cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
 374   375   376   377   378 
Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Hayati Ukami, Susan; Muda, Iskandar; Ryan Bakry, Mohammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2272

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan dengan memberikan kemudahan pendaftaran legalitas kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk badan hukum Perseroan Perorangan. Melalui pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja, Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan dengan 1 (satu) orang dan didirikan tidak memerlukan akta notaris. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat melakukan pendirian legalitas usahanya secara mandiri dan tidak memerlukan peran notaris, karena pendirian cukup dilakukan dengan surat pernyataan pendiri. Apabila usaha yang dilakukan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka pelaku usaha wajib merubah status usahanya menjadi Perseroan Persekutuan Modal. Perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal dilakukan dengan menggunakan akta autentik dari notaris. Dalam proses perubahan status ini diperlukan peran notaris, oleh karena perubahan status ini merupakan konsep baru dalam penerapan ketentuan Perseroan Terbatas, maka notaris harus mampu menentukan pilihan hukum, agar tindakan yang dilakukan tidak berimpliaksi bagi pelaku usaha, sehingga peran notaris dalam proses perubahan status dari Perseroan Peorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal menjadi vital.
Identifikasi Masalah Hukum Terkait Sistem Elektronik Pengumpulan Tol Nontunai Nirsentuh Nirhenti Brian Amy, Prastyo
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2273

Abstract

Artikel berjudul "Identifikasi Masalah Hukum Terkait Sistem Pengumpulan Tol Nontunai Nirsentuh Nirhenti" ini membahas tantangan hukum dalam penerapan sistem pengumpulan tol nontunai nirsentuh nirhenti yang berbasis pada teknologi Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Sistem pengumpulan tol ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tetapi menimbulkan kekhawatiran hukum yang signifikan, termasuk perlindungan privasi, keamanan data, dan peningkatan potensi pengguna yang tidak membayar tol. Masalah utama mencakup potensi pelacakan dan penyimpanan data pengguna jalan tol, potensi konflik terkait berkurangnya pendapatan tol dari BUJT, potensi masalah terkait penerimaan negara bukan pajak, dan potensi konflik terkait pihak yang diasumsikan berutang karena tidak membayar tol. Dengan menggunakan basis analisis hukum normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun teknologi GNSS meningkatkan efisiensi operasional, ia juga menghadirkan tantangan serius terhadap isu-isu hukum terkait privasi, pelindungan data pribadi, keamanan siber, penegakan hukum, akuntabilitas, pengelolaan penerimaan negara, dan dampak sosial. Regulasi yang komprehensif dan implementasi yang hati-hati diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan efektif dan adil, sehingga Proyek Strategis Nasional ini tidak gagal.
Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Afandi, Aan; Ahmad Saebani, Beni; Nasrudin, Nas
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2275

Abstract

Penelitian ini membahas tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Perspektif Siyasah Qadhaiyyah tentang penetapan syarat usia minimal oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan konsep politik Islam mengenai usia 40 tahun yang dipandang sebagai tonggak kematangan fisik, emosional, dan spiritual dalam kepemimpinan. Sementara itu, syarat pengalaman menjabat kepala daerah dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya keahlian dan pengalaman dalam memilih pemimpin. Penelitian ini juga menyoroti bahwa untuk melindungi hak politik masyarakat secara keseluruhan, yaitu dengan memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar layak dan berpengalaman yang dapat mencalonkan diri tanpa mengabaikan hak asasi manusia individu.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK DAERAH Alya Alifia Vendra, Clarissa
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2276

Abstract

This study aims to examine the authority of the Bali Provincial Government in managing Local Own-Source Revenue (PAD) from the tourism sector based on Regional Regulation (Perda) Number 9 of 2019 concerning Regional Taxes. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data through literature studies, interviews, and analysis of related documents. The findings show that the regulation grants significant authority to the local government in regulating and collecting taxes from various tourism activities, which greatly contribute to PAD. However, the implementation of this regulation faces several challenges, such as the need for effective coordination between local governments and tourism businesses as well as the enhancement of tax management capacities.
Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional Pramana, Syahla Ailani; Tedjabuwana, Rosa
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2279

Abstract

Kedatangan Stateless Person ke beberapa negara Kawasan Asia Tenggara salah-satunya adalah Indonesia, menimbulkan permasalahan baru baik pada individu Stateless Person itu sendiri maupun Indonesia sebagai negara Transit. Permasalahan terkait dengan pemenuhan hak dasar, terutama permasalahan hak bekerja sebagai sumber penghidupan mereka yang seharusnya didapatkan oleh Stateless Person nyatanya tidak mereka dapatkan selama mereka singgah. Ditambah Indonesia sendiri yang belum meratifikasi perjanjian Hukum Internasional terkait yang menjadikan penanganan Stateless Person di Indonesia kurang berjalan dengan baik. Maka dari itu, Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Stateless Person berdasarkan Hukum Internasional dan bagaimana upaya negara transit dalam menangani permasalahan hak bekerja untuk Stateless Person. Penelitan ini menggunakan metode Normatif Empiris, didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Dan dapat diketahui bahwasannya selama di negara transit, Stateless Person tidak mendapatkan hak bekerja dan hanya bergantung pada bantuan United Nations High Commisioner of Refugees (UNHCR) dan International Organitation for Migration (IMO) sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti mengadakan pemberdayaan ekonomi untuk membantu pemasukan finansial Stateless Person. Diharapkan, pemerintah dapat mengatasi permasalahan pengangguran terlebih dahulu agar nantinya permasalahan hak bekerja bagi Stateless Person terselesaikan.
Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital Fadhlina, Amilah; Resentia, Regina; Devita, Devita; Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf, Syarifah; Hadiwibowo, Herpandu; Shafa Azzahra, Alicia
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2280

Abstract

Negara Indonesia mengalami akselerasi digitalisasi pasca Pandemi Covid-19. Pertumbuhan finance technology yang semakin digunakan masyarakat menggeser perilaku konsumen pengguna layanan keuangan di Indonesia. Sebagaimana data Bank Indonesia per bulan April 2020 menyatakan bahwa penggunaan layanan keuangan digital meningkat hingga 37,35%. Selaras dengan hal tersebut berbagai negara telah berupaya untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai efisiensi adanya transformasi digital yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan perbankan dan sektor ekonomi nasional. CBDC diperuntukkan sebagai alat pembayaran yang sah selayaknya uang kartal. Negara Indonesia belum memiliki regulasi terkait CBDC sehingga harus disusun regulasi yang mengakomodir perlindungan data pribadi nasabah ketika bertransaksi menggunakan Rupiah Digital. Hal tersebut mengingat kebocoran data pribadi yang terjadi di Bank Indonesia pada tahun 2022 mencapai 74GB. Oleh karena itu diperlukan revisi undang-undang terkait dan pembentukan badan pengawas khusus Rupiah digital di dalam BSSN. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kesiapan regulasi dan lembaga penegak hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi mengenai mekanisme restorasi data pribadi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan pembentukan badan khusus akan lebih efektif diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan penggunaan Rupiah Digital yang akan digunakan secara masif oleh masyarakat. Kemudian pada restorasi data oleh otoritas berwenang dilakukan dengan memperhatikan ‘right to be forgotten’ oleh korban kejahatan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Problematika Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Tinjau Dari Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang – Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jopie Gunawan; Subekhi, Mohamad; Yudha Koswara, Indra; Jopie Gunawan, Tanumihardja
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2281

Abstract

This research discusses the issue of the issuance of an Order to Terminate Investigation (SP3) by the Corruption Eradication Commission (KPK) in corruption cases. The main focus lies on the effect of the application of Article 40 paragraph (1) of the KPK Law which authorizes SP3, as well as its impact on justice and legal integrity. On the one hand, the SP3 authority is considered to provide legal certainty for suspects, but on the other hand, it triggers concerns regarding the potential for abuse of authority and negotiation practices that harm substantive justice. This research uses a normative legal approach by analyzing laws and regulations and court decisions. The results show that the issuance of SP3 by the KPK has the potential to harm the principle of justice, especially in corruption cases involving officials with broad access to power. Therefore, it is important to ensure that the application of SP3 authority is carried out carefully and transparently so as not to damage the integrity of the legal system and public trust.
Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Genuk Kota Semarang Afsani, Muhamad Gharyn Bintang; Ana Silviana
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2284

Abstract

Sub-district Integrated Administrative Services (PATEN) is the organization of public services in the sub-district from the application stage to the document issuance stage in one place, one of the sub-districts in Semarang City that implements the PATEN policy is Genuk Sub-district. The purpose of this study is to find out the implementation of PATEN and identify obstacles and efforts in the implementation of PATEN in Genuk Sub-district. The research method used is empirical juridical with the research specification used is descriptive analytical. The results show that the implementation of PATEN policy in Genuk Sub-district is in accordance with Article 5 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning PATEN Guidelines regarding the requirements for organizing PATEN, namely substance, administration, and technical requirements. In addition, the implementation of PATEN policy in Genuk Sub-district is in accordance with the principles of PATEN implementation stated in Semarang Mayor Regulation Number 43 of 2012 on PATENT Standards in Semarang City, which includes simplicity, clarity and certainty, accuracy, security and convenience, and is supported by factors that influence the success of policy implementation which include: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The obstacles in the implementation of PATEN policy in Genuk Sub-district are internal constraints, namely the lack of human resources, namely employees/staff in the field of public services, while external constraints are the lack of public awareness in seeking information about filing, and the difficulty of road access to Genuk Sub-district due to frequent flooding. Efforts made to overcome obstacles are the existence of internship programs, socialization, and pumping floods with water pumps.
Penerapan Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Internasional Putusan Nomor : 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Ramadhani, Astrid Puspita; Roisah, Kholis
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2290

Abstract

Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regulates the legal protection trademarks in Indonesia. Trademark disputes in Indonesia still often occur, especially regarding trademark similarities. The trademark registration system that generally known is the constitutive system (First To File). The purpose of this paper is to find out how the first to file principle is applied in trademark disputes and the legal consequences of decisions on trademark disputes. The method used in this study is normative juridical. Based on the results of the study, even though a trademark has been registered for the first time, if it is proven that the trademark has exceeded its legal protection period of 10 years, the legal consequences are that anyone can use the trademark.
Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia Dethan, Jecelyn Amanda; Irianto, Yerica Evadne Giraldani
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2291

Abstract

This study aims to examine the validity of smart contracts in business agreements in Indonesia as seen from the provisions of the agreement in the Civil Code and the provisions of contracts in other regulations applicable in Indonesia. The method used in this study is the normative method, which focuses on examining the rules in positive law. Based on this study, it is concluded that the use of smart contracts in Indonesia has been implemented properly and when viewed from the perspective of Civil Law in Indonesia, the use of smart contracts has fulfilled the elements of an agreement in Article 1320 of the Civil Code in general, although there are still shortcomings such as automatic execution as if made by only one party. In addition, in reality it is difficult to fulfill some of its elements, such as smart contracts creating special challenges because the transactions carried out in them are not bound by national borders, given the differences in legal systems between Indonesia and other countries. In all its limitations, smart contracts can still be carried out in Indonesia because of the principle of freedom of contract which has been regulated in Article 1338 of the Civil Code. In practice, the principle of freedom of contract must take into account Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Page 376 of 387 | Total Record : 3862

 374   375   376   377   378 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue