Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
552 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 4 (2023)"
:
552 Documents
clear
<![CDATA[DISKRIMINASI HARGA BERBASIS GENDER (PINK TAX) : PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Yustisha, Ammi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.690
<![CDATA[The practice of gender-based price discrimination is known as the "Pink Tax". The "Pink Tax" phenomenon reflects an unfair price gap (discrimination) based on the gender of consumers. Gender-based price discrimination not only harms female consumers financially, but also reflects unfairness and inequality in the market. Consumer protection plays an important role in safeguarding the rights and interests of consumers from harmful practices. This research focuses on analyzing whether the practice of gender-based price discrimination (pink tax) is a violation of consumer protection laws in Indonesia? This research uses normative juridical research methods by analyzing the positive law governing consumer protection in Indonesia, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). Although the UUPK has accommodated efforts to protect consumers from discriminatory behavior of business actors, unfortunately the term "discriminatory" is only limited to regulating discriminatory treatment based on ethnicity, religion, culture, region, education, rich, poor and other social status, not including discriminatory treatment based on sex/gender. So it can be concluded that the practice of gender-based price discrimination (pink tax) in Indonesia cannot be categorized as a violation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL (BILATERAL INVESTMENT TREATIES) DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Salsabila, Salsabila]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.691
<![CDATA[The Bilateral Investment Agreement is one of the ways that the Indonesian government and other countries have implemented to support the implementation of foreign investment in Indonesia in the hope that mutually beneficial conditions will be created for the two countries, especially with the existence of principles regarding standard of treatment in a BIT. which is expected to provide protection for both parties. This research was conducted using a normative juridical approach by conducting research on legal principles and using analytical descriptive methods. Indirect expropriation is something that can be done by the Indonesian government in supervising foreign companies operating in Indonesia, thus it is hoped that it will reduce losses experienced by Indonesia in carrying out foreign investment so that people's welfare will be realized.]]>
<![CDATA[PENGUATAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GUNA SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN (SEKTOR PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN) ]]>
<![CDATA[Soedarto, Teguh]]>;
<![CDATA[Kagramanto, L. Budi]]>;
<![CDATA[Anggriawan, Teddy Prima]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.692
<![CDATA[Sumber daya alam yang berkelanjutan pada dasarnya sangat penting guna menumbuhkan ekonomi sekaligus pembangunan masyarakat. Namun hal tersebut seringkali harus mengorbankan degradasi lingkungan. Hal ini memerlukan penerapan mekanisme pengaturan yang efektif untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif. Tulisan ini mengeksplorasi peran sosialisasi penguatan sanksi administrasi sebagai perwujudan perlindungan lingkungan dalam konteks pembangunan sumber daya alam. Penulis mengkaji kerangka hukum, sifat dan jenis sanksi administratif, serta pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam menegakkan sanksi tersebut. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan komprehensif untuk menyebarkan informasi tentang sanksi administratif, termasuk kampanye kesadaran publik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan penggunaan platform digital. Dengan menumbuhkan budaya kepatuhan, upaya ini dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan jangka panjang.]]>
<![CDATA[THE EXISTENCE OF BASYARNAS IN THE JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sahrudi, Sahrudi]]>;
<![CDATA[Syahrul Ansari, Teuku]]>;
<![CDATA[Koswara, Indra]]>;
<![CDATA[Hadipura, Margo]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.693
<![CDATA[In legal matters, there are two attempts to resolve disputes between parties, one of which is by using a sharia-based dispute resolution system. Settlement of sharia-based disputes includes non-litigation (outside court) and/or litigation in court). Sharia disputes in court (Litigation) are requested through religious courts, and dispute resolution outside the court (Non Litigation) through sharia Arbitration bodies. In Indonesia, the institution that resolves sharia arbitration disputes is called BASYARNAS (National Sharia Arbitration Board), and the procedures for settlement are not much different from arbitration procedures in general. The legal basis for the settlement of sharia arbitration disputes is regulated in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and furthermore regarding the execution of sharia arbitral awards is regulated in Supreme Court Circular Letter No. 08 of 2008. This research uses a qualitative method with a normative approach and uses a library research collection method, as well as analyzing documents, data, information related to BASYARNAS. The results of research on the existence of BASYARNAS still depend on the district court.]]>
<![CDATA[PENGAJUAN SURAT PENOLAKAN OLEH TERSANGKA TERKAIT ACCESS TO JUSTICE UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG ]]>
<![CDATA[Mukhti, Putri Cempaka]]>;
<![CDATA[Ismansyah, Ismansyah]]>;
<![CDATA[Zurnetti, Aria]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.694
<![CDATA[Surat penolakan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Tersangka untuk menyatakan bahwa Tersangka tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum untuk memperoleh bantuan hukums secara cuma-cuma dalam tingkat pemeriksaan. Pelaksanaan Surat Pernyataan Penolakan oleh Tersangka tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma di tingkat penyidikan adalah praktik yang tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam KUHAP. Dalam Pasal 56 KUHAP hanya mengatur bahwa aparat penegak hukum wajib menunjuk Penasehat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan bagi Tersangka. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah tata cara pengajuan surat penolakan oleh Tersangka terkait access to justice untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang? (2) Apakah pertimbangan atau alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang dan (3) Bagaimanakah konsekuensi Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Pengajuan Surat Pernyataan Penolakan oleh Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma di tingkat penyidikan adalah praktek yang tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam KUHAP. Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, terutama para penyidik dan terlihat dari rendahnya penggunaan Penasehat Hukum dalam pendampingan penyidikan di wilayah Polresta Padang. (2) Alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan adalah karena Tersangka dapat memberikan dan menjawab pertanyaan dari Penyidik dengan sendiri. (3) Konsekuensi bagi Tersangka dapat menimbulkan akibat hukum yang berat karena tidak didampingi oleh Penasehat hukum, bisa saja Tersangka yang seharusnya dapat dihukum dengan hukuman minimal apabila didampingi oleh Penasehat Hukum, menjadi mendapatkan hukuman yang maksimal karena tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.]]>
<![CDATA[PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK PASIEN PADA PELAKSANAAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT SEMEN PADANG ]]>
<![CDATA[Arsa Faisal, Rama]]>;
<![CDATA[Syofyan, Syofirman]]>;
<![CDATA[Adelina Mannas, Yussy]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.695
<![CDATA[Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan bagi manusia, yang harus diwujudkan sesuai cita-cita Bangsa Indonesia yang tertera dalam UUD45, Universal Declaration of HumanRights (UUDHR), UUKesehatan, UUPraktik Kedokteran, UU Rumah sakit, KUHperdata dan ketentuan terkait lainnya. Pelayanan kesehatan merupakan alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative, yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Praktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter … terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Hal ini merupakan hubungan hukum berupa persetujuan yang disebut persetujuan terapeutik. Persetujuan ini memiliki sifat yang khusus karena objek yang diperjanjikan adalah upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Menariknya ini untuk diteliti dengan rumusan masalah, Bagaimana pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam pemenuhan hak pasien di Semen Padang Hospital? Metode penelitian digunakan yuridis empiris, dan hasil yang ditemukan ternyata persetujuan ini memang persetujuan khusus, yang disebut inspaning verbintenis, dan pelaksanaannya di Semen Padang Hospital (SPH) telah sesuai ketentuan terkait. Setiap perjanjian terapeutik selalu didahului dengan informed Consent (IC) yang merupakan alat bukti terjadinya persetujuan terapeutik baik dilakukan lisan atau tertulis. Di SPH IC selalu dilakukan meskipun dalam kondisi gawat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTITUSI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUNGO ]]>
<![CDATA[Yudari, Laras]]>;
<![CDATA[Ismansyah, Ismansyah]]>;
<![CDATA[Yoserwan, Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.696
<![CDATA[Korban, keluarga atau ahli waris dapat mengajukan ganti kerugian yang disebut dengan restitusi. Korban, keluarga atau ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi ke pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah Penerapan Restitusi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 2) Apakah Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 3) Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian yaitu: 1) Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum menggabungkan restitusi ke dalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 2) Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, penggabungan restitusi tindak pidana pembunuhan kedalam surat tuntutan yaitu dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya keluarga korban mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum. 3) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan pengajuan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan atau biaya medis, dan melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan pengajuan restitusi korban dengan memberikan surat keputusan pengajuan restitusi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK) OLEH EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aura Putri, Afrilya]]>;
<![CDATA[Sarah Magdalena, Ruth]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.697
<![CDATA[Issuers or public companies with the intention of increasing share liquidity will gain profits by selling back shares after the price has increased or as a measure to reduce paid-up capital. The act of buying back shares on the stock exchange is specifically regulated in the provisions of the law so that strict supervision is required in its implementation. The buyback of shares in the Indonesian capital market is regulated in UU No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Bapepam-LK (OJK) Regulation Number XI.B.2 which specifically regulates Public Companies, while in market conditions that have the potential for crisis, the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.2/POJK.04/2013 apply regarding the buyback of shares issued by Issuers or Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN KEJAHATAN SIBER TERKAIT PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO ]]>
<![CDATA[Yudistira, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ramadani, Ramadani]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.698
<![CDATA[Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection was passed by the President of the Republic of Indonesia on October 17, 2022 with the main aim of protecting people's personal data managed by electronic system operators (PSE), such as the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), as well as preventing crimes committed by irresponsible individuals. The need to address the problem of data leakage is the main focus that must be addressed immediately with a definite and secure solution. With the enactment of this personal data protection law, it is expected to be an effective solution in dealing with the problem of personal data leakage that often occurs in Indonesia. This Personal Data Protection Act was created with the aim of protecting the privacy rights of individuals. The Academic Paper of the Personal Data Protection Law explains that "the right to privacy through the protection of personal data is a key element for individual freedom and dignity". Therefore, this personal data protection regulation is enacted to safeguard the interests of the public to avoid misuse of their personal data. The author applies a normative juridical approach method that involves analyzing each writing, rules, and its application, Kominfo collaborates with the Siberkreasi movement to provide digital education to the public. The goal is for people to be smarter in sorting information, not easily influenced by hoaxes, and less dependent on information that cannot be ascertained. Kominfo continues to collaborate with the police in law enforcement related to the spread of hoaxes. Cyber security has a very important role in protecting data security. This is because of the importance of maintaining the information stored and ensuring the data transmitted remains safe.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA SERIKAT PEKERJA YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA ]]>
<![CDATA[Sopyan, Sopyan]]>;
<![CDATA[Guntara, Deny]]>;
<![CDATA[Abas, Muhamad]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.699
<![CDATA[The purpose of this writing is to learn how the Collective Labor Agreement (PKB) is governed by law and what legal recourses can be taken against the alleged rejection of the PKB. This examination is an illustrative subjective exploration. The methodology utilized is an exact juridical methodology, in particular breaking down an issue utilizing regulations and guidelines which are then deciphered with experimental information in the field. The method of legal reasoning, which is an activity to find a legal basis contained in a legal event, is the method of data analysis utilized in this study. whether it is a legitimate demonstration or an unlawful demonstration (criminal, common or regulatory) and remember it for the current lawful guidelines. The consequences of this study show that there are charges that businesses with different reasons reject the presence of an Aggregate Work Understanding (PKB) in their organization despite the fact that the circumstances for worker's guilds have been satisfied to apply for the option to arrange. Conflicts with labor unions followed the implementation of the Collective Labor Agreement (PKB). despite the fact that, in accordance with PERMENAKER RI No. Employers are required to serve trade unions and labor unions that submit written requests to negotiate collective labor agreements (PKB) under Section 28 of 2014, which is about the Procedures for Making and Ratifying Company Regulations and Making and Registering Collective Labor Agreements.]]>
