cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 34   35   36   37   38 
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN SEWA-MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX Elvira Fitriyani Pakpahan; Melinda Tarigan; Jessica Alana Putri Br. Ginting; Michelle Clarissa Yeoman; Nourma Dewi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.529

Abstract

A safe deposit box service is a service formed by a bank to facilitate the storage of valuable assets, such as gold, securities, and other valuables. A safe deposit box is a box specially made of steel and placed in a strong and fire-resistant place to keep goods safe and provide a sense of security for stored goods. Safe deposit box services come with safe deposit boxes that have a high level of protection. This research, using normative legal research methods and secondary data sources, aims to find out how problems often arise in safety box rental activities and provide legal protection for customers who use safety boxes based on Law No. 8 of 1999. Problems that often occur in safe deposit box rental activities cause a lot of trouble for the community, so protection is needed for consumers who feel they have been harmed due to the negligence of the bank or the consumers themselves. As regulated in Article 4 of the Consumer Protection Act, consumers are entitled to comfort, security, and safety when consuming goods and services. To attract consumers, it requires a sense of public trust in the service manager so that consumers feel safe using these services.
PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM Sultan Bayu Anggara; Lu Sudirman; Ampuan Situmeang
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.530

Abstract

Strategisnya kedudukan Kota Batam saat ini semakin memperkuat bahwasanya kejahatan trafficking adalah bentuk kejahatan yang luar biasa menjadikannya sebagai wilayah dalam hal Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) sangat rawan. Dalam hal ini pekerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negri melalui jalan pintas atau masuk tanpa ketentuan yang sah inilah yang banyak menjadi korban. Pelaku dengan kata lain sindikat TPPO dengan berbagai bentuk upaya dalam memperdaya petugas serta meloloskan calon korban mereka guna memperoleh dokumen paspor serta dipekerjakan ke luar negeri dalam hal ini tidak melalui prosedur yang resmi. Tugas serta wewenang Kejaksaan Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam pengaturan Undang-Undang 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 yakni dalam penuntutan kejaksaan meliputi tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana, pengawas dan eksekutor terhadap utusan hakim yang telah inkrah. Terhadap Tindak pidana perdagangan orang tahap prapenuntutan serta penuntutan pada lingkup penyidikan, antara penyidik ​​dan penuntut umum belum selesai, penyidik ​​telah melewati batas waktu yang ditentukan. menyelesaikan berita acara pemeriksaan, terkait lemahnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik ​​membuat proses ini menjadi kendala. Upaya kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni penuntut umum memberikan serta menjelaskan secara rinci petunjuk serta mengenai hal-hal pada berkas perkara kepada penyidik dinyatakan belum lengkap.
KARAKTERISTIK SISTEM PARLEMENTER DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Riastri Haryani
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.538

Abstract

Changes to the 1945 Constitution have changed the principle of people's sovereignty which was originally fully implemented by the MPR to be implemented according to the Basic Law. All state institutions in the 1945 Constitution became equal and exercised popular sovereignty within the scope of their respective authorities. Another fairly fundamental change is the shift in the power to form laws from the President to the House of Representatives (DPR), and regarding the functions and rights of the DPR institutions and the rights of DPR members. The objectives of this study are 1). To find out how the Indonesian government system is after the Amandemen of the 1945 Constitution.... 2). To find out the extent of the characteristics of the parliamentary system in the government system in Indonesia after the Amendment of the 1945 Constitution. If at first the members of the MPR had agreed that one of the changes to the 1945 Constitution was to strengthen the Presidential system, then with the changes that had occurred, it turned out that it was suspected of making an excess of power in the people's representatives. Some argue that instead of correcting the power that tends to be executive-heavy, what is created is the extreme legislative power. The format of statehood is like "sissy": The Republic is declared presidential, but the "parliamentarian" spirit is very strong. The government system of the Indonesian Presidency after the amendment of the 1945 Constitution can be interpreted as a presidential system of government with a parliamentary sense.
KONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi; Dedi Dwi Pamungkas; Verawati Br Tompul; Iis Isnaeni Nurwanty
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.541

Abstract

Konstruksi dan pembentukan suatu peraturan perundangan di pengaruhi oleh faktor politik didalamnya. Politik hukum yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya membuat suatu aturan yang dihasilkan akan terasa tujuan pembuatnya, begitupula dengan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai turunan dari aturan diatasnya diharapkan dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Peraturan Perundangan dibuat agar masyarakat bisa menjadi sejahtera, terutama bagi perempuan dan anak yang dianggap sebagai masyarakat yang rentan. Penulisan tulisan ini menganalisis konstruksi politik hukum di wilayah daerah. Peraturan daerah yang dianalisis yaitu Peraturan Daerah di Wilayah CIAYUMAJAKUNING. Harapan penulisan ini adalah agar dilihat salah satu contoh di daerah terkait bagaimana konstruksi politik hukum peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA Karin Andhita Putri; Adhitya Widya Kartika
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.542

Abstract

Perkara Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mengetahui bagaimana Penerapan Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, (2) untuk mengetahui mengenai bagaimana Akibat Hukum Atas Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Jenis penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum empiris, melalui penggunaan pendekatan kualitatif. Metode penyusunan data yang diterapkan yakni metode studi lapangan, wawancara, doumen, serta studi kepustakaan dideskripsikan dengan cara kualitatif alhasil memperlihatkan hasil yang diinginkan serta kesimpulan atas masalah. Hasil riset ini menunjukkan jika IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA sangat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya pasca pandemi COVID-19. Dengan mengajukan restrukturisasi kredit oleh debitur A dan debitur B pada Bank X cabang Diponegoro Surabaya, maka akan terwujudnya suatu implementasi hukum dan akan mencegah adanya akibat hukum atas tindakan wanprestasi.
TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PESERTA KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM MENANGANI PERKAWINAN ANAK Samitha Andimas Putri; Hasim Purba; Suhaidi Suhaidi; Yefrizawati Yefrizawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.543

Abstract

Child marriage still occurs in Indonesia, even though Law No. 16/2019 has increased the minimum age for getting married from 16 year old for the bride specified in Article 7, paragraph 1 and 19 year old for the groom to 19 year old for both of them. Indonesia is the country which participates in the Convention of Elimination of All Types of Discrimination Against Women as it is specified in Article 16, paragraph 2 which reads : “the betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.” Indonesia is also the country which participates in Beijing Declaration and Platform for Action in which there is the 12th of critical areas of concern : one of them is the elimination of all types of discrimination towards girls. Indonesia also participates in Sustainable Development Goals in which one of them is Target 5.3 the elimination of all harmful practices, such as child marriage
PERLINDUNGAN INVESTOR ASING PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Vivi Putri Rafely
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.545

Abstract

Kegiatan investasi saat ini sangat dibutuhkan oleh setiap negara untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan investasi di Indonesia cenderung meningkat, dan pada akhirnya undang-undang yang berlaku dan menjadi payung hukum bagi investasi di Indonesia tidak dapat lagi mengakomodir perkembangan tersebut. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disahkan pada tanggal 26 April 2007. Pasal 6 (1) Undang-Undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia menganut asas MFN dan NT dalam rezim hukum penanaman modal Indonesia. Namun dalam Pasal 6 (2) terdapat klausul yang menyatakan bahwa prinsip MFN dan NT tidak berlaku bagi penanam modal yang memperoleh “keistimewaan” berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Pemerintah Indonesia. Kedua klausul tersebut tampaknya saling bertentangan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Tampaknya ada masalah hukum terkait prinsip MFN dan NT dalam investasi. Penting untuk diulas bagaimana penerapan prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan prinsip National Treatment (NT) berlaku di Indonesia. Serta bagaimana akibat hukum bagi penanam modal yang diperlakukan tidak adil atau tidak memiliki hak khusus setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terkait dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Hasil dari penelitian ini adalah selama perjanjian bilateral tersebut tidak mengganggu investor negara lain, maka penjelasan “keistimewaan” bagi negara investor yang telah membuat kontrak tidak serta merta melanggar ketentuan prinsip MFN dan NT dalam aturan WTO.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELELANGAN OBJEK SENGKETA YANG CACAT HUKUM (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2893 K/PDT/2021) Omega Kharisma Yeremiarim; Gunawan Djajaputra
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.551

Abstract

Auction is a method of offering goods by verbally mentioning the price from the highest to the lowest. This writing aims to find out the material law that should be stipulated in this case and to find out the basis for the judge's considerations in deciding case Number 2893 K/Pdt/2021. This research approach is a normative juridical approach by discussing the doctrine or legal principles contained in statutory regulations. The results of this study are that the court can cancel the cancellation of auction for the execution of the Mortgage. Cancellations can only be canceled before the auction is held, this is by the provisions in Article 24 of the Minister of Finance Regulation No.106/PMK.06/2013 which states that the auction can be canceled by a court decision before the auction is held. Cancellations of auctions submitted after the auction has occurred cannot be carried out, this is in accordance with the provisions in Article 3 of Minister of Finance Regulation No.106/PMK.06/2013 which reads that auctions that have been carried out in accordance with applicable regulations cannot be cancelled.
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PROGRAM UPPKS DI KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA Annisa Fitri
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.554

Abstract

Implementasi pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya adalah upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan pelatihan kepada keluarga dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil guna meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan keluarga miskin. Prinsip inklusifitas, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan menjadi landasan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Balai KB, kelompok UPPKS, dan masyarakat yang ada di kecamatan padang laweh dengan jumlah sampel 11 orang yang memenuhi kriteria dalam menjawab rumusan masalah. Lokasi penelitian berada di Balai KB Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya. Melalui implementasi pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UPPKS di Kecamatan Padang Laweh, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kemandirian keluarga, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
TINJAUAN YURIDIS STATUS DOWN PAYMENT (UANG MUKA) DALAM JUAL BELI TANAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dandi Dwi Andika; Elis Herlina
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.555

Abstract

In practice, land sale and purchase agreements are sometimes faced with various problems, including defaults on the part of the buyer or seller where the parties are negligent or deliberately do not fulfill their achievements, thus causing the end of the sale and purchase agreement. For the purpose of this research, namely to find out and examine the down payment status due to the cancellation of land sale and purchase transactions linked to Law Number 8 of 1999 concern on Consumer Protection and to find the alternative dispute resolution that can be taken related to down payments related to land sale and purchase transactions . This study applies normative juridical research methods and is carried out descriptively. From the results of the research, the status of down payments in buying and selling land is associated with Law no. 8 of 1999, namely that one party cannot cancel a purchase because there is already a down payment. However, in some agreements it is possible to agree on the return of the down payment. If the cancellation is caused by the seller's default, thus he is obliged to return the down payment to the buyer, but if it is caused by the buyer's default, then the seller is not obliged to return the down payment. Dispute resolution that can be carried out by the buyer can be carried out amicably. If it doesn't work, then you can take the non-litigation route. To minimize this incident, the buyer should be more careful when carrying out the sale and purchase of land also need to make a binding sale and purchase deed in front of a notary as a perfect and valid witness and evidence.

Page 36 of 391 | Total Record : 3910

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue