cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 286 Documents
 12   13   14   15   16 
PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN IAIN MENUJU IAIN AMBON BERMUTU MELALUI PELAKSANAAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE Abd. Jabar Abdul
TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v14i2.719

Abstract

The data collection was done by using; documentation, observation, and interviews. Data were analyzed qualitatively through data reduction, display/presentation of data, and conclusion/verification. The results showed that; 1) governance institutions in the implementation of Ambon IAIN Tridarma not running optimally and satisfactorily. The fundamental issue is due to weak work culture, the lack of consolidation and utilization of academic resources, and lack of commitment, awareness and a sense of collective responsibility to understand, appreciate and execute the vision, mission, tasks, functions and programs are consistently under applicable laws; 2) Application of the principles of good university governance in institutional governance as a whole is still relatively weak. Indication of the weakness was seen; a) the lack of transparency, especially in terms of regulation, management and implementation of the budget; b) Accountability in terms of public accountability which demands an increase in PT's ability to maximize available resources effectively and efficiently to achieve the expected results, in this context IAIN not sufficiently accountable; c) Responsibility is still relatively weak, many neglected issues, the activities and performance of quality not still often done repeatedly so IAIN not yet reached the high quality; d) Independence, space for creating, innovating is open to all parties, the problem is the individual consciousness academicians who have maximum independence in utilizing space to develop professionalism, except to the work that are routine, structural and formalistic; e) Fairness or equality in relation to the consolidation and utilization of academic resources to participate in various academic agenda has not seen enough fairness. 3) Quality IAIN Ambon is currently in the category of good or moderate. The achievement of quality is closely related to the level of implementation of the principles of GUG that are not yet consistent and maximum. If the principles of GUG can be consistently and maximum, it is believed to be able to make IAIN Ambon superior, high-quality, competitively and have high competitiveness.
AKAD KAFALAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DITINJAU DARI ASAS KEMASLAHATAN Abdul Hanif
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.463 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.906

Abstract

This writing use the analysis description method try to describe the kafalah implementation in a Philosophy perspective reviewed from the principle of benefit implied in it. By pointing it out the principle of benefit which is studied wisely through the study of his philosophy. The results of study analysis in the Philosophy Perspective in the implementation of kafalah which is reviewed from the principle of benefit, they are: 1) Maslahah Mursalah 2) Maslahah Mu’tabarah dan 3) Maslahah Mulghah. In reviewing kafalah in the frame of peace at least the problem must be correlated with maqashid al-syariah al-khamsah: 1) hifz al-din, 2) hifz al-nafs, 3) hifz al-nasl, 4) hifz al-‘aql, dan 5) hifz al-mal. A benefit will be achieved if maqashid al-syariah al-kaffah become the main guideline in taking advantage.
PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM DI KOTA AMBON TERHADAP AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR La Jamaa
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.189 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.1267

Abstract

Kemungkaran merupakan penyakit masyarakat yang marak terjadi dalam masyarakat, sehingga mendorong pihak sebagian umat Islam melakukan tindakan pemberantasan dengan beragam cara hingga yang mengarah kepada tindakan anarkis. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis persepsi tokoh agama Islam di Kota Ambon terhadap amar ma’ruf nahi munkar. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Tokoh agama Islam di Kota Ambon mempersepsikan munkar mencakup semua jenis dosa, menimbulkan mafsadat kepada masyarakat. Sedangkan fahsya’ khusus untuk zina dan syai’a untuk dosa kecil. Jika terjadi bertentangan antara nahi munkar dengan amar ma’ruf, maka dikembalikan kepada kaidah da’ul mafasidi muqaddamun ‘ala jalbil masalihi. Dakwah mencegah kemungkaran mengacu pada QS al-Nahl ayat 125. Sedangkan penerapan hadis mencegah kemungkaran disesuaikan dengan kapasitas seseorang. Penggunaan tangan merupakan kewenangan pemerintah, tidak boleh digunakan oleh individu atau Ormas.
IMPLEMENTASI JUAL BELI MURABAHAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Kariyono, Kariyono
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.625 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.1062

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang praktek murabaha atau pembiayaan di perbankan syariah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan. Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Pembiayaan Murabahah dibenarkan dan dipraktikkan oleh bank syari’ah di Indonesia berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membolehkan murabahah sebagai salah satu produk/ kegiatan usaha bank syariah. Penjelasan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimana terdapat penjelasan terkait dengan murabaha. Jenis pembiayaan mudarabah ada dua, yaitu: 1) mudarabah tanpa pesanan. 2) mudarabah dengan pesanan. Tipe tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah ada tiga tipe. bentuk bentuk penggunaan akad murabahah pada pembiayaan murabahah ada tiga yaitu: 1). pengadaan barang 2). Modal Kerja (Modal Kerja Barang 3). Renovasi Rumah (Pengadaan Material Renovasi Rumah). Perbedaan anatara bunga dan margin sangat jelas terlihat salah satunya yaitu Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana sedangkan Margin Bunga keuntungan hanya terdapat pada akad jual beli.
INOVASI PEMBIAYAAN POLA GRAMEEN BANK DI KSPPS BMT ITQAN Nurul Aulia
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.797 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.857

Abstract

Koperasi Syariah atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki peran strategis.Namun perlu dukungan dari berbagai pihak agar BMT, sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta berkelanjutan (sustainable). Dalam perjalanannya, banyak BMT yang eksis dan tumbuh menjadi besar, bahkan banyak BMT yang memiliki aset lebih besar dari pada BPR/BPRS. Grameen Bank melalui pemberian kredit pada wanita ternyata cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena kaum wanita mempunyai kelebihan dalam manajemen keuangan. Koperasi Syariah BMT itQan mempunyai pola simpan pinjam metode kumpulan yang diadaptasi dari pola grameen bank berkembang pesat di Indonesia. Bahkan pada era digital, pola ini terus berkembang dan berinovasi untuk mempermudah transaksi baik pembiayaaan maupun simpanan sehingga lebih efektif dan efisien.
Pendidikan dan Instrumen Hukumnya dalam Pembangunan Budaya Hukum Syah Awaluddin
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.778 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.877

Abstract

Hukum secara filosofis adalah elemen penting yang mengatur kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya terdapat di dalamnya nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap HAM, persamaan, kemandirian, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan cinta kasih antar sesama, yang semuanya itu hanya dapat diwujudkan oleh mereka yang mempunyai kesadaran hukum, memiliki kualitas moral yang tinggi, serta berintegritas. Oleh karena itu mewujudkan manusia-manusia yang mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai hukum tersebut perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan. Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan tinggi harus berfungsi dan melakukan perannya dalam mewujudkan perubahan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dalam segala lini, terutama untuk mewujudkan cita-cita hukum. Pendidikan disadari secara alamiah menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia bisa mengetahui segala hal, di dalamnya terdapat usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada dan hidup ddalam masyarakat dan kebudayaannya. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menemukan konsep hubungan antara Pendidikan dan Kesadaran Hukum serta Urgensinya dalam penguatan suatu sistem hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) Terdapat relasi yang kuat antara, Pendidikan dan Kesadaran Hukum, dimana pendidikan menjadi dasar pembangunan manusia dengan kesadaran hukumnya, karena kesadaran hukum sendiri bukanlah keadaan yang terbentuk secara alamiah pada manusia, namun demikian manusia memiliki nalar sebagai potensi alamiahnya untuk membentuk kesadaran hukum dengan wujud pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Pencapaian sistem berpikir atau daya nalar tersebut melewati sebuah proses pendidikan. Pendidikan dan instrument hukumnya adalah elemen penting seluruh aspek kehidupan bernegara tidak terkecuali untuk mewujudkan sistem hukum yang kuat, baik substansi, struktur, maupun kesadarn hukum masyarakat.
PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN AKAD AS-SALAM DITINJAU DALAM PRINSIP TABADUL AL-MANAFI Abdul Haris Simal
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (752.884 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.865

Abstract

Akad salam dalam prinsip tabadul al-manafi sangat efektif untuk diberlakukan. Hal tersebut dapat tercermin dari prinsip-prinsipnya dan Asas yang terkandung di dalamnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1) Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid; 2) Prinsip Keadilan; 3) Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan); 4) Prinsip Al-Mas’uliyah (accountabillty); 5) Prinsip keseimbangan Prinsip Al-Wasathiyah (al-‘itidal, moderat, keseimbangan); dan, 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran; Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa jual beli salam sudah sesuai dengan aktifitas ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan seseuai dengan sumber-sumber hokum yang ada.
KAJIAN PROGRES PERANAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAKAJIAN PROGRES PERANAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Fikry Latukau
TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.217 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i1.855

Abstract

In this paper, what the police want to discuss is the entry point for law enforcement in Indonesia. Police as the gatekeepers of the criminal justice system have a central role, because the criminal justice system starts from the Police. In Indonesia there are many violations that have all been regulated and processed according to the applicable law in Indonesia and which have been regulated in the Law of various violations but there are also violations that cannot be resolved with various and varied reasons. In this article also raised some hot issues that have not been resolved so that shows that the Police in this case included in the sub-system of criminal justice system is considered to be very, very decisive success and not based on law enforcement practices because his position is considered as the beginning of the law enforcement practice.
IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI`AH Ulumi, Ahmad Fahmil
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.898 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.873

Abstract

Perkembangan lembaga keuangan syari’ah (LKS) dewasa ini sangat pesat. Hal ini dikarenakan besarnya peluang yang ada pada masyarakat dalam aktifitas muamalah khususnya aktifitas ekonomi. Selain itu pola pikir dan pandangan masyarakat mulai sadar dan bergeser pada pilihan menggunakan lembaga keuangan yang bebas riba. Beranjak dari tumbuhnya permintaan masyarakat inilah maka perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan keuangan berbondong-bondong membuka lembaga keuangan yang berbasis syari’ah. Bukan hanya lembaga yang baru, tetapi lembaga keuangan yang tadinya berbasis konvensional juga ikut serta melangkah untuk membuka lembaga cabang lembaga keuangan yang berbasis syari’ah. Hukum Ekonomi Syari’ah adalah seperangkat norma aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syari’ah yang berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah. Lembaga keuangan syari’ah (LKS) yang ada di Indonesia harus berpanduan pada aturan dan Undang-undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan yang masih belum menerapkan pelaksanaan operasionalnya dengan prinsip syari’ah secara maksimal. Sehingga masih ada sistem-sistem transaksi keuangan syari’ah namun pada kenyataannya system keuangan syari’ah tersebut cenderung hanya labelnya saja yang syari’ah tetapi substansinya masih menerapkan sistem transaksi konvensional. Semua pihak harus berkontribusi untuk ikut andil dalam mengawal industri keuangan syari’ah yang berjalan di Indonesia. Misalnya pihak-pihak pemangku kebijakan, pembuat regulasi, pengawas syari’ah, ahli hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syari’ah, dan masyarakat pada umumnya. Agar bisa mewujudkan perekonomian Islam yang memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
PENGARUH PINJAMAN DANA BERGULIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MAKASSAR Urbanus Uma Leu
TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.484 KB) | DOI: 10.33477/thk.v13i2.774

Abstract

Poor economic communities need empowerment so that their economies can increase. In this connection this paper aims to reveal and analyze (1) the conditions for implementing the P2KP revolving fund loan in Tamalate District; (2) the effect of revolving fund loans on increasing the income of the poor. Data was collected through documentation techniques, interviews, and questionnaires. The results of the study show that the recipients / beneficiaries of the Revolving Fund National Urban Community Empowerment Program (PNPM) program are greatly assisted in the development of businesses that have been managed; and the Revolving Fund Program run by the Community Self-Help Agency in Tamalate District is quite effective in supporting business capital. Keywords: revolving funds, income of the poor

Page 14 of 29 | Total Record : 286

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue