cover
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013" : 9 Documents clear
POLA HUBUNGAN KERJA NELAYAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang) Maulana Firdaus; Nensyana Shafitri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.989 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.319

Abstract

Dalam kehidupan masyarakat perikanan terdapat berbagai macam hubungan kerja yangterjadi antara pemilik dan pekerja. Beberapa wilayah di Indonesia, pola hubungan kerja ini memilikikarakteristik tersendiri, seperti punggawa-sawi, juragan-pandega, tauke-nelayan. Adanya hubungankerja dalam masyarakat nelayan tidak terlepas dari kondisi sumberdaya ikan di perairan yang bersifatopen access. Sejauh ini informasi terkait pola hubungan kerja nelayan di perairan umum daratanbelum banyak diungkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola hubungan kerja pada nelayandi sungai dan rawa banjiran. Penelitian ini dilakukan di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang,Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dilaksanakan pada bulan Mei dan Agustus 2012. Data primer dansekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam denganinforman kunci secara individual dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Informan ditentukansecara purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, serta informasi dari instansiinstansiterkait baik pemerintah dan swasta.Title: Work Pattern of Inland Water Fishers in Ogan Komering Ilir District,South Sumatra Province (Case Study on Berkat Village,Sirah Pulau Padang Sub District)In the fishing communities there were varoius working relationship between owners andworkers. In some parts of Indonesia, the pattern of employment has its own characteristics, such asretainer-mustard, skipper-owner, employer-labor relations in the presence of fishers community wereinseparable with fish resources condition in open access waters. So far information related to fisher’semployment relations pattern in inland waters has not been revealed. This study aimed to examinefishers employment pattern in inland waters. The research was conducted in Berkat Village, Sirah PulauPadang Sub District, Ogan Komering Ilir District. This research was conducted in May and August2012. Primary and secondary data were used in this study. Primary data obtained from interviews withkey informants individually using a structured questionnaire. Informants are determined by purposivesampling. Secondary data obtained through the study of literature, as well as information from relevantagencies both government and private.
KOMPARASI HASIL TANGKAPAN NELAYAN TRADISIONAL WILAYAH PESISIR PANTAI BARAT KABUPATEN BARRU Abd. Rahim
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.066 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasiltangkapan ikan oleh nelayan tradisional berdasarkan perbedaan wilayah penangkapan ikan. Metodeanalisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menemukan bahwa hasiltangkapan nelayan perahu motor tempel tertinggi terdapat di Kecamatan Balusu dan terendah diKecamtan Soppeng Riaja pada Wilayah Pesisir Pantai Barat Kabupaten Barru. Hasil tangkapannelayan perahu tanpa motor tertinggi terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan terendah di KecamatanSoppeng Riaja. Variabel lama melaut, kekuatan mesin tempel, dummy perbedaan wilayah KecamatanSoppeng Riaja berpengaruh positif serta variabel volume bensin, pendidikan formal, dan tanggungankeluarga berpengaruh negatif berpengaruh terhadap perubahan (naik/turun) produksi hasil tangkapannelayan perahu motor tempel, sedangkan volume minyak tanah, jumlah alat tangkap, umur nelayan,dummy Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Barru tidak berpengaruh nyata.Lain halnya produksihasil tangkapan nelayan perahu tanpa motor, ditemukan bahwa jumlah tanggungan keluarga dummyKecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Barru berpengaruh positif serta lama melaut dan umur nelayanberpengaruh negatif terhadap perubahan produksi hasil tangkapan nelayan perahu tanpa motor,sedangkan yang tidak berpengaruh nyata adalah jumlah alat tangkap, pengalaman melaut, pendidikanformal, dummy Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Balusu.Title: Fish Production Comparison of Traditional Fishers in WestCoast of Barru RegencyThis study aimed to analyze factors that affect fish caught by traditional fisher based on fishingregion. Multiple regression analysis method was used in this study. Results found that the highestnumber of fish production caught by outboard fishers was in the Balusu District and lowest production inSoppeng Riaja DIstrict on the West Coast of Barru District. Fish production of fishers with boat withouta motor was highest in the Tanete Rilau District and the lowest in the Soppeng Riaja District. Variable offishing day and outboard engines power, the difference fishing ground dummy of Soppeng Riaja Districtshowed positive effect. Variable of gasoline volume, formal education, and number of family negativelyeffect to fish production change (up/down) of outboard fishers. While the volume of kerosene, numberof fishing gear, fishers ages, dummy of Tanete Rilau and Barru District showed there were no significanteffect. In contrast to fish production of fishers with boat without a motor, it was found that the numberof family dependents give a positive effect, this condition based on dummy of Tanete and Barru RilauDistrict. Fishing day and fishers age negatively affected to change of fish production of fishers with a boatwithout a motor, whereas no significant effect was the number of fishing gear, fishing experience, formaleducation,it shown on dummy of Soppeng Riaja and Balusu District.
RANCANG BANGUN KEBIJAKAN PENGEMBANGN BUDIDAYA LELE MELALUI PENDEKATAN MODEL DINAMIK Budi Wardono; Prayudi Budi Utomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2269.371 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.322

Abstract

Lele merupakan salah satu komoditas perikanan ekonomis penting yang mendapat prioritasdalam Program Minapolitan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama di Kabupaten Gunungkidul.Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 yang berlokasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Tujuan penelitian adalah menyusun model kebijakan pengembangan perikanan budidaya Ikan Leleuntukmendukung produksi perikanan budidaya melalui pendekatan model dinamik. Teknik analisisini berasumsi bahwa apabila sistem perikanan dipertahankan, permintaan Ikan Lele akan mengalamikenaikan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa permintaan meningkat dan puncaknya terjadi pada tahunke 4. Sementara itu, pasokan dari luar daerah terus meningkat pada tahun ke 4 hingga ke 10. Fluktuasiharga terjadi, tahun ke 3 hHarga lele mengalami penurunan akibat banyaknya produksi lokal terjadi padatahun ke-3., namun pPada tahun ke 5 harga mengalami kenaikan akibat kekurangan pasokan. Olehkarena itu, diperlukan kebijakan peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha budidaya lele denganmemanfaatkan lahan-lahan potensial maupun meningkatan produktifitas usaha.Title: Constructive Design for Catfish Aquaculture DevelopmentPolicy Through Dynamic Model ApproachCatfish is one of the priority product of fisheries commodity in “Minapolitan” Program introducedby the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, particularly in Gunungkidul District, Yogyakarta Province.The study was conducted during 2011 to 2012. .This study aimed to construct the policy model for Catfishaquaculture development to support aquaculture production by using dynamic modelling approache.Technique analysis assumed that Catfish demand will increase when existing fisheries system could bemaintained. Finding shows that the demand sharply increased on the fourth year of project. Meanwhile,Catfish supply from other region would be increase on the fourth year and tenth year. Catfish price hasdecreased on the third year due to over supply of local production. However, Catfish price increasedon the fifth year due to less supply of the local product. Therefore, appropriate strategies needed toencourage increased productivity and farmers income by revitalize the potential land and increasebusiness productivity.
Front Matter Title Front Matter
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.543 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.413

Abstract

SUPPLY CHAIN ANALYSIS PENGEMBANGAN BUDIDAYA PATIN PASUPATI DI TULUNG AGUNG, JAWA TIMUR Maharani Yulisti; Hertria Maharani Putri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.9 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.323

Abstract

Pengembangan budidaya patin pasupati didorong oleh besarnya permintaan daging patinberwarna putih. Patin produksi Indonesia seperti patin siam dengan daging berwarna merah kurangdisukai di pasar Internasional, untuk itu diperlukan pengembangan patin pasupati yang memiliki dagingberwarna putih. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari supply chain patin Pasupati yang telahdikembangkan di Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis supplydan value chain. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder melalui studi literatur dansurvei terhadap pembudidaya, pedagang serta informan kunci seperti peneliti dan pejabat dinas terkait.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Berdasarkan hasilanalisis, perbandingan rantai nilai patin pasupati dan patin siam dari pembudidaya dengan luasan lahansebesar 530 m2 ke pabrik fillet ikan ditunjukkan oleh nilai keuntungan yang diterima oleh pembudidayapatin siam lebih tinggi dibandingkan dengan pembudidaya patin pasupati. Sementara itu pada simpulpedagang pengumpul ke pabrik fillet ikan, patin pasupati lebih menguntungkan dibandingkan patin siam.Hal ini terjadi karena patin pasupati mempunyai harga relatif lebih tinggi dibandingkan denan hargapatin siam. Beberapa strategi pengembangan Patin di Tulungagung adalah: 1) penetapan kawasansentra patin pasupati di Tulungagung, 2) mengoptimalkan fasilitas Balai Bemih Ikan (BBI) denganBalai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) Sukamandi untuk produksi benih patin, 3) penguatan teknologibudidaya patin pasupati berdasarkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), 4) penguatan kapasitasSDM untuk pengolahan limbah patin, 5) membuka kembali pabrik pakan mandiri berbasis masyakaratdengan pemanfaatan limbah patin itu sendiri, serta 6) market intelligence untuk penetapan harga,sehingga usaha patin pasupati di pembudidaya tidak kalah dibandingkan dengan patin siam.Title: Supply Chain Analysis for Pangasius Pasupati AquacultureDevelopment at Tulungagung, East JavaAquaculture development of Pangasius sp. were driven by high demand of white meat ofpangasius. Indonesian Pangasius production such as Siamese conjoined with red meat is less preferredin the International market, it is necessary for the development of Pangasius aquaculture which haswhite meat. This research aimed to analyzed supply chain of Pasupati catfish that has been developedin Tulungagung. The method used is supply and value chain analysis approached. Data collected wereprimary and secondary data through literature studies and surveys of fish farmer , traders and keyinformants such as researchers and officers of relevant agencies . Data analysis in this research weredescriptive and quantitative. Based on the analysis, comparison of pasupati and siamese pangasiusvalue chain from farmers with land area of 530 m2 to fish fillet factory indicated that Siamese catfishfarmers gain more than pasupati catfish farmer. The value chain comparison of Pasupati and Siamesepangasius trading conjoined from the traders to the fillet factories is that Pasupati gained more profit ofselling. It happened because the price of Pasupati is better in fillet factories. Some development strategiesin Pangasius Development are: 1) Establishing The regional center of Pangasius at Tulungagung,2 ) Optimizing the facility of Fish Breeding Center owned the Agency with Sukamandi Fish Breeding Research Center (Marine and Fisheries Research and Development Agency) for seed production ofPangasius, 3) Strengthening the Pasupati aquaculture technology based on Standard of Aquaculture, 4)Strengthening the human resource capacity for pangasius waste treatment, 5) Reopen the independentfeed mills based on society with the raw material from the pangasius waste, and 6) Market intelligencefor pricing, untill the Pasupati business at farmers are not less than Siamese pangasius.
EVALUASI PNPM MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENDUKUNG INDUSTRIALIASI PERIKANAN Siti Hajar Suryawati; Andrian Ramadhan; Mira Mira; Nensyana Shafitri; Subhechanis Saptanto; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.098 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.313

Abstract

Perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan bagimasyarakat Indonesia. Peran penting sektor tersebut pada saat ini belum diiringi dengan pengoptimalanpemanfaatan potensi yang ada. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) sebagai upaya untukmengentaskan kemiskinan yang lebih dari 60 persen berada di wilayah pesisir. Anggaran yang tidaksedikit dikucurkan untuk program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerjaoutcome dan kinerja manfaat dan dampak dari PNPM Mandiri KP pada berbagai usaha perikanan.Penelitian dilakukan pada bulan Januari – Mei 2013. Metode pengolahan data yang digunakan padapenelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja outcome PNPMMandiri KP pada kelompok perikanan tangkap, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar, dan petambakgaram berturut-turut adalah: 1) 19 persen, 37 persen, 27 persen dan 31 persen untuk peningkatanproduksi dan produktivitas; dan 2) 54 persen, 33 persen, 57 persen dan 31 persen untuk peningkatanpendapatan. Kinerja manfaat dan dampak seperti tercantum dalam petunjuk pelaksanaan PNPM MandiriKP yaitu perkembangan usaha, berfungsinya kelompok sebagai lembaga ekonomi dan berkurangnyakemiskinan di lokasi program belum terindikasi secara eksplisit karena terkendala sistem pendataanyang tidak mencakup pengukuran kinerja tersebut. Rekomendasi yang diusulkan sebagai perbaikankebijakan di masa mendatang diantaranya adalah: 1) program harus diarahkan pada pembinaandalam aspek kewirausahaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan; 2) masyarakat yang tidakmenerima bantuan dilibatkan sebagai bagian dari skenario program; dan 3) menyertakan programprogrampembinaan dan pendampingan yang diarahkan pada penyiapan penerima program untukmemanfaatkan kenaikan pendapatannya untuk digunakan sebagai fasilitas yang dapat meningkatkanproduksi dan pendapatan lebih besar lagi pada saat mereka tidak lagi mendapatkan bantuan.Title: Evaluation of Marine And Fisheries National Program on PeopleEmpowerement in Support to Fishery IndustrializationFisheries represents a notable source of income generation and job creation for Indonesia.The important role of fisheries has so far not been followed by optimalization of the existing potentials.Recognizing this, the government is currently carried out a program called the Marine and FisheriesMandiri National Program on People Empowerment (PNPM Mandiri KP), which represents a relevanteffort to alleviate poverty, wherein 60% of which occurs in the coastal areas. A significant amount ofbudget has been allocated to this program. This objective of this research is to identify the benefit, impactand outcome performance of the program. The research was carried out during the period of Januaryto May 2013. The data processing and interpretation approach that was adopted in this research isdescriptive approach. The research shows that the outcome performance of the program in capture fishery, aquaculture and fish processor/marketer groups are respectively 19 percent, 37 percent, 27 percent and 31percent for production and productivity increases and respectively 54 percent, 33 percent, 57 percent and 31 percentfor the income increase. Benefit and income performances, which include business development, functioning groups aseconomic institutions and poverty reduction in the area has not been indicated explicitly due to lack of data. This papersuggests that future improvement can be advanced through the following: 1) putting more attention on developmentof entrepreneurship, business management and financial management; 2) involving non-receivers in the programscenario; and 3) including empowerment program to recipients to utilize their income tobe used as a facilityto increaseproduction and more income when they didn’t get program anymore.
PRIORITAS KAJIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Bayu Vita Indah Yanti; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.543 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.325

Abstract

Sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki sumber daya potensial untukmenghasilkan devisa negara. Belum adanya perumusan kebijakan yang integral dan implementasidalam bentuk peraturan perundangan yang baik, telah menyebabkan bidang kelautan dan perikanan(KP) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan dan upaya terpadu perlu dilakukan, gunamenilai kondisi peraturan perundangan atau hukum yang mengawal pembangunan KP, semantaraitu sosialisasinya pada pemangku kepentingan belum/tidak optimal. Dari perspektif konstruksi hukumterhadap pembangunan KP harus selaras/harmoni dengan peraturan perundangan sector terkaitdan ketentuan-ketentuan hokum dan sinkron dengan ketentuan-ketentuan hokum internasional.Tulisan ini bertujuan menentukan prioritas kajian aspek hukum atau perundangan dalam mendukungpembangunan KP. Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan dan perundangundangan(legal approach study). Hasil studi mengisyaratkan perlunya empat prioritas kajian hukunyang perlu dilakukan, yaitu terkait dengan (1) perencanaan pembangunan nasional, (2) pengelolaansumber daya kelautan dan perikanan, (3) pemerintahan daerah dan otonomi daerah, (4) penataan ruangdan bisnis kelautan dan perikanan.Title: Priorities Study on Laws To Support The Development of Marineand Fisheries SectorMarine and fisheries sector is an area that has the potential to generate foreign exchange.The absence of an integrated policy formulation and implemented properly, has led the field of marineand fisheries have not been used optimally. Efforts in an integrated approach is needed to assess thecondition of the law on which the development policies of marine and fisheries sector. Legal materialsof marine and fisheries sector requires the formulation of a comprehensive policy, in order to function asa main political for countries that strengthen instistution economic development of marine and fisheries.Construction of marine and fisheries sector, by law, also need to pay attention to issues that have strongrelationships with international law. This paper aims to determine the priority review of the legal aspectsand legislation in support of the development of marine and fisheries sector. The study was conductedby using a legal approach study. The results shows there are at least five priority review of the law thatneed to be done, in relation to national development planning, management of marine resources andfisheries, local government and regional autonomy, spatial planning and marine and fisheries bussiness.
KAPASITAS ADAPTIF MASYARAKAT PESISIR MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM : KASUS PULAU GANGGA, MINAHASA UTARA Ary Wahyono; Masyhuri Imron; Ibnu Nadzir
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.414 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.315

Abstract

Masyarakat pesisir merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapiperubahan iklim. Perubahan kecil pada lingkungan mereka dapat memberikan dampak langsung padakehidupan masyarakat pesisir khususnya pada sistem mata pencaharian. Nelayan misalnya, akankesulitan untuk melaut dalam situasi cuaca yang tidak menentu. Situasi semacam ini juga dialamioleh berbagai mata pencaharian lain di wilayah pesisir, seperti penambak garam maupun ikan. Lebihlanjut, perubahan ekologis ini dapat berpengaruh pada kapasitas adaptif masyarakat pesisir. Tulisanini mengangkat isu perubahan iklim yang terjadi pada masyarakat pesisir di Pulau Gangga. Informasidari tulisan ini diperoleh dari wawancara dan FGD yang dijelaskan dengan kerangka konsep kapasitasadaptif. Tulisan ini menunjukkan bahwa fenomena perubahan iklim telah secara nyata dirasakan diPulau Gangga. Meskipun demikian, gejala ini belum dianggap sebagai masalah yang signifikan olehwarga. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan warga yang terbatas mengenai gejala perubahaniklim. Temuan lainnya menunjukkan bahwa kapasitas adaptif tidak hanya ditentukan oleh lingkungan.Struktur sosial baik dalam relasi patron-klien maupun kelembagaan di tingkat desa amat berpengaruhpada kapasitas adaptif masyarakat Pulau Gangga.Title: The Adaptive Capacity of Coastal Communites Face Climate Change:Gangga Island Case, South of MinahasaCoastal communities are one of the most vulnerable groups to climate change. Littleenvironmental change contributes to direct impact on the lives of coastal communities specifically onlivelihood systems. Fishermen, for example, will find it hard to go to sea in a situation of erratic weather.Such a situation also faced by many other livelihoods in coastal areas, such as salt and fish farmer.Furthermore, these ecological changes may affect the adaptive capacity of coastal communities. Thispaper raised the issue of climate change on coastal communities on the island of Gangga Island.Toexplain the problem this paper uses interview and focus group data that is described through adaptivecapacity framework. This paper shows that the phenomenon of climate change has been affectingcoastal communities in Gangga Island. Nevertheless, this phenomenon has not been regarded as asignificant problem by the citizens. It is influenced by the limited knowledge of the citizens about thesymptoms of climate change. Other findings indicate that adaptive capacity is not only determined bythe environment. Social structure in both the patron-client and institutional at the village level is veryinfluential on the adaptive capacity of society Gangga Island
KEBIJAKAN ANTISIPATIF DALAM MENGHADAPI DINAMIKA HARGA BBM PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP Siti Hajar Suryawati; Andrian Ramadhan; Achmad Zamroni; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.061 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.327

Abstract

Mengingat bahwa kenaikan ketersediaan energi alternatif belum dapat mengimbangipenurunan stok energi fosil, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tak terhindarkan.Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan memberikan dampak negatif terhadap biaya operasionalusaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan. Makalah ini bertujuan untuk: menganalisiskeragaan usaha perikanan tangkap, menganalisis dampak kenaikan harga BBM terhadap usahaperikanan tangkap, dan merumuskan strategi kebijakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan hargaBBM untuk jangka pendek dan menengah pada usaha perikanan tangkap. Untuk analisis-analisis ini,dipergunakan data-data sekunder yang diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu statistik perikanantangkap, laporan-laporan terkait penggunaan BBM pada kapal perikanan dan laporan-laporan dampakkenaikan harga BBM pada periode sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan: (1) Kenaikan harga BBMberdampak secara langsung proses produksi, distribusi dan konsumsi usaha perikanan; (2) Pelakuusaha perikanan melakukan usaha adaptasi dalam bentuk inovasi pembiayaan, pengurangan operasikegiatan penangkapan, penggunaan kapal pengangkut dan penjualan langsung yang memberikandampak lanjutan terhadap penurunan produksi dan penurunan pendapatan; (3) Strategi kebijakanyang dapat dipertimbangkan adalah: pertama, mendorong dan mempromosikan penggunaan energialternatif; kedua, mempertimbangkan daerah over fishing sebagai daerah konservasi; ketiga, penjaminanharga ikan berkualitas; dan keempat, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana untuk penangananpasca panen. Kebijakan di hilir seperti penjaminan harga ikan berkualitas dan pengadaan sarana danprasarana untuk penanganan pasca panen direkomendasikan sebagai kebijakan kreatif yang dapatmemberikan dampak positif kepada pelaku usaha perikanan dan kinerja usaha perikanan secara umum.Title: Policy Anticipation to Cope With Fuel Price Dinamics inCapture FisheriesDue to the fact that the accumulating rate of alternative energies has not compensated thedecrease in stock of fossil energy, fuel price increased are unavoidable. Fuel price increases areexpected to bring negative impacts onoperationa costs of capture fisheries, aquaculture as well as fishprocessing. This paper aims to : (1) analyze the status of capture fisheries, (2) the impact of fuel priceincreased on capture fisheries activity and (3) formulate policy strategies to anticipate the impacts offuel price increased in the near future and long temperiod. This analysis used secondary data that havecollected from three main sources, namely Capture Fisheries Statistics, fuel consumption documentsof fishing vessels and reports on the impact fuel price increase of past period. Results shows that: (1)Fuel price increase impacts directly affected to production process as well as productsdistribution andconsumption; (2) Fishing vessel operators adapted to the situation through various approaches including financial innovation, reduction in fishing activities, deploying carrier vessels, and carrying out direct selling; (3) Policystrategy options consist on several points: firstly, promoting the alternative energy;secondly, converting overexploitedfishing grounds into conservation areas;thirdly, imposing quality –based pricing policies; and fourthly, increasing thecapacity of post-harvest handlingfacilities and infrastructure. Downstream policies such as price guaranty based onfish quality and provision of post-harvest facilities and infrastructure are considered as creative policies, which canpositively impact on fisheries performance.

Page 1 of 1 | Total Record : 9