cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017" : 7 Documents clear
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM PESISIR DAN LAUT DI PANTAI DEPOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Agustina Setyaningrum; Heny Budi Setyorini; Edy Masduqi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.547 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.3953

Abstract

Kawasan pariwisata Pantai Depok dewasa ini mulai dikenal luas oleh masyarakat. Selama ini tempat wisata ini dikenal dengan wisata kulinernya. Sumber daya alam pesisir dan laut yang ada di Pantai Depok beragam baik itu sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam pesisir dan laut di Pantai Depok. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik Rapid Rural Apraisal digunakan dalam penelitian ini. Keberagaman sumber daya alam pesisir dan laut dapat menjadi salah satu daya tarik wisata baru di Pantai Depok. Salah satunya adalah dengan pengolahan produk hasil kelautan. Produk tersebut perlu dimaksimalkan agar produk tersebut memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Pengolahan produk hasil kelautan ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan baru yang mendukung kegiatan pariwisata di Pantai Depok.Title: Develompment Strategy of Tourism Activity Base on Coastal and Marine Resources in Depok Beach, Daerah Istimewa YogyakartaDepok Beach tourism area today is becoming widely known by the public. This tourist spot known as culinary tour. The coastal and marine natural resources in Depok Beach are both biological and nonbiological resources. The purpose of this research is to formulate coastal and marine natural resourcebased tourism development strategy in Depok Beach. Data used in this research include primary data and secondary data. Rapid Rural Apraisal techniques were used in this study. The diversity of coastal and marine natural resources can be one of the new tourist attraction in Depok Beach. One of them is the processing of marine products. The product needs to be maximized so that the product has added value and high selling value. Processing of marine products can be used as a new flagship product that supports tourism activities in Depok Beach..   
ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA Bayu Y. Suharto; Johnny Budiman; Denny BA Karwur
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.474 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.6099

Abstract

Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina dan juga mempunyai karakteristik wilayah perairan yang memiliki keragaman sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Permasalahan yang dihadapai saat ini adalah masih maraknya kegiatan illegal fishing yang terjadi baik dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun kapal ikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis stakeholder prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis AHP (Analisis Hirarki Proses) yaitu untuk menentukan stakeholder prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasanillegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi stakholder prioritas dalam pengawasan kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari pemerintah daerah. Faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing yaitu ketersediaanya sarana, prasarana pengawasan dan anggaran pengawasan serta ditunjang dengan sumber daya manusia pengawas yang terampil dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat berjalan dengan optimal.Title: Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in the Waters of The Regency of Sangihe Islands, IndonesiaThe regency of Sangihe Islands belongs to an area directly bordering with the neighborhood country, the Philippines and also possesses a typical marine waters with diverse highly economic living resources. Recent problem is illegal fishing practices done by either Indonesian or foreign fishing vessels. Analyze stakeholder priorities and important factors in controlling the illegal fishing activities. The study used a Hierarchy Process Analysis to determine the priority stakeholders and the priority factors in fishery vessel supervision and develop the appropriate policy implementation strategy in illegal fishing surveillance activities in the territorial waters of Sangihe Islands Regency. Results indicated that the Central Government became the priority stakeholder in supervising the illegal fishing in the waters of Sangihe Islands regency, supported by law enforcement activities and the role of the local government. Important factors in the supervision of illegal fishing activities are availability of facilities, monitoring infrastructure and supervision budget and supported by skilled human resources supervisor and also socialization of regulation so that fishery supervision activity can run optimal.
ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali) Radityo Pramoda; Hertria Maharani Putri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.376 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.6098

Abstract

Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan sertifikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas denganmetode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2)secara umum regulasi nasional yang teridentifikasi materinya bisa dipedomani mendukung MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b) membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga accessor untuk meringankan biaya sertifikasi. Title: Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product (Case Study: Bali)MSC Ecolabel is a certification to a product that meets criteria of sustainability environment and well organized. Since MSC began to be introduced in Indonesia, tuna Bali exporters still have doubts about using the certification.The objective of this research is to comprehend MSC rule and its national supporting regulation as well as to assess its implementation. Analysis of MSC rule and national regulation applies empirical yuridis method through case study approach, while descriptive statistic method is used to analyze exporters readiness to implement MSC. Results of the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due to lack of government support, difficult requirements, and high cost. Recommendation of policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector; (b) creating more operational regulation to support each of MSC principles; (c) regulating policies on ecolabel that must be obeyed by Tuna exporters as well as assisting its implementation; (d) negotiating to purchaser or providing accessor in order to reduce certification cost.
UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP Hikmah Hikmah; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.444 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.6464

Abstract

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tetang bagaimana kondisi eksisting dan permasalahan dalam upaya perlindungan nelayan. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Merauke dan Buton. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para ABK dan buruh seperti ketidakpastian usaha, ketidakadilan dalam pembagian upah, resiko usaha yang tinggi, dan kurangnya jaminan serta pendampingan hukum. Rekomendasi disarankan perlu pengembangan investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap, peningkatan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya, sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penangkapan ikan, pemerintah perlu meningkatkan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, terutama anak buah kapal di kapal-kapal besar.Title: Fisher’s Safeguard to Capture Fisheries Business SustainabilityFisher’s have a strategic role in the marine and fisheries sector. That role should be appreciated in the form of protection and empowerment life and fishing effort. This study aims to provide an overview of the existing conditions and problems in the protection of fishermen. The research locations are Indramayu, Cilacap, Merauke and Buton. The research method was used a qualitative approach. The types of data collected include fishing protection aspects contained in the fishing protection laws that include: availability of facilities and infrastructure to fisheries; business certainty on fishing communities; increasing of fishermen capability and capacity, strengthening institutional capacities in managing fish resources and develop the principles of environmental sustainability; financing systems and institutions that serve the interests of the business; fishing protection against the risk of natural disasters, climate change, and pollution; and security and safety system as well as legal aid for fishermen. The data were analyzed qualitatively and then be discussed. The conclusions were used as an answer of any problems. Various problems still often choke the fishermen, especially the crew and workers as business uncertainty, injustice in the distribution of wages, high business risk, and the lack of guarantees as well as legal assistance. Recommendations suggested are integrated investation development, both in the development of fisheries in the centers of fishery business, improvements of fishing ports operational based on role and function, socialization and training to the fishermen about the importance of insurance fisherman as security risk in fishing effort. The government needs to increase the guarantee and legal aid for fishermen, especially the crews of large vessels..
KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Hertria Maharani Putri; Radityo Pramoda; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.442 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.6095

Abstract

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan. Title : Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in IndonesiaThe depth of loss from illegal fishing within Indonesian waters has forced the Indonesian (Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP) to take strategic measures, such as scuttling. This study aimed at analyzing scuttling through a juridicial point of view. The analysis was conducted using a juridicial normative method with a qualitative approach and descriptively elaborated. The study showed that scuttling is not in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheriesto keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintan its sovereignty and fish resource. 
POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Nensyana Shafitri; Permana Ari Sujarwo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.895 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.6097

Abstract

Perikanan budi daya merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat potensial di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu kegiatan ini harus mampu dikembangkan secara optimal dari berbagai sisi di antara dari sisi lingkungan, pasar, masyarakat dan sarana prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan SWOT dan Quantitatif Strategic Plan Matrix (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling berpengaruh dari komponen kekuatan yaitu pelaku usaha budi daya dengan skor 0,825 dan kualitas sumberdaya perairan dengan skor 0,795. Sedangkan pada komponen kelemahan atribut yang paling berpengaruh yaitu kendala hama dan penyakit dengan skor 0,171 dan belum adanya Balai Benih Ikan dengan skor 0,133. Komponen peluang atribut yang paling dominan yaitu peluang pasar yang masih terbuka dengan skor 1,607 dan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan skor 1,160. Sedangkan komponen ancaman atribut yang paling berpengaruh yaitu belum adanya kelembagaan permodalan dengan skor 0,128 dan terbatasnya infrastuktur akses produksi dengan skor 0,013. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi SWOT masuk pada kuadran 1 Strategi SO (maxi-maxi strategy). Sementara itu hasil QSPM menjelaskan bahwa langkah-langkah prioritas strategi dalam pengembangan usaha perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi dan sarana prasarana dalam mendukung perikanan budi daya, meningkatkan potensi peluang pasar serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam usaha perikanan budi daya. Title: Potential and Opportunity of Fishery Development in Anambas Islands DistrictAquaculture is one of the most potential livelihoods in the Anambas Islands Regency. Therefore, this activity should be able to be developed optimally from various side in between environment, market, society and infrastructure.This study aims to determine the strategy of aquaculture development in Anambas Islands Regency by using SWOT and Quantitative Strategic Plan Matrix (QSPM). The result shows that the most influential attributes of the power component are cultivators with a score of 0.825 and the quality of water resources with a score of 0.795. Meanwhile the components of attribute weaknesses which very influential are pest and disease constraints with a score of 0.171 and there is no Fish Seed Institution with a score of 0.133.The most dominant component of attribute opportunity is the open market opportunity with the score of 1.607 and the type of fish that has a high economic value with a score of 1,160. Whereas the components of the most influential attribute threats is the absence of institutional capital with a score of 0.128 and the limited access to production infrastructure with a score of 0.013.This research indicates that SWOT strategy entered in quadrant 1 Strategy of SO (maximaxi strategy). Mean while QSPM results explain that the strategic priority steps in the development of aquaculture business in Anambas Islands Regency is done by optimizing technology and infrastructures in supporting aquaculture fishery, increasing the potential of market opportunity and also improving human resource capacity in cultivation aquaculture business.
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KAYONG UTARA Risna Yusuf; Rizky Muhartono
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.038 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.6459

Abstract

Kabupaten Kayong Utara masuk ke dalam WPP 711 dan memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan. Selain potensi perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki potensi perikanan perairan umum berupa sungai, rawa waduk dan budi daya kolam. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yaitu; (1) Pengembangan teknologi penangkapan; (2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Adapun urutan prioritas langkah-langkah strategi dengan pendekatan QSPM adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan teknologi penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 18,33005694; (2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan total score attractiveness sebesar 13,13045483, dan; (3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 10,7027257. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan mutlak diperlukan guna mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Wilayah yang luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar, mengharuskan dibangunnya sistem transportasi dan distribusi pengangkutan ikan yang efektif dan menguntungkan sehingga hasil tangkapan nelayan memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing. Title: Development Strategy on Capture Fisheries in District Kayong Utara Kayong Utara Regency located at WPP 711 and have 103 island that spread into four district. Besides capture fisheries, this regency have potency in inland fisheries such as river, swamp, reservoir and pond aquaculture but in fact, it is not been fully utilized. The goal of the research was to identify the steps of strategy in order to develop of capture fisheries in District Kayong Utara. the research using primary and secondary data. The analysis data using SWOT and QSPM. The resultshowed that the strategy of developing capture fisheries in District Kayong Utara were (1) Developing capture technology; (2) Increasing of monitoring capture areas; (3) Buiding transportation vihecle and distribution. The priority of steps on the QSPM approach of strategy were ( developing capture technology with the total score was 18,33005694; (2) Buiding of transportation and distribustion of fish the tottal score was 13,13045483; and (3) Increasing of supervision to fishing grounds with total attractiveness score 10,7027257. Development of capture technology and fleet to local fisher expected to be able increasing produktivity and can compete with andon fisher that conduct fishing activities in the same area. Supervision of fisheries must be done to prevent Illegal fishing. A wide area with most islands are scattered, require to be built transportation and distribution system, which the fishermen that has benefits, good selling point and able to compete.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue