Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012"
:
8 Documents
clear
FAKTOR KELUARGA DALAM KENAKALAN REMAJA: STUDI DESKRIPTIF MENGENAI GENG MOTOR DI KOTA BANDUNG
Santoso Tri Raharjo;
Sahadi Humaedi;
Budi M. Taftazani
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (33.78 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5491
Penelitian yang berjudul Faktor Keluarga Dalam Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif Mengenai Geng Motor Di Kota Bandung), diharapkan bisa menjelaskan faktor keluarga yang melatarbelakangi fenomena geng motor dan apa saja potensi yang bisa digali untuk pemecahan masalah geng motor khususnya di Kota Bandung. Kegiatan penelitian tentang “Geng Motor” merupakan penelitian deskriptif guna memahami akar penyebab dan potensi pemecahan masalah geng motor di Kota Bandung yang bersumber dari data primer dan sekunder. Sementara pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap informan yang berjumlah empat jenis imforman yang terdiri dari Orang Tua, Guru Sekolah, Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Anggota Geng Motor. Selain wawancara penelitian ini juga menggali informasi dari responden yang berjumlah 250 orang yang terdiri dari siswa SLTP dan SLTA dengan alat bantu berupa kuesioner. Sedangkan untuk data sekunder yang melengkapi kajian ini di lakukan pula penelusuran dari berbagai kebijakan atau dokumen yang terkait dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor keluarga dapat mendorong remaja dalam berperilaku negatif. Fungsi keluarga lebih banyak pada sisi kurangnya perhatian, pengabaian, dan persoalan penerapan kontrol misalnya aturan yang dierapkan di rumah tidak berjalan efektif atau sebaliknya keadaan tidak teratur karena tidak ada aturan atau hanya terdapat aturan yang lemah. Berbagai kondisi struktural keluarga, tidak idealnya sistem kontrol yang diberikan keluarga, dan minimnya kedekatan remaja dengan orang tua baik secara emosi maupun secara fisik menjadi penyebab anak mencari keluarga baru yang bisa memberinya kebebasan dan merasa dihargai secara individu. Jelas banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dari geng motor, secara individu dan secara komunitas karena pada dasarnya mereka itu mengerti akan hal yang baik dan buruk sehingga mereka pun mampu mengidentifikasi keahlian mereka sendiri dengan harapan stigma negatif mengenai geng motor yang berkembang di masyarakat bisa berkurang.
MENGHADIRKAN KESETARAAN DI RANAH DOMESTIK : SEBUAH KAJIAN MENUJU PENGINTEGRASIAN KEBIJAKAN PRO KESETARAAN GENDER
Agus Pratiwi
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.214 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5492
Program-program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Jawa Barat sudah dirumuskan dalam seperangkat kebijakan. Sayangnya, program-program PUG hanya berfokus pada peringkat Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM), yang umumnya dilandaskan pada tingkat partisipasi perempuan di ranah publik, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan GDI/GEM. Hambatan utama bagi para perempuan untuk dapat berpartisipasi di ranah publik adalah kegagalan bernegosiasi dengan pasangan/suami dalam pembagian tanggung jawab kerumahtanggaan yang seimbang. Untuk itu, penelitian ditujukan untuk memaparkan pentingnya PUG di ranah domestik dalam pembangunan kesetaraan gender di Jawa Barat melalui verifikasi terhadap faktor keberhasilan dan kegagalan GDI/GEM. Hasil verifikasi dirumuskan menjadi model PUG di ranah domestik, yang memungkinkan perempuan dapat berpartisipasi di ranah publik. Implementasi model tersebut disesuaikan dengan potensi-potensi SDM dan lembaga-lembaga yang ada di Jawa Barat. Penelitian dilakukan melalui organik feminist inquiry, di mana identifikasi masalah merupakan kesepakatan antara peneliti dan kolaborator penelitian. Oleh karena itu, penelitian diharapkan menghasilkan kontribusi yang tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan akan PUG di ranah domestik memang perlu tidak hanya untuk diprogramkan, tetapi juga untuk difasilitasi oleh pemerintah Jawa Barat agar aksesibel bagi masyarakat. Untuk menjalankan program dan fasilitas tersebut, pemerintah Jawa Barat dapat melibatkan potensial-potensial, yaitu kader-kader yang memiliki komitmen untuk PUG, seperti kader serikat buruh dan kader Posyandu. Kata kunci: PUG, domestik, kesetaraan gender
PERCERAIAN SEBAGAI PILIHAN RASIONAL: KASUS PERCERAIAN DI DESA TANAH MERAH, KUPANG – NTT
Chris S. Oiladang
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (21.485 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5493
Perceraian adalah realitas sosial yang mempunyai dua sisi. Di satu sisi bersifat negatif karena bertentangan dengan hakekat perkawinan, dan menimbulkan sejumlah akibat yang tidak diharapkan. Di sisi lain bersifat positif karena perceraian sebagai solusi konflik antara suami-istri, bahkan dengan keluarga. Sisi positif atau negatif fakta tersebut juga berdasarkan pada acuan hukum. Walaupun hukum agama (Kristen) melarang perceraian, namun larangannya lebih bersifat himbauan moril. Di sisi lain adanya peluang perceraian menurut hukum adat yang menawarkan sejumlah jalan keluar dari problem berkeluarga. Pelaku berada dalam dua kekuatan hukum tersebut yang saling bertolak belakang. Menghadapi situasi demikian, individu mempunyai kehendak bebas untuk memilih dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Praktik Perceraian lebih mengacu kepada hukum adat yang dipandang sebagai pilihan rasional., karena lebih dapat menjawab kebutuhannya dalam berkeluarga. Menyangkut tingkat pilihan rasional, maka tindakan sosial dalam kasus kawin-cerai tersebut adalah sesuai tipe Rasionalitas Instrumental (Zweckrationalitat), yaitu kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan tertentu. Baik tujuan itu sendiri maupun segala tindakan yang diambil dalam rangka tujuan itu, dan akibat-akibat sampingan yang akan timbul, semuanya dipertimbangkan secara rasional. Kata kunci : Perceraian, pilihan rasional
KEBIJAKSANAAN TENTANG PERUBAHAN IKLIM DI JAWA BARAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Maret Priyanta;
Nadia Astriani;
Amiruddin A. Dajaan Imami
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (33.861 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5494
Pemanasan global dan perubahan iklim di dunia mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Otonomi daerah memberikan pula peluang dan tantangan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan perubahan iklim. Komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dalam rangka perubahan iklim memerlukan kerjasama dan peran daerah (kabupaten/kota). Dalam implementasi permasalahan tersebut, kebijaksanaan daerah melalui perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam upaya penanggulangan sumber-sumber perubahan iklim termasuk Provinsi Jawa Barat dalam kerangka negara kesatuan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi masa kini dan kepentingan generasi yang akan datang. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Diawali dengan mendeskripsikan berbagai permasalahan perubahan iklim dan kalitannya dengan hukum lingkungan, dan kemudian menganalisinya secara sistematis. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Kebijaksanaan Provinsi Jawa Barat Berkenaan Dengan Permasalahan Perubahan Iklim sangat bergantung pada rumusan kebijaksanaan daerah (kabupaten/kota), mengingat sumber-sumber penyebab perubahan iklim dari berbagai sektor baik sebagian maupun seluruhnya menjadi urusan dan wewenang daerah, sehingga peranan daerah melalui kepala daerah maupun implementasinya dalam peraturan daerah menjadi sangat penting dalam memenuhi komitmen provinsi dan pemerintah pusat dalam upaya penangulangan perubahan iklim global. Permasalahan Perubahan Iklim Di Jawa Barat sangat bergantung kepada pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, hal ini sangat ditentukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan penempatannya dlaam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi Misi daerah sebagai wujud kebijaksanaan pemerintah atau kepala daerah memengang peranan yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang mendukung penanggulangan perubahan iklim untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang Kata Kunci : Perubahan Iklim, , Hukum Lingkungan, Kebijaksanaan, Pembangunan Berkelanjutan
STUDI DESKRIPTIF MENGENAI KETERAMPILAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REMAJA
Asteria Devy Kumalasari;
Kustimah -;
Nurul Wardhani
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.587 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5490
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keterampilan pengambilan keputusan pada remaja dan faktor-faktor yang berperan dalam penguasaan keterampilan tersebut. Penelitian diikuti oleh 307 partisipan yang terdiri dari 45 siswa perempuan dan 262 siswa laki-laki dari kelas 1, 2 dan 3 SMA Negeri 24 Bandung dengan rentang usia 15 – 19 tahun. Mengunakan metode penelitian deskriptif dan alat ukur keterampilan pengambilan keputusan yang diadaptasi dari alat ukur yang dibuat oleh Mincemoyer dan Perkins (2003), penelitian ini menemukan bahwa keterampilan pengambilan keputusan partisipan penelitian tergolong cukup (median = 84,00). Di antara kelima aspek keterampilan pengambilan keputusan, aspek menguji resiko dan konsekuensi dari pilihan merupakan aspek yang lebih dikuasai oleh partisipan. Penelitian ini juga menggali permasalahan yang sering dihadapi remaja. Ditemukan bahwa masalah relasi dengan teman, masalah emosi yang sensitive, motivasi dan konsentrasi belajar serta pemilihan jurusan seringkali dihadapi oleh remaja. Pengujian terhadap perbedaan keterampilan keputusan di antara perempuan dan laki-laki serta di antara usia yang berbeda menunjukkan bahwa jenis kelamin dan usia memiliki peran yang signifikan terhadap penguasaan keterampilan pengambilan keputusan pada remaja.
SISTEM PERTANIAN PERLADANGAN BERPINDAH DAN KONSERVASI HUTAN OLEH MASYARAKAT BADUY DI BANTEN SELATAN
Gunggung Senoaji
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5496
Masyarakat Sunda Baduy adalah sebutan bagi masyarakat sunda yang hidupnya mengasingkan diri di sekitar Pegunungan Kendeng, Banten Selatan. Kehidupan mereka sangat tergantung kepada lingkungan alamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan lahan oleh masyarakat Baduy di lahan budidaya dan di lahan perlindungan lingkungannya. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan beberapa teknik PRA. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi-pengikutsertaan dan wawancara terbuka mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Baduy mampu mengelola lahan yang diberikan oleh pemerintah, berupa hak ulayat, dengan arif dan bijaksana. Mereka membagi tata guna lahannya menjadi kawasan hutan, kawasan budidaya, dan pemukiman. Kawasan hutan mutlak digunakan untuk perlindungan lingkungan sehingga tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lainnya. Setiap masyarakat Baduy wajib berladang sebagai bentuk penghormatan terhadap Sanghyang Dewi Sri yang menjadi salah satu kepercayaannya. Sistem pertanian masyarakat Baduy adalah pertanian padi lahan kering pola perladangan berpindah dengan masa bera 5-7 tahun. Tata cara perladangan dan perlindungan lingkungan diatur oleh norma adat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Baduy. Kepatuhan masyarakat Baduy terhadap norma adat menjadikan sistem perladangan berpindah dan pelestarian hutan ini tetap berjalan sampai saat ini, sehingga mereka diakui sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengelola lingkungan dengan kearifan lokalnya. Kata kunci : Masyarakat Baduy, perlestarian hutan, dan perladangan berpindah
PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN PROFESIONALISME PEGAWAI TERHADAP KUALITAS LAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK: SURVEY DISPENDA KOTA CIMAHI
Heni Nurani Hartikayanti
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5497
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : 1) Hubungan antara Kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan profesionalisme pegawai dan 2) Pengaruh kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalisme pegawai terhadap kulitas layanan pemungutan pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive verifivative dan explanatory survey. Teknik sampling yang digunakan adalah purposisve sampling. Adapun jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 29 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini mengungkapkan : 1) Terdapat hubungan yang cukup erat dengan arah positif antara kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalisme pegawai dan 2) Pengaruh kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalisme pegawai berpengaruh secara significan terhadap kualitas layanan pemungutan pajak Kata kunci: Kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, profesionalisme pegawai, kualitas layanan pemungutan pajak.
RELASI PARTAI POLITIK DAN KONSTITUEN DI KOTA BANDUNG DAN KABUPATEN SUMEDANG
Caroline Paskarina;
Neneng Yani Yuningsih;
Siti Witianti
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5495
Penelitian ini difokuskan untuk mencari gambaran mengenai relasi partai politik dengan konstituen dalam mencari dukungan massa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dioperasionalkan melalui metode survei pakar, di mana kuesioner disebarkan kepada responden yang dipandang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang partai politik, kampanye, dan pemilihan umum maupun lokal yang berlangsung di lokasi penelitian, serta memiliki pengetahuan tentang konteks politik lokal di lokasi penelitian. Responden terdiri dari elit partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa lokal di kedua lokasi penelitian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi partai politik di tingkat lokal diintervensi oleh pengurus pusat, mekanisme pertukaran masih bersifat transaksional dengan faktor uang yang paling peran, partai dan kandidat tidak terlalu melakukan pengawasan dengan ketat, partai politik saat ini lebih bersifat non ideologis, dan partai politik belum menggunakan strategi yang efektif dalam penggalangan dukungan. Agar relasi partai politik dan konstituen menjadi lebih demokratis, maka kami menyarankan pimpinan partai pusat memberikan otonomi kepada partai di tingkat lokal untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara memperkuat organisasi partai di tingkat lokal baik sumber daya manusia ataupun sumber keuangan partai.