cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 789 Documents
 53   54   55   56   57 
PERANAN KELEMBANGAN BAGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA NON MATERIAL DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PERDESAAN Mansur Afifi; Sitti Latifah
Sosiohumaniora Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i3.5506

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi model dan menganalisis peran kelembagaan bagi pengembangan sumber daya non material dalam mendukung pembangunan perdesaan. Penelitian ini dilakukan di tiga kecamatan di kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Informan ditentukan berdasarkan metode purposive sampling dan jumlahnya ditentukan dengan metode snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan perdesaan yang mengembangkan sumber daya non material di samping dapat mewujudkan partisipasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan juga melahirkan berbagai aksi bersama (collective action) dari masyarakat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya (emergence property). Berbagai kesepakatan bersama yang dihasilkan tersebut dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama (publik) dan ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kelembagaan bagi pengembangan sumber daya non material perlu terlebih dahulu diwujudkan sebelum program teknis diimplementasikan di desa. Kata Kunci: kelembagaan, pembelajaran rekognitif, sumber daya non material, dialog bersama dan aksi bersama.
DINAMIKA SOSIAL EKONOMI PRIANGAN ABAD KE-19 Mumuh Muhsin Zakaria
Sosiohumaniora Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i1.5464

Abstract

Abad ke-19 bagi Priangan khususnya dan Pulau Jawa umumnya merupakan moment penetrasi kolonial yang sangat intens. Hal ini dilakukan melalui pelibatan hampir sebagian besar komponen masyarakat dalam mengusahakan tanaman komersial yang laku di pasar internasional, seperti nila, kopi, teh, dan kina. Hal tersebut tidak serta-merta mematikan aktivitas perekonomian dan pertanian subsitem penduduk Priangan. Malah yang terjadi adalah hubungan komplementer antar-keduanya. Hal ini dimungkinkan selain karena faktor geografis-ekologis yang kondusif juga karena jenis tanaman yang diusahakan dan jenis tanah yang digunakan tidak menyaingi sektor ekonomi pertanian. Peran elit lokal sangat besar dalam menciptakan keseimbangan dan harmonisasi relasi antar penduduk pribumi, pemerintah kolonial, dan elit lokal sendiri yang pada gilirannya berpengaruh terhadap peningkatan produk dan terciptanya suasana aman. Fakta historis yang ditemukan di Priangan menjadi indikator penting yang menjelaskan derajat relatif kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan kerja: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kata Kunci: Sejarah, Priangan, Ekonomi, Kolonial.
LEGAL STUDY OF PANGANDARAN KARST LANDSCAPE AREA FOR GEOTOURISM TO REACH SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 15 Reynata Alya Hartono; Nia Kurniati; Dadang Epi Sukarsa
Sosiohumaniora Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i2.26925

Abstract

Pangandaran Regency conducts geotourism activities in thiskarst landscape area. This karst landscape needs to be protected by the local government because ecological functions are useful for life and have high scientific value for education. Geotourism in Pangandaran Regency faces constraints due to local regulations that have not been synchronized with the establishment of the karst landscape so there is a need for legal studies to realize sustainable development in this area. The research method used is normative juridical research based on secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to the karst landscape in Pangandaran Regency. The result of the study show that out of sync and out of harmony Regulation of Regional Spatial Regional Regulation of Pangandaran Regency Number 3 of 2018 concerning the Regional Spatial Planning of Pangandaran Regency in 2018-2038 with Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 98 K/40/MEM/2019 concerning the Determination of the Pangandaran Karst Landscape Area which will have an impact on the creation of non-optimal use of spatial in accordance with functions of the area. From this study, it can be concluded that the tourism village objects in the karst protected area from the karst function based on the landscape karst area rules are not disturbed must still refer to the principle of environmentally sustainable development that has been regulated by both local and central government.
KONFLIK DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI INDUSTRI: Suatu Survey Pada Industri Garmen di Kabupaten Bandung Nandan Limakrisna
Sosiohumaniora Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i3.5511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : Mempelajari pandangan para pengusaha garmen di Wilayah Bandung dan Sekitarnya (mencakup pandangan tradisional atau pandangan modern) pada konflik yang dibayangkan dan konflik yang dirasakan. Menganalisis tingkat pengaruh aturan pemerintah (meliputi perundangan, kebijakan, dan keputusan pemerintah) terhadap konflik yang dirasakan dalam hubungan industrial. Menganalisis tingkat pengaruh nilai-nilai sosial terhadap konflik yang dirasakan dalam hubungan industrial. Menganalisis tingkat pengaruh hubungan kerja (meliputi ketergantungan, perbedaan dalam tujuan, perbedaan persepsi, dan kebutuhan spesialis) terhadap konflik yang dirasakan dalam hubungan industrial. Menganalisis tingkat pengaruh konflik yang dirasakan yang mencakup ambiguitas peranan, persaingan untuk mencapai sumber-sumber daya langka, interdependensi tugas, kendala-kendala komunikasi, konflik sebelumnya, perbedaan persepsi individual, dan perbedaan dalam kepribadian, kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai, serta tujuan-tujuan dalam hubungan industrial terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka didapatkan bahwa para pengusaha garment di wilayah Bandung dan sekitarnya masih berpandangan tradisional terhadap konflik. Aturan pemerintah yang cenderung memihak pengusaha ternyata memiliki pengaruh yang berarti terhadap timbulnya konflik sebesar 38,1 %. Demikian juga nilai-nilai sosial karyawan berpengaruh terhadap timbulnya konflik, tetapi pengaruhnya relatif kecil, yaitu 5,20%. Sedangkan hubungan kerja di perusahaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap timbulnya konflik, yaitu sebesar 27,2 %. Tetapi konflik yang tereskalat/ timbul berpengaruh sangat berarti terhadap produktivitas kerja sebesar 62,9 %. Kata Kunci: Konflik, Hubungan Industrial, aturan pemerintah, nilai-nilai sosial, hubungan kerja
MATERIAL PROCESS IN THE ENGLISH CLAUSE: FUNCTIONAL GRAMMAR APPROACH Eva Tuckyta Sari Sujatna
Sosiohumaniora Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v11i3.5426

Abstract

This research is entitled Material Process in English Clause: A Functional Grammar Approach. This research discusses three main points: (1) the verbs can be categorized into material process; (2) the participants involve in the material process; and (3) the clause patterns of material process. This research employs a Functional Grammar Approach (FGA). This research method used is descriptive method, which employs paraphrases and reference techniques. The result of this research shows that (1) the verbs: run, kill, make, destroy, give, sing, play, break, go, snore, sleep, buy, bit, put, paint, and consider can be categorized into the verbs of material process; (2) the participants involve in the material process can be agent, affected, effected, recipient, beneficiary, range, and instrument; and (3) the clause patterns of material process can be intransitive, monotransitive, ditransitive, and complex transitive.
SISTEM PERTANIAN PERLADANGAN BERPINDAH DAN KONSERVASI HUTAN OLEH MASYARAKAT BADUY DI BANTEN SELATAN Gunggung Senoaji
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5496

Abstract

Masyarakat Sunda Baduy adalah sebutan bagi masyarakat sunda yang hidupnya mengasingkan diri di sekitar Pegunungan Kendeng, Banten Selatan. Kehidupan mereka sangat tergantung kepada lingkungan alamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan lahan oleh masyarakat Baduy di lahan budidaya dan di lahan perlindungan lingkungannya. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan beberapa teknik PRA. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi-pengikutsertaan dan wawancara terbuka mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Baduy mampu mengelola lahan yang diberikan oleh pemerintah, berupa hak ulayat, dengan arif dan bijaksana. Mereka membagi tata guna lahannya menjadi kawasan hutan, kawasan budidaya, dan pemukiman. Kawasan hutan mutlak digunakan untuk perlindungan lingkungan sehingga tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lainnya. Setiap masyarakat Baduy wajib berladang sebagai bentuk penghormatan terhadap Sanghyang Dewi Sri yang menjadi salah satu kepercayaannya. Sistem pertanian masyarakat Baduy adalah pertanian padi lahan kering pola perladangan berpindah dengan masa bera 5-7 tahun. Tata cara perladangan dan perlindungan lingkungan diatur oleh norma adat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Baduy. Kepatuhan masyarakat Baduy terhadap norma adat menjadikan sistem perladangan berpindah dan pelestarian hutan ini tetap berjalan sampai saat ini, sehingga mereka diakui sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengelola lingkungan dengan kearifan lokalnya. Kata kunci : Masyarakat Baduy, perlestarian hutan, dan perladangan berpindah
PENGARUH PERUBAHAN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BANDUNG Nina Karlina
Sosiohumaniora Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i3.5507

Abstract

Kinerja PDAM Kota Bandung masih belum optimal, dimana saat ini air bersih yang sampai ke pelanggan masih belum memenuhi kualitas standar air minum. Belum lagi sejumlah persoalan yang secara umum melingkupi pengelolaan PDAM Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan pada aspek struktur organisasi dan kinerja yang dicapai, sehingga menggunakan desain kuantitatif. Dengan desain ini, peneliti melakukan explanatory survey. Desain penelitian ini dilakukan dengan cara survei untuk mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan hasil restrukturisasi organisasi PDAM dan secara langsung terkait pula dengan kinerja organisasi PDAM Kota Bandung. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara proportionate stratified random sampling. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PDAM Kota Bandung. Kata kunci : Perubahan organisasi, Restrukturisasi, Kinerja organisasi, PDAM Kota Bandung, Penempatan pegawai.
PERAN AKUNTAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Haryono Umar
Sosiohumaniora Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i1.5465

Abstract

Peran akuntan sangat penting dalam memastikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja yang tepat dengan menerapkan fungsi kontrol. Akuntansi adalah proses mengkomunikasikan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha kepada pengguna seperti pemegang saham dan manajer. Komunikasi umumnya dalam bentuk laporan keuangan yang menunjukkan dalam bentuk uang sumber daya ekonomi di bawah kendali manajemen; seni terletak dalam memilih informasi yang relevan kepada pengguna dan dapat diandalkan. Akuntansi adalah proses pencatatan, klasifikasi, dan meringkas secara signifikan dan dalam bentuk uang, transaksi dan peristiwa yang, setidaknya untuk sebagian, karakter keuangan, dan menafsirkan hasil daripadanya. Informasi yang diberikan oleh akuntan dapat bertukar proses pengambilan keputusan. Informasi ini diperlukan untuk menerapkan sistem pemerintahan di suatu organisasi. Penerapan sistem pemerintahan adalah praktik yang baik untuk mencegah korupsi. Pemerintahan adalah sistem nilai, kebijakan dan institusi dimana masyarakat mengelola urusan ekonomi, politik dan sosial melalui interaksi di dalam dan di antara masyarakat, negara sipil dan sektor swasta. Ini adalah cara masyarakat mengorganisasi dirinya sendiri untuk membuat dan melaksanakan keputusan-mencapai kesepakatan pengertian, saling dan tindakan. Ini terdiri dari mekanisme dan proses bagi warga dan kelompok untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, menengahi perbedaan mereka dan melaksanakan hak hukum dan kewajiban mereka. Ini adalah aturan, lembaga dan praktek-praktek yang menetapkan batas-batas dan memberikan insentif bagi individu, organisasi dan perusahaan. Pemerintahan, termasuk dimensi sosial, politik dan ekonomi, beroperasi pada setiap tingkat perusahaan manusia, baik itu rumah tangga, desa, kota, negara, kawasan, atau dunia ". Audit memberikan kontribusi dalam strategi memerangi korupsi. kerugian Negara dapat ditemukan oleh penerapan audit yang efektif seperti audit forensik, audit investigatif atau audit jenis lainnya. Korupsi adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi." Karena itu, ia melibatkan perilaku yang tidak tepat dan tidak sah pejabat publik-pelayanan, baik politisi dan pegawai negeri sipil, yang posisinya menciptakan peluang bagi pengalihan uang dan aset dari pemerintah untuk diri mereka sendiri dan mereka kaki. Salah satu contoh korupsi adalah penipuan. pelaporan keuangan sebagai melakukan kecurangan disengaja atau ceroboh, baik perbuatan atau kelalaian, yang menghasilkan laporan keuangan material yang menyesatkan. Auditor harus mencari tahu dan laporan ini kegiatan kriminal seperti yang diceritakan oleh standar auditing. Makalah ini menganalisa peran akuntan dalam memberantas korupsi. Kata Kunci: Akuntan, Korupsi, Pemerintahan
PRONOMINA NONASERTIVE “ANY” DALAM BAHASA INGGRIS: KAJIAN SINTAKTIS DAN SEMANTIS Rugaiyah -
Sosiohumaniora Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v11i3.5427

Abstract

Penelitian ini mengkaji pronomina nonasertif dalam bahasa Inggris sebagai salah satu bentuk pronomina taktakrif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dikaji melalui teknik kajian distribusional. Pronomina nonasertif dipilah berdasarkan bentuk, fungsi, acuan, dan perilaku sintaksisnya dalam kalimat tunggal dan dalam kalimat majemuk. Sumber data berasal dari bahasa Inggris tulis yang diambil dari berbagai jenis genre seperti cerpen, dan novel. Data tersebut dijadikan data utama sedang data pendukung diambil dari surat kabar. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan adanya tiga kelompok pronomina nonasertif. yaitu sebagai penggolong, sebagai pemarkah, dan sebagai determinator. Pronomina nonasertif sebagai penggolong sealalu dilekati unsurunsur tertentu seperti –one, -body, -thing, -time, dan –where. Pronomina nonasertif sebagai pemarkah dapat digabung dengan nomina terbilang dan takterbilang baik yang insani maupun yang noninsani. Sebagai pemarkah, pronomina nonasertif dapat pula dilekati berbagai ajektiva. Pronomina nonasertif sebagai determinator hanya dapat merujuk pada benda terbilang insani dan noninsani. Ketiga pronomina nonasertif di atas dapat bersifat anaforis dan kataforis.
PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN PROFESIONALISME PEGAWAI TERHADAP KUALITAS LAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK: SURVEY DISPENDA KOTA CIMAHI Heni Nurani Hartikayanti
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : 1) Hubungan antara Kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan profesionalisme pegawai dan 2) Pengaruh kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalisme pegawai terhadap kulitas layanan pemungutan pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive verifivative dan explanatory survey. Teknik sampling yang digunakan adalah purposisve sampling. Adapun jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 29 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini mengungkapkan : 1) Terdapat hubungan yang cukup erat dengan arah positif antara kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalisme pegawai dan 2) Pengaruh kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalisme pegawai berpengaruh secara significan terhadap kualitas layanan pemungutan pajak Kata kunci: Kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, profesionalisme pegawai, kualitas layanan pemungutan pajak.

Page 55 of 79 | Total Record : 789

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue