JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
JAKP, terutama berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Ini mencakup pengembangan administrasi, kebijakan daeerah, otonomi dan birokrasi, aparatur negara, desentralisasi, pengembangan ekonomi dan sains, manajemen publik, proses dan Teknik pengambilan keputusan publik, dan setiap ilmu sosial yang mencakup ilmu perkembangan ilmu Pendidikan, kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan daerah. Dalam tahun terbitnya JAKP akan menerbitkan jurnal dua kali dalam dua periode: April dan Oktober. Silakan kirim naskah Anda. Template dan pedoman penulisan bias diunduh pada laman ini.
Articles
232 Documents
<![CDATA[Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Pemerintahan: Sebuah Analisis Kebutuhan di Pemerintah Kota Dumai ]]>
<![CDATA[Mulianto, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2017): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.2.3.226-240.2017
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan mengenai analisis kebutuhan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintahan di pemerintah kota Dumai. Penelitian ini menemukan bahwa ada 12 program prioritas yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai kepada para aparatur pemerintahannya. Beberapa diantaranya adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan yang tepat dan pelatihan pengunaan media sosial untuk instansi pemerintahan. Ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas aparatur negara yang kemudian berujung pada pelayanan publik yang memuaskan. Penelitian ini menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia dan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan pada penelitian ini.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[Sari, Yusmalinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2017): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.2.3.241-254.2017
<![CDATA[Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari, Pemerintah Nagari Cubadak melakukan inovasi yang baru ada di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 yaitu pembuatan buku profil Nagari Cubadak, kebijakan manajemen Masjid, dan menampilkan informasi rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) kepada masyarakat dengan media papan informasi. Dengan adanya sikap akuntabel, diharapkan dapat mewujudkan penerapan prinsip good governance, dan dapat menyediakan informasi kepada publik secara terbuka dalam pengelolaan keuangan nagari. Namun nyatanya masih terdapat “temuan†dalam pertanggungjawaban keuangan di Nagari Cubadak, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan perangkat nagari, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Triangulasi data melalui informan triangulasi yaitu masyarakat, Camat Lima Kaum, Kasi. Pembinaan Desa dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PMDPPKB) Kabupaten Tanah Datar dan Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016 dianggap sudah mempertanggungjawabkan keuangannya dengan baik karena adanya beberapa program yang mengarah kepada keterbukaan informasi publik. Namun masih terdapat beberapa temuan sehingga perlunya peningkatan kualitas kinerja Perangkat Nagari Cubadak dalam meloporkan keuangannya secara akuntabel yang tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan nagari.]]>
<![CDATA[Pelayanan Adsministrasi Kependudukan Kota Surabaya Melalui Program E-LAMPID Ditinjau Dari Perspektif Electrnic Government ]]>
<![CDATA[Rozani, Ufi Rahmi]]>;
<![CDATA[Mutiasari H, Aprillia]]>;
<![CDATA[Rachmania A, Nurin Rachmania A]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2017): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.2.3.255-263.2017
<![CDATA[Electronic Government merupakan penggunaan teknologi dan informasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Program E-lampid adalah program yang digagas oleh Disdukcapil Kota Surabaya sebagai wujud dari penerapan electronic government Kota Surabaya yang menjadi percontohan bagi 40 kepala daerah di Indonesia seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Riau dan lain sebagainya. Latar belakang pembuatan program E-lampid adalah kepadatan volume antrean dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, kematian dan surat pindah datang yang selalu padat setiap hari kerja. Hal ini menyebabkan penumpukan arsip dan banyaknya arsip yang terselip sehingga pengurusan administrasi kependudukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Program yang digagas pada tahun 2013 ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Surabaya dalam pelayanan administrasi kependudukan, meminimalisir penumpukan arsip, meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan mempermudah Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan update data. Harapannya, ketika tujuan E-lampid tercapai Pemerintah Kota Surabaya mampu memanfaatkan informasi kependudukan sebagai bahan pembuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Berdasarkan hasil observasi, E-lampid ini telah sampai pada 2 tipe relasi yaitu Government to Government dan Government to Citizens dimana pihak yang dapat merasakan manfaat dari pelaksanaannya adalah masyarakat Kota Surabaya dan juga pejabat pemerintah ditingkat kelurahan, kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Diharapkan program E-lampid kedepannya dapat bekerjasama dengan rumah sakit swasta maupun pemerintah dalam pelaporan surat keterangan lahir sehingga dapat mewujudkan tipe relasi Government to Business. Pada pelaksanaannya program E-lampid terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Disdukcapil Kota Surabaya sehingga 2 instansi ini terus berusaha untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang ada agar pelayanan program E-lampid dapat berjalan sesuai target yang sudah ditentukan]]>
<![CDATA[Analisis Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat(Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar) ]]>
<![CDATA[Azre, Ilham Aldelano]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2017): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.2.3.187-203.2017
<![CDATA[BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. BUMD banyak dijalankan tidak secara efisien,inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi dan manajemen yang buruk, perilaku perburuan rente dalam kebijakan, serta ketidak efisienan dalam menjalankan perusahaan, serta tidak adanya tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik sehingga prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas serta keadilan menjadi pemasalahan yang mendasar dalam pengelolaan BUMD. Kebanyakan BUMD di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang sangat tidak efisien. Terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup. Terkadang keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional. Pekatnya nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme menandakan ketidakprofesionalan para pengelola BUMD tersebut. Bila saat ini banyak BUMD yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirnya tumbang di tengah jalan, salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Selama ini semua keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu izin kepada pemerintah.]]>
<![CDATA[Tanah untuk Rakyat : Studi Fenomenologi Makna Penggusuran Penghuni Gumuk Pasir, Parangtritis ]]>
<![CDATA[Widianto, Hardian Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.3.1.1-18.2017
<![CDATA[Upaya restorasi Gumuk Pasir, di pantai Parangtritis, Bantul, menimbulkan efek samping berupa penggusuran bagi warga yang tinggal disana. Penelitian ini disusun untuk meneliti makna penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Bantul terhadap warga penghuni Gumuk Pasir. Peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik fenomenologi guna menafsirkan makna yang terbentuk pada penghuni Gumuk Pasir berdasarkan pengalaman hidup mereka. Makna penggusuran bagi warga penghuni gumuk pasir jelas sebagai bentuk penguasaan tanah negara. Gumuk Pasir telah menjadi tanah negara dan dimanfaatkan mereka, dikuasai paksa menggunakan dasar Sultan Ground. Padahal Sultan Ground jelas – jelas sebagai warisan kolonial yang ingin diganti dengan hukum agraria nasional. Agar tercapai tujuan konstitusi Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui akes terhadap sumber daya (tanah).]]>
<![CDATA[Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah ]]>
<![CDATA[Rakhmawanto, Ajib]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.3.1.19-32.2017
<![CDATA[Pada saat ini kecenderungan dari pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah tidak membedakan secara jelas antara jabatan politik dengan jabatan karier. Perkembangan birokrasi lokal masih memperlihatkan kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Kasus mutasi dan pemberhentian jabatan tanpa adanya alasan yang rasional, setidak-tidaknya memperlihatkan bahwa kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi lokal. Kemudian Pejabat politik yang berasal dari partai politik yang berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih mempraktekkan berbagai tindakan yang kurang tepat dalam mengelola aparatur PNS di daerah. Pejabat birokrasi karier yang seharusnya diangkat dan diberhentikan secara profesional dengan mempertimbangkan sistem karier, ternyata lebih banyak ditentukan oleh pendekatan politik semata. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini mencoba menjelaskan mengapa terjadi politisasi birokrasi di Pemerintahan Daerah dan faktor apa yang menyebabkannya.Untuk menata sistem pemerintahan daerah dan pelaksanaan politik lokal yang paling tepat untuk diterapkan adalah memisahkan secara tegas antara jabatan politik yang menjadi domain partai politik dan jabatan karier yang menjadi domain PNS sebagai aparatur negara yang berperan pelaksana kebijakan. Kebebasan birokrasi yang tidak membedakan secara jelas antara politik dengan administrasi akan memunculkan euforia kekuatan politik yang dilakukan oleh pejabat politik lokal dan pejabat karier birokrasi.Pemerintahan Daerah dapat dimainkan oleh peran pejabat politik yang hanya mementingkan kepentingan individu dan partai politiknya. Sehingga akan membuat tatanan birokrasi menjadi tidak efektif dan akan merusak sistem Pemerintahan Daerah.]]>
<![CDATA[Menilik Diskresi pada Satuan Pendidikan: Aktualisasi Sistem Pembelajaran Berbasis Mesjid TK Al-Furqan Kota Bukittinggi Sebagai Sebuah Inovasi Dalam Membangun Karakter Religius Pada Anak Sejak Usia Dini ]]>
<![CDATA[Rozi, Fachrur]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.3.1.33-58.2017
<![CDATA[Sistem pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 termaktub bahwa tujuan dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu capaian yang ingin diwujudkan dalam sistem pendidikan nasional ini adalah untuk menciptakan arah pembelajaran yang dapat menanamkan karakter mulia bagi peserta didik. Proses pembangunan karakter pada peserta didik akan lebih baik jika dilakukan sejak usia dini. Hal ini dikarenakan pendidikan yang diberikan sejak usia dini akan menjadi fondasi bagi dasar kepribadian anak dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak selanjutnya. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi dalam sistem pembelajaran sebagai sebuah hasil dari diskresi yang dilakukan untuk menstimulasi pembangunan karakter anak sejak usia dini. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus di TK Al- Furqan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun karakter religius kepada peserta didiknya, TK Al-Furqan Kota Bukittinggi berinovasi melalui penerapan sistem pembelajaran berbasis mesjid. Inovasi sistem pembelajaran berbasis mesjid ini merupakan hasil dari diskresi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Sistem Pendidikan dan Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Sehingga menjadikan TK Al-Furqan sebagai TK satu-satunya yang ada di Kota Bukittinggi yang menerapkan sistem pembelajaran ini yang dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk membangun karakter pada anak sejak usia dini.]]>
<![CDATA[Best Practice Implementasi Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan ]]>
<![CDATA[Liesmana, Roza]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.3.1.59-79.2017
<![CDATA[Penelitian dengan judul “Best Practice†Implementasi Model Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Sampah Perkotaan†ini difokuskan pada implementasi model terbaik dalam kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dengan lokus penelitian di Kota Padang dan Kota Payakumbuh. Sumber pembiayaan kedua kota best practice ini berbeda, Kota Padang dengan implementornya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang bekerjasama dengan PDAM Kota Padang dalam bentuk retribusi. Sedangkan pengelolaan sampah Kota Payakumbuh merupakan bentuk kerjasama antara Kota Payakumbuh, Kota Bukittingi dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pembiayaan yang dianggarkan pada APBD Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini sendiri akan menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana gambaran umum terkait dengan kebijakan persampahan? bagaimana implementasi model kebijakan persampahan? dan bagaimana rumusan model terbaik kebijakan persampaham di perkotaan? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus serta analisis terhadap dokumen pembiayaan kebijakan sampah. Sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan sampah di kota Padang maupun kota Payakumbuh sama-sama belum efektif meskipun sumber pembiayaan pengelolaannya berbeda. Dalam implementasinya pada dua lokasi penelitian masih banyak ditemui kendala baik dari sisi implementor maupun dari sisi target grupnya. Sehingga model kemitraan yang paling rasional di dua lokasi adalah model implementasi mekanisme kerja mengutub (pooled) yakni masing-masing pihak (pemerintah-swasta) tidak saling tergantung satu sama lain dalam melakukan delivery mechanism atas keluaran kebijakan yang dihasilkan. Koordinasi yang dibutuhkan sangat minimal, dalam bentuk pembagian tugas yang jelas di awal ketika implementasi akan dilakukan. Setelah pembagian tugas disepakati maka masing-masing pihak dapat bekerja sendiri-sendiri untuk menjangkau kelompok sasaran sesuai dengan tugas masing-masing.]]>
<![CDATA[Peran Banyumas Kreatif dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas di Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Putri, Sri Iwandari]]>;
<![CDATA[Yuliardi, Pratama Maulana]]>;
<![CDATA[Al Gezon, Qembiq]]>;
<![CDATA[Febriani, Melinda]]>;
<![CDATA[Putri, Rima Rahmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.3.1.80-90.2017
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Peran Banyumas Kreatif dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas di Kabupaten Banyumasâ€. Latar belakang penelitian ini yaitu munculnya suatu komunitas masyarakat yaitu Banyumas Kreatif sebagai solusi bagi permasalahan belum maksimalnya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memanfaatkan potensi kreatif yang sedang berkembang di daerahnya. Padahal, Kabupaten Banyumas berpotensi menjadi kota kreatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Banyumas Kreatif dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai kota kreatif. Metode pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Banyumas Kreatif dalam pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas telah mencakup empat aspek yaitu peran fasilitatif meliputi dukungan, konsensus dan mengorganisasi. Peran edukasional yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi dan pelatihan. Peran perwakilan meliputi membuat mitra serta sharing pengalaman dan pengetahuan. Peran keterampilan teknis yaitu pengembangan masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknis.]]>
<![CDATA[Penerapan Collaborative Governance Pada Promosi Produk UMKMTenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh ]]>
<![CDATA[Dyo, Berlian Zella]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.3.1.91-108.2017
<![CDATA[Dalam hal promosi produk UMKM Tenun Balai Panjang, pemerintah Kota Payakumbuh melibatkan secara langsung peranan masyarakat dan swasta yang memiliki peran masing-masing dalam mengenalkan serta memasarkan produk UMKM Tenun Balai Panjang ini di kanca nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governanceyang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, masyarakat, serta stakeholder dalam mempromosikan salah satu produk unggulan Kota Payakumbuh yaitu Tenun Balai Panjang. Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh menggunakan metode deskriptif dengan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data maka dilakukan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki goodwill dalam memajukan UMKM khususnya produk Tenun Balai Panjang. Hal ini dibuktikan dengan respon pemeritah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Masyarakat Kelompok Penenun Balai Panjang, Dekranasda, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, Pondok Promosi UMKM serta perancang busana pribadi Presiden Jokowidodo, Tuty Adib.Dalam promosi produk Tenun Balai Panjang ini, lembaga-lembaga tersebut diatas memiliki fungsi atau peran masing-masing termasuk didalamnya menyediakanberbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar UMKM ini mampu berkontribusi dan menunjang perekonomian Kota Payakumbuh.]]>
