cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 552 Documents
 38   39   40   41   42 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 4 (2023)" : 552 Documents clear
A JURIDICAL STUDY OF REGIONAL REGULATION NO. 4 OF 2008 CONCERNING HOW MEDAN CITY'S GOVERNMENT CONTROLS VAGRANTS AND BEGGARS Darma, Mospa; Na'im, Khairun
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.592

Abstract

Homelessness and begging is a social phenomenon that must be taken seriously. This phenomenon is becoming more and more concerning. Although the government has always tried to reduce the population of vagrants and beggars through curbing operations, the number of vagrants and beggars never seems to decrease and even tends to increase. This study aims to describe the problems that occur in homeless people and beggars. This study is conducted research what is qualitative as well as descriptive that aims to describe the existing phenomena connected to the problem of homeless and Medan City's beggars. Documentation, observation, and interviews are the data gathering techniques used. The findings of this study indicate that the factors that lead to vagrant and beggar are limited employment opportunities, low levels of education, economic living conditions and mental factors, lack of parental attention, promiscuity, laziness to work, environmental influences, disability. As for the obstacles faced by the government in handling vagrants and beggars in Medan City, there are internal factors and external factors.
PROMOSI YANG MENYESATKAN PADA BUNGKUS ROKOK: ROKOK DAPAT MENIMBULKAN KESEHATAN Nathalie, Jennifer
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.594

Abstract

Penelitian hukum terhadap tindakan promosi yang menyesatkan oleh produsen rokok ST dilakukan karena banyak dijumpai pelaku usaha yang memproduksi, menjual dan mengiklankan produknya tidak sesuai dengan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan produk tersebut. Sedangkan di lain sisi, banyak konsumen rokok tersebut yang masih belum mawas diri mengenai promosi menyesatkan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Meskipun tujuan pelaku usaha melakukan aktivitas usahanya adalah untuk mendapatkan keuntungan, namun harus tetap mempertimbangkan kepentingan konsumen secara umum. Selain itu, penulis ingin mengetahui seberapa jauh peran pemerintah (dalam hal ini Dinas Kesehatan) dalam melakukan pengawasan terhadap promosi yang menyesatkan, sehingga merugikan konsumen. Produsen rokok ST tetap meyakini jika produknya dapat memberikan dampak kesehatan bagi konsumen. Penjelasan mengenai berbagai fakta yang telah dijelaskan tersebut, secara langsung dapat diartikan sebagai kurangnya kemampuan konsumen untuk memahami suatu produk, khususnya produk olahan tembakau yaitu rokok sehingga mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang rentan ataupun lemah. Ketertarikan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk, terkadang hanya didasarkan atas label produk atau promosi yang dilihatnya saja, tanpa berpikir hal - hal lain terkait produk tersebut. Di lain sisi, pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa wajib bertanggung jawab terhadap validasi informasi mengenai produk yang diperdagangkan pada konsumen. Untuk menunjang harkat dan martabat konsumen, diperlukan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Esensi dari peraturan tersebut adalah memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus bagi pelaku usaha secara proporsional, yang bertujuan guna menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN SWASTA DALAM KECELAKAAN BENDA ANGKASA Enggriyeni, Dewi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.595

Abstract

Responsibility in space law is regulated in the 1967 Outer Space Treaty and the 1972 Liability Convention. These rules generally regulate the role and form of state responsibility in space activities that cause accidents. The current development of the legal space has begun to involve the private sector as the organizer of space activities, but so far regulations at the international and national levels have not regulated the roles and responsibilities of the private sector. To answer this problem, normative juridical research methods are used, namely legal research which bases the research results on secondary data, namely primary, secondary, and tertiary legal materials relating to personal responsibility in artificial space object accidents. From the research conducted, it can be concluded that the regulation of responsibility for space accidents that cause losses are borne by the state because the celestial bodies are registered in the name of the state, but in terms of payment of compensation incurred, it is borne by the state. space operator. The existing laws and regulations in Indonesia do not yet regulate the accountability mechanism for the private sector, because the Space Law only states that the private sector can play a role in space commercialization activities.
PEMBERIAN IZIN BERBASIS ELEKTORINIK (ONLINE SUBMITE SISTEM) BERDASARKAN PRINSIP FIKTIF POSITIF PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA LAPANGAN KERJA Noor, Aslan; Prabowo, Romi Galih; Kusnadi, Engkus; Diansyah, Yogi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.596

Abstract

Explores the concept of "fictitious positive" in the context of Indonesian administrative law, focusing on its application in public administration and licensing processes. The term refers to situations where public administration authorities fail to provide timely responses or services to citizen requests. The principle of positive fiction is enshrined in Article 53 of Law Number 30 of 2014, which sets time limits for government officials to make decisions and take actions. If the specified time limits are not met, the application is considered accepted. The State Administrative Court plays a role in adjudicating fictitious positive applications. However, recent regulatory changes introduced by the Job Creation Law have altered the process, shifting the authority to the executive branch. This abstract also examines the implementation of positive fictitious decisions in the context of the One Stop Integrated Service and the Electronic Integrated Business Licensing Service, aimed at simplifying licensing procedures and enhancing service quality. The abstract concludes by discussing the challenges and uncertainties associated with the application of positive fictitious principles in Indonesian administrative law and highlights the need for further regulations and clarity to ensure legal certainty and effective governance.
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG BERKAITAN DENGAN PRINSIP FIRST TO FILE Istighfarrin, Sarrah; Putri Pratama, Ananda; Salsabila Iksir, Aathira
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.597

Abstract

Perkembangan zaman memicu munculnya banyak pengusaha baru yang mengakibatkan semakin bertambahnya merek di pasaran, sehingga terkadang terdapat kemungkinan untuk pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya tumpang tindih dalam menggunakan merek yang sama. Padahal, meskipun terdapat kesamaan merek namun tentu saja dapat berbeda kualitas dan berisiko merugikan pihak pertama selaku pemegang hak atas merek tersebut. Menilik hal itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerapkan prinsip first to file (pendaftar pertama) sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum merek dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisa yuridis, yang mana nantinya dianalisis secara yuridis dan teoritis terkait perlindungan pemegang hak atas merek dan juga upaya hukum bagi pemegang hak atas merek yang dirugikan. Hasil penelitian ini didapati bahwa pada pokoknya prinsip first to file dapat memberi perlindungan hukum, namun juga harus dibarengi pembuktian orisinalitas karyanya, dan disertai hak pengajuan upaya hukum melalui jalur litigasi atau non litigasi.
KEWENANGAN NOTARIS KAITANNYA DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN DI LUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS Safira, Karina Gilda; Mukti Apriyani, Rheina; Fenditia Astiti, Yunita
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.598

Abstract

Transaksi elektronik dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dapat dimungkinkan bersifat lintas batas negara sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE bahwa jangkauan UU ITE tidak mengenal batas territorial karena mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagaimana konsep Cyber Notary yakni ingin memberi bingkai hukum agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris tidak lagi harus saling bertemu secara fisik antara satu sama lain di tempat tertentu, dalam hal ini berarti para pihak dengan Notaris berada di suatu tempat yang berbeda dengan wilayah jabatan Notaris. Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 UUJN bahwa notaris memiliki wilayah jabatan, maka dapat dikatakan bahwa konflik norma yang terjadi bersifat horizontal. iJenis ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian ihukum iini iadalah ipenelitian iyuridis inormatif. iPendekatan imasalah iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iyaitu ipendekatan iperundang-undangan idan ipendekatan ikonseptual.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA YANG MENGANCAM WARTAWAN MELALUI MEDIA SEHINGGA MENIMBULKAN RASA BENCI DAN PERMUSUHAN SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR GOLONGAN (Studi Putusan Nomor:175/Pid. Ramasari, Risti Dwi; Alfiyan, Angga; Juliansyah, Imam
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.599

Abstract

Ujaran kebencian pula bisa dikaitkan menggunakan minoritas serta masyarakat adat, mempengaruhi satu komunitas tertentu serta mengakibatkan mereka sangat menderita sementara lain mengabaikannya. Hate speech tak sama menggunakan ujaran pada biasanya, meskipun ujaran kebencian mengandung, menyerang, serta mengobarkan kebencian. Perbedaan tadi terletak di maksud suatu tuturan untuk menyebabkan suatu akibat, baik langsung (aktual) juga tak langsung (berhenti pada niat). Terkait menggunakan permasalahan pada penelitianF, bagaimana pertanggungjawaban pidana individu anggota LSM, gerakan warga terhadap pelaku mengancam wartawan Indonesia melalui media sebagai akibatnya mengakibatkan rasa kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar group? (Nomor Keputusan Kajian: 175/Pid .Sus/PN Gdt)? Serta apa pertimbangan hakim pada memutus pelaku oknum anggota LSM, gerakan rakyat, bahwa Indonesia mengancam wartawan melalui media sebagai akibatnya menyebabkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antargolongan (Studi Putusan No:175/Pid .Sus /PN Gdt)?.Metode penelitian dipergunakan pada disertasi merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Data sekunder merupakan data didapatkan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), seperti literatur buku serta karya ilmiah perihal persoalan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Data primer merupakan data didapatkan menggunakan hasil penelitian lapangan langsung terhadap obyek penelitian (field research), dilakukan melalui observasi serta tanyajawab langsung terhadap obyek pada waktu penyusunan skripsi.Sesuai hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa oknum anggota Gerakan warga Indonesia menuntut pertanggungjawaban pidana LSM mengancam wartawan melalui media serta mengakibatkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar golongan (Studi Keputusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt merupakan terdakwa dipidana menggunakan pidana penjara 6 bulan serta denda sebanyak Rp10.000.000 serta pertimbangan hukum Majelis Hakim memutuskan Putusan No:175/Pid.Sus /PN Gdt, terdakwa sudah menandakan res judicata serta meyakinkan bahwa beliau melakukan tindakan pidana dimaksud pada Pasal 28(2) jo 45A(2) UU informasi serta Transaksi elektronika serta perbuatan memberatkan yaitu sebab terdakwa membangkitkan perbuatan menggunakan wartawan pada Kabupaten Pesawaran serta meringankan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Terdakwa tak pernah dihukum, terdakwa serta korban berdamai sebelum persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Saran bisa diberikan pada penelitian merupakan warga sebaiknya lebih mampu menahan diri serta mengontrol untuk tak melakukan ujaran kebencian lagi sebab bisa mengakibatkan malapetaka di perbuatan kita lakukan sebab pula menyinggung suku atau ras tertentu dituding wajib tahu dilakukan, benar atau salah serta ada tidaknya dampak hukum. Serta usulan bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan pada menanggulangi serta menjatuhkan perkara tindak pidana ujaran kebencian sangat perlu melihat kemaslahatan bagi warga serta memastikan putusan bisa diterima baik oleh terdakwa juga korban bisa membawa perdamaian. Serta perdamaian membangun kenyamanan bagi warga, tetapi kepentingan hukum lebih diutamakan.
RISIKO HUKUM PERUSAHAAN MENGABAIKAN LEGALITAS ASURANSI DALAM KEGIATAN BISNIS Purwaningsih, Novi; Catur, Retno
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.600

Abstract

Insurance is a financial instrument that can help communities and companies reduce financial risk due to unexpected events such as natural disasters, accidents or property loss. The use of insurance as a form of financial protection is increasingly important in the face of ever- increasing risks today. In the world of insurance business, the aim is to transfer risk, compensate for losses, cover the welfare of members, transfer risks, raise funds and balance premiums, and provide protection in the event of an incident on company property. on the google scholar database. The legal basis for insurance in Indonesia is stated in Law Number 2 of 1992 concerning Insurance Business (UU UPA). The UPA Law was later amended by Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Companies need insurance for various reasons. When conducting business, we are responsible for the well- being of many, from employees to customers. There are several types of insurance risk, including: pure risk, speculative risk, special risk, fundamental risk, individual risk, asset risk and liability risk. There are four things that can be done to manage risk, namely: avoidance. controlling, delaying and diverting. The importance of the company having insurance legality to provide protection when experiencing risks in the future.
TEORI CARROT AND STICKS DALAM MENUNJANG PERKEMBANGAN COMPETITION COMPLIANCE PROGRAMME INDONESIA Chairunnisa, Adinda Aisyah; Aritonang, Parulian Paidi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.601

Abstract

In an effort to encourage business actors to create fair and ethical business competition, the Business Competition Supervisory Commission (“KPPU”) recently issued a new regulation regarding the Competition Compliance Program. The core of this program is expected to be a tool to ensure companies comply with Competition Laws, and to detect any violations of Competition Laws in business. The need to influence behavior and motivate individuals or business entities to comply with regulations related to business competition is in line with one of the objectives of the theory Carrot and Sticks. This theory is based on the assumption that rewards and punishments can be effective instruments to encourage compliance and prevent fraud.
LEGALITAS PENGGUNAAN SENJATA SPACE BASED MISSILE INTERCEPTOR UNTUK UPAYA SELF DEFENSE (SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF PIAGAM PBB DAN OUTER SPACE TREATY 1967) Syofyan, Syofirman; Angelia Rully, Jodie; Enggriyeni, Dewi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.602

Abstract

Pasal 51 piagam PBB mengatur hak menggunakan kekuatan bersenjata untuk membela diri bagi suatu negara. Berdasarkan pasal ini, penggunaan kekuatan bersenjata untuk membela diri bagi negara adalah sah. Namun ketentuan ini dinilai kurang jelas dalam mengatur batasan penggunaan kekuatan bersenjata untuk pertahanan diri. Oleh karena itu, legalitas penggunaan senjata ini sebagai pertahanan diri juga perlu ditinjau kembali dari ketentuan yang tertuang dalam Space Treaty 1967. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas penggunaan kekuatan bersenjata untuk pertahanan diri dan upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta penggunaan senjata pencegat rudal berbasis ruang angkasa. ruang menurut Piagam PBB dan Perjanjian Luar Angkasa 1967. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan penulisan hukum sastra. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan pencegat rudal berbasis antariksa sebagai upaya pertahanan diri adalah sah baik berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB maupun Pasal III Perjanjian Antariksa 1967, namun berdasarkan ketentuan Pasal yang kurang jelas. 51 Piagam PBB, ada batasan hukum penggunaan senjata ini sebagai alat pertahanan diri. Legalitas penggunaan senjata tersebut terbatas pada penggunaannya untuk mencegat rudal yang sudah aktif atau sedang terbang di wilayah negara yang bertindak sebagai aktor pertahanan diri dan di wilayah yang tidak ada kedaulatannya. Selain itu, berdasarkan resiko atau akibat dari pencegatan rudal tersebut, khususnya rudal dengan hulu ledak nuklir untuk pertahanan diri negara dan negara lain, maka upaya pencegatan rudal tersebut melalui penggunaan pencegat rudal berbasis antariksa dapat dilegalkan sebagai upaya pertahanan diri.

Page 40 of 56 | Total Record : 552

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue