cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 106   107   108   109   110 
Kekuatan Pembuktian Surat Pengakuan yang Dibuat di Hadapan Kepala Desa/Lurah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Blg) Lily Elvira
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1360

Abstract

Land problems arising from land rights that do not have legal certainty, including issues regarding Letters of Recognition of land rights that have not been registered into a certificate still occur in the community today. This results in the emergence of control over land parcels by parties that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as claiming a piece of land by someone who is not necessarily entitled to the land concerned. This study raises the issue of the evidentiary power of a letter of recognition as a means of proof of ownership of land rights. The method used is research in the form of normative juridical, with a research approach, namely a legal approach and a case approach. The source of data used as material for completeness of data is secondary data by means of data collection, namely document studies. The results of this study explain that before the enactment of the UUPA, a Letter of Recognition of land rights made before the Head of the Village / Lurah or local sub-district head was still recognized as proof of ownership of land rights. However, after the enactment of the provisions of the UUPA, PP 24/1997, and PP 18/2021, written evidence of customary land other than certificates cannot be used as evidence of ownership of land rights and is only a guide in the land registration process.
Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Putri Mayang Sari
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1361

Abstract

Copyright is an intangible movable object that can be used as an object of fiduciary security. However, in practice, we still encounter obstacles due to assessment issues, even though the government, through Government Regulation Number 24 of 2022, has issued regulations that can encourage the implementation of copyright guarantees as an object of credit collateral. This paper examines how the assessment can be done to determine the copyright that can be used as an object of fiduciary guarantee and how the role of the public appraiser to determine the value of the object of fiduciary guarantee in the form of copyright. The research method used in writing this scientific article is normative juridical research which is supported by data sourced from interviews, review of statutory regulations and literature study. The research results show that the assessment of copyright as a collateral object consists of 4 (four) approaches, namely the cost approach, market approach, income approach, and other assessment approaches in accordance with assessment standards. The legal position of public appraisers in assessing intellectual property is regulated in Minister of Finance Regulation Number 101/PMK.01/2014 concerning Public Appraisers as well as the legitimacy of public appraisers to assess copyright as an object of fiduciary guarantees as regulated in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Law Implementation Regulations -invite. Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy.
Kebijakan Investasi Hijau dalam Perundang-Undangan Indonesia Sebagai Upaya Penurunan Emisi Grk Nasional Menuju E-NDC 2030 Annisa Dinda Soraya
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1362

Abstract

Indonesia melakukan penetapan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030. E-NDC adalah target pengurangan emisi yang ditetapkan oleh negara yang meratifikasi Paris Agreement. Negara juga merumuskan tindakan-tindakan adaptasi mitigasi apa yang akan dilakukan secara domestck serta memformulasikan pembangunan rendah emisi GRK jangka panjang. Ekonomi hijau dalam hal ini datang dan menjadi alternatif pilihan terbaik dalam rangka melaksanakan model pembangunan yang reducing emission from deforestation and degradation (REDD). Ekonomi hijau sebagai konsep perekonomian baru dan ramah lingkungan, melahirkan konsep Investasi Hijau yang merupakan cara paling efektif dalam alternatif solusi untuk mendapatkan dukungan modal yang besar dalam mendukung proyek pembangunan. Investasi hijau ialah suatu pendekatan investasi yang bertanggungjawab secara sosial (social responsible investment) atau model investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Indonesia regulasi di Indonesia telah mengamanatkan mengenai Investasi Hijau sebagai upaya memberi kepastian hukum kepada calon investor., yakni yang paling utama adalah pada Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Namun demikian, implementasi pnerapan Investasi Hijau dalam peraturan perundang-undangan dianggap masih belum dilakukan secara maksimal.
Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Justinus Evan Parsaulian
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1363

Abstract

DKI Jakarta sebagai ibukota negara adalah kota metropolitan yang memiliki keramaian lalu lintas yang sangat padat. Kepadatan lalu lintas tersebut disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermotor, yang secara langsung berpeluang meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak khususnya kontibusi Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Pajak kendaraan Bermotor, sebagai salah satu jenis Pajak Provinsi, dapat dimaksimalkan pendapatannya apabila diatur dibawah payung hukum yang bersifat desentralistis karena diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini, terutama di Provinsi DKI Jakarta ini. Maka dari itu perlu adanya peran dan upaya Pemerintah Daerah untuk menyadarkan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor sebagai wajib pajak, untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, dikarenakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber dominan untuk penerimaan dana secara optimal ke kas daerah.
Kedudukan Anak Perusahaan Bumn dan Kaitannya dengan Keuangan Negara Seni Sri Damayanti
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1364

Abstract

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar terkuat perekonomian di Indonesia tentunya tidak dapat kita pungkiri merupakan cerminan dari keterlibatan negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. BUMN sebagai pelaku ekonomi berbentuk badan hukum yang diberikan hak istimewa dari negara untuk menjalankan usahanya. Kemudian dalam perjalanannya BUMN mengembangkan usahanya dengan membentuk anak perusahaan yang memiliki bidang-bidang bisnis tersendiri. Berkaitan dengan hal ini, perlu untuk dilihat sejauh mana kaitan antara negara sebagai pemegang saham pada BUMN dengan anak-anak usaha yang kemudian dibentuk oleh BUMN. Selain itu, masih dengan kaitannya dengan keuangan negara, bahwa setiap keuangan negara, terdapat suatu badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yakni adanya Badan Pemeriksa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks Anak Perusahaan BUMN, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pengaruh Corporate Government, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Terdaftar Bursa Efek Indonesia Octa Ladipak Siburian
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1365

Abstract

Penelitian Corporate Government terhadap manajemen pajak dapat menambah value dari perusahaan dan memberikan manfaat kepada kompensasi. Menyeluruh komponen corporate governance, manajer melakukan yang meningkatkan efisiensi pembayaran pajer. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Sejalan dengan pemikiran Bhagat dan Black (1999), Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak Coles Et Al (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Komisaris independen dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindaka para direktur eksekutif pada dewan komisaris. Kompleks yang berukuran besar yang meningkatkan perusahaan mereka.
Kajian Pembatasan Perseroan Perseorangan dalam Kegiatan Usaha Mikro & Kecil (UMK) Terkait bentuk One-Tier Corporate Governance Misael Soter Himpal
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1366

Abstract

Pemerintah Indonesia saat ini mengupayakan kemudahan berusaha bagi seluruh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Hal ini diwujudkan dengan diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu untuk membawa perubahan positif dalam regulasi bisnis di Indonesia, salah satunya konsep yang diberikan ialah bentuk Perseroan Perseorangan. Hal ini tentu menjadi suatu terobosan bagi dunia usaha, namun disisi lain menjadi tantangan tersendiri oleh karena konsep ini harus disesuaikan dengan regulasi lain yang ada seperti Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk Perseroan Perseorangan sendiri saat ini hanya diberlakukan pada usaha Mikro & Kecil (UMK) dengan alasan bahwa Perseroan Perseorangan memudahkan memiliki persyaratan pendirian yang mudah serta modal yang ringan. Pembatasan Perseroan Perorangan dalam kegiatan UMK dapat dikaji dengan melihat keterkaitannya dengan bentuk pemerintahan perusahaan yang dikenal dengan one-tier corporate governance. Bentuk Perseroan Perorangan dengan bentuk one–tier corporate governance memiliki persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek kepemimpinan, kepemilikan modal, dan pembentukannya.
Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada Masyarakat dalam Upaya Mengatasi Dampak Pandemi di Kecamatan Linggo Sari Baganti Rori Albades; Darmini Roza
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1367

Abstract

Penyebaran Virus Covid-19 mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah menghimbau agar sarana pendidikan belajar secara online dari rumah. Penyebaran Covid-19 terbilang cepat Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga berdampak pada perekonomian masarakat, Berdasarkan PERPRES Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kebijakan ini juga diterapkan di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analisis dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala masalah sosial masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang kebijakan penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara tidak tertutup kemungkinan untuk melontarkan pertanyaan diluar daftar pertanyaan dan studi kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara memberikan komentar – komentar dan tidak menggunakan angka – angka dan disajikan secara deskriptif analitis.
Keberlanjutan Blue Bonds di Indonesia: Peluang dan Risiko Evelyne Julian Halim
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1368

Abstract

Indonesia is a maritime country with around 71 percent of Indonesia’s territory being sea. Indonesia’s marine potential is estimated to support more than USD 180 billion of economic activity annually. The blue economy or also called “marine economy” is a concept for protecting the sea, marine and aquatic resources. There are a number of financing mechanisms that encourage the blue economy, namely blue bonds, debt-for-nature-swap, blue IPO, blue financing and etc. Blue bond are debt instruments that finance the protection of important clean water resources as well as ocean and marine-based projects with positive environmental and social benefits. Blue bonds are part of thematic bonds where the proceeds from the bonds are used to finance sustainable development projects. The research method used is doctrinal research with approach used being a conceptual approach and a statutory approach. Indonesia issued its first blue bond in May 2023. The blue bond was issued using the Green Bond Principle issued by the International Capital Market Association. This blue bond issuance refers to POJK No. 60/2017. POJK No. 60/2017 has been revised with POJK No. 18 of 2023. On POJK No. 18 of 2023, there is no definition of blue bond and the KUBL category which covers the types activities in blue bond comprehensively. There are no technical criteria that determine whether a project is truly a “blue” project or “blue” standard criteria in Indonesia. This is vulnerable to misuse by companies, which can increase the risk of blue-washing.
Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Jasmaniar Jasmaniar; Hasbuddin Khalid
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1369

Abstract

This paper analyzes the problem of electronic mediation as a manifestation of the principles of fast, simple and low-cost justice. The main problem in researching the essence of the principle of fast, simple, low-cost justice through electronic trials and the beneficial value of mediation carried out electronically. This research is normative juridical research with primary and secondary legal materials analyzed descriptively qualitatively. The essence of the principle of fast, simple and low-cost justice is legal certainty for the parties involved in the case without prejudice to the value of justice and benefit, while the value of the benefit of electronic mediation is the ease in resolving disputes, the relatively short time compared to settlement by judge's decision, and the costs involved. affordable.

Page 108 of 392 | Total Record : 3918

 106   107   108   109   110 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue