cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Nazir Salim
Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 24426954     EISSN : 25802151     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.
Arjuna Subject : -
Articles 228 Documents
 15   16   17   18   19 
Kepengaturan tanpa Perlawanan Langsung: Program Pemetaan GPS Partisipatif di Taman Nasional Mae Tho, Thailand Adrianus Venda Pratama Putra
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.451

Abstract

Agrarian conflict between the Karen people and the Royal Forestry Department (RFD) in the northern Thailand has been going on for a long time. The root of the problem is that Karen tenurial rights are not recognized, even they lived there for hundreds 0f years. Their access to the forest also restricted because the area is included in the Mae Tho National Park. The conflict eventually subsided after the acceptance of the GPS participatory mapping program initiated by NGOs and the government. The program was well-received without significant resistance. The proof is that 80% of residents in the village where this research takes place agrees with the program. Some residents even boast of the program, even the program prohibits local residents from expanding their land beyond the land they have occupied for hundreds of years. Departing from the Michael Foucault framework of governmentality and etnographic research method, there are seven reasons why the program could run effectively. First, land insecurity makes Karen people crave land recognition. Second, they accepted the idea of conservation due to the construction of marginality limits their choices. Third, migration reduces pressure on the land. Fourth, debt bondage. Fifth, the role of NGOs. Sixth, the use of local institutions and churches that campaign for program benefits. Seventh, the creation of a national park as a new economic space.Keywords: GPS participatory mapping; governmentality; conservation; debt; local institutions; NGOsIntisari: Konflik agraria antara orang Karen dan Royal Forestry Department (RFD) di pegunungan utara Thailand telah berlangsung lama. Pangkal masalahnya ialah orang Karen yang telah ratusan tahun tinggal di sana tidak direkognisi hak tenurialnya dan hendak dibatasi aksesnya ke hutan karena wilayah tersebut masuk ke dalam Taman Nasional Mae Tho. Konflik tersebut akhirnya mereda pasca diterimanya program pemetaan GPS partisipatif yang digagas oleh LSM dan pemerintah. Program tersebut diterima dengan efektif tanpa perlawanan berarti. Buktinya adalah  80% warga di lokasi riset setuju dengan program tersebut. Beberapa warga bahkan membanggakan program tersebut. Padahal program tersebut melarang warga sekitar meluaskan lahannya di tanah yang telah dihuni selama ratusan tahun. Berangkat dari kerangka pikir kepengaturan Michael Foucault dan metode riset etnografi, ada tujuh alasan mengapa program tersebut bisa berjalan efektif. Pertama, insekuritas atas tanah membuat orang Karen menginginkan rekognisi lahan. Kedua, konstruksi marjinalitas membatasi pilihan mereka sehingga ide konservasi harus diakomodasi. Ketiga, migrasi membuat tekanan atas tanah berkurang. Keempat, jerat hutang. Kelima, peran LSM. Keenam, penggunaan institusi lokal dan gereja yang mengkampanyekan manfaat program. Ketujuh, diciptakannya taman nasional sebagai ruang ekonomi baru.Kata Kunci: Pemetaan GPS partisipatif; kepengaturan; konservasi; utang; institusi lokal; LSM
Social Justice: The Basis for Implementing Compensation in Land Acquisition for The National Strategic Projects in Indonesia Fahrul Fauzi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Infrastructure development with the National Strategic Project program must still pay attention to the concept of social justice. The land is the primary indicator needed in this development. Conflicts often occur between landowning communities and the government to acquire land for the National Strategic Projects. The issue of compensation that does not meet the point of agreement is the main problem in land acquisition. This article examines how the concept of social justice is laid as the basis for implementing compensation in land acquisition for National Strategic Projects in Indonesia. This article's writing is supported by the juridical-normative research method with a statutory regulation approach and a conceptual approach. In the concept of social justice, it is permissible to ask for sacrifices in the public interest, but it cannot be justified that these sacrifices are first requested from people who are already disadvantaged in society, so the government must consider several aspects before implementing land acquisition so that it does not harm the community and remain following the concept of social justice. Keywords: Social Justice, Land Acquisition, Compensation, the National Strategic Project.   Intisari: Pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional harus tetap memperhatikan konsep keadilan sosial. Tanah merupakan indikator utama yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut. Konflik sering terjadi antara masyarakat pemilik tanah dan pemerintah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional. Masalah ganti rugi yang tidak menemui titik kesepakatan menjadi masalah utama dalam hal pengadaan tanah. Artikel ini mengulas bagaimana konsep keadilan sosial diletakkan sebagai dasar pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional di Indonesia. Penulisan artikel ini didukung dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam konsep keadilan sosial memang boleh untuk diminta pengorbanan demi kepentingan umum, namun tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan beberapa aspek sebelum pelaksanaan pengadaan tanah sehingga tidak merugikan masyarakat dan tetap sesuai dengan konsep keadilan sosial. Kata Kunci: Keadilan Sosial, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Proyek Strategis Nasional.
Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin) Asih Retno Dewi; Sutaryono Sutaryono; Alifia Nurhikmahwati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.454

Abstract

Infrastructure development that is being promoted by the government to support economic growth is often constrained by land acquisition problems. The issue of land acquisition tends to be more complex when it comes to communal land. This research tries to map land acquisition problems with customary land objects in the Padang-Sicincin Toll Road project in Padang Pariaman Regency along with alternative solutions. The land acquisition problems were analyzed qualitatively. The findings of the study are the amount of compensation, the status of land objects, the agencies involved, and the entitled/affected communities with sequences based on the stages in land acquisition. Alternative solutions offered include: improving the quality of clear and detailed planning documents, meaningful socialization and public consultation, and massive community involvement at every stage of land acquisition. Regarding the assessment of compensation for communal land, it is necessary to formulate an assessment indicator in the Indonesian Assessment Standard that accommodates social and customary costs.Intisari: Pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seringkali terkendala masalah pengadaan tanah. Masalah pengadaan tanah tersebut cenderung lebih kompleks bila mengenai tanah ulayat. Penelitian ini mencoba memetakan permasalahan pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat pada proyek Jalan Tol Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman beserta alternatif solusinya. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif. Beberapa temuan penelitian antara lain permasalahan besarnya ganti kerugian, status objek tanah, instansi yang terlibat, maupun masyarakat yang berhak/terdampak dengan sekuensi berdasarkan tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain: peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang jelas dan detil, sosialisasi dan konsultasi publik yang bermakna, serta pelibatan masyarakat secara masif pada setiap tahapan pengadaan tanah. Terkait penilaian ganti kerugian untuk tanah ulayat perlu dirumuskan indikator penilaian pada Standar Penilaian Indonesia yang mengakomodasi biaya sosial dan biaya adat.Kata kunci: Pengadaan tanah, tanah ulayat, Padang Pariaman.
CEPACS dan Penyesuaian Lahan sebagai Mekanisme Land value Capture Pembangunan Aerotropolis Yogyakarta International Airport Vira Pujianingsih; Bakti Setiawan
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract: Aerotropolis development as an effort to increase activities at the airport in Yogyakarta International Airport also aims to improve the welfare of the people of Kulon Progo Regency. Aerotropolis cannot be built only with funds from the central government; it requires participation from various parties. Utilization of the Land value capture mechanism to make Aerotropolis is one of the efforts that can consider. The purpose of this research is to analize that CEPACs and land readjustment as land value capture mechanism that can use at Yogyakarta International Airport. This research uses a qualitative descriptive approach. From this study, it can conclude that many instruments can use to fund aerotropolis, but not all tools in Land value capture can utilize. Policies are needed from the central and local governments to implement the right Land value capture instrument. Participation from the private sector and the community is also required so that the funding mechanism can be as planned. Land value capture instruments that can use in the development of Aerotropolis include land readjusment,  and CEPACs, with some changes adjusted to the existing conditions Keywords: Aerotropolis, Funding, Land value capture Intisari: Pembangunan aerotropolis sebagai upaya peningkatan kegiatan di Bandara Yogyakarta International Airport juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Aerotropolis tidak memungkinkan dibangun hanya dengan dana dari pemerintah pusat, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak. Pemanfaatan mekanisme land value capture untuk membangun aerotropolis menjadi salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis CEPACs dan penyesuaian lahan sebagai mekanisme land value capture yang dapat digunakan di Bandara Yogyakarta International Airport. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak instrumen yang dapat digunakan untuk pembiayaan aerotropolis, tetapi tidak semua intrumen dalam land value capture dapat dimanfaatkan. Diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menerapkan instrumen land value capture yang tepat. Selain itu diperlukan partisipasi dari pihak swasta dan juga masyarakat agar mekanisme pembiayaan ini dapat sesuai seperti yang direncanakan. Instrumen land value capture yang dapat digunakan dalam pembangunan aerotropolis antara lain konsolidasi tanah, dan CEPACs, dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kata Kunci: Aerotropolis, Pembiayaan, Land value capture
The Impact of Land Commodification on Small and Landless Farmer’s Access to Rent Land in the Sub-Urban Village Bambang Hudayana
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.458

Abstract

Intisari: Artikel ini membahas akses petani untuk menyewa lahan untuk pertanian padi di desa di pinggir Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik untuk mendeskripsikan beroperasinya kelembagaan penyewaan lahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi dan survei. Informan kunci itu adalah seorang pejabat desa, dua kepala sub-desa, tiga ketua kelompok tani, dan lima penyewa tanah. Mereka diwawancarai tentang berbagai bentuk lembaga penyewaan tanah, posisi dan kuasa para pelaku dalam praktik penyewaan tanah. Pengamatan dilakukan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan yang menjadi objek sewa, dan survei dilakukan di tiga dusun sampel untuk menghitung jumlah petani dan pengusaha agribisnis dan nonpertanian yang menyewa lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani kecil dan petani tunakisma menyewa lahan untuk ketahanan pangan. Ada tiga jenis lahan yang menjadi objek sewa, yaitu tanah milik pribadi, bengkok sebagai gaji pegawai desa, dan tanah kas desa. Komodifikasi telah mengurangi akses petani kecil dan petani tunakisma untuk menyewa lahan, khususnya tanah bengkok dan kas desa. Sebaliknya, komodifikasi telah meningkatkan akses lahan bagi pelaku agribisnis dan investor di sektor nonpertanian.Kata kunci: Petani kecil dan tunakisma; komodifikasi lahan; institusi penyewaan tanah; tanah privat; bengkok; tanah kas desaThis article discusses farmers’ access to rent land for rice farming in a suburban village on the outskirts of Yogyakarta. This study uses a political economy theory to describe the operation of land leasing institutions. Data collection was carried out through in-depth interviews with key informants, observations and surveys. The key informants were a village official, two sub-village heads, three farmer group leaders, and five land tenants. They were interviewed on the various forms of land leasing institutions, the positions and powers of actors in land leasing practices. Observations were conducted to identify land uses that were the object of lease, and surveys were conducted in three sample sub-villages to calculate the number of farmers and agribusiness and non-agricultural businessmen who rented land. The results showed that small farmers and landless farmers rent land for food security. There are three types of land that are the object of lease, namely privately owned land, bengkok as village employee salaries, and village treasury land. The commodification has reduced the access of smallholders and landless farmers to rent land, especially bengkok land and village treasuries. Conversely, commodi­fication has increased land access for agribusiness actors and investors in the non-agricultural sector.
Ancaman Keberfungsian Sosial Pada Masyarakat di Dalam Kawasan Konservasi: Studi Kasus Desa Ranupani di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Versanudin Hekmatyar; Anggiana Ginanjar Adinugraha
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The objective of this study is to describing the social functioning of the community in the Bromo Tengger Semeru National Park area. Qualitative approach was used to collect the data to be descriptively presented. Social functioning is an important field of life quality measures related to the fulfillment of basic needs. The results show that the threat of social functioning in the Ranupani Village community was influenced by (1) the ability of the community to meet basic needs, (2) the ability to carry out social roles, (3) the adaptability of the community in facing changes, and (4) the integration capabilities in social systems. In the end, community as the main actor will try to maintain and improve its position and role by constructing and acting to reproduce the position in that social environment. Keywords: Social functioning, Access, National Parks, Bromo Tengger Semeru, Ranupani Village
Political Will Pemerintah dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria Heru Saputra Lumban Gaol; Rizky Novian Hartono
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Article 67 of The Law of The Republic of Indonesia Number 41 year 1999 concerning Forestry stated that Affirmation of existence and extinction of indigenous law shall be stipulated in Regional Regulation. Local governments play essential roles in making a Regional Regulation to provide recognition of the traditional rights of indigenous peoples. In fact, political will of the local governments is not powerful enough to provide the protections intended. There are so many indigenous people who become the victims of endless agrarian conflicts, especially regarding customary forests. This paper uses normative approach that focuses on examining the forestry law and the existence of the indigenous people. At the end of this article, there are some alternative ways that local government could apply to handle the conflicts, namely encouraging the local governments to have powerful political will in order to create regulations regarding indigenous people recognition. Government should hasten the process of creating a bill concerning Indigenous People Protections and therefore there will be a legal certainty of the indigenous people in Indonesia. Keywords: Agrarian Conflicts, Indigenous People, Regional Regulation, Political Will Intisari: Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan mensyaratkan bahwa instrumen pengukuhan mengenai keberadaan masyarakat adat adalah melalui Peraturan Daerah. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengeluarkan kebijakan berupa regulasi daerah untuk memberikan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Faktanya, political will yang dimiliki oleh pemerintah daerah  belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan hukum yang dimaksud. Banyak masyarakat adat yang menjadi korban dari konflik agraria yang tak berkesudahan, khususnya mengenai hutan adat. Tulisan ini merupakan tulisan hukum normatif yang berfokus menelaah regulasi hukum terkait kehutanan dan posisi masyarakat adat sebagai suatu dinamika sosial. Pada akhir bagian tulisan akan diberikan beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi konflik masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan, yakni mendorong agar pemerintah daerah memiliki strong political will untuk mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Pemerintah juga harus segera melakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan hak-hak tradisonalnya. Kata Kunci: Konflik Agraria, Masyarakat Adat, Peraturan Daerah, Political Will.  
Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik Dian Aries Mujiburohman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: A land certificate is an official document issued by the Land Registry. This document is proof of ownership of a piece of land.  In Indonesia, it usually comes together with a land book (Buku Tanah), a document in the form of a list providing juridical and physical data of a piece land whose ownership has been registered. . A certificate is the final product of land registration processes, which includes the process by electronic means. The  certificate can both be issued in the form of printed document or digital document . The development of digital land certificate drove  this research in analyzing the juridical and technical aspects of electronic certificates. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach. The results of this study indicate that in the juridical aspect of the Government Regulations on the E-Certificate,especially regarding the implementation,  is not based on The Basic Agrarian Law (UUPA) as well as its implementing regulations. The implementation follows The ITE Law and The Job Creation Law (with PP No.18/2021 as the primary source of the law) instead. The technical aspect of E-Certificate, when viewed from safety factor, gives more certainty than the ones with analogsystem.. It is particularly due to the use  of a digital signature encoded by a cryptographic algorithm  protected by a certain code (Hash Code and QR Code). Consequently, only people who have authorities can access it. Keywords: electronic land certificate, electronic documents, land registration, digital signature Intisari: Pada dasarnya, sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berupa salinan buku tanah dan surat ukur yang telah disatukan. Sertipikat merupakan produk akhir dari semua proses pendaftaran tanah, hal terpenting adalah proses pendaftaran dari awal hingga akhir dengan cara elektronik. Sertipikat dapat diterbitkan dalam bentuk fisik/cetak kertas maupun digital/elektronik. Melihat perkembangan tersebut, tujuan penelitian ini hendak menganalisis aspek yuridis dan teknis sertipikat elektronik. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi aspek yuridis Permen Sertipikat-el khususnya terkait pelaksanaan Sertipikat-el tidak berdasarkan sumber hukum utama yaitu UUPA dan peraturan pelaksananya, namun mengacu pada UU ITE dan UU Cipta Kerja, sumber hukum utamanya terbit belakangan yaitu PP No. 18 Tahun 2021, namun PP tersebut juga sebagai ketentuan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Dalam aspek teknis sertipikat-el jika dilihat dari faktor keamanan lebih terjamin dibandingkan sertipikat analog, salah satunya menggunakan digital signature yang disandikan algoritma kriptografi dengan dilindungi dengan kode tertentu (Hash Code dan QR Code), dengan demikian hanya orang yang memiliki otoritas yang dapat mengaksesnya.  Kata Kunci: Sertipikat Tanah Elektronik, Dokumen Elektronik, Pendaftaran Tanah, Tanda Tangan Elektronik.
Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oloan Sitorus; Mitra wulandari; Eri Khaeruman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/Head of National Land Agency Number 17 of 2016 on Land Tenure Management of Coastal dan Small islands (Permen ATR 17/2016) was stipulated to be a legal instrument for practicing tenurial aspect in coastal and small islands. After several years of enactment, the implementation of Permen ATR 17/2016 has been deemed ineffective. This research attempts to determine the cause of ineffectiveness of Permen ATR 17/2016. This research obtains data by using in-depth interviews, conducting some focus group discussions, doing observation, and exploring some documents. The results show that the ineffectiveness of Permen ATR 17/2016 caused by (a) the legal substance has not been accommodative enough as regulation of land rights; (b) the legal structure, officers in Land Registry Offices, cannot implement Permen ATR 17/2016 due to inadequate facilities, (c) there is community awareness to fill “empty-space” in ius positum for land tenure in alluvion (aanslibbing) in coastal areas, which is not fully in accordance with provisions and spirit of  National Land Law.   Keywords: ineffective regulation, land tenure,  land structuring.                                                                                                                       Intisari: Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Permen ATR 17/2016) diharapkan menjadi instrumen hukum untuk  melakukan penataan pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WPPPK) di Indonesia. Namun, setelah beberapa tahun berlakunya, implementasi Permen ATR/Ka BPN tersebut dipandang belum efektif. Penelitian ini mengkaji penyebab ketidakefektifan Permen ATR 17/2016. Data diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan Permen ATR 17/2016 disebabkan oleh: (a) substansi hukum yang belum akomodatif; (b) struktur hukum dalam hal ini para sumberdaya manusia yang berwenang masih memiliki keraguan dalam melaksanakan, dan sarana penegakan hukum yang belum memadai;  (c) adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mengisi “ruang-kosong” hukum positif dalam penguasaan dan pengusahaan tanah timbul di wilayah pesisir, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan semangat Hukum Tanah Nasional. Kata Kunci: Ketidakefektifan hukum, penguasaan tanah, penataan pertanahan.
Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya: Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan Kedaulatan atas Alas Merta Jati di Kabupaten Buleleng, Bali Ngurah Suryawan
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article analyzes two important points related to the struggle for the sovereignty of the Adat Dalem Tamblingan (ADT), Dalem Tambiling indigenous people over their forest resources, namely Alas Merta Jati. The first point is to identify and at the same time discuss the limitations (limitations) of the ADT community's struggle to fight back their customary forest, namely Alas Merta Jati from the state forest as a Taman Wisata Alam (TWA), Natural Tourism Park,  area to become ADT sovereignty forest. The second point specifically discusses the position and relations of ADT women with adat and Alas Merta Jati. Data collection was carried out by participatory observation, in-depth interviews, and focus group discussions. This article argues that the strata of the state and society are very heterogeneous and both together contribute to excluding people's sovereignty over forests. The future reflection offered is to build counter regulations based on the dynamic relationship between indigenous peoples and forest resources. The spirit of the regulation formulated by the community itself is based on two important foundations, namely the politics of recognition and the politics of redistribution Keywords: sovereignty, limitation, communal control, exclusion, recognition politics, redistribution politics. Intisari : Artikel ini menganalisis dua poin penting yang berkaitan dengan perjuangan kedaulatan masyarakat Adat Dalem Tamblingan (ADT) terhadap sumber daya hutannya yaitu Alas Merta Jati. Poin pertama adalah mengidentifikasi sekaligus mendiskusikan limitasi-limitasi (keterbatasan-keterbatasan) perjuangan masyarakat ADT untuk memperjuangkan kembali hutan adatnya yaitu Alas Merta Jati dari hutan negara sebagai daerah Taman Wisata Alam (TWA) menjadi hutan hak kedaulatan ADT. Poin kedua secara khusus membahas posisi dan relasi perempuan ADT dengan adat dan Alas Merta Jati. Penggalian data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Artikel ini berargumen bahwa lapisan-lapisan negara dan masyarakat sangat heterogen dan keduanya bersama-sama berkontribusi untuk mengekslusi kedaulatan rakyat terhadap hutan. Refleksi ke depan yang ditawarkan adalah membangun pengaturan tandingan berlandaskan relasi yang dinamis antara masyarakat adat dengan sumber daya hutan. Jiwa dari pengaturan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri ini berdasarkan dua pondasi penting yaitu politik rekognisi dan politik redistribusi.               Kata Kunci: Kedaulatan, Limitasi, Penguasaan Komunal, Eksklusi, Politik Rekognisi, Politik Redistribusi

Page 17 of 23 | Total Record : 228

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 1 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 2 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 1 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 2 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue