cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rozidateno Putri Hanida
Contact Email
ozidateno@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ozidateno@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
Published by Universitas Andalas
ISSN : 23014342     EISSN : 26570092     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other
JAKP, terutama berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Ini mencakup pengembangan administrasi, kebijakan daeerah, otonomi dan birokrasi, aparatur negara, desentralisasi, pengembangan ekonomi dan sains, manajemen publik, proses dan Teknik pengambilan keputusan publik, dan setiap ilmu sosial yang mencakup ilmu perkembangan ilmu Pendidikan, kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan daerah. Dalam tahun terbitnya JAKP akan menerbitkan jurnal dua kali dalam dua periode: April dan Oktober. Silakan kirim naskah Anda. Template dan pedoman penulisan bias diunduh pada laman ini.
Arjuna Subject : -
Articles 232 Documents
 14   15   16   17   18 
Smart Community Governance Dalam Program Geopark Ngarai Sianok di Kota Bukitting Salsabila, Utary
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.109-124.2018

Abstract

Smart community governance merupakan suatu konsep dimana masyarakat atau kelompok pintar membantu pemerintah dalam memecahkan masalah. Pariwisata merupakan salah satu keunggulan dari kota Bukittinggi. Program Geopark Global Network (GGN) merupakan program usulan UNESCO yang memiliki unsur cultural diversity, geodivisity, dan biodiversity dimana pengetahuan aspek ekonomi sebagai bentuk pemberdayaan masyarkat lokal dalam pengelolaan kawasan geopark dan aspek pendidikan ilmu kebumian pada keragaman dan keunikan warisan bumi. Geopark Ngarai Sianok memiliki nilai estetis dan nilai ilmiah sehingga membentuk suatu kawasan yang unik dengan menyatukan nilai-nilai kehidupan masyarakat lokal. Kawasan Ngarai Sianok memiliki potensi sebagai rekreasi alam budaya, tempat wisata, situs pengembangan ilmu pengetahuan kebumian dan sebagai kawasan hutan lindung. Dalam program Geopark ini adanya koordinasi dengan instansi/dinas terkait, sesepuh desa, dan masyarakat setempat. Keberdayaan masyarakat diwujudkan melalui adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang telah difasilitasi dengan dibentuknya pemberdayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemberdayaan yang dilakukan masyarakat lokal dalam program Geopark Ngarai Sianok. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya program geopark ini Bukittinggi dapat menggali potensi geologi dan sosial budaya yang ada di kawasan Ngarai Sianok serta dengan adanya pemberdayaan masyarakat lokal, pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dibantu dengan adanya peran aktif masyarakat tanpa meninggalkan budaya dan adat istiadat masyarakat lokal.
Cultural Development Dalam Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Nagari pada Masyarakat Etnis Mandailing di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Rozi, Fachrur; Setiawan, Husni
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.125-142.2018

Abstract

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memberikan penguatan dalam pembangunan sistem pemerintahan lokal yang didasarkan pada hak asal usul dan hak adat istiadat masyarakat setempat. Di Provinsi Sumatera Barat, sistem pemerintahan desa atau yang disebut dengan nagari merupakan sistem pemerintahan lokal yang menggunakan adat Minangkabau sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sistem Pemerintahan Nagari ini tidak sesuai dengan realitas yang terjadi pada masyarakat di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang ber-etnis Mandailing. Masyarakat Nagari Rabi Jonggor mempraktekkan Sistem Raja yang didasarkan pada adat istiadat Mandailing, meskipun dalam sistem Pemerintahan Nagari tidak mengenal raja. Artikel ini adalah hasil dari sebuah kajian yang ditujukan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisispembangunan sistem pemerintahan lokal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Kasus yang dikaji adalah kasus yang terjadi pada sistem pemerintahan lokal di Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat. Di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan lokal di Nagari Rabi Jonggor, terlihat bahwa adanya praktek sistem Pemerintahan Raja di dalam sistem Pemerintahan Nagari. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat cenderung memaksakan pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari pada masyarakat yang ber-etnis Mandailing. Pemerintah Daerah tidak mengatur dan memberi kepastian hukum terhadap peran dan fungsi Raja Adat Mandailing dalam sistem kehidupan bernagari. Padahal peran dan fungsi Raja Adat ini dipandang sebagai sebuah status yang penting dalam pengendalian masalah dan pengaturan kehidupan masyarakat setempat. Kondisi ini, menimbulkan kesan bahwa pembangunan sistem pemerintahan lokal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan setengah hati. Penting kiranya bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan dimensi cultural development dalam pembangunan sistem pemerintahan lokal. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di dalam Peratutan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pasal 23 dinyatakan bahwa pembentukan Desa Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Responsifitas Gender Pada Fasilitas Umum di Kota Serang Listyaningsih, Listyaningsih; Arenawati, Arenawati; Ismanto, Ismanto
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.143-157.2018

Abstract

Fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah harus dapat digunakan oleh pria, wanita, anak-anak, orang tua, dan orang cacat. Namun dalam kenyataannya kita sering menemukan bahwa fasilitas publik tidak dapat digunakan. Di Kota Serang masih ada fasilitas umum yang tidak ramah anak, tidak ramah kepada orang tua, tidak ramah bagi penyandang cacat, bahkan tidak ramah bagi perempuan atau dapat dikatakan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat respons gender pada fasilitas publik di Kota Serang. Untuk mengukur tingkat responsif gender dari fasilitas publik ini, peneliti mengambil dari pendapat Setiawati (2013), yaitu pemanfaatan universal, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan gender untuk kebutuhan dasar, ramah lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan fasilitas umum di Kota Serang. Objek penelitian ini adalah Terminal Bus, Trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Pasar, Shelter dan Taman Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah kuota dimana setiap objek terdiri dari 30 responden sehingga total responden dalam penelitian ini adalah 180 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah 2,09 kategori sedang. Berdasarkan objek penelitian, tingkat respons gender di trotoar adalah 2,31 (sedang), terminal 2,13 (sedang), Taman Kota 2,5 (sedang), Pasar 2,19 (sedang) JPO 1,53 (rendah) dan Berhenti di 1,88 (rendah) ). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah moderat.
Mapping The Principal-Agent Relation In Social Media: A Data Mining Approach Fahmi, Ujang; Wibowo, Canggih Puspo Puspo; Yudanto, Faturahman Yudanto
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.158-178.2018

Abstract

Most of the research on social media is conducted to comprehend and to exploit the presence of public opinion in it. Meanwhile, there has been limited research that explores the engagement process and interaction results from social media accounts. Therefore, this study aims to map the interaction between government and society in social media in principal-agent context. Exploration made from tweets posted by @KemenDesa and citizens' tweets which are mentioning @KemenDesa dated from 1 October 2014 to 31 September 2017. The results give an idea of the engagement process and the content of the interaction so that the relationship between them in the principal-agent context can be mapped. In addition, the results of the analysis can also be used to evaluate the use of social media by public organizations and communities as an alternative medium to communicate.
Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Pada Pengadilan Agama Muara Labuh Dan Pengadilan Agama Koto Baru Ayuhana, Witria Ayuhana; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi; Wandra, Novera
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.179-194.2018

Abstract

Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang pegawai agar mampu bekerja secara baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana gambaran Lingkungan Kerja Fisik, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, (2) Apakah Lingkungan Kerja Fisik berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, (3) Apakah Lingkungan Kerja Non Fisik berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, dan (4) Apakah Lingkungan Kerja Fisik dan Lingkungan Kerja Non Fisik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru. Desain penelitian menggunakan desain deskriptif dan kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Proporsional Random Sampling dengan sampel sebanyak 40 orang. Untuk memperoleh instrumen penelitian berupa kuesioner yang valid dan realiabel, peneliti melakukan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru kondisi lingkungan kerja fisik berada pada kategori baik, Untuk lingkungan kerja non fisik berada pada kategori kurang baik dan kepuasan kerja berada pada kategori cukup baik. Berdasarkan uji T dan uji F, ditemukan bahwa lingkungan kerja fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan lingkungan kerja non-fisik berpengaruh signifikan tehadap kepuasan kerja. Namun, setelah dilakukan uji simultan ditemukan bahwa lingkungan kerja fisik secara bersama-sama dengan lingkungan kerja non fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran bahwa untuk memperhatikan dan meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, pimpinan pengadilan perlu memperhatikan lingkungan kerja non fisik yaitu terkait dengan suasana kerja, pengawasan dan perlakuan terhadap pegawai. Suasana kerja ini juga berkaitandenganlingkungan kerja fisik yaitu kebersihan, penerangan, fasilitas kerja dan pewarnaan ruang kerja.
Cobent (Community Based Environment) Dalam Pengelolaan Sampah Mandiri Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Dusun Sukunan, Banyuraden, Sleman, DIY Billah, Nadiyah Salsa; Sari, Devi Kumala; Khasanah, Annisa Nur
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.195-213.2018

Abstract

COBENT (Community Based Environment) merupakan tindakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat setempat dalam mengelola kelestarian lingkungan dengan mempertahankan kualitas lingkungan. Upaya konservasi dan pengembangan usaha meningkatkan kualitas lingkungan sangat ditekankan dalam konsep ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan implementasi dari konsep COBENT dalam pengelolaan sampah secara mandiri guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Dusun Sukunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Melalui metode penelitian tersebut, peneliti leluasa untuk memperoleh data fakta secara detail sehingga data yang diperoleh mampu menjawab pertanyaan. Hasil penelitian dengan konsep COBENT dalam Pengelolaan Sampah Mandiri di Dusun Sukunan ditemukan bahwa dari aspek partisipasi, stakeholders, faktor penggerak, konservasi lingkungan beserta dampak yang ditimbulkan saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Implementasi COBENT yang diterapkan dalam pengelolaan sampah secara mandiri menjadi salah satu usaha untuk mengubah nilai sampah menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat baik secara ekonomi maupun lingkungan. Dari upaya COBENT dalam pengelolaan sampah secara mandiri yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Dusun Sukunan serta mampu menjadi support system yang utama dan best practiced bagi daerah lainnya.
Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Administrasi dan Fungsional Peneliti (Standar Kinerja Utama) Di Kedeputian Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Fitrianingrum, Lia
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.214-225.2018

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis penilaian prestasi kerja individu dalam 2 grup yang berbeda yaitu jabatan fungsional peneliti dan administrasi. Dilihat dari sisi unsur – unsurnya (content validity). Tujuan utama dari penilaian prestasi kerja adalah mendapatkan tunjangan kinerja, meningkatkan produktifitas dan tanggung jawab yang digunakan untuk para pimpinan mengambil keputusan. Teknik analisis data yang digunakan adalah multigroup analisis yaitu dengan membandingkan prestasi kerja dua kelompok pegawai di kedua grup tersebut dengan pendekatan persamaan struktural (Struktural Equation Model-SEM). Adapun responden yang menjadi unit analisis adalah sebanyak 200 responden dengan pembagian 100 responden fungsional peneliti dan 100 responden pegawai administrasi di lingkungan LIPI. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui penelitian ini terungkap bahwa ketiga unsur penilaian prestasi kerja yaitu quality, quantity, timeliness merupakan dimensi yang relevan, artinya bahwa ketiga unsur tersebut tepat digunakan untuk menilai prestasi kerja kedua grup tersebut yaitu grup jabatan fungsional peneliti dan grup pegawai administrasi. Selanjutnya konsep baru yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa walaupun semua dimensi dapat digunakan dalam penilaian prestasi kerja tetapi bobot relevansi masing – masing dimensi berbeda pada masing-masing grup, dan yang sangat signifikan perbedaannya di kedua grup tersebut adalah pada dimensi quality.
Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Adrianto, Adrianto; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi; Zetra, Aidinil
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.226-238.2018

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meningkatnya secara signifikan angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan manajemen program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen George R. Terry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekuder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yakni Kepala Bidang dan Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan dengan baik, dan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses manajemen program. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal, seperti penyiapan dokumen perencanaan induk pengembangan pariwisata daerah, meningkatkan koordinasi lintas OPD dengan membentuk Tim, meningkatkan alokasi dan ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan sumberdaya dan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan destinasi pariwisata.
“AJEP” : Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik Arya, Farras Alfino
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.239-249.2018

Abstract

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Masyarakat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, murah, transparan pasti dan terjangka dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah administratif yang luas sehingga mengakibatkan masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan mengalami kesulitan dalam akses perizinan. Untuk itu, DPMPTP Padang Pariaman membuat Program Antar Jemput Perizinan (AJEP) tujuannya memberikan pelayanan perizinan yang cepat , gratis dan langsung ke rumah masyarakat. Dalam program ini, berkas-berkas perizinan dijemput lalu diproses dan diantarkan kembali ke rumah masyarakat jika sudah selesai. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditetapkannya DPMPTP sebagai peraih peringkat pertama dalam Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 065-651-2018 tentang Penetapan Pemenang Kompetisi Pelayanan Prima dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan Program AJEP sebagai strategi inovasi pelayanan publik di DPMPTP.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi di lapangan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Yang menjadi triangulasi data dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Kesimpulan penelitian ini adalah Melalui Program AJEP di DPMPTP masyarakat Kabupaten Padang Pariaman antusias dalam mengurus perizinan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) dari retribusi IMB tahun 2018 di Kabupaten Padang Pariaman.
Administrative Reform in Indonesia: How Far is The Citizens Online Complaints-Handling System (LAPOR!) About to Reach The Open Government Agenda? Maryam, Dilani; Hadi, Adi Nurul; Palupijati, Ria Putri
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.250-260.2018

Abstract

Indonesia is one of the most prominent countries that have a strong interest in implementing open government agendas. In 2011, the Indonesian government along with seven other country leaders took the initiative to form a global network movement called Open Government Partnership (OGP) as a platform in making their governments more open, accountable, and responsive to citizens. To connect the international agendas with national bureaucratic reforms agenda, the Indonesian government also establish the movement called Open Government Indonesia (OGI). Under the national public complaints management system, LAPOR! was established as the flagship of the open government movement to encourage a "no wrong door policy" guaranteeing the right of the people to file any complaint to be channeled to the authorized public service provider. The purpose of this paper is to assess how far the LAPOR! is being implemented to support open government agenda. The topic will be analyzed using Governance approach, given that Open Government movement is a new and more efficient way of doing governance. Three main dimensions will be the main focus of the discussion, namely; public participation, collaboration, and transparency. This research is conducted by using a qualitative descriptive method. Data are collected through official documents or publications, and other various written sources including journals, news, articles related to the topic of discussion. The findings of this research reveal that the implementation of LAPOR! is still facing challenges. There are still some challenges that need to be addressed.

Page 16 of 24 | Total Record : 232

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Oktober Vol. 10 No. 1 (2025): April Vol 9 No 1 (2024): April 2024 Vol. 9 No. 2 (2024): Oktober Vol. 9 No. 1 (2024): April Vol 8 No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 8 No 1 (2023): April 2023 Vol. 8 No. 2 (2023): Oktober Vol. 8 No. 1 (2023): April Vol 7 No 2 (2022): Oktober 2022 Vol 7 No 1 (2022): April 2022 Vol. 7 No. 2 (2022): Oktober Vol. 7 No. 1 (2022): April Vol 6 No 2 (2021): Oktober 2021 Vol 6 No 1 (2021): April 2021 Vol. 6 No. 2 (2021): Oktober Vol. 6 No. 1 (2021): April Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 No 2 2020 Oktober Vol 5 No 1 (2020): Volume 5 No 1 2020 April Vol. 5 No. 2 (2020): Oktober Vol. 5 No. 1 (2020): April Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 No 2 2019 Oktober Vol 4 No 1 (2019): Vol. 4 No. 1 (2019): April Vol. 4 No. 2 (2019): Oktober Vol. 4 No. 1 (2019): April Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober Vol. 3 No. 2 (2018): April Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober Vol 2 No 3 (2017): Vol 2, No 3 (2017): April Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober Vol. 2 No. 3 (2017): April More Issue