cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 33   34   35   36   37 
KONTROL OLEH NEGARA TUAN RUMAH VS PERLINDUNGAN UNTUK PERJANJIAN INVESTASI ASING Arsael Jasond Dickywahyudi S
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.508

Abstract

Dalam kegiatan PMA, salah satu ancaman terbesar bagi investor adalah perampasan aset miliknya oleh host state. Oleh karena itu, kegiatan PMA yang dilakukan oleh investor asing terhadap host state dituangkan dalam sebuah perjanjian investasi internasional (international investment agreement, selanjutnya disebut sebagai “IIA”). Salah satu bentuk IIA yang banyak digunakan dalam kegiatan PMA adalah perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaties, selanjutnya disebut sebagai “BITs”). BITs merupakan perjanjian antara kedua negara untuk melindungi investasi yang dibuat investor dari suatu negara dalam wilayah negara lain, yaitu host state. Sebagian besar BITs mengatur tentang kewajiban masing-masing negara terhadap investor dari negara lain, antara lain memperlakukan investor asing dengan adil dan seimbang (fair and equitable treatment, selanjutnya disebut dengan FET), tidak menasionalisasi atau merampas investasi milik investor asing kecuali dengan syarat-syarat tertentu, dan memastikan agar pembiayaan terkait investasi dapat dialihkan oleh investor asing tanpa mengalami penundaanPembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum mengenai apa saja jenis-jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, menggunakan studi kepustakaan untuk sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan. Hak suatu negara untuk mengontrol masuknya investasi asing tidak terbatas, karena merupakan hak yang mengalir dari kedaulatan.
INSTRUMEN PASAR MODAL ILLEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI BURSA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA Eri Pramudyo
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.509

Abstract

Instrumen Pasar Modal Illegal seringkali merugikan masyarakat secara luas, minimnya pengetahuan masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan instrumen pasar modal yang illegal ini mengakibatkan kerugian di masyarakat yang perspektif dalam berinvestasinya hanya mencari keuntungan namun tidak melihat dengan teliti. Penelitian ini melihat secara umum berkaitan dengan instrumen pasar modal dikatakan sebagai intrumen yang illegal serta penegakan hukumnnya. Penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas, norma dan kaidah-kaidah hukum. yang berkaitan dalam lingkup hukum pasar modal dalam lingkup Instrumen Pasar Modal, Sebagaimana membahas instrumen pasar modal yang tidak terdaftar pada bursa dan penegakan hukum, pada khususnya. Dari penelitian ini kita pahami bahwasanya masih banyak instrumen pasar modal yang illegal dan dalam konteks penegakan hukum, memerlukan perhatian khusus dikarenakan kerumitan dalam hal penegakannya.
PROTEKSI HAK CIPTA ATAS KONTEN TIKTOK YANG DISIARKAN PADA ACARA TELEVISI Fenti Dwi Sugiati; Mas Anienda Tien F
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.515

Abstract

According to Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, Tiktok content is a work that is protected by copyright. However, TikTok content belonging to copyright holders is still being violated. The purpose of this research is to explore the laws relating to copyright infringement of TikTok content that is played back on television programs and to assess the obligations of television stations to comply with the Copyright Act. This research is looking for a suitable legal solution that can be used. With a statutory descriptive and analytic approach, this study uses a normative legal research methodology. The results show that copyright infringement occurs when TikTok content is shown on television for commercial purposes because it violates the economic rights of the creator. Content creators can take preventive legal actions to protect their rights, such as signing agreements.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Jason Herodion Thomas; Demson Tiopan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.518

Abstract

Environmental Quality Standard (environment quality standard) is intended to provide direction and guidance on environmental management in an effort to prevent and identify environmental pollution. Environmental quality and the quality of waste that has been allowed to be disposed of in environmental media can be observed thanks to the Environmental Quality Standard. Therefore, pollution and environmental damage are considered to have occurred if the quality of the environment exceeds the limits of environmental quality standards. The purpose of this study is to find out how medical waste management must be carried out based on the Regulation of the Minister of Environment. Implementation of waste disposal permits according to the Environmental Law and knowing how the law enforcement process against parties who dispose of medical waste without permits according to the Law. In this study using Normative juridical research methods. In managing the environment is based on principles related to environmental management. The provisions governing Environmental Protection and Management in the Law explain that the environment must be protected and managed properly in accordance with the principles of justice, sustainability, and state responsibility. Environmental Management Protection Permits and environmental permits are prerequisites for any business that produces medical waste. This medical waste poses a threat to society and the environment due to its nature. Thus, managing medical waste must be done through the precautionary principle by applying licensing instruments that must be properly regulated.
AKUN SOSIAL MEDIA SEBAGAI OBJEK ASURANSI Muhammad Lukman Nurhakim
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.520

Abstract

The development of the digital era has made various aspects of sosial media expand in terms of function and technology. Sosial media is no longer just a tool for sosializing but has also developed as a driving force for the economic sector. The ease of interacting with various groups is used by various parties to gain benefits, one of the parties who experience these benefits is sosial media influencers. Those who have influence in cyberspace with the number of followers, make sosial media a tool to earn income. This phenomenon makes the ownership of a sosial media account have economic value, this paradigm makes the ownership of a sosial media account cannot escape the threat of crime. This study examines the risks associated with owning a sosial media account and whether ownership of a sosial media account can be used as an object in an insurance agreement. This research is a normative legal research using statutory and conceptual approaches. Based on the research conducted, it can be concluded that ownership of sosial media accounts can be insured based on the Commercial Code, Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, as well as the theory of applicable insurance law.
THE DISPUTE SETTLEMENT OVER FOREIGN INVESTMENT IN INDONESIA Khusnul Khatimah
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.521

Abstract

Globalization has linked the world's nations with natural resources and their goods. Investment between countries is increasing, and the breadth of commercial commerce is expanding from micro to macro trading on a daily basis. To speed development, Indonesia has also liberalized its economy. Indonesia has started using a number of strategies to boost investment and improve commerce. Indonesia, as a developing country in the world, has a volume of large-scale foreign investment involving investment disputes with an environmental background, therefore Indonesia has a special arbitration institution, namely the Indonesian National Arbitration Board, which regulates issues related to arbitration and the enforcement of its decisions. Article 32 of Law No. 25 of 2007 regarding on Investment defines the method for resolving disputes in the field of investment i.e : Consensus-based deliberation, Arbitration , Courts, Alternative Dispute Resolution (Negotiation, Mediation and Conciliation ), Disputes between the government and domestic investors settled by arbitration or the courts, and, Dispute between the government and foreign investors to be addressed by International Arbitration as agreed. To establish legal clarity and investment security,the Government of Indonesia also has ratified the International Convention on the Settlement of Disputes (ICSID) through Law Number 5 of 1968 concerning Settlement of disputes between countries and foreign nationals regarding investment and Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Both serve as the foundation of Indonesia's legal framework for the resolution of disputes involving foreign investments
CRIMINAL LIABILITY OF PT. AGTIKA DWISEJAHTER DUE TO THE LACK OF PERMIT RESULTING IN ENVIRONMENTAL DAMAGE IN THE PASEBAN-JEMBER AREA Helen Pramita; Benny Djaja
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.522

Abstract

The purpose of this study is to analyze the criminal liability that must be borne by PT. Agtika Dwisejahter as a result of conducting mining activities without the appropriate permit, which has led to environmental damage. This research also examines the impacts on the environmental and economic sectors arising from the unauthorized mining activities carried out by PT. Agtika Dwisejahter. The normative legal research method is used to analyze various legal regulations related to criminal liability in this case, including environmental protection laws and mining laws. Additionally, this research utilizes literature studies to gather relevant information and data regarding the environmental and economic impacts of illegal mining activities. The research findings indicate that PT. Agtika Dwisejahter is criminally responsible for conducting mining activities without the necessary permit, resulting in environmental damage. The study identifies various criminal sanctions that can be imposed on the company, including fines, revocation of permits, or criminal prosecution against individuals responsible within the company. Furthermore, the research reveals the negative impacts caused by PT. Agtika Dwisejahter's illegal mining activities on the environmental and economic sectors. These impacts include ecosystem destruction, land degradation, and the loss of livelihoods for local communities. Such consequences have a detrimental effect on the environmental and economic sectors, leading to a decline in the quality of natural resources and a decrease in economic development potential in the affected area. This research contributes to understanding the importance of criminal accountability for illegal mining actors in efforts to protect the environment and prevent negative impacts on the environmental and economic sectors. The resulting recommendations include stricter law enforcement against illegal mining violations, strengthening monitoring and enforcement of mining permits, as well as active participation from the community in environmental protection and monitoring of mining company activities.
REFLECTION ON LEGAL STUDIES OF BENEFICIAL OWNERS IN CORPORATIONS COMMITTING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM CRIMES IN INDONESIA Refans Jaka Pratama Yudha; Benny Djaja
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.523

Abstract

In order to advance and develop a base in the national economy where the implementation is carried out on the basis of democracy with the foundations of the principles of togetherness and justice which will later encourage harmony in the implementation of the economy in a sustainable and independent manner so as to form a company in the form of a PT which has competitive power as a driving force for increasing National PDP to provide welfare for all components. Legal consequences when a Money Laundering Crime occurs against a beneficial owner based on the Company Law and Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Terrorism Financing Crimes, the beneficial owner must be submitted because the beneficial owner is not present in a limited liability company, the beneficial owner as a legal subject to influence or control the limited liability company without having to obtain authorization from any party and is the actual owner of the funds for the ownership of limited liability company shares based on the provisions of Article 4 paragraph (1) letters (e) and (g) so that the criminal act of money laundering and terrorism in a limited liability company is what is being pursued is the actor who is suspected of entering funds as a form of act of money laundering and terrorism.
THE LEGAL CONSEQUENCES OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 18 OF 2014 ON THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW CONCERNING HAZARDOUS AND TOXIC WASTE AGAINST CORPORATIONS Chistopher Kendrick Adam; Benny Djaja
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.524

Abstract

This research aims to examine the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 18 of 2014 regarding the case of hazardous and toxic waste against corporations. Furthermore, the study also analyzes the enforcement of criminal law concerning hazardous and toxic waste against corporations after the Constitutional Court's decision. The Constitutional Court's Decision No. 18 of 2014 has significant implications for the enforcement of criminal law concerning hazardous and toxic waste by corporations. It provides guidance and limitations on how the law should be interpreted and applied in cases related to environmental offenses committed by corporations. The research will focus on evaluating the post-decision enforcement of criminal law against corporations involved in hazardous and toxic waste cases. It will examine the roles of law enforcement agencies, such as the police, prosecutors, and the judiciary, in investigating, prosecuting, and adjudicating cases involving corporations and hazardous waste. Additionally, the study will explore the protection of human rights and access to justice for victims affected by hazardous and toxic waste. It will also investigate preventive measures and regulatory frameworks aimed at deterring environmental offenses by corporations. The research will employ a combination of legal analysis, case studies, and comparative studies to examine the effectiveness of the enforcement of criminal law in light of the Constitutional Court's decision. It will contribute to the understanding of the legal implications and challenges faced in prosecuting and holding corporations accountable for hazardous and toxic waste.
LEGAL PROTECTION FOR BANK CUSTOMERS RELATED TO SAVINGS MONEY EMBEZZLED BY OFFICIALS AT BANK BRANCH HEADS Nanda Yuliska; Benny Djaja
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.525

Abstract

The existence of a bank as a storage facility for public funds often creates legal problems which n essence can cause a loss to the customer. the existence of a bank which should be a forum for the community to store the funds they have. this s part of the bank's function n carrying out ts business sector n the banking sector because n practice there are legal problems experienced by customers with the nitials WE as eSport athletes. where the money n his savings was embezzled by the head of the Maybank branch with the nitials CA. based on this, the legal action that harms the customer s carried out by bank maybank n terms of the banking law, consumer protection law and Bank ndonesia Regulation Number 22/20/Pbi/2020 Concerning Bank ndonesia Consumer Protection article 7 paragraph (1) letter (e) that the Principles of Consumer Protection cover the protection of Consumer assets against misuse.

Page 35 of 391 | Total Record : 3910

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue