cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 135 Documents
 10   11   12   13   14 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2023)" : 135 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JASA DI QUEEN LAUNDRY YOGYAKARTA DENGAN ADANYA KLAUSULA EKSONERASI Anugrah, Syafira Dwi; Yuniarlin, Prihati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.438

Abstract

Munculnya banyak usaha di masyarakat salah satunya usaha jasa laundry, tidak sedikit dari pelaku usaha dalam usaha tersebut mencantumkan ketentuan yang disebut dengan klausula untuk mempercepat proses transaksi yang ada di dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak tanpa adanya negosiasi dengan pelanggan pengguna jasa laundry tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana tanggung jawab pemilik usaha laundry terhadap kehilangan atau kerusakan barang dengan adanya klausula eksonerasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris normatif, yang berfokus pada perilaku masyarakat dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab dari pelanggan, dan tidak bertanggung jawab dengan kelalaian dari pelaku usaha, sikap dari pelaku usaha terhadap complain dari pelanggan tersebut sangat merugikan pihak pelanggan karena pelaku usaha tidak amanah.
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI DI KABUPATEN KAMPAR Rahmatika Hakim, Tia; Warman, Kurnia; Syofyan, Syofirman
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.439

Abstract

Sale and purchase binding agreement, of course, a notary can provide legal counseling, namely by explaining to the parties, that the binding sale and purchase agreement made should be based on a land certificate, because the ownership of a certificated land right has been registered at the Land Office which has legal certainty, protection law and can prove himself as the holder of the land rights. However, in practice, the binding sale and purchase agreement in Kampar Regency is made using a letter of compensation (SKGR) so it is very straightforwardproblems to occur which can cause losses. The method used is empirical juridical which emphasizes the reality in the field associated with legal aspects or applicable laws and regulations regarding the object of research. The binding sale and purchase agreement should be made using a land certificate instead of using a letter of compensation and based on its authority the notary should be able to provide legal counseling to the parties before the binding sale and purchase agreement is made so that the urgent sale and purchase agreement can be carried out properly.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Suhani, Muhammad; Warman, Kurnia; Ferdi, Ferdi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.440

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the agricultural land production sharing agreement system that applies in Rangsang Barat District. What are the influencing factors in determining the choice of the implementation system for the Production Sharing agreement? As well as the legal consequences arising from the implementation of the agreement for the results of agricultural land in Rangsang Barat District, Islands Regency. The research method used is an empirical juridical approach. Then the data collected were analyzed qualitatively. From the results of the research, it was found that the implementation of the rice farming yield sharing agreement carried out in Rangsang Barat District, Islands Regency was not by Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements so the implementation of the rice farming production sharing agreement had not gone well. good and not effective.
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN Aulia, Gina Nur; Hidayat, Beni
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.441

Abstract

The purpose of this study is to find out the efforts made by the Government towards the quality of public services, namely the provision of services for the community by the government to fulfill the initial needs of the community by creating community welfare, public services must guarantee the welfare of people's lives evenly. The community considers that public service is a human right because it has human rights that have been inherent in human beings since birth. Public service regulations in Indonesia have been regulated in Law Number 25 of 2009 which regulates public services. In Law Number 25 of 2009 Article 1 explains that service standards Public service at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia includes the scope of services and administration. Public services must be integrated with public information services aimed at providing transparent information to the public. Regulations for the quality of public services have been regulated in the attorney general's office itself, namely in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-011/A/JA/06/2013 concerning Public Service Standards for the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Article 1 explains that Public Service Standards at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia include scope of services and administrative services. Service and administrative services must be integrated with public information services which aim to provide information in a flexible and transparent manner to the public.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SB ATAS PENCEKIKAN HINGGA MATI TERHADAP ISTRINYA Prestiana, Yuan Okta
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.443

Abstract

Kekerasan merupakan perilaku seseorang kepada orang lain yang dapat menyakiti fisik, psikologis, mental yang dapat mengakibatkan kematian. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perbedaan jenis kelamin, sehingga perempuan berpotensi mengalami penderitaan baik secara fisik, seksual bahkan mental. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam analisis jurnal melalui bahan-bahan hukum. Pembunuhan dan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipandang sebagai 2 (dua) hal yang berbeda dikarenakan KDRT rentan dilakukan terhadap keluarga. UU P-KDRT memperluas cakupan rumah tangga yang terdiri atas keluarga (suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara sedarah, hongga asisten rumah tangga) selama tinggal dalam satu atap dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Dalam UU P-KDRT terdapat pidana tambahan berupa pembatasan kehidupan dan gerak pelaku KDRT dan kewajiban pelaku untuk ikut serta pada program konseling.
KRITERIA UNTUK MENENENTUKAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Kurniawan, Iwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.444

Abstract

Proses peradilan tindak pidana korupsi yang berlangsung di beberapa pengadilan tipikor, memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu (perseorangan) melainkan juga oleh korporasi. Dalam beberapa putusan perkara korupsi, indikasi tersebut bahkan tersurat pada pernyataan bahwa kerugian negara dalam kasus tersebut dinikmati oleh korporasi, sehingga korporasilah yang seharusnya dihukum untuk mengganti kerugian negara tersebut (putusan perkara IM2 dan Asian Agri). Namun praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini, mencatat hanya sedikit kasus dimana korporasi diadili dan kemudian dihukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yaitu perkara PT. Giri Jaladhi Wana di PN Banjarmasin dan perkara PT NKE di Pengadilan Tipikor Jakarta. Padahal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai salah satu upaya luar biasa. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kelemahan pada subtansi hukum, yaitu tidak jelasnya indikator menentukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta menentukan pihak yang dipertanggungjawabkan. Kelemahan pada subtansi hukum, menjadi salah satu faktor penyebab jarangnya diterapkan pertanggungjawaban pidana korupsi pada korporasi, disamping faktor pada struktur hukum dan budaya hukum internal. Penegak hukum belum memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan batasan-batasan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi, sebagai bagian dari upaya percepatan pemberantasan korupsi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Pemberantasan Pencucian Uang dapat dijadikan model dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi. Proses peradilan terhadap individu dan korporasi dilakukan sekaligus dalam satu berkas. Ini disebabkan terbuktinya perbuatan pelaku sekaligus juga membuktikan perbuatan korporasi, karena korporasi bertindak melalui pengurusnya. Model ini tidak hanya akan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, tapi juga menghindari humiliation ganda pada pelaku individu, karena harus mewakili korporasi dalam proses tersebut. Guna meningkatkan penegakan hukum terhadap korporasi korup, perlu dilakukan revisi terhadap UU P-TPK yang dilakukan secara sinergis dengan aturan-aturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, khususnya pengaturan tentang kriteria penentuan tindak pidana dilakukan oleh korporasi, kriteria pertanggungjawaban korporasi, serta alternatif sanksi pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DI NAGARI KAPALO KOTO KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Arya Kusuma, Doddie; Saftian Alamsyah, Dodi; Yendra, Musfi; Netrivianti, Netrivianti; Wahyudi, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.445

Abstract

Nagari is a potential place for a country's economy. The amount of potential that the Nagari has can increase the income of the Nagari community, but there are still many people who are not aware of the potential they have. One of the government's efforts to overcome this problem is by empowering the community by improving the management of Nagari-Owned Enterprises (BUMNag). This study uses a qualitative approach. Data obtained while in the field were recorded in field notes. After all the data has been collected, the next step is to analyze all the data, both primary and secondary data obtained by the researcher from the beginning to the end of the study. The results of this study indicate that community empowerment through improving the management of Nagari-Owned Enterprises is going well through the stages of increasing knowledge and skills, training, mentoring, and evaluation, and having several business units within it such as sharia savings and loans, waste banks, and agriculture. In this study, BUMNag management and the community were actively involved in every business program and with this community involvement community empowerment through BUMNag could utilize the natural potential and the potential of the community in the area.
PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Musri, Musri; Yendra, Musfi; Hose Pranando, Yuda
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.446

Abstract

The study aimed to determine motivation, employee performance, and work environment that have a significant effect on the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) Kota Pariaman. The method used in this research is descriptive with quantitative techniques. Data analysis used descriptive analysis, classical assumption test, and hypothesis test. The results of this study are Motivation and Work Environment affect the Performance of BKPSDM Employees in Pariaman City, West Sumatra Province. From this test, the R Square value is 95.8% where this figure indicates that Motivation and Work Environment affect the Performance of BKPSDM Employees in Pariaman City.
KONSEP JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN INVESTASI ASING BERDASARKAN HUKUM KEBIASAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Pratomo, Hantoro Widyo
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.448

Abstract

Foreign capital has become a popular topic in the world of international business. Its presence in the recipient country is considered to bring many benefits to the country. Foreign capital can create new jobs, which can help solve the unemployment problem in the recipient country. The influx of foreign capital also brings new technologies that are not mastered by developing countries. With the influx of foreign investment, it is expected that technology that is generally controlled by developed countries can also be controlled by developing countries through the transfer of knowledge. However, the positive impacts brought by foreign capital do not always benefit the recipient country. Sometimes, foreign investment also has a negative impact on the recipient country. In the viewpoint of International Law, foreign capital needs to be protected. This aims to ensure that foreign capital can operate safely and is protected from various regulations or laws that can harm them. However, this protection should not be done without regard to human rights and the welfare of local communities. In this case, the recipient country must take appropriate measures to ensure that foreign capital companies do not violate human rights and have a positive impact on local communities. In addition, recipient countries must also ensure that they have clear and enforceable laws to protect the rights of local communities.
KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA) Valentin, Marcelino
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.450

Abstract

Attorney is Indonesia government institution who has a duty which regulated in Indonesia Constitution. In this case the attorney authorized to monitoring the activity in capital or stocks markets. Capital markets is one of the key instrument for Indonesia economical growth which is important, but in the Capital markets activity sometimes there’s a things that can make a negative impact and cause a violation of law like fraudulency, embezzlement, forgery, information disclosure and even corruption and the example in Indonesia is PT. Jiwa Sraya Insurance case. Then Indonesia government formed the institution who has a authority to monitoring and organizing capital markets activity including attorney in that. This things is the reason for a writer to make a research about attorney position in law enforcement on a capital markets activity. About how the problems arise in capital markets case with PT. Jiwa Sraya insurance as an example. This research have a purpose to understanding and analyzing the attorney authority and the regulation for capital markets in Indonesia based on Indonesia Constitution 8 of 1995 about capital markets, Indonesia constitution No 20 of 2001 and No. 19 of 2019 about corruption crime.

Page 13 of 14 | Total Record : 135

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue