JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
JAKP, terutama berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Ini mencakup pengembangan administrasi, kebijakan daeerah, otonomi dan birokrasi, aparatur negara, desentralisasi, pengembangan ekonomi dan sains, manajemen publik, proses dan Teknik pengambilan keputusan publik, dan setiap ilmu sosial yang mencakup ilmu perkembangan ilmu Pendidikan, kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan daerah. Dalam tahun terbitnya JAKP akan menerbitkan jurnal dua kali dalam dua periode: April dan Oktober. Silakan kirim naskah Anda. Template dan pedoman penulisan bias diunduh pada laman ini.
Articles
232 Documents
<![CDATA[Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS pada Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan ]]>
<![CDATA[Dohlia, Patra]]>;
<![CDATA[Syamsurizaldi, Syamsurizaldi]]>;
<![CDATA[Wandra, Novera]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.3.3.261-273.2018
<![CDATA[Latar belakang dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran disiplin kerja dan motivasi kerja di kantor camat di Kabupaten Solok Selatan, dan apakah disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan secara parsial dan simultan di kantor camat di Kabupaten Solok Selatan. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausatif. Desain penelitian ini menggambarkan variabel dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS pada Kantor Camat Sungai Pagu, Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh dan Kantor Camat Pauh Duo. Penentuan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 orang. Untuk mendapatkan instrument penelitian yang valid dan realiabel, peneliti telah melakukan uji validitas dan realiablitas. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu total capaian responden (TCR) dan analisis induktif yaitu hipotesis diuji dengan uji t dan uji F. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) disiplin kerja berada pada kategori baik, motivasi kerja pada kategori cukup baik dan kinerja pada kategori baik. (2) Disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh pengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja PNS di Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran yaitu (1) Untuk meningkatkan disiplin kerja, pimpinan perlu bersikap tegas dan tidak diskriminatif. (2) Untuk meningkatkan motivasi kerja pimpinan harus memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. (3) Untuk meningkatkan kinerja PNS, pimpinan lembaga harus memperhatikan disiplin dan motivasi kerja pegawai dengan cara memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.]]>
<![CDATA[Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan ]]>
<![CDATA[Hanida, Rozidateno Putri]]>;
<![CDATA[Syamsurizaldi, Syamsurizaldi]]>;
<![CDATA[Rozi, Fachrur]]>;
<![CDATA[Irawan, Bimbi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.3.3.274-291.2018
<![CDATA[Pasca direvisinya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Salah satu dampak tersebut menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Sebelumnya kewenangan perizinan pertambangan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun pada saat ini kewenangan itu sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi. Peralihan kewenangan ini tentu akan merubah pola keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah dan menjelaskan bagaimana keterlibatan adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan. Kajian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitif. Melalui proses wawancara, pengamatan dan analisis terhadap data, telah memberikan gambaran bahwa perlu pembagian peran antar aktor dalam proses pengawasan Masyarakat adat dapat mengambil peran sebagai aktor pertama yang akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Peran ini akan dikoordinir oleh KAN bersama Pemerintah Nagari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang.]]>
<![CDATA[Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa ]]>
<![CDATA[R, Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.4.2.88-98.2019
<![CDATA[Border areas are categorized as disadvantaged areas due to various factors, such as locations that are relatively remote with difficult levels of accessibility, low levels of education and public health, relatively low levels of socioeconomic welfare, and limited facilities and infrastructure that cause disparities in the welfare of border communities. Ironically, this border area is the entrance gates (border gates), if not managed properly it will succeed in overcoming the complexity between the bordering countries. On the other hand, borders are often a serious problem in relations between countries. One problem that often arises and seizes a lot of attention until now is the problem of regional boundaries. These problems are usually in line with the socio-economic community. Poverty and underdevelopment tend to be characteristic of communities at the border. Synergy of stakeholders' interests to build community welfare. This article uses qualitative data with data sources and literature that discusses the benefits of border communities. The validity and reliability of the data is done by reference triangulation. The results of the study show that the realization of community welfare is undeniably a national disintegration.]]>
<![CDATA[Affirmative Action Untuk Mengurangi Disparitas Gender Dalam Politik di Kota Serang ]]>
<![CDATA[arenawati, arenawati]]>;
<![CDATA[Prafitri, Nikki]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Yeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.5.1.75-85.2020
<![CDATA[Affirmative action is a solution to reducing gender disparities in various fields including politics. Efforts to increase women's representation are important in providing justice for women for their political rights, by producing policies that protect women's political rights. The indicator set by the Sustainable Development Goals for gender equality is the number of women's representation in parliament. This research is motivated by the condition where the number of members of the Serang City DPRD for the 2019-2024 period is only 8 women from a total of 45 members or 17%, where this number has not met the 30% quota for women. This study aims to determine the affirmative action taken to reduce gender disparities in politics. The research method used in this research is descriptive qualitative with interactive data analysis techniques. This research finds that from a policy perspective, both the central and local governments have made efforts to carry out affirmative action in the political field even though women's participation in politics is still low. This is inseparable from obstacles in the form of public perceptions of the quality of female cadres, women's self-distrust, factors of family support and family background. The study also found that strengthening the role of political parties through socialization, gender-biased political education and the involvement of female cadres in organizational activities and community empowerment activities can have an effect on reducing the stigma of gender disparity in politics]]>
<![CDATA[Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Pegawai Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ]]>
<![CDATA[Rohaeni, Heni]]>;
<![CDATA[Rosmawati, Mita]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.4.2.114-127.2019
<![CDATA[The performance of an organization is determined by the performance of employees. The Organization contribution in creating job satisfaction is needed, so the performance that produced by employees can be maximized. Besides the job satisfaction that can support the performance of a company, extra-role behavior or what is called Organizational Citizenship Behavior has a positive impact for the company. Organizational Citizenship Behavior (OCB) can arise from internal factors that come from the employee’s itself, one of them is job satisfaction perceived by the employees. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, as one of government agencies also expects its employees to have Organizational Citizenship Behavior. This study aims to determine the relationship of job satisfaction with Organizational Citizenship Behavior. The method used in this study is quantitative descriptive method. The data analysis method used is the correlation coefficient test, test the coefficient of determination, and test regression equation. Based on the result of research, job satisfaction has a relationship which in a very weak level of correlation with Organizational Citizenship Behavior.]]>
<![CDATA[Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima ]]>
<![CDATA[Fatimah, Astri Siti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.4.2.137-156.2019
<![CDATA[This research examines the influence of implementation of peace and public order policy on the effectiveness of regulating street vendors. The research methods used in this study are quantitative methods. The population in this study was the regulating coordination team of 137 people. The samples in his research were 33 people. Data collection techniques are used in three ways: observation, interviews, polls and documentation. Meanwhile, data analysis techniques using statistical analysis with the Path analysis model with the first tested validity and reliability. Based on a number of research results and hypotheses test results, it can be concluded that the implementation of public harmony and order policy has a significant influence on the effectiveness of PKL in Tasikmalaya City by 84.78% The remaining 15.22% is influenced by other variables such as the control given by the management and the supervision in the field is not optimal. The influence of policy implementation and public order towards the effectiveness of PKL in Tasikmalaya City is determined by dimentions, among others: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The greatest contribution is given by the dimensions of the then successive disposition followed by the dimension of resources, communication and bureaucratic structures. Thus the hypothesis that the author is tested and acceptable is the truth empirically.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah ]]>
<![CDATA[Aprita Sari, Cut Maya]]>;
<![CDATA[Mahara, Ayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.4.2.74-87.2019
<![CDATA[Atu Lintang forest was known as a critical area in Central Aceh which was experience a great damaged due to continuous illegal logging activities. This activities impacted on societal lives, such as floods, landslides, and the decline of wild animal in residential areas. So far, the Central Aceh regional government has implemented a legal and reforestation policy to deal with the problem of illegal logging. However, this policy has not succeeded in suppressing the number of illegal logging cases that have occurred. Therefore, this study aims to find out the implementation gap and barriers of the Central Aceh Regency government in dealing with the problem of illegal logging in Atu Lintang District. This study uses a descriptive qualitative approach. The data were obtained through field research by interviewing relevant informants and library studies by examining various relevant text sources. Through theoretical analysis using David Easton's political system theory (1953) and implementation gap theory (Andrew Dunsire, 1978). The results of this study indicate that the government is not capable in dealing with the problem of illegal logging. From the government side, implementation gap was occurred which caused by bad policy, namely the inability of the government to form appropriate policies: bad execution and bad luck in implementing policies. From the community side, the obstacle that arises is the low level of public understanding about the importance of protecting forests.]]>
<![CDATA[Kolaborasi Multi Aktor dalam Program Restorasi Gambut di Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.4.2.99-113.2019
<![CDATA[Peat restoration as a government strategic program is a hot issue. This was initially thought to be the result of forest and peat fires which were the source of the worst smoke disasters in 2015. The World Bank estimated the impact of economic losses at Rp. 221 Trilliuns. In accordance with Perpres No. 1 In 2016, the government established the Peat Restoration Agency which became the leader in the implementation of peat restoration in Indonesia. It is important to note that peat restoration was designed with the framework of collaboration with many actors. Governments, communities, NGOs and the private sector are key actors in implementing peat restoration (collaborative governance). The actor's approach is the focus of this research by using collaborative governance theory as the main framework of research. This research uses a qualitative method with a case study approach. Researchers found that there was a failure of collaboration between actors in the peat restoration program in Riau. The unclear status of the Regional Peat Restoration Team (TRGD) and the inactivity of the Riau Provincial Government in supporting the peat restoration agenda are the findings of this study. Researchers see there are several factors that cause it to happen. Economic factors are the main because peat restoration is related to investment in forestry and oil palm plantations. Then the cause of the failure of collaboration between these actors was also caused by the lack of commitment from political leaders in Riau.]]>
<![CDATA[Client And Coalitions dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kupang ]]>
<![CDATA[Rene, Mariayani]]>;
<![CDATA[-, Kismartini]]>;
<![CDATA[Purnaweni, Hartuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.4.2.128-136.2019
<![CDATA[One important factor that determines the successful implementation of mother and child policy is support from community especially the community whose be the target of the polices (clients) and also certain parties (coalitions) who have an interest in the policy. This paper aims to find clients and coalitions in the implementation of health mothers and children in Kupang Regency, which is one of the regions in Indonesia with the highest infant mortality cases. The method used is descriptive qualitative, by using one indicator in Najam implementation models, namely client and coalitions for analysis. The results of the study show that the implementation of Perda No 3 of 2016 as maternal and child health policy in Kupang Regency has not received support from the community, especially those who are the client of the policy. Therefore, it is recommended that the Kupang Regencial Government increase the socialization to the people in particular who are the clients of this policy]]>
<![CDATA[Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi saat Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Tambunan, Maria R.U.D.]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 2 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.5.2.173-192.2020
<![CDATA[This research is aimed at discussing various policies on providing tax incentives offered by the Indonesian government to reduce the economic uncertainty impact caused by the pressure caused by the co-19 pandemi. In implementing tax incentives, the facilities provided by the government are in the form of easing administrative obligations and cutting the amount of tax obligations should be paid by individual taxpayers and corporate taxpayers. In addition to taxation policies in Indonesia, this study also discusses policies implemented by the Austrian government. Austria is the first European Union member country which has been ease the locked down and also the country has been implementing tax incentive policies as a social economic instrument. This study uses a qualitative approach with qualitative research methods. Data occupied for this research was collected through literature study, documentation study and limited discussion. This study explains that the policies implemented by using taxation instruments generally have been inline with international trends, adjusted to the ability of the state. The instruments offered in the form of administrative ease, temporary tax burden cuts to the reduction in corporate income tax rates that will be implemented until the next few years. It is expected that these various policies can withstand economic pressures due to the current pandemi. However, on the other hand, the other important thing from the redistribution of these incentives is the supervision, the transparency on the benefit redistribution and reporting on the use of incentives provided.]]>
