Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
3,862 Documents
<![CDATA[Eksekusi atas Persidangan In Absentia pada Perkara Korupsi oleh Terdakwa DPO dalam Pengembalian Kerugian Negara ]]>
<![CDATA[Kanha, Agdanida Salsabila Wira Trisya]]>;
<![CDATA[Maulana, Nabiil Ikbaar]]>;
<![CDATA[Arbikusumo, Qian Hardjalona]]>;
<![CDATA[Murtadha, Afif Nafis]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2293
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali ius constitutum terkait persidangan in absentia hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi dan menggali efektivitas eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO dalam perwujudan pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum yang digunakan ialah deskriptif analitis berdasarkan logika deduktif. Hasil penelitian didapati bahwa ius constitutum terkait persidangan in absentia hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi ialah menunjukkan kepastian hukumnya belum terwujud. Eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO yang telah melalui persidangan in absentia pada perkara korupsi ialah tidak kemudian dapat memulihkan kerugian negara, yang menunjukkan bahwa efektivitas hukumnya belum terwujud. Perlu dilahirkannya undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang sistem peradilan pidana in absentia pada korupsi dan eksekusi yang mengedepankan konsep follow the money daripada follow the suspect.]]>
<![CDATA[Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Millah, Aimatul]]>;
<![CDATA[Ghoni Al-Dzikri, Mar'i]]>;
<![CDATA[Fatchur Krisna Auriga, Narau]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2296
<![CDATA[Pada umumnya setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur proses pemilu dengan mengedepankan prinsip netralitas. Undang-undang ini menetapkan standar yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, termasuk partai politik, kandidat, dan lembaga pemilihan. Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi. Netralitas merupakan sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Secara normatif, adanya perundang-undangan tentang pemilu memberi gambaran bahwa Indonesia telah berupaya mewujudkan pengisian jabatan Presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lebih demokratis melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Di tengah antusiasme dan persaingan politik yang tinggi, netralitas pemimpin negara menjadi aspek kritis yang harus dijaga. Sifat netral pemimpin negara menjelang pemilu adalah esensi dari demokrasi yang bertanggung jawab, yang menjamin integritas proses demokratis serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem politik. Tujuan dari penelitian ini adalah Tulisan ini bertujuan untuk membahas pentingnya sikap netral dari seorang presiden selama pemilu. Hal ini mencakup bagaimana presiden seharusnya tidak memihak pada salah satu kandidat atau partai politik, sehingga menjaga integritas demokrasi. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Salah satu etika politik yang harus dipegang oleh presiden sebagai kepala negara adalah sikap netral. Jika sikap ini tidak dipegang oleh kepala negara maka menimbulkan pro dan konta dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis ]]>
<![CDATA[Maarif, Ihsanul]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2297
<![CDATA[Kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, masih belum memiliki kejelasan yang cukup, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan yuridis peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan lembaga sering kali berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, karena ketiadaan harmonisasi yang jelas. Hal ini menimbulkan konflik normatif dan menurunkan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 untuk memasukkan pedoman yang lebih rinci mengenai kedudukan peraturan lembaga serta mekanisme harmonisasi yang lebih jelas. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya reformasi regulasi untuk meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan hukum di berbagai sektor di Indonesia.]]>
<![CDATA[Dampak pertambangan batu bara Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal di Kota Jambi: Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Suryani, Nilma]]>;
<![CDATA[Armansyah, Armansyah]]>;
<![CDATA[Yetti, Hafiza]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada mulanya kegiatan perekonomian masyarakat sekitar ditumpu oleh sektor pertanian, namun setelah adanya perusahaan pertambangan batubara di Jambi masyarakat mulai beralih pada sektor jasa yaitu menjadi tenaga kerja dan penyedia barang maupun jasa serta jasa untuk tenaga kerja dan perusahaan pertambangan batubara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana dampak dari adanya pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat local di Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber pada sumber primer, yaitu perundang-undangan dan hasil wawancara yang berhubungan dengan perumusan masalah. Tidak dapat di pungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batu bara yang ada di indonesia. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memastikan masa depan yang dimotori oleh energi bersih dan terbarukan.]]>
<![CDATA[Perjanjian Waralaba yang Belum Terdaftar: Batal Demi Hukum atau Dapat Dibatalkan? ]]>
<![CDATA[Rahma Widiastuti, Ambria]]>;
<![CDATA[Akhmad Budi Cahyono]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2307
<![CDATA[Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising (PP 42/2007), requires that the Franchisor must register the Franchise prospectus which is followed up with the registration of the Franchise Agreement by the Franchisee. Failure to register the Franchise Agreement results in the agreement being null and void because the Franchise Agreement is included in the form of a Formal Agreement. Void and void means returning the parties to their original state when the agreement had not yet been formed. However, if the Franchisee suffers a loss, he can sue the Franchisor for compensation on the basis of an Unlawful Act. The Franchisee will not experience such losses if the Franchisor registers its franchise prospectus. This study uses a normative legal research method with a qualitative approach.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan : (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Dea Vony Nifili Zega]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>;
<![CDATA[Detania Sukarja]]>;
<![CDATA[Wessy Trisna]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2308
<![CDATA[In handling cases of criminal acts of corruption, special rules are imposed that stipulate that without the presence of defendants who have been legally summoned at the court hearing, the trial can still proceed with trial in absentia as stipulated in Article 38 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. However, this provision does not formulate and regulate the investigation of corruption cases in absentia. The purpose of this thesis is to analyze and know the importance of trial in absentia in cases of criminal acts of corruption, to analyze and know the implementation and opportunities and challenges of trials in absentia in cases of criminal acts of corruption against suspects who have never been examined at the investigation stage. The research method used in this thesis is normative research with primary data collection and secondary data using literature study techniques and field studies then the data obtained are analyzed descriptively qualitatively. The urgency of trial in absentia in corruption cases is to realize legal justice in terms of saving state wealth through the return of assets resulting from corruption crimes, providing benefits for many people who have been harmed by social and economic rights as a society. The implementation of trials in absentia in corruption cases as decided in the Corruption Court Decision Number: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn does not only occur in the court examination process but has begun since the investigation stage, where the Suspect is no longer known or has fled after being determined as a Suspect. The trial in absentia of corruption cases against suspects who have never been examined at the investigation stage provides opportunities for the recovery of state financial losses, speeds up the completion of legal proceedings and to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption crimes. The challenges of implementing trials in absentia of corruption cases in terms of legal substance, legal structure, legal culture and fulfillment of human rights.]]>
<![CDATA[Daerah Otorita Ibu Kota Negara: Koherensi Status Daerah Pada Ibu Kota Negara Nusantara Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ihsan Harivy Addas]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2309
<![CDATA[The dynamics of the discourse on relocating the national capital have been rolling after the Dutch colonization of Indonesia. This idea is not without reason, considering that the Indonesian government regime from the beginning had a long blue print in managing the government of the Republic of Indonesia and one of them was moving the capital city so that the Indonesian people had the authority to manage their territory while leaving the legacy of Dutch colonialization. Furthermore, Article 5 of Law number 3 of 2022 describes the specificity and position of the archipelago's capital city as an authoritative region. This has become a complex debate in academic discourse, especially in the field of constitutional law, considering that this law is substantially incoherent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 18. Therefore, this article will further explain in more detail about the coherence of the status of “region” in the National Capital of the archipelago (IKN Nusantara). This article's research is based on normative legal research methodology or can also be referred to as doctrinal research. Normative research itself is one of the methods to find and determine what the law should be (ought to be) by analyzing various provisions of laws and regulations by presenting theories in legal science literature. Therefore, departing from the discourse on the relocation of the capital city and its implementation in Law number 3 of 2022, it is necessary to conduct a more specific study of the special regional status that is inline with the legislation that preceded it such as Law number 23 of 2014 as well as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemeriksaan Minuta Akta Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan Dikaitkan Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta ]]>
<![CDATA[Livia Suha Putri]]>;
<![CDATA[Habib Adjie]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2310
<![CDATA[A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds regarding all acts, agreements and provisions required by statutory regulations and/or desired by interested parties. A deed made by a Notary can be used as strong evidence and the Notary needs to keep the contents of the deed he has made confidential. In carrying out their position, Notaries should be careful to avoid unlawful acts which can then be summoned by the judiciary. UUJN provides space for investigators to be able to examine Notarial deeds for investigative purposes as intended in Article 66 UUJN. The problem discussed is an examination of the minutes of Notarial deeds carried out by the Regional Notary Honorary Council for the purposes of investigations related to the principle of confidentiality and forms of protection for Notaries as public officials who are called upon to provide information. regarding the contents of the deed. The result obtained is that the Notary's obligation to keep the deed confidential as intended in Article 16 paragraph (1) letter f UUJN can be concluded as not violating the Principle of Notary Confidentiality. A Notary, in carrying out his official duties, is obliged to keep the contents of the deed and all information obtained by the Notary confidential in carrying out his official duties, unless statutory provisions order the Notary who is summoned as a witness to disclose this matter. keep the Notary's position confidential and fulfill his legal obligations as a witness in providing information regarding the contents of the deed as necessary. as evidence in court for law enforcement.]]>
<![CDATA[Membangun Transportasi Udara Era 5.0 di Indonesia: Perspektif Hukum dan Kebijakan ]]>
<![CDATA[Lumban Gaol, Selamat]]>;
<![CDATA[Mardianis, Mardianis]]>;
<![CDATA[Niru Anita Sinaga]]>;
<![CDATA[Subhan Zein Sgn]]>;
<![CDATA[, Budi Prayitno]]>;
<![CDATA[Anggraeni Rosliana Dewi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2311
<![CDATA[Society 5.0 was initiated by Japan, and inaugurated on January 21, 2019, made as a resolution to the Industrial Revolution 4.0, using modern-based science (Artificial Intelligence, Robots, Internet of Things) for human needs with the aim that humans can live comfortably, including in air transportation, initially focusing on human factors (pilots) began to shift the emphasis to the development of aviation technology. Therefore, it is interesting and necessary to examine how the readiness of laws and policies to build air transportation in the 5.0 era in Indonesia. This research is normative legal research using a statute approach, conceptual approach, and comparative approach and uses secondary data obtained from primary and secondary legal sources related to laws and policies to build air transportation in the 5.0 era in Indonesia. The results show that the existing laws and policies for building air transportation in the 5.0 era in Indonesia are not ready. It is necessary to harmonize and synchronize laws and regulations and policies to build air transportation in the 5.0 era in Indonesia with global regulations and policies in the form of international agreements related to air transportation development in the 5.0 era in the world.]]>
<![CDATA[Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare Demi Pemenuhan Hak Seksual Narapidana ]]>
<![CDATA[Wiwin, Wiwin]]>;
<![CDATA[Muhammad Sabir Rahman]]>;
<![CDATA[Muhammad Aditya]]>;
<![CDATA[Muhammad Kemal Yunus]]>;
<![CDATA[Nurul Ramadhani Sangker]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2312
<![CDATA[A romance room is a special room or room provided by the state for inmates to channel their sexual desires. The provision of a romance room aims to provide a place for inmates to channel their sexual desires to their legal partners. In Indonesia, romance rooms are still limited and there are only three correctional institutions that have romance booths, namely Ciangir Class IIB Correctional Institution, Kendal Class IIB Open Correctional Institution, and Nusakambangan Class IIB Open Correctional Institution, while Parepare Class IIA Correctional Institution has not yet held a romance room. This study aims to find out the reality of inmates' sexual desire and the problems of procuring romance rooms in Class IIA Parepare Correctional Institution. This research is an empirical normative research that uses a statute appraoch, conceptual approach and social approach. The results of this study show that the reality of inmates' sexual desires in the Class IIA Parepare Correctional Institution requires a romance room as a legal mechanism to fulfill the inmates' sexual desires and to carry out the rights and obligations of the inmate's legal spouse in order to maintain marital harmony. Inmates of Class IIA Parepare Correctional Institution still have difficulty channeling their sexual desires because romance booths are not yet available, while CMK and extraordinary permits that are often used as a medium for channeling sexual desire require strict administrative requirements. The problems faced by the Parepare Class IIA Correctional Institution in the procurement of romance rooms are the absence of regulations that specifically regulate the requirements, implementation procedures, supervision, and technical matters related to the procurement of romance rooms. Another problem faced is the concern about the safety of the romance room and the impact caused if the inmate's wife or female inmate becomes pregnant and gives birth.]]>
