles). The common cause of carok is conflict related to the throne, wealth and women. The enemies are considered to lower their self-esteem, when it has disturbed these three things. As a consequence, carok becomes a solution to restore self-esteem that is lowered. This paper is the result of qualitative research with literature approach. This study questions how the reasons for self-esteem in the practice of carok in terms of Islamic law and human rights? As a finding, the authors conclude that although Islamic law and human rights do justify the protection of self-esteem for everyone, the reasons for self-defense through carok are not justified in Islamic law because they violate qishos law and are also not justified in human rights because they are not under national law. Keywords: carok, islamic law, human rights.
PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI BATU MERAH AMBON (PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN) Fauzia Rahawarin
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1650

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan kualitas air terhadap tingkat pencemaran Sungai Batu Merah perspektif hukum lingkungan. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung, daya tampung dari sumber air yang pada akhirnya akan menurukan kekayaan sumber daya alam. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon dan warga desa Batu Merah Ambon. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa pengelolaan kualitas air terhadap tingkat pencemaran sungai Batu Merah Ambon menunjukkan suhu air sungai Batu Merah tertinggi diperoleh pada tahun 2017 dan terendah tahun 2015; pH tertinggi ditemukan pada tahun 2016 dan terendah tahun 2018; TSS tertinggi pada tahun 2015 dan terendah tahun 2016; DO tertinggi pada tahun 2017 dan terendah 2018; BOD tertinggi pada tahun 2016 dan terendah tahun 2015; dan COD tertinggi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2018. Kualitas air sungai Batu Merah Ambon dari tahun 2015 sampai tahun 2018 memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. Data itu menunjukkan, pengelolaan kualitas air sungai Batu Merah Ambon belum sesuai dengan hukum lingkungan. Kata Kunci: kualitas air, pencemaran, sungai, hukum lingkungan
PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN POHUWATO Muhammad Rizal Lampatta; Agung A. Yusuf
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1450

Abstract

epublic of Indonesia Law Number 12 of 1995 concerning Corrections has requested permission for fostered citizens. Penitentiaries allow approval for article 14 paragraph (1) Number 9. Granting remission rights for fostered residents, narcotics are not in accordance with other fostered citizens, therefore it needs to be asked. narcotics are classified as extraordinary crimes. In that case there are special requirements that must be resolved to get remission that is through good behavior, also must be a justice collaborator. This has been regulated in Republic of Indonesia Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Republic of Indonesia Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Provisions and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners. Article 34 A. Pohuwato Penitentiary in granting remission has agreed to the provisions of the necessary legislation and must maintain that quality so as to provide remission to prisoners. Keywords: remission, inmate, recovering narcotics, correctional institution.
Studi Analisis Keunggulan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al - Ghazali dan Ibnu Taimiyah M Zidny Nafi’ Hasbi
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.727

Abstract

It cannot be denied that the presence of a currency makes it very easy for humans to meet their daily needs compared to the barter system. Before getting to know paper money like now, people used to use currency from gold and silver known as dinars and dirhams. Many Muslim scientists have made great contributions in his thinking about the concepts of dinars and dirhams as currencies in Islam. Among them are al Ghazali and Ibn Taimiyah. Al Ghazali was well aware of the important role of dinars and dirhams as currencies. While Ibn Taymiyyah gave a lot of criticism to the authorities who printed money and stopped using dinars and dirhams. Because it causes inflation and damage to the monetary system. Keywords: Currency, Dinar, Dirham, al Ghazali, Ibn Taimiyah
PERGESERAN PERILAKU KONSUMEN DALAM MINAT BELI ULANG BERDASAR PRODUK WEBSITE (ANALISIS PERUBAHAN MODEL BISNIS TERHADAP PILIHAN KONSUMEN) Arizal Hamizar
TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i1.1458

Abstract

This paper discusses the change in business models that shift to the 4.0-based model in which newspapers which are the object of research change their product platforms from paper to websites at PT. Ambon Press Intermedia. The variables studied are the product and its effect on consumer behavior in using the value obtained which is reflected in the variable repurchase interest. The results showed that there was a significant relationship between information richness (richness of content), reliability of information (reliability of Content) and the appearance of the website (interface of website) on the behavior (Behavior) to consume sustainably. Keywords: e-products, repurchase interests, consumer behavior

Page 17 of 29 | Total Record : 286

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue