cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Good Governance
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta
ISSN : 14124246     EISSN : 26548240     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Good Governance (GG) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners to discuss about public administrations and policies.
Arjuna Subject : -
Articles 84 Documents
 5   6   7   8   9 
ANALISIS HUBUNGAN GOOD GOVERNANCE DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2013-2019 Widjanarko Widjanarko
Jurnal Good Governance Vol 17, No 2 (2021): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i2.340

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan enam  varaibel  Tatakelola Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut antara lain : 1) kebebasaan berpendapat dan tanggungjawab ( Voice and Accountablity), 2) Stabilitas Politik dan Rendahnya Tingkat Intensitas Tindak Kekerasan/Teror (Political Stability and Absence of Violence), 3) Efektivitas Pemerintahan  (Government  Effectiveness),  4)  Kualitas Peraturan  Perundang  Undangan  (  Regulatory Quality ), 5) Supremasi Hukum (Rule of Law ); 6)   Kontrol Korupsi ( Control Coruption). Kajian ini menggunakan  metode  regresi  data  panel  (Random Effect) dengan   5 purposive sample negara  yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi. Negara tersebut yaitu : 1)    Vietnam, 2)Singapura, 3)Thailand; 4)Mayasia, 5)  Indonesia. Hasil  kajian menunjukkan bahwa dua varibel yaitu : 1)Kebebasan berpendapat dan tanggung jawab   dan 2) Kestabilan Politik, berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Kata Kunci : Tatakelelola Pemerintahan yang Baik; Pertumbuhan Ekonomi.
Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional: Analisis Pendorong Food Waste di Tingkat Rumah Tangga Shinta Citra Lestari; Alin Halimatussadiah
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.457

Abstract

Food waste dianggap sebagai suatu permasalahan multidimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Laporan menyebutkan food waste sebagai kontributor terbesar timbulan sampah di Indonesia dengan penghasil utama di tingkat rumah tangga sebagai konsumen akhir dalam rantai pasok makanan. Penelitian terdahulu membahas berbagai faktor perilaku pendorong food waste seperti karakter demografi rumah tangga, kebiasaan berbelanja, mengonsumsi makanan, dan pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi timbulan food waste di tingkat rumah tangga. Pengumpulan data dengan survei kuisioner kepada 257responden rumah tangga di Kota Depok, studi literatur, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, dan dianalisis menggunakan model regresi Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku memilah sampah, perencanaan berbelanja, serta motivasi ekonomi mempengaruhi timbulan food waste di rumah tangga. Temuan ini juga dapat dijadikan pertimbangan saat menyusun kebijakan dan kampanye pengurangan food waste. Kata kunci : Sampah Organik, Sampah Makanan, Pemilahan Sampah, sampah rumah tangga
Relevansi Negara Oseania dalam Diplomasi Iklim di PBB Muhammad Sulthon Rifqi Alfarizi; Hardhana Dinaring Danastri; Putri Dewi Cesilia Maulidina; Fajar Junadhi; Lady Meiske Shakila; Tasya Adinda Aulia
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.455

Abstract

Oseania merupakan salah satu kawasan yang terbentang dari Papua Nugini hingga Selandia Baru dan terdiri atas 34 negara kepulauan. Negara-negara ini juga biasa disebut dengan negara pasifik. Seiring meningkatnya urgensi untuk merespons dampak iklim, negara-negara Oseania melakukan diplomasi iklim dalam berbagai forum negosiasi, terutama di PBB. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara Oseania secara aktif menyuarakan posisinya sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak iklim mengingat letak geografisnya. Diplomasi iklim sangat penting bagi negara-negara Oseania untuk menyebarkan ide yang dapat mempengaruhi kebijakan iklim. Negara-negara Oseania memiliki peran yang unik dalam praktik diplomasinya di PBB, dalam konteks secara khusus adalah UNFCCC. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi negara Oseania dalam diplomasi iklim di PBB. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada desain penelitian berupa eksplanasi. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk menjadi sumber data dalam penelitian kali ini yang berasal dari berbagai jurnal, buku, dan sumber internet lainnya. Tulisan ini menemukan bahwa diplomasi iklim oleh negara-negara Oseania secara umum bertujuan untuk: 1) memperbanyak aksi iklim konkret oleh negara-negara di bawah kerangka UNFCCC; 2) mempromosikan pendekatan yang lebih inklusif dalam UNFCCC sebagai rezim iklim internasional; 3) melegitimasi penggunaan pengetahuan adat dalam aksi iklim di bawah kerangka kerja UNFCCC.Kata Kunci: Diplomasi Iklim; Oseania; PBB; UNFCCC; Kebijakan Iklim
PENERAPAN WHOLE OF GOVERNMENT (WOG) DALAM PENYIAPAN PENLOK PENGADAAN TANAH KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI JAWA TENGA Budi Wibowo
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.456

Abstract

Penelitian ini melihat “bagaimana kinerja pelayanan urusan pemerintahan bidang pertanahan khususnya penyiapan Penlok (Penetapan Lokasi) pembangunan pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WoG)”. Berangkat dari tuntutan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN (Proyek Strategis Nasional) dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah di Jawa Tengah, dipersandingkan dengan masih adanya pemberitaan media massa miring tentang kesiapan Provinsi Jawa Tengah, dan fenomena keberagaman keanggotaan tim kerja Gubernur dalam pengadaan tanah yang multi instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan penyiapan Penlok pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana kinerja tersebut dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WoG). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif serta menggambarkannya secara deskriptif-analitik. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan penyiapan Penlok pembangunan di Provinsi Jawa Tengah peneliti melihat dari aspek tuntutan regulasinya yaitu tingkat pencapaian hasil kerja dengan menggunakan tolok ukur kinerja waktu dan kinerja proses. Adapun untuk melihat bagaimana kinerja pelayanan penyiapan Penlok pembangunan dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WoG), peneliti menggunakan aspek: koordinasi antar organisasi, sharing informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas organisasi, sarana prasarana, dan budget. Temuan penelitian, terdapat 55 Penlok pembangunan yang telah diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir (2017-2020), masing-masing dapat dipersiapkan, diterbitkan, dan diumumkan memenuhi tatanan ketentuan proses yang lengkap, utuh dan runtut dengan pencapaian waktu kurang dari 80 hari kerja dari target normal maksimal 180 hari kerja. Dari kacamata Whole of Government (WoG), keenam aspek WOG yang digunakan dalam penelitian, kesemuannya memberikan sumbangan, dukungan, dorongan, support yang sangat positif menuju terwujudnya kinerja Pelayanan Penyiapan Penlok Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Tengah “sangat baik dan optimal”.Kata Kunci : Whole of Government (WoG), Penetapan Lokasi Pembangunan, Pengadaan Tanah
Optimalisasi Peran Widyaiswara dalam Corporate University Kementerian Keuangan Annies Said Basalamah
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.459

Abstract

Tujuan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif ini adalah untuk mengetahui apa yang telah dan belum dilakukan Widyaiswara dalam konteks Corpu serta alasannya. Survei menggunakan Google Forms dilakukan terhadap 134 Widyaiswara Kementerian Keuangan. Secara deskriptif hasilnya menunjukkan responden umumnya telah melakukan semua kegiatan dalam kuesioner meskipun tidak semua responden melakukannya. Selain itu, dari uji beda dua rata-rata jawaban responden diketahui adanya perbedaan rata-rata (mean) diantara kategori Widyaiswara Balai Diklat dibanding Widyaiswara Pusdiklat untuk tingkat alpha kurang dari 1%, sedangkan untuk kategori Widyaiswara Laki-laki dan Perempuan maupun Widyaiswara Pertama, Muda, Madya dan Utama tidak ditemukan adanya perbedaan baik untuk alpha 1%, 5% atau 10%. Motivasi, mampu membaca peluang serta kreativitas menjadi faktor internal yang dominan memengaruhi Widyaiswara untuk melakukan berbagai aktivitas dalam Kemenkeu Corpu, sedangkan tugas, kewajiban dan peraturan merupakan faktor eksternal yang dominan memengaruhi. Penulis menyarankan agar BPPK dan LAN memfasilitasi dengan membuat berbagai kegiatan tersebut dapat diakui angka kreditnya.Kata Kunci: peranan widyaiswara; corporate university
STRATEGI IMPLEMENTASI SMART CITY KOTA BANDUNG Azkha Ayunda Wahyudi; Yumna Rizki Widowati; Alih Aji Nugroho
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.460

Abstract

Smart city merupakan konsep pengelolaan kota yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar kota menjadi lebih cerdas dan efisien di dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kehidupan masyarakat kota dengan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup. Kota Bandung menjadi salah satu kota di Indonesia yang telah mengimplementasikan Konsep Smart City. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep Smart City di Kota Bandung, kemudian merumuskan strategi implementasi yang dapat diadopsi dalam pengembangan kawasan-kawasan Smart City di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mengacu pada teori Implementasi kebijakan direct and indirect impact on implementation yang terdiri dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Birokrasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur dan data sekunder untuk menghasilkan tulisan deskriptif analitis tentang pengimplementasian Smart City di Kota Bandung. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Smart City di Kota Bandung masih memiliki sejumlah permasalahan seperti Konsep Smart City yang belum tersosialisasi secara merata di masyarakatnya dan penerapan Smart City yang masih terfokus pada pembangunan teknologi, tetapi mengabaikan dimensi manusia dan institusi. Hal ini berimplikasi pada implementasi Smart City di Kota Bandung yang tidak optimal. Untuk mengatasi permasalah tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan mengedepankan sinergitas dari semua sektor termasuk melibatkan partisipasi masyarakat serta melakukan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Kata kunci : Implementasi, Strategi, Smart City.
STRATEGI PENGUATAN SDM DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tjetjep Yudiana
Jurnal Good Governance Vol 18, No 2 (2022): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i2.495

Abstract

Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 (16.8%), menurun pada tahun 2021 menjadi 17,6%. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif, bertujuan menghasilkan suatu rekomendasi sebagai strategi untuk meningkatkan kompetensi SDM agar target nasional (14%) dapat dicapai pada tahun 2024. Berdasarkan SSGBI, intervensi spesifik di Provinsi Kepri dengan kategori lebih baik dari rata-rata nasional adalah; pemeriksaan kehamilan (94,6%), pemberian Fe (94%), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil (100%), Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (97,7%), persalinan di fasilitas kesehatan (95,5%), kunjungan neonatal (101,7%), ASI eksklusif (58%), PMT Balita (98,7%) imunisasi (89,6%). Intervensi yang masih lebih rendah dari rata-rata nasional adalah: penimbangan Balita di Posyandu (56,7%) dan pemberian vitamin A (60,4%). Intervensi sensitive yang sudah terlaksana dengan baik dibandingakan dengan rata-rata nasional adalah; KB pasca persalinan (39,6%), akses terhadap air minum yang layak (90,41%), dan persentase kemiskinan (5,75%). Sedangkan intervensi sensitive yang masih perlu mendapat perhatian adalah; Program JKN (80,2%), akses terhadap sanitasi dasar (78,0%) dan indeks ketahanan pangan (62,7%). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penguatan SDM dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau?. Berdasarkan FGD dan wawancara terhadap informan, dengan analisis SWOT diperoleh informasi; Kekuatan berupa; adanya dukungan SDM bersumber masyarakat, dukungan tim penggerak PKK dengan kampanye “Gemarikan” dan adanya program pengembangan pangan lokal berbasis pertanian. Kelemahan berupa; rendahnya kapasitas pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader, belum memiliki modul pembelajaran praktis dan Kompetensi kader dalam penganekaragaman pangan belum memadai. Peluang berupa; berkembangnya media pembelajaran berbasis digital, Berbagai jenis ikan laut relatif murah dan mudah dijangkau dan adanya bantuan modal bagi UMKM. Sebagai ancaman berupa: masih banyak masyarakat yang keliru memahami stunting, terjadi penolakan menggunakan fasilitas sanitasi dan Banyak yang merasa bosan mengkonsumsi biskuit PMT dari pemerintah dalam waktu yang cukup lama. Strategi utama yang direkomendasikan pada penelitian ini adalah: 1. Mengembangkan media pembelajaran dengan Sistem Informasi Penanggulangan Stunting (Silangsing) berbasis digital sebagai salah satu sarana pendukung untuk menguatkan kompetensi SDM baik bagi tenaga kesehatan, para kader maupun masyarakat umum yang dapat diakses melalui gadget android sesuai dengan menu yang disediakan berupa; Menu Pemetaan Stunting, Menu Buku Saku, Menu Halo Stunting, Menu PMT dan Menu Pojok Aksi. 2. Tim Penggerak PKK provinsi dan kabupaten/kota melakukan penguatan kapasitas kader dalam penganekaragaman Gizi PMT melalui pelatihan dan praktek memasak PMT Gizi bagi Ibu hamil, ibu menyusui dan bagi Balita. 3. Memberikan prioritas bantuan modal dengan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM yang bergerak dalam diversifikasi pangan lokal seperti sagu, ikan, rumput laut dan berbagai pangan lokal inovasi baru lainnya yang digunakan sebagai bahan dasar dalam mengembangkan produksi usahanya, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, prevalensi stunting menurun dan terwujudnya SDM Provinsi Kepri yang sehat dan tangguh.Kata Kunci: Jurnal SDM; Stunting
JGG JGG JGG
Jurnal Good Governance Vol 18, No 2 (2022): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i2.489

Abstract

Ketimpangan Penyedian Pelayanan Keimigrasian di Daerah Terpencil: Proses Pengambilan Keputusan Kolaboratif dalam Vertical Collaborative Governance Menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ruky Yurizal; Sofjan Aripin
Jurnal Good Governance Vol 18, No 2 (2022): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i2.496

Abstract

Artikel ini terkait proses pengambilan keputusan kolaboratif dalam vertical collaborative governance dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada fungsi keimigrasian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya disekitar area Tembagapura, pelayanan ini dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat serta kapasitas masyarakat setempat. Fokus didalam pembahasan terkait dengan tuntutan dan tantangan organisasi publik menjadi organisasi birokrasi yang lebih agile, akuntabel serta transparan ditengah era revolusi industri 4.0 dengan kompleksitas dan perubahan yang cepat terhadap tata kelola organisasi publik baru menjadi lebih kuat dengan penekanan pada pengambilan keputusan kolaboratif pada collaborative governance untuk pengguna layanan publik tersebut. Menjawab tuntutan dan tantangan terhadap perkembangan tersebut maka diperlukan suatu keputusan kolaboratif sebagai jawaban atas aspirasi publik terkait dengan kegiatan pelayanan publiknya melalui penerapan praktik vertical collaborative governance dengan kemampuan menciptakan iklim kepercayaan serta fasilitasi hubungan. Sebagai bagian dari pelaksanaan collaborative governance yang tertuang pada protap dan juknis pada Kementerian Hukum dan HAM RI serta perkembangan ditengah masyarakat terhadap keterbatasan pelayanan keimigrasian yang dihadapi maka pengambilan keputusan kolaboratif antara pemerintah dengan pemangku kepentingan didalam vertical collaborative governance untuk mencapai tujuan dari kolaborasi meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah Tembagapura dan sekitarnya yang efektif, efisien dan akuntabel.Kata kunci: Keputusan Kolaboratif; Vertical Collaborative Governance; Pelayanan Keimigrasian; Fungsi Keimigrasian.
Natural Post-Disaster Management Archive Model Izzul Fatchu Reza; Ridwan Rajab; Hamidah Rosidanti
Jurnal Good Governance Vol 18, No 2 (2022): September
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i2.491

Abstract

As a country within the "ring of fire" geographical area, Indonesia is vulnerable to natural disasters. The impact of natural disasters is not only physical and human, but also relates to the records that are owned. This study strives to support efforts to save archives after natural disasters and develop a model for saving and restoring archives after natural disasters happens. The results of the research showed that there is no a standardized procedures to save and restore archive in times of disasters, therefore there shall be regulation to make the regional disaster agency, the regency offices, and library and archives agency coordinate and cooperate in a single task-force, based on our developed model.Keywords: disaster; archives; archive recovery

Page 8 of 9 | Total Record : 84

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2022): September Vol 18, No 1 (2022): Maret Vol 17, No 2 (2021): September Vol 17, No 1 (2021): Maret Vol 16, No 2 (2020): September Vol 16, No 1 (2020): Maret Vol 15, No 2 (2019): September Vol 15, No 1 (2019): Maret Vol 14, No 2 (2018): September Vol 14, No 1 (2018): Maret Vol 13, No 2 (2017): September Vol 13, No 1 (2017): Maret More Issue