cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Nazir Salim
Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 24426954     EISSN : 25802151     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.
Arjuna Subject : -
Articles 228 Documents
 14   15   16   17   18 
Ex-PTPN-II Cultivation Rights Issues and The Current Development Kennedy Nasib P. Sibarani; Jamaluddin Mahasari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jb.v6i1.429

Abstract

Abstract: Plantation Limited Company (PTPN)-II has been underway since 2002 and has been 18 years unfinished until now.  The problems faced in its settlement are not only issues of land administration but are related to various aspects. This research uses empirical methods with the description approach. The type of data used is primary and secondary data. Data collection is done by interview and a literature study with primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are to explain and give an overview of the very long process of land settlement in the ex-PTPN-II cultivation rights in North Sumatra Province. In conclusion, it is necessary to revise Decree of the Head of the National Land Agency Number 42/HGU/BPN/2002 concerning the granting of an extension of the term of the land use rights located in the Deli Serdang Regency, North Sumatra Province, Decree of the Head of the National Land Agency Number 43/HGU/BPN/2002 concerning the granting of an extension of the term of the land use rights located in the Langkat Regency, North Sumatra Province, and Decree of the Head of the National Land Agency  Number 44/HGU/BPN/2002 concerning the rejection of the application for the extension of the period of the land use rights located in the city of Binjai, North Sumatra Province, respectively dated November 29, 2002. It needs to be formulated legal consensus to accelerate the completion of ex-PTPN-II cultivation rights, and the President makes a Presidential Decree, which can be the legal basis for its resolution.Intisari: Penyelesaian masalah Hak Guna Usaha (HGU) Ex. PTPN-II telah berlangsung sejak tahun 2002 dan telah 18 tahun belum selesai hingga sekarang. Masalah yang dihadapi bukan hanya masalah administrasi pertanahan tetapi terkait dengan berbagai aspek. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur dengan materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan dan memberikan gambaran umum dari proses penyelesaian lahan yang sangat lama terhadap HGU ex PTPN-II di Provinsi Sumatera Utara. Kesimpulannya adalah perlu untuk merevisi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42 / HGU / BPN / 2002, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 43 / HGU / BPN / 2002, dan Keputusan Kepala Tanah Nasional Badan Nomor 44 / HGU / BPN / 2002. Perlu dirumuskan secara legal konsensus untuk mempercepat penyelesaian HGU ex-PTPN-II, dan diperlukan Keputusan Presiden, yang dapat menjadi dasar hukum untuk penyelesaiannya
Konsep Penggabungan Antara NJOP dan Nilai Pasar dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Muhammad Jibril; Arvel Mulia Pratama; Jinan Raidangi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jb.v6i1.424

Abstract

Abstract: Land Acquisition for Development in the Public Interest in Indonesia still often causes polemic, as is still often found in various mass media. The problem in the implementation of land aquisition is because the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Aquisition for Development in the Public Interest, and the Presidential Regulation that follows it, has not rigidly stipulated the basis for determining the compensation value used to determine the compensation value. This research was conducted by making a comparison between ius constitutum and in concreto events in the field. Primary data in this study were obtained byinterviewing several sources in August 2017, which can be accounted for, while the secondary data were obtained byliterature studies. Based on the research, it is known that there is injustice in determining the value of compensation to the entitled parties. Seeing this, the author tried to describe the existing problems and provide solutions tailored to the situation and conditions in land aquisition in Indonesia. This was intended to actualize the value of social justice in the aquisition of land for development in the public interest in Indonesia.Intisari: Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia masih sering menimbulkan polemik, sebagaimana yang masih kerap ditemui dalam berbagai media massa. Permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah disebabkan karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Presiden yang mengikutinya belum mengatur secara rigid tentang dasar penetapan nilai ganti kerugian yang digunakan untuk menetapkan nilai ganti kerugian. Kajian ini dilakukan dengan melakukan komparisi antara ius constitutum dengan peristiwa in concreto yang ada di lapangan. Data primer dalam kajian ini diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa narasumber pada Agustus 2017 yang dapat dipertanggungjawabkan dan data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa terdapat ketidakadilan dalam penetapan nilai ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang berhak. Melihat hal tersebut penulis mencoba menguraikan permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam pengadaan tanah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktualisasikan nilai keadilan sosial dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia 
Hubungan antara Pengendalian Lahan Pertanian dan Penyediaan Tanah untuk Perumahan di Yogyakarta Susilo Widiyantoro; Agam Marsoyo; Kawik Sugiana
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.407

Abstract

The increasing number of agricultural land conversion becomes residentials in Yogyakarta become the indicator of ineffectiveness on agricultural land use control. The objectives of this research are (1) modeling the existence of agricultural land use control, (2) modeling the process of residential land occupation, and (3) the agricultural land use control associated with the process of land occupation for residentials. The locus of this research is residential, with an area of at least 2 (two) Ha in the Yogyakarta Urban Area. The overlaying method was used to identify the land-use change and the qualitative inductive as a method in this research used to record the process of agricultural land use control and the process of residential land occupation. The results show that (1) the agricultural land-use control instrument model refers to the local spatial land use planning, (2) there are five stages on the process of land occupation carried out by developers, and (3) each of agricultural land use control instruments is related to the process of land occupation. Based on the three mentioned conditions, it can be concluded that there is no enthusiasm for controlling agricultural land at the regional level, and commitment is needed between the government and all stakeholders to realize agricultural land use control as mandated in the regulations.Keywords: agricultural land use control, land occupation, residentialIntisari: Peningkatan angka konversi lahan pertanian menjadi perumahan di Yogyakarta adalah salah satu indikator tidak efektifnya pengendalian lahan pertanian pangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) pemodelan pengendalian lahan pertanian yang selama ini terjadi, (2) pemodelan penyediaan tanah untuk perumahan-perumahan yang dilakukan oleh pengembang, dan (3) keterkaitan antara pengendalian lahan pertanian dengan keberadaan perumahan-perumahan. Lokus penelitian ini adalah perumahan-perumahan dengan luasan minimal 2 (dua) Ha yang berada di dalam zona Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah overlay peta penggunaan tanah untuk mendapatkan pola perubahan guna lahan dan induktif kualitatif untuk mendapatkan alur pengendalian lahan pertanian dan penyediaan tanah perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model instrumen pengendalian lahan mengacu pada dokumen rencana tata ruang wilayah setempat; (2) terdapat lima tahapan dalam penyediaan tanah yang dilakukan oleh para pengembang perumahan; dan (3) masing-masing instrumen pengendalian memiliki keterkaitan dengan alur penyediaan tanah yang terjadi. Dari ketiga kondisi tersebut disimpulkan bahwa tidak ada semangat pengendalian lahan pertanian di tingkat daerah dan dibutuhkan komitmen antara pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan pengendalian lahan pertanian pangan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.Kata kunci: pengendalian lahan pertanian, penyediaan tanah, perumahan
Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Gagal Mencegah Perusahaan Anggota RSPO dan ISPO Merampas Tanah Adat di Indonesia? Anggalih Bayu Muh Kamim; Muhammad Irsyad Abrar
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.410

Abstract

The principle of sustainability on commodity certification such as RSPO and ISPO include acknowledgement and protection of indigenous people’s right. Membership in these schemes however didn’t prevent some members companies from grabbing indigenous people’s land. This study then try to understand the limitation of RSPO and ISPO to prevent its members involvement in land grabbing act. The paper use the method of literature review. Due to time restriction and research focus, the review is being limited on literature that can explain how far those certification could prevented land grabbing. The result of the study divided to three section: institutional, the provision implementation in RSPO depend on voluntary act of its members companies and provision in ISPO limited on the issues of conflict resolution and compensation but not the involvement of indigenous people; agency, RSPO faced with the domination of multinational companies that made indigenous people, NGO who represented their interest, and local producers as minority while ISPO faced with the problems of sectoral ego and overlap between government agencies; and political economy, where consideration must be given to the power and interest of actors such as state, elites, companies, and even auditor on certification process and plantation expansion.Key words: RSPO, ISPO, land grabbingIntisari: Prinsip keberlanjutan dalam sertifikasi komoditas seperti RSPO dan ISPO mencakup pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Keanggotaan dalam skema tersebut tetapi tidak mencegah beberapa perusahaan anggota dari merampas lahan masyarakat adat. Kajian ini berusaha untuk memahami batasan kemampuan RSPO dan ISPO dalam mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas perampasan lahan. Makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur. Keterbatasan waktu dan fokus penelitian membatasi kajian pada literatur yang dapat menjelaskan batasan sertifikasi yang ada dan keberlanjutan perampasan lahan. Hasil kajian dari penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian untuk menjelaskan keberlanjutan perampasan lahan masyarakat adat: dari institusional, penegakan ketentuan dalam RSPO cukup bergantung pada kesukarelaan dari perusahaan anggotanya dan ketentuan ISPO terbatas pada isu resolusi konflik dan kompensasi tetapi tidak pelibatan; agensi, RSPO dihadapkan dengan dominasi perusahaan multinasional yang menjadikan masyarakat adat, LSM yang mewakili kepentingan mereka, dan produsen lokal menjadi minoritas sedangkan ISPO dihadapkan dengan masalah egosektoral dan tumpang tindih peraturan antar lembaga pemerintah; dan politik ekonomi, di mana pertimbangan perlu diberikan pada kuasa dan kepentingan aktor seperti negara, elit, perusahaan, dan bahkan auditor dalam proses sertifikasi dan perluasan perkebunan.Kata kunci: RSPO, ISPO, perampasan lahan
Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dian Agung Wicaksono; Ananda Prima Yurista; Almonika Cindy Fatika Sari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.411

Abstract

After the enactment of Law Number 13 of 2012 concerning Privileges of Special Region of Yogyakarta (Yogyakarta Act), there is an institutional strengthening of Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Kadipaten Pakualaman, one of which is in the form of privileges in the field of land. The Kasultanan and the Kadipaten in the Yogyakarta Act are declared as legal entities that are the subject of ownership rights to the land of the Kasultanan and Kadipaten with orders to register the ownership rights in the land agency and registration is carried out in accordance with statutory provisions. This research will focus on examining the compatibility of land registration provisions in registering ownership rights over the land of the Kasultanan and Kadipaten, with research questions: (1) How is the legal status of the land of the Kasultanan and Kadipaten? (2) How is the compatibility of land registration provisions in registering the land of the Kasultanan and Kadipaten? The research used juridical normative and explored the regulations and literature related to the specialty of Yogyakarta land and law of land in Indonesia. The results show the mapping of the legal status of the land of the Kasultanan and Kadipaten, accompanied by an analysis of the weakness compatibility of land registration provisions in carrying out the registration of the land of the Kasultanan and Kadipaten.Keywords: land registration, legal status, land of Kasultanan, land of KadipatenIntisari: Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY), terdapat penguatan kelembagaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, salah satunya berupa urusan keistimewaan di bidang pertanahan. Kasultanan dan Kadipaten dalam UU KDIY dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan perintah untuk mendaftarkan hak milik tersebut pada lembaga pertanahan dan pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulisan ini hanya akan berfokus pada meneliti kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada hari ini? (2) Bagaimana kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggali data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan keistimewaan pertanahan Yogyakarta dan hukum pertanahan di Indonesia. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa pemetaan keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, disertai analisis lemahnya kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.Kata Kunci: pendaftaran tanah, keadaan hukum, tanah kasultanan, tanah kadipaten
Evaluation of Land Information System Development in The National Land Agency Fahmi Charish Mustofa
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.412

Abstract

The development of information and communication technology creates opportunities to provide a more reliable and efficient Land Information System (SIP). Users of land data and information demand the provision of good land information services. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Kementerian ATR/BPN) as a government agency providing land information services has tried to accommodate these demands. Since several decades ago the development of SIP has been carried out. There is a lack number of research paper documented the development of SIP within Kementerian ART/BPN, so the aim of this paper is to documenting the development.The critical analysis approach used is based on the Information System Structure Theory, System Development Life Cycle (SDLC) and Geographic Information System Enterprise Technology (GIS), which are used as an evaluation approach to SIP development in Kementerian ATR/BPN. The results of this study provide portraits of SIP from various perspectives and underline some of the opportunities and challenges of developing SIP in the future.Keywords: Land Information System, Information System Structure, System Development Life Cycle, Enterprise GISIntisari: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk menyediakan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang lebih handal dan efisien. Pengguna data dan informasi pertanahan menuntut penyediaan layanan informasi pertanahan yang baik. Kementarian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga pemerintah penyedia layanan informasi pertanahan telah berusaha mengakomodasi tuntutan tersebut. Sejak beberapa dekade silam pengembangan SIP telah dilaksanakan. Tidak banyak dokumentasi berupa paper ilmiah yang merekam pengembangan SIP di lingkungan Kementerian ART/BPN. Paper ini disusun dengan tujuan mendokumentasikan perjalanan pengembangan tersebut disertai ulasan kritis berdasar teori-teori pengembangan sistem. Pendekatan analisis kritis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif berdasar Teori Struktur Sistem Informasi, System Development Life Cycle (SDLC) dan Teknologi Enterprise Sistem Informasi Geografis (SIG), yang digunakan sebagai pendekatan evaluasi pengembangan SIP di Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian ini menjelaskan SIP dari berbagai perspektif dan menggarisbawahi beberapa peluang dan tantangan pengembangan SIP di masa yang akan datang.Kata kunci: Sistem Informasi Pertanahan, Struktur Sistem Informasi, System Development Life Cycle, Enterprise SIG
Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya San Yuan Sirait; Muhammad Nazer; Busyra Azheri
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.414

Abstract

To improve land registration in Indonesia, the government is determined to register all land in the territory of the Republic of Indonesia no later than 2025 through a land program which is primarily the Complete Systematic Land Registration (PTSL). This research is a survey research that aims to describe the benefits and implementation of the PTSL land certification program in Bintan Regency. The survey results show that there are several main benefits of the PTSL land certification program that are felt by the community, including providing a sense of security over land, changes in land use that are more useful, and increasing land value. In its implementation, land certification through the PTSL program is  considered easy by the community. However, community participation in extension is still low, which results in low understanding of the participant about the land certification process and its benefits in their lives. There are still people who do not take care of their own land certificates in the PTSL program.Keywords: PTSL, Security, Land Value, Land Use. Intisari: Untuk mempercapat pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah bertekad untuk mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Republik Indonesisa paling lambat tahun 2025 melalui program pertanahan yang utamanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini merupakan penelitian survei yang bertujuan untuk mendeskripsikan manfaat dan implementasi sertifikasi tanah program PTSL di Kabupaten Bintan. Hasil survei menunjukkan terdapat beberapa manfaat utama dari sertifikasi tanah program PTSL yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu memberi rasa aman atas tanah, perubahan penggunaan tanah yang lebih bermanfaat, dan peningkatan nilai tanah. Pada implementasinya, proses pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL dianggap mudah oleh masyarakat. Namun, keikutsertaan warga dalam penyuluhan masih rendah, yang mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses sertifikasi tanah dan manfaatnya dalam kehidupan mereka. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengurus sendiri sertifikat tanahnya pada program PTSL.Kata Kunci: PTSL, Rasa Aman, Nilai Tanah, Perubahan Penggunaan Tanah.
Perubahan Iklim, Sustainable Land Management dan Responsible Land Governance Sukmo Pinuji
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.430

Abstract

Climate change has become a global challenge affecting almost all aspects, including land management. In sustainable development goals, land management play role in 5 goals related to land. Land management paradigm, an aggregation of land policy function, and administration function (land tenure, value, use, and development), and land information infrastructure, play important roles in developing land management system adaptive to climate change. In the context of good land governance, this paper describes the roles of land administration in an attempt to build adaptive and resilient land management on climate change, including challenges that are particularly faced by developing countries. Some key points on the integration including (i) land policy formulation that affiliates climate change, including planning, implementation, and monitoring evaluation, affiliating vulnerable, minority and specific gender community and involving all key stakeholder; (ii) land right protection, including access to land and natural resources, with balance function of its tenure, value, use and development, and (iii) available land information infrastructure as a tool for spatial-based decision making.Keywords: sustainable development goals, land management, land governance, climate change. Intisari: Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi hampir semua lini kehidupan, termasuk dalam manajemen pertanahan. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, manajemen pertanahan memegang setidaknya 5 (lima) tujuan utama yang berkaitan dengan pertanahan. Paradigma manajemen pertanahan yang merupakan kesatuan dari fungsi kebijakan pertanahan, administrasi pertanahan (land tenure, value, use dan development) serta fungsi infrastruktur informasi pertanahan memegang peranan penting dalam menciptakan manajamen pertanahan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam kerangka tata kelola pertanahan, makalah ini mendeskripsikan peran administrasi pertanahan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta tantangan-tantangan yang dihadapi, utamanya di negara berkembang. Beberapa poin utama tersebut diantaranya adalah (i) rumusan kebijakan pertanahan yang mengafiliasi perubahan iklim, yang meliputi perencanaan, penerapan dan pemantauan evaluasi yang mampu mengafiliasi kelompok rentan, minoritas dan gender tertentu serta melibatkan seluruh stakeholder kunci; (ii) perlindungan terhadap hak atas kepemilikan tanah dan akses terhadap tanah dan sumberdaya yang berimbang antara fungsi land tenure, value, use dan development, dan (iii) tersedianya infrastruktur informasi pertanahan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.Kata Kunci: tujuan pembangunan berkelanjutan, manajemen pertanahan, tata kelola pertanahan, perubahan iklim
Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan Slamet Muryono; Westi Utami
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.431

Abstract

Klaten Regency is one of the potential food barns in Central Java, but its existence is increasingly threatened because the conversion of agricultural land continues to increase. This study aims to map the potential of sustainable food agricultural reserves (LCP2B) to support the spatial data presentation for the determination of Sustainable food agricultural land (LP2B). The research was conducted through spatial analysis by overlaying the existing land use data with Spatial Planning Map. The results of the study showed that in Klaten District there was 30,703 Ha. or 46.84% of the potential land for LP2B and the potential land for LCP2B location is 6,877 Ha or 10.49% so that the potential area of LP2B and LCP2B is 37,580 Ha or 57.33% of the total area of Klaten Regency. Overlay results show that the LP2B Potential Location is appropriate with the RTRW which is 25,413 Ha or 38.77% and the inappropriate is 40,143 Ha or 61.23% of the total area of Klaten Regency. The efforts to protect LP2B in Klaten Regency need to be immediately encouraged through the establishment of Regional Regulations accompanied by complete and accurate spatial data so that the sustainability of increasingly urged food agriculture lands can be realized. Determination of LP2B to prevent the conversion of agricultural land is expected to be able to realize food security and support the sustainability of the livelihoods of most people who work as farmers.Keywords: Food Security, LP2B, LCP2B Potential Map, Land Use.Intisari: Kabupaten Klaten merupakan salah satu lumbung pangan potensial di Jawa Tengah, namun keberadaanya semakin terancam karena konversi lahan pertanian terus meningkat. Kajian ini bertujuan memetakan potensi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) guna mendukung tersajinya data spasial untuk penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penelitian dilakukan melalui analisis spasial dengan melakukan overlay data penggunaan tanah dengan peta RTRW. Hasil kajian menunjukkan di Kabupaten Klaten terdapat 30.703. Ha atau 46,84 % potensi lahan untuk LP2B, dan potensi lahan untuk lokasi LCP2B seluas 6.877 Ha atau 10,49 %, sehingga luas Potensi LP2B dan LCP2B adalah 37.580 Ha atau 57,33 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Hasil overlay menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap RTRW yakni seluas 25.413 Ha atau 38,77 % dan ketidaksesuaian seluas 40.143 Ha atau 61,23 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Upaya perlindungan LP2B di Kabupaten Klaten perlu segera didorong melalui penetapan Peraturan Daerah disertai dengan data spasial yang lengkap dan akurat sehingga keberlanjutan lahan pertanian pangan dapat terwujudkan. Penetapan LP2B dengan maksud mencegah terjadinya konversi lahan pertanian diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan serta mendukung keberlanjutan penghidupan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor agraris. Kata Kunci: Ketahanan Pangan, LP2B, Peta Potensi LCP2B, Penggunaan Tanah.
Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin) Rohmat Junarto; Djurdjani Djurdjani
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.443

Abstract

Understanding the spatial-temporal dynamics of land cover at a regional scale is important to promote national agrarian reform and social forestry programs. The uncertainty of the status, location, boundaries and area of the area has become a source of problems in area management, especially by local communities who use the area to meet their daily needs. Difficulty conducting site surveys, limited time, cost and human resources require the application of satellite technology to collect data on agrarian reform objects. This study aims to determine the use of optical remote sensing technology images to map potential agrarian reform objects in Banyuasin District forest areas, as one of the priority locations for land tenure settlement in forest areas (PPTKH). The research method is concurrent triangulation. Potential objects for agrarian reform in forest area can be found by means of spatial-temporal analysis, namely by considering the types of land cover which are proven to be historically consistent and their patterns, time of appointment, area boundaries and area functions. The method of delineation of objects on the earth's surface recorded on the image is proven to be effective in producing maps by considering the purpose and area of the mapping, spatial resolution, spectral resolution, temporal resolution, environmental complexity and cloud layersKeywords: Landsat, community, agrarian reform, land cover, spatial pattern.Intisari: Memahami dinamika spasial-temporal dari penutup lahan pada skala regional penting untuk mendorong program reforma agraria dan perhutanan sosial secara nasional. Ketidakpastian status, letak, batas dan luas kawasan hutan, umumnya menjadi sumber permasalahan pengelolaan kawasan hutan, terutama adanya masyarakat yang menguasai dan menggunakan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesulitan melakukan survei lokasi, keterbatasan waktu, banyaknya biaya dan sumber daya manusia, membutuhkan penerapan teknologi satelit untuk melengkapi data tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi objek reforma agraria dalam kawasan hutan di Kabupaten Banyuasin, sebagai salah satu dari 364 lokasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH). Metode penelitian yang digunakan adalah model concurrent triangulation. Potensi objek reforma agraria dapat ditemukan dengan cara analisis spasial-temporal dan pola keruangan, yaitu dengan mempertimbangkan jenis penutup lahan yang terbukti konsisten secara historis, pola penggunaan lahan masyarakat, waktu penunjukan batas kawasan, serta fungsi kawasan. Metode delineasi objek yang terekam pada citra, terbukti efektif dalam menghasilkan peta dengan mempertimbangkan tujuan pemetaan, luas areal, resolusi spasial, spektral, temporal, kerumitan lingkungan dan lapisan awan.Kata Kunci: Landsat, masyarakat, reforma agraria, penutup lahan, pola keruangan.

Page 16 of 23 | Total Record : 228

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 1 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 2 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 1 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 2 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue