cover
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 135 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2023)" : 135 Documents clear
LEGIC RATIO OF MEDICINE LIABILITY IN RESOLVING CRIME TO LIFE PERSPECTIVE OF FORENSIC MEDICINE Widhi Jadmiko; Koko Roby Yahya
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.416

Abstract

Crime as an act that has been determined by the State as a crime in its criminal law and is threatened with a sanction. By studying and researching acts that are declared by law as criminal acts. Crime as a legal delict is in the form of actions which, although not specified in law as a criminal event, are perceived as acts that are contrary to the legal system. It is very possible for a crime against life to occur for anyone who becomes a victim of a crime committed by the perpetrator. Crimes that kill a person can be intentional or negligent on the part of the perpetrator against the victim. The intention to kill almost all of a person's life because of an intention or plan to kill the victim by the perpetrator because there is a clear intention and the goal is that even life is negligent, for example, it is not an intention to kill so that as a result of the perpetrator's actions a person may lose his life. Surgical obligations in resolving crimes against lives has an important role because it is very possible for everyone to become a victim of a crime by the perpetrator. Crimes that kill a person can be intentional or negligent on the part of the perpetrator against the victim. So that there are cases of murder that require evidence of post-mortem examination. It is very interesting indeed when a case where the murder victim is not known with certainty the cause of someone's death requires the discipline of forensic medicine.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR LAND CRIME PRACTICES CONCERNING ISSUANCE OF OVERLAPPING LAND CERTIFICATES BY THE NATIONAL LAND AGENCY I Made Muliartha; I Gede Susila Guna Yasa
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.417

Abstract

Current land crime practices that need to be understood and straightened out are related to the problem of multiple certificates that occur and are often experienced by people who have multiple certificates, so far the problem of overlapping certificates of ownership of land is being questioned as a civil matter even though every action and individual official The National Land Agency, in carrying out its duties, must reasonably be suspected of an unscrupulous National Land Agency official who deliberately issued a certificate even though the certificate had previously been issued. Even though in the case of the issuance of overlapping certificates, why is it still happening so often, this is because the practice of land crimes is high which has led to the practice of bribery against officials of the National Land Agency who often do not want their positions and positions to be criminally investigated so they use the pretext of overlapping certificates. This was a technical error made by surveyors and officials in collecting physical and juridical data related to the land so that in the future problems arose between the party that previously had a certificate of ownership rights and the party that had just been issued by the National Land Agency.
URGENCY OF ESTABLISHING A COORDINATING BODY FOR THE PILLARS OF THE VILLAGES WITHIN THE VILLAGES LEGAL FRAMEWORK IN INDONESIA Rikha Novitasari
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.418

Abstract

Government affairs in resolving issues of legal needs in the regions must be initiated and started from fundamental changes, especially by gathering and mobilizing citizens so that they can become small organs. This organ has a vital role in providing smoothness in building progress in the villages in administering governance in the villages. The urgency needed to have a rukun desa coordinating body is to provide strengthening of institutional aspects in the Rukun Desa Coordinating Board in the spirit of building self-reliance, mutual cooperation and the welfare of its citizens by providing institutional improvements within the scope of government in the villages. So that harmonization will be formed in villages administration through the Institutions that will be built later with the aim of providing direction for self-management in each Rukun Desa Coordinating Board.
PARAMETER PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERALIHAN HAK GANTI RUGI TANAH DALAM JUAL BELI TANAH (studi Putusan tingkat pertama 18/Pdt.G/2016/PN.Rgt sampai Peninjauan Kembali 681 K/Pdt/2018) Muhammad Khoiruddin; Kuswardani Kuswardani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.419

Abstract

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata bisa terjadi dalam hal peralihan hak tanah, oleh karena itu manuscript ini bertujuan mendeskripsikan bentuk – bentuk perbuatan melawan hukum dalam hal peralihan hak atas tanah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative/doctrinal, sumber data utama adalah data sekunder berupa dokumen hukum, jurnal dan literatur yang relecan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dalam hal peralihan tanah itu adalah Tergugat tidak bersedia melakukan pemecahan hak atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat secara terang dan tunai, akibatnya Penggungat mengalami kerugian materiil disamping juga kerugian immaterril (depresi) yang tidak bisa dihitung secara materiil. Aplikasi dari penelitian memberikan informasi kepada masyarakat bahwa peralihan hak atas tanah dilakukan dengan jual beli secara terang dan tunai adalah sah dan memiliki akibat hukum jika penjual tidak segera melaksanakan kewajiban nya terhadap pembeli, tanpa alasan yang sah. Adapun akibat hukum pembayaran uang ganti rugi sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh Penggungat (pembeli).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Baharuddin Badaru
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mempelajari dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris, dengan cakupan data premier dan data sekunder, penelitian dilakukan di lapangan yakni di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah apabila anak telah berumur 14 (empat belas tahun) maka dapat dijatuhi pidana dan anak dibawah umur 14 (empat belas tahun) dapat dikenakan sanksi tindakan. Hasil penelitian ditemukan fakta dari 152 (seratus lima puluh dua) kasus anak yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar terdapat tiga orang anak yang berusia 11 (sebelas tahun), salah satu diantaranya berusia 12 (dua belas tahun) yang melakukan pelanggaran perjudian (pasal 30 KUHP) yang dijatuhkan hukuman 5 (lima bulan) kurungan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak yakni pertama Faktor penegak hukum, faktor fasilitas/sarana, dan yang ketiga faktor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Rekomendasi penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan yang dilakukan oleh anak, penulis memberikan saran yaitu Diharapkan kepada pemerintah bahwa perlu dilengkapi rumah penahanan anak karena sampai sekarang belum ada rumah tahanan anak yang khusus. Kemudian usia anak perlu ditinjau kembali karena menurut undang-undang system peradilan pidana anak bahwa anak yang dapat dihukum adalah yang berumur 12 (dua belas tahun) ke atas, tetapi jika masih berstatus anak tidak boleh dihukum tetapi diberikan pembinaan. Seharusnya yang dapat dihukum adalah yang sudah dewasa tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) batas dewasa adalah 16 (enam belas tahun).
QUO VADIS PENGATURAN DISKRESI PEMERINTAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Lintang Ario Pambudi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.422

Abstract

The government, in carrying out its duties as a public servant for the welfare of society, sometimes encounters various problems that must be resolved as soon as possible, but there is no legal regulation governing this matter. As a solution to this condition, government officials are given the authority to use discretion in the Government Administration Law. With the passing of the Job Creation Law, the concept of discretion changed which is regulated in the Government Administration Law. The problem is regarding how discretion is regulated after the Job Creation Law and whether this discretion can be used as an object of the lawsuit in the state administrative court. This research is a normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The conclusion is that the concept of discretion in the Government Administration Law adheres to the concept of limited discretion, this has been changed by the Job Creation Law which adheres to the concept of discretion broadly by eliminating the requirement that discretion must comply with applicable laws and regulations. Even so, discretion as the object of a lawsuit in the state administrative court can still base a lawsuit that the discretion is contrary to statutory regulations. Suggestions for government officials using discretion must be careful and pay attention to the applicable laws and regulations.
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN Gina Nur Aulia; Beni Hidayat
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.441

Abstract

The purpose of this study is to find out the efforts made by the Government towards the quality of public services, namely the provision of services for the community by the government to fulfill the initial needs of the community by creating community welfare, public services must guarantee the welfare of people's lives evenly. The community considers that public service is a human right because it has human rights that have been inherent in human beings since birth. Public service regulations in Indonesia have been regulated in Law Number 25 of 2009 which regulates public services. In Law Number 25 of 2009 Article 1 explains that service standards Public service at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia includes the scope of services and administration. Public services must be integrated with public information services aimed at providing transparent information to the public. Regulations for the quality of public services have been regulated in the attorney general's office itself, namely in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-011/A/JA/06/2013 concerning Public Service Standards for the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Article 1 explains that Public Service Standards at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia include scope of services and administrative services. Service and administrative services must be integrated with public information services which aim to provide information in a flexible and transparent manner to the public.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SB ATAS PENCEKIKAN HINGGA MATI TERHADAP ISTRINYA Yuan Okta Prestiana
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.443

Abstract

Kekerasan merupakan perilaku seseorang kepada orang lain yang dapat menyakiti fisik, psikologis, mental yang dapat mengakibatkan kematian. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perbedaan jenis kelamin, sehingga perempuan berpotensi mengalami penderitaan baik secara fisik, seksual bahkan mental. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam analisis jurnal melalui bahan-bahan hukum. Pembunuhan dan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipandang sebagai 2 (dua) hal yang berbeda dikarenakan KDRT rentan dilakukan terhadap keluarga. UU P-KDRT memperluas cakupan rumah tangga yang terdiri atas keluarga (suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara sedarah, hongga asisten rumah tangga) selama tinggal dalam satu atap dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Dalam UU P-KDRT terdapat pidana tambahan berupa pembatasan kehidupan dan gerak pelaku KDRT dan kewajiban pelaku untuk ikut serta pada program konseling.
KRITERIA UNTUK MENENENTUKAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Iwan Kurniawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.444

Abstract

Proses peradilan tindak pidana korupsi yang berlangsung di beberapa pengadilan tipikor, memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu (perseorangan) melainkan juga oleh korporasi. Dalam beberapa putusan perkara korupsi, indikasi tersebut bahkan tersurat pada pernyataan bahwa kerugian negara dalam kasus tersebut dinikmati oleh korporasi, sehingga korporasilah yang seharusnya dihukum untuk mengganti kerugian negara tersebut (putusan perkara IM2 dan Asian Agri). Namun praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini, mencatat hanya sedikit kasus dimana korporasi diadili dan kemudian dihukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yaitu perkara PT. Giri Jaladhi Wana di PN Banjarmasin dan perkara PT NKE di Pengadilan Tipikor Jakarta. Padahal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai salah satu upaya luar biasa. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kelemahan pada subtansi hukum, yaitu tidak jelasnya indikator menentukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta menentukan pihak yang dipertanggungjawabkan. Kelemahan pada subtansi hukum, menjadi salah satu faktor penyebab jarangnya diterapkan pertanggungjawaban pidana korupsi pada korporasi, disamping faktor pada struktur hukum dan budaya hukum internal. Penegak hukum belum memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan batasan-batasan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi, sebagai bagian dari upaya percepatan pemberantasan korupsi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Pemberantasan Pencucian Uang dapat dijadikan model dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi. Proses peradilan terhadap individu dan korporasi dilakukan sekaligus dalam satu berkas. Ini disebabkan terbuktinya perbuatan pelaku sekaligus juga membuktikan perbuatan korporasi, karena korporasi bertindak melalui pengurusnya. Model ini tidak hanya akan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, tapi juga menghindari humiliation ganda pada pelaku individu, karena harus mewakili korporasi dalam proses tersebut. Guna meningkatkan penegakan hukum terhadap korporasi korup, perlu dilakukan revisi terhadap UU P-TPK yang dilakukan secara sinergis dengan aturan-aturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, khususnya pengaturan tentang kriteria penentuan tindak pidana dilakukan oleh korporasi, kriteria pertanggungjawaban korporasi, serta alternatif sanksi pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DI NAGARI KAPALO KOTO KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Doddie Arya Kusuma; Dodi Saftian Alamsyah; Musfi Yendra; Netrivianti Netrivianti; Wahyudi Wahyudi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.445

Abstract

Nagari is a potential place for a country's economy. The amount of potential that the Nagari has can increase the income of the Nagari community, but there are still many people who are not aware of the potential they have. One of the government's efforts to overcome this problem is by empowering the community by improving the management of Nagari-Owned Enterprises (BUMNag). This study uses a qualitative approach. Data obtained while in the field were recorded in field notes. After all the data has been collected, the next step is to analyze all the data, both primary and secondary data obtained by the researcher from the beginning to the end of the study. The results of this study indicate that community empowerment through improving the management of Nagari-Owned Enterprises is going well through the stages of increasing knowledge and skills, training, mentoring, and evaluation, and having several business units within it such as sharia savings and loans, waste banks, and agriculture. In this study, BUMNag management and the community were actively involved in every business program and with this community involvement community empowerment through BUMNag could utilize the natural potential and the potential of the community in the area.

Page 6 of 14 | Total Record : 135


Filter by Year

2023 2023


Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue