Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
580 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 4 (2024)"
:
580 Documents
clear
<![CDATA[Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia ]]>
<![CDATA[Rozalia, Reiza]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1966
<![CDATA[Perkawinan masuk ke dalam kategori peristiwa hukum dan suatu jalan bagi manusia untuk meneruskan keturunannya. Ikatan dua subjek hukum tersebut terjalin dapat berdampak luas pada harta kekayaan dan anak yang lahir dalam Perkawinan tersebut. Salah satunya merupakan hak waris bagi anak yang menjadi bagian keturunan antara suami dan istri tersebut. Perkawinan menurunkan harta kekayaannya kepada ahli waris khususnya kepada anak, namun terdapat beberapa kasus terdapat perceraian yang menyebabkan akibat hukum terhadap ahli warisnya terkait harta kekayaan. Selain perceraian yang berdampak terhadap harta kekayaan pada ahli warisnya adalah meninggalnya orang tua sang anak, sehingga menyebabkan anak menjadi yatim piatu. Anak yang menjadi yatim piatu mendapatkan asuhan dari wali yang ditunjuk oleh orang tua anak sebelum ia meninggal ataupun dari pihak keluarga ayah atau ibunya yang ingin menjadi wali bagi anak tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan ialah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan pada penelitian ini ialah seorang anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya akan tetap mendapatkan asuhan dari wali apabila ia belum mencapai umur 18 tahun. Bagi wali yang ingin mendapatkan hak asuh anak dapat meminta penetapan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ananda Reicardo]]>;
<![CDATA[Mia Hadiati]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1967
<![CDATA[The development of culture in society has various impacts including on social life, such as the rise of interfaith marriages in Indonesia. Generally, interfaith marriages are not common in Indonesian society because marriages in Indonesia are very thick with religious and ethnic rules which often cause conflicts and problems in the family aspect, the Marriage Law also emphasizes that marriage is considered valid, if it is carried out according to each religion or belief that has agreed. As a result of this provision, interfaith marriages are often not allowed because they are not permitted according to religious provisions. In this modern era, interfaith marriages do not yet have special regulations so that there is no clarity on the rules of marriage validity and child inheritance in interfaith marriages. Therefore, this research will conduct a legal review of the granting of a permit for an application for an interfaith marriage. This normative juridical research uses secondary data supported by the results of interviews which will be analyzed qualitatively and described descriptively. The results of this study indicate that the granting of permission for interfaith marriages is not in accordance with the theory of legal certainty because the Marriage Law and KHI do not allow interfaith marriages or if both religions of the bride and groom do not allow it.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Properti di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rava Syhafa Maharani]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1968
<![CDATA[The purpose of this research is to describe the form of legal liability that can be carried out by real estate companies that experience bankruptcy against consumers who are harmed by them. The method used in this research is normative juridical because the author seeks to conduct a critical analysis related to legal protection to consumers who are bound in a sale and purchase agreement with a real estate company. The rise of real estate companies experiencing bankruptcy due to the impact of the COVID-19 event has caused a situation that is detrimental to consumers of the real estate industry. The results of this study show that the bankruptcy condition experienced by PT Cowell has harmed consumers who are in the weakest position in the compensation repayment mechanism. Consumers as concurrent creditors are the last party to receive compensation after separatist creditors and preferred creditors have received compensation. Even though it has gone bankrupt, PT Cowell is still responsible for providing compensation to its consumers in accordance with the written agreement that was previously agreed upon and approved. The author considers that in order to protect consumers who have been harmed, government officials must act firmly against companies that cannot carry out their responsibilities properly.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia ]]>
<![CDATA[Alifiar Fattati]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1971
<![CDATA[Sistem pidana dalam tindak pidana korupsi masih terdapat kelemahan dimana apabila tersangka tindak pidana korupsi meninggal dunia sehingga pengembalian kerugian negara terkendala. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut ialah dengan dibuatnya peraturan mengenai gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka tindak pidana korupsi untuk mempertanggungjawabkan secara perdata seperti kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan menjelaskan sejauh mana batas tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia atas kerugian negara ialah dengan mengganti kerugian negara secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan batas tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab terbatas pada harta dari tersangka tindak pidana korupsi yang dikelola atau diterimanya dan selama belum terlampaui masa kadaluwarsa penuntutan berdasarkan asas keadilan dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Berbeda hal dengan hukum Islam yang mempunyai konsep peralihan hutang terhadap ahli waris ataupun orang lain yang mampu untuk menanggung semua hutang dari pewaris tersebut dikarenakan kewajiban bagi setiap orang yang berhutang untuk melunasi semua hutangnya.]]>
<![CDATA[Telaah Terhadap Alasan Memperingan Sanksi Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/PID/2023 ]]>
<![CDATA[Silviana Putri, Szyva]]>;
<![CDATA[Adhari, Ade]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1972
<![CDATA[Considering Indonesia is a nation of laws, as stated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the rule of law, not man, should govern the state. But when we examine this issue, we find that an authority figure who is meant to lead by example and safeguard the public is still negligent and has an insufficient comprehension of the law. A senior police officer can nevertheless be included in the "Whoever" part of Article 340 of the Criminal Code when it comes to organized murder proceedings because he acknowledges that the person being assaulted is a human being with legal status. This paper aims to examine the legal importance of prohibiting high-ranking police personnel from committing intentional murder as a type of official crime. This paper applies a normative legal research methodology that involves a statutory approach and a literature review. After the data is gathered, it is processed and given a descriptive explanation to allow for a factual explanation of the correlation between the data. The outcomes of the research lead to the conclusion that office crimes are covered by Article 52 of the Criminal Code and that offenders who hold senior police positions may face sanctions to discourage their actions and punish them for their accountability.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Berkaitan dengan Penyedia Jasa Makeup dan Produsen Kosmetik Palsu: Kajian Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Terkait ]]>
<![CDATA[Louhenapessy, Isabelle Farradiva]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1973
<![CDATA[Di tahun 2024 ini, perkembangan industri kecantikan telah melejit, secara spesifik dalam dunia tata rias. Jasa tata rias ini kemudian menjadi idola karena memberikan akses untuk banyak orang agar bisa tampil lebih cantik. Makeup Artist sendiri adalah seorang seniman professional yang menggunakan kulit, terutama wajah manusia sebagai medium karyanya, dan kosmetika sebagai alatnya. Persaingan yang ketat telah muncul, dan menyebabkan perias tertentu melakukan kecurangan dalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu bentuk dari kecurangan tersebut adalah dengan menggunakan kosmetik palsu. Hal ini bisa terjadi karena merk kosmetika ternama bisa dibeli dengan harga yang murah, dengan perbedaan yang cukup jauh, bisa berupa lebih murah, yang tentu sangat menggiurkan para konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap makeup artist yang menggunakan kosmetik palsu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian eksplanatoris yaitu dengan memperkuat keadaan hukum yang sudah ada untuk memperkuat penerapan teori dan norma hukum, serta memberikan hasil penelitian ini dengan bentuk laporan yang bersifat deskriptif. Bagian akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa konsumen yang dipakaikan produk kosmetik palsu dilindungi oleh UU Perlindungan konsumen, dan dapat melakukan beberapa upaya hukum terhadap perihal tersebut.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Penodaan Agama Indonesia Dalam Kasus Gafatar ]]>
<![CDATA[Vidianta, Raihanka]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1974
<![CDATA[Sumber hukum penodaan agama di Indonesia terdapat dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang didalamnya juga mencantumkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum tersebut memiliki tujuan untuk melindungi kebebasan beragama sebagai salah satu hak yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seiring perkembangan zaman, terlihat kelemahan dalam kepastian hukum yang diberikan hukum penodaan agama serta kegagalannya dalam melindungi kebebasan beragama tersebut, hal ini terlihat jelas setelah kasus Alexander Aan yang membuat media internasional menyorot hukum penodaan agama dan memberikan kritik atas hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisa buku, hukum, serta sumber tertulis maupun tidak tertulis lainnya. Dalam penelitian penerapan hukum penodaan agama dalam kasus Gafatar ditemukan bahwa hukum tersebut adalah produk masa lalu yang sudah tidak lagi relevan. Ambiguitas hukum penodaan agama memberikan celah multi interpretasi yang berresiko melanggar hak kebebasan berpendapat dan hak kebebasan beragama dan memberikan wewenang penetapan suatu aksi sebagai penodaan agama kepada instansi yang tidak memiliki kewenangan secara hukum seperti organisasi agama. penerapan Pasal 156a KUHP tidak memenuhi syarat dalam Penetapan Presiden. Untuk memberikan perlindungan hak masyarakat, diperlukan definisi jelas atas penodaan agama serta tindakannya dan evaluasi atas efektivitas hukum penodaan agama di Indonesia.]]>
<![CDATA[Kedudukan Harta Perkawinan yang Sedang Dijaminkan: Studi Akibat Pembuatan Perjanjian Pasca Perkawinan / Postnuptial Agreement ]]>
<![CDATA[Muhammad Dhafin Almanda Fauzan]]>;
<![CDATA[Abdul Salam]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1976
<![CDATA[Dengan hadirnya dan pemberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terjadi beberapa perubahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan pertama ialah waktu dibuatnya perjanjian, berlakunya perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan, dan pencabutan perjanjian perkawinan. Dengan dimungkinnya pembuatan perjanjian kawin pasca kawin maka akan berakibat mengenai kedudukan harta perkawinan seperti contohnya bila mana harta perkawinan tersebut sedang dijaminkan. Bagaimana kedudukan harta bersama yang sedang dijaminkan tersebut apakah kemudian bertentangan dalam ketentuan yang ada dalam putusan konstitusi dan bagaimana keabsahan dari perjanjian kawin yang dibuat tersebut serta peran apa yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin. Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu bentuk penelitian doktriner yang akan mengacu kepada peraturan ketentuan perundang-undangan yang mana baik berupa asas-asas tertulis maupun tidak tertulis. Apabila para pihak menjadikan harta bersama dalam perkawinan mereka tersebut menjadi objek dalam perjanjian perkawinan, kemudian pasangan dalam hal ini melakukan perjanjian kawin maka dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut perlu dilakukannya terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut melalui inventarisasi harta bersama. Inventariasi tersebut berperan untuk mencatat seluruh harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menentukan kemudian bagaimana kedudukan harta bersama tersebut ketika dibuatnya perjanjian kawin pasca kawin. Peran Notaris dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang membuat perjanjian perkawinan dan dalam hal ini perlu menerapkan prinsip kehatia-hatian agar perjanjian perkawinan yang dibuat tidak merugikan pihak ketiga.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Investasi Binomo demi Keadilan bagi Korban ]]>
<![CDATA[Nugroho, Dryan]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Hery]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1979
<![CDATA[The Tangerang District Court possesses the jurisdiction to examine and adjudicate Criminal Cases involving the Defendant Indra Kesuma, also known as Indra Kenz. The charges against Indra Kesuma include the intentional and unauthorized transmission, distribution, and accessibility of electronic documents and/or electronic information containing gambling content. On February 3, 2022, the Criminal Investigation Body of the Indonesian National Police (Bareskrim Polri) received multiple reports from the public who claimed to have been harmed by Indra Kesuma, with report number LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM. These reports allege violations of Article 45 paragraph (2) Jo. Article 27 paragraph (2) and/or Article 45 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016, which pertains to Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). Additionally, there are alleged violations of Article 3, Article 5, and Article 10 of Law No. 8 of 2010, which addresses the Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts (TPPU), as well as alleged violations of Article 378 Jo. Article 55 of the Criminal Code.]]>
<![CDATA[Perlindungan Masyarakat Adat Terkait Reklamasi Pantai: Perspektive Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ]]>
<![CDATA[Desti Rahpriangan]]>;
<![CDATA[Imammulhadi, Imammulhadi]]>;
<![CDATA[Sari Wahyuni]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1980
<![CDATA[Proyek reklamasi pantai di Indonesia menjanjikan manfaat ekonomi, tetapi seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Meskipun perlindungan mereka diatur dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya konsultasi dan penegakan hukum yang lemah. Penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat menjadi fokus utama dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni peneltiian hukum untuk meneliti suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendorong perlindungan masyarakat adat dengan mengakui hak-hak mereka, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat mekanisme pengawasan serta penegakan hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya di wilayah pesisir. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam proyek reklamasi pantai menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat adat, ketidakpastian hukum, dan konflik kepentingan. Diperlukan langkah konkret melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pengembang proyek, dan lembaga pengawas untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.]]>
