cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Good Governance
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta
ISSN : 14124246     EISSN : 26548240     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Good Governance (GG) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners to discuss about public administrations and policies.
Arjuna Subject : -
Articles 84 Documents
 5   6   7   8   9 
Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Suhaila Suhaila
Jurnal Good Governance Vol 17, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i1.254

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh penerapan serta seberapa efektifitas, efisien dari hasil penerapan dan Langkah apa yang akan diambil/direkomendasikan untuk meningkatkan dan mengembangkan penerapan implementasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dibidang Pendidikan dan pelatihan Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dilihat dari fenomena masalah yang ingin dikaji dengan melihat tingkat ekspalanasinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) mengutarakan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober- Nopember 2020. Hasil penelitian menunjukkan belum otimalnya penerapanan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa masalah yang ada yaitu Rencana Strategis tidak sinkron dengan Rencana Bisnis Anggaran untuk tahun 2018 dan 2019, Terdapat Sisa lebih Perhitungan Anggaran selama 3 Tahun sebesar Rp.1.626.966.499,-. Setelah pemeriksaan oleh BPK Sering terjadi kesulitan dalam pemisahan akun-akun terhadap laporan keuangan SKPD (PPK-BLUD dan APBD) karna telah terintegrasi/ terkonsolidasi dengan laporann keuangan Pemerintah Daerah. Belum dibentuknya Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal (SPI)Kata Kunci: Implementasi - PPK- BLUD
INTEGRASI NILAI RELIGIUSITAS DENGAN KEPEMIMPINAN ADAPTIF PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT Yudis Jakaria
Jurnal Good Governance Vol 16, No 2 (2020): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v16i2.203

Abstract

Dibalik program-program pelatihan kepemimpinan yang berorientasi kompetensi kerja dan pada kemajuan teknologi, untuk menyiapkan Aparatur Sipil Negara dan para pemimpin yang adaptif terhadap perubahan, aspek penguatan nilai religiusitas belum dijadikan upaya kontributif solutif bagi Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Demikian juga pada materi-materi pelatihan yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, aspek religiusitas belum diintegrasikan dengan materi kepemimpinan adaptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran empirik, mengidentifikasi, dan menganalisis data serta informasi mengenai integrasi nilai religius dengan kepemimpinan adaptif pada pelatihan kepemimpinan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Uji keabsahan data dilaksanakan melalui teknik triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data mentah, transkip data, pembuatan koding, kategori data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai religiusitas dengan kepemimpinan adaptif belum terintegrasi karena kurangnya inisiatif dari Widyaiswara dalam meramu materi ajar yang mengandung muatan nilai-nilai religiusitas. Selain itu karena nilai religiusitas tidak secara eksplisit dipersyaratkan menjadi bagian khusus pada kurikulum pelatihan kepemimpinan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Sebagai langkah praktis dalam upaya pengintegrasian nilai religiusitas dengan kepemimpinan adaptif dalam pelatihan kepemimpinan, disarankan menggunakan strategi penyajian nilai religiusitas secara implisit oleh para Widyaiswara dengan metode model integrasi.Kata Kunci : Integrasi, Nilai Religiusitasitas, Kepemimpinan Adaptif, Pelatihan Kepemimpinan.
Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang) Priyono Priyono
Jurnal Good Governance Vol 16, No 2 (2020): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v16i2.198

Abstract

Stunting menjadi masalah dunia karena implikasinya menentukan masa depan bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingat prevalensi stunting tinggi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 angka prevalensi stunting tercatat 8,7 juta (30,7%) bayi berumur bawah lima tahun (balita) mengalami stunting. Angka ini masih jauh dari angka target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), seharusnya angka stunting tidak lebih dari 20%. Dijumpai kendala pelaksanaan pencapaian target penurunan stunting antara lain karena belum tersedianya strategi komprehensif untuk dijabarkan dalam pelaksanaan program intervensi mendukung pencegahan stunting, mulai perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK). Penelitian dilakukan mulai Februari sampai dengan Juli 2020 dengan tujuan menganalisis perancangan strategi percepatan penurunan stunting perdesaan, lokasi penelitian di Desa Banyumundu, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat uji coba aksi cegah stunting yang dilaksanakan pada Agustus 2018 sampai dengan Februati 2019 yang menghasilkan contoh baik (best practices) percepatan penurunan stunting perdesaan. Metoda penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) dan SWOT dalam penentuan alternatif program intervensi dan strategi yang efektif untuk percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian menunjukkan program intervensi dengan sasaran utama peningkatan pola asuh anak balita / bawah dua tahun (baduta) melalui program intervensi peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan stunting periode 1.000 HPK perlu diprioritaskan untuk percepatan (akselerator) penurunan stunting perdesaan. Hasil evaluasi faktor strategik internal dan eksternal analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif untuk percepatan penurunan stunting adalah kombinasi strategi agresif. Dalam jangka pendek perlu dioptimalksan intervensi gizi spesifik dan sensitif, sedangkan strategi jangka panjang perlu diintensifkan peluang dukungan kolaborasi antar sektor dan multistakehoders guna menjamin keberlanjutan dan pencapaian sasaran akselerasi penurunan stunting. Selain itu perlu penerapan strategi Public Private Partnership dalam upaya penegakan tatakelola (governance) diperlukan komitmen penjabaran operasional agar menjamin program pencegahan stunting balita perdesaan pada 1.000 HPK.Kata Kunci: stunting perdesaan, percepatan penurunan stunting
Praktik Maladministrasi Kontemporer di National Human Rights Institution: Kasus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jayadi Damanik
Jurnal Good Governance Vol 17, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i1.256

Abstract

Maladministrasi bukanlah hal baru di Indonesia, melainkan sejak lama telah dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, bukan saja di cabang eksekutif dan legislatif tetapi juga di yudikatif. Maladministrasi di tiga cabang pemerintahan tersebut tergolong sebagai yang klasik. Tulisan ini fokus pada maladministrasi kontemporer yang bukan saja karena terjadi di awal 2021 tetapi juga karena dipraktikkan oleh penyelenggara negara di National Human Rights Institutions. Salah satu National Human Rights Institutions adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketuanya menerbitkan tiga Surat yang tergolong sebagai praktik maladministrasi, salah satunya adalah Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001/KomnasHAM/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengembalian Sekretaris Jenderal Komnas HAM tertanggal 4 Januari 2021. Surat Keputusan tersebut mengambil-alih kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat Sekretaris Jenderal Komnas HAM, padahal Ketua Komnas HAM tidak berwenang mengambil-alihnya. Disarankan agar pemberhentian Sekretaris Jenderal Komnas HAM ditempuh melalui posedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas hukum “contrarius actus”.Kata Kunci: maladministrasi, hak asasi manusia, institusi.
Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah pada Pelabuhan Perikanan Pantai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Andi Kurniawan
Jurnal Good Governance Vol 17, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i1.251

Abstract

Posisi pelabuhan perikanan pantai sangat penting sebagai gugus terdepan dalam pelayanan kepelabuhan di bidang perikanan tangkap di Jawa Timur dimana memberikan dampak langsung secara sosial ekonomi yaitu sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat pesisir terutama nelayan, maka transformasi Pelabuhan Perikanan Pantai menjadi pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD menjadi tema yang sangat penting, sehingga diperlukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sekaligus merumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai tersebut menjadi BLU/BLUD dengan lebih tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan teknik analisa SWOT dan General Electrics (GE). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo, Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Malang, dan Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar Banyuwangi dari segi potensi yang dimiliki cukup siap jika ditingkatkan statusnya menjadi BLU/BLUD, dengan melengkapi sarana prasarana pendukung pelabuhan dan juga permodalan untuk pengembangan jenis usaha pelabuhan yang lebih luas, pada tahap awal pemanfaatan APBD masih disarankan. Dalam pengembangan saranan dan prasarana pendukung pelabuhan tetap harus disesuaikan dengan periotas kebutuhan mengingat membutuhkan biaya yang cukup besar. Beberapa jenis pelayanan pelabuhan memiliki sifat pelayananya yang khusus dan segmen pelayanan yang berdampak kepada masyarakat, sehingga harus lebih berhati-hati.Kata Kunci: badan layanan umum, kinerja pelabuhan perikanan pantai
Strategi Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus: Kabupaten Natuna) Chamidun Daim
Jurnal Good Governance Vol 16, No 2 (2020): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v16i2.199

Abstract

Selama ini wilayah perbatasan dikelola dengan mengedepankan pendekatan keamanan (security approach) sehingga pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan dan terjadi ketimpangan wilayah. Hal ini mengakibatkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi daerah yang tidak berkembang dan masyarakat di wilayah perbatasan pada umumnya masih dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke bawah. Salah satu program pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan memberikan kesempatan kepada rakyat agar dapat mengelola sumber daya alam secara baik di wilayah perbatasan adalah Transmigrasi. Kabupaten Natuna yang berada di perbatasan pernah melaksanakan program transmigrasi pertama kali di Kawasan Transmigrasi Harapan Jaya pada tahun 1981-1983 yang menorehkan beberapa permasalahan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rancangan pengembangan kawasan transmigrasi, menganalisis model pengembangan kawasan transmigrasi, dan menganalisis strategi pengembangan kawasan transmigrasi yang efektif diimplementasikan di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna agar bersifat berkelanjutan.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan kombinasi antara studi literatur dengan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif yang dijabarkan secara deduktif. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data (content analysis) dan analisis SWOT .Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi perlu dilakukan dengan berbasis kawasan. Namun, di Kabupaten Natuna hingga saat ini belum ada penetapan kawasan transmigrasi. Padahal penduduk eks transmigran di Desa Air Lengit dan Desa Harapan Jaya sebagian besar setuju adanya pengembangan program transmigrasi di wilayah mereka. Solusi ideal untuk meminimalisir permasalah dalam pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan ke depannya adalah dengan Green Transpolitan yang mengedepankan konsep kemitraan Pentahelix yang dikembangkan menjadi model pengembangan kawasan transmigrasi. Identifikasi dan perumusan strategi pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT yang dijabarkan pada hasil temuan.Kata Kunci: transmigrasi, perbatasan, pengembangan wilayah, Natuna
EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT OLEH PUSKESMAS DI KABUPATEN MANGGARAI Yusuf Hariyoko; Yanuarius Dolfianto Jehaut; Adi Susiantoro
Jurnal Good Governance Vol 17, No 2 (2021): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i2.346

Abstract

Puskesmas adalah organisasi pemberi layanan keseshatan yang ada di semua daerah. Peran Puskesmas sangat penting untuk memberikan layanan kesehatan, dengan memberikan penanganan pada pasien dan sosialisasi untuk masyarakat. Efektifitas dalam mencapai tujuan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang penting dan merupakan sebuah proses. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berusaha untuk melihat masalah dengan mendalam. Hasil dan temuan dari penelitian ini dilihat dalam sudut pandang proses dalam sistem layanan kesehatan terdiri dari tahapan input sudah berjalan dengan baik, segi proses masih perlu perbaikan dalam sosialisasi, output masih perlu ditingkatkan, dan produktifitas masih rendah dan memiliki catatan perbaiki. Selain hal tersebut ada faktor sarana dan prasarana masih belum memuaskan pengguna layanan serta kinerja pegawai masih kurang dilihat dari minimnya motivasi dan kurangnya integritas.Kata Kunci: efektifitas, layanan kesehatan, Puskesmas
DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Muhammad Rizki
Jurnal Good Governance Vol 17, No 2 (2021): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i2.335

Abstract

Tingkat kemiskinan Indonesia pada periode 2012-2019 mengalami tren menurun. Pada Desember 2019, corona virus ditemukan pada manusia dan menyebabkan penyakit Covid-19 menyebar ke seluruh dunia. Indonesia kemudian menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka upaya pencegahan penularan dan penanganan Covid-19. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi berhentinya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Perekonomian nasional yang menurun akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan Pemerintah yang dilakukan pada tahun 2020 adalah menerapkan program PEN terbagi kedalam 6 sektor yaitu, sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor dukungan sektoral K/L & Pemda, sektor insentif usaha, sektor dukungan kepada UMKM, dan sektor pembiayaan korporasi. Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk membahas dampak program PEN pada sektor perlindungan sosial terhadap kemiskinan berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa sumber. Hasil peneliitian menunjukan bahwa program penanganan pandemi telah direalisasikan dan berdampak, ditunjukan pada sedikitnya jumlah peningkatan persentase penduduk miskin pada masa pandemi. Namun, pemerintah perlu untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial karena masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama rumah tangga miskin, dalam situasi saat ini.Kata Kunci: bantuan pemerintah; perlindungan sosial; kemiskinan
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM (STUDI KASUS DI KAWASAN CAGAR ALAM WAIGEO BARAT, KABUPATEN RAJA AMPAT, PROPINSI PAPUA BARAT) Agung Setyabudi
Jurnal Good Governance Vol 17, No 2 (2021): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i2.337

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menentukan model pemberdayaan masyarakat kampung Saporkren sebagai daerah penyangga Kawasan Suaka Alam (KSA) berupa Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat di Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat. Mengingat Cagar Alam dengan keterbatasan akses pemanfaatannya, maka model ini akan membentuk sinergi atau “symbiosis mutualism” (saling menguntungkan) antara masyarakat dengan keberadaan Cagar Alam dimaksud. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga antara lain aspek target masyarakat yang diberdayakan, tingkat keterlibatannya serta strategi dalam pendekatannya.  Elemen masyakat yang menjadi target pemberdayaannya adalah masyarakat yang mata pencahariannya sebanyak 58% dari kegiatan merambah kawasan untuk bertani, berburu satwa liar, menebang pohon di dalam kawasan untuk dijual kayunya (illegal logging); masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimilikinya rendah serta kesejahteraannya berada di bawah garis kemiskinan.Bentuk keterlibatan masyarakat kampung Saporkren dalam pemberdayaan masyarakat utamanya adalah kemauan. Sebanyak 90,9% masyarakat mempunyai kemauan untuk  dilibatkan dalam  usaha  kegiatan pemberdayaannya untuk meningkatkan ekonominya.Untuk melakukan pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Saporkren harus dianalisa dengan beberapa metode pendekatan (Rapid Rural Appraisal/RRA, Participatory Rapid Appraisal/PRA, Focus Group Discussion/FGD, Participatory Learning and Action/PLA). Berdasarkan hasil Analisa metode yang cocok digunakan adalah metode PRA (Participatory Rapid Appraisal) yg dicirikan dengan langsung melibatkan masyarakat untuk mempelajari kondisi dan kehidupan kampung dari, dengan, dan oleh masyarakat, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan kampung.Terdapat beberapa jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat yang berbasis lahan hutan antara lain agroforestry, tumpang sari, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat dan sebagainya dan yang berbasis non lahan hutan antara lain penangkaran satwa, pemanfaatan hasil hutan, ekowisata dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis non lahan dengan pola usaha ekowisata sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya yaitu: wisata bahari (snorkling/diving), wisata pengamatan burung Cenderawasih, pengelolaan homestay, wisata pantai dan persewaan peralatan snorkling/diving serta perahu/speedboat. Komitmen dan pendampingan para pihak yaitu pengelola Kawasan (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat dan para mitra (Fauna dan Flora Indonesia serta Conservation Internatioanal Indonesia) serta Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat mutlak diperlukan dalam mengelola usaha bidang ekowisata dengan mempertimbangkan daya dukungnya, mulai perencanaan, kelembagaan, monitoring dan evaluasi serta pemenuhan sarana prasarananya. Peningkatan kapasitas masyarakat Saporkren dalam berbahasa Inggris, pengenalan jenis flora dan fauna, manajemen homestay dan persewaan amenities serta informasi teknologi (IT) merupakan tanggung jawab para pihak untuk kemandirian usahanya.Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, daerah penyangga, cagar alam, ekowisata.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BASIS LAYANAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA R. Erman Jaya Kusuma
Jurnal Good Governance Vol 17, No 2 (2021): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i2.344

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris dengan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh, baik secara sendiri-sendiri (parsial) atau bersama-sama, pemahaman SDM satker terhadap pengaruh penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP, pengaruh pengajuan persetujuan penggunaan dana PNBP, pemanfaatan sistem informasi teknologi (sistem IT), dan kompetensi/kualitas SDM, terhadap kualitas laporan PNBP.  Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer menggunakan Analisa Structural Equation Model (SEM) dengan Smart-PLS dengan rancangan model structural, diagram jalur, dan model pengukuran. Data ordinal yang diisi oleh 100 responden satker Kementerian/Lembaga yang mengelola PNBP lainya, dengan daftar pernyataan sebanyak 44 item. ). Model ekuasi dan hasil uji statistiknya:  Y = γ1 X1 + γ2 X2 + γ3 X3 + γ4 X4 + e  Hasil penelitian menunjukan secara simultan seluruh 4 (empat) variabel bebas berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan PNBP yang tercermin dalam Laporan PNBP. Secara parsial seluruh variabel bebas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akurasi kualitas pengelolaan PNBPKata Kunci: Undang-Undang No.9 Tahun 2018, Kepatuhan, Jenis dan Tarif PNBP, Pengunaan Dana PNBP, Sistem Informasi Teknologi, Kompetensi SDM, Evaluasi, Pembinaan DJA

Page 7 of 9 | Total Record : 84

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2022): September Vol 18, No 1 (2022): Maret Vol 17, No 2 (2021): September Vol 17, No 1 (2021): Maret Vol 16, No 2 (2020): September Vol 16, No 1 (2020): Maret Vol 15, No 2 (2019): September Vol 15, No 1 (2019): Maret Vol 14, No 2 (2018): September Vol 14, No 1 (2018): Maret Vol 13, No 2 (2017): September Vol 13, No 1 (2017): Maret More Issue