cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Farhani
Contact Email
jurnal.pubbis@gmail.com
Phone
+6285389328231
Journal Mail Official
jurnal.pubbis@gmail.com
Editorial Address
Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa Pembataan - Tanjung Tabalong
Location
Kab. tabalong,
Kalimantan selatan
INDONESIA
PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
ISSN : 25796240     EISSN : 25501054     DOI : 10.35722/pubbis
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal PubBis provides media to publish original articles in the form of a unique new knowledge in the fields of public administration and business administration. This journal opens opportunities for the publication of the existence and research sharing and sustainable efforts development in public and business administration field. Journal of public administration issues the article covers: - Governance, - Public organizations, - Public policy, - Public service, - Management, - Law ethics, - Bureaucratic administration and government. Journal of Business Administration issues the articles covers : - Human resources, - Entrepreneurs, - Technopreneurs and sociopreneurs.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 376 Documents
 15   16   17   18   19 
EFEKTIVITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMRENDA) (STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN) Susiani Susiani
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.238 KB)

Abstract

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Aplikasi berbasis sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerahadalah Simrenda. Keberadaan Simrenda diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga realisasi pembangunan dapat tercapai secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaplikasian Simrenda masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya upaya identifikasi permasalahan pembangunan daerah, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di BAPPEDA serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah di Kabupaten Balangan yang masih rendah.
OPINI MASYARAKAT TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DASAR PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI KABUPATEN TABALONG Jauhar Arifin; Budi Setiawati; Kiswanul Arifin
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.381 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menguji dan menjelaskan Opini masyarakat terhadap mutu pendidikan dasar dan pemberdayaan Komite Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tabalong dengan 96 orang sampel. Data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Standar mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di kabupaten Tabalong berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dinyatakan cukup baik. Dilihat dari beberapa indikator mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tabalong Indikator Standar Isi, Standar Kompentensi Kelulusan, Standar Pengelolaan, Standar Penilaian dan Standar Pembiyaan dapat dikategorikan Sangat Baik, sedangkan Standar Proses dengan kategori Baik, Standar Kompetensi dan Tenaga Kependidikan dengan kategori cukup baik serta standar Sarana dan prasarana dengan kategori kurang baik. Ketersedian fasilitas yang dimiliki oleh komite sekolah pada SDN di Kabupaten Tabalong, Sebagian besar tidak tersedia, atau tersedia tetapi tidak lengkap. Hal ini akan menyebabkan tidak berdayanya komite sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tabalong. Kata kunci : opini masyarakat; mutu pendidikan; komite sekolah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN CARA DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI DESA WARUKIN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG Rahmi Hayati
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.97 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian dengan Cara Dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara Dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang memberikan gambaran mengenai menganalisis Implementasi Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian dengan Cara Dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian sebagai berikut : 1) Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara Dibakar Berdasarakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong pada faktanya dilapangan sudah terimplementasi; 2) Ternyata faktanya faktor yang menjadi kendala atau penghambat implementasi kebijakan oleh Bambang Sunggono tidak sepenuhnya terbukti dilapangan. Tetapi diluar itu ditemukan kendala lain seperti sumber daya manusia dan kurang tersedianya sarana maupun prasarana serta dana. Kata kunci : implementasi; kebijakan; undang-undang nomor 32 tahun 2009
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT (Studi Kasus Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2017) Eddy Suriyani
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (835.884 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah 1) mengetahui pembangunan prasarana dan sarana E-Government di Kabupaten Tabalong. 2) mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam kebijakan Penyelenggaraan E-Governmentdi Kabupaten Tabalong. 3) mengetahui solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan E-Governmentdi Kabupaten Tabalong. Penelitian yang dilakukan ini adalah metode Deksriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat Birokrat Pemerintah Kabupaten Tabalong sebanyak 6 orang. Teknik penentuan sampel adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data wawancara dandokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pembangunan prasarana dan sarana E-Government di Kabupaten Tabalong belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 2) Faktor penghambat yang ditemukan dalam Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Tabalong terdiri atas faktor-faktor seperti : a) Hambatan kultural individu, b) Pengembangan sistem/aplikasi kurang perencanaan dan koordinasi antar SKPD sehingga tidak jarang aplikasi yang sudah dibeli tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, c) Anggaran yang masih minim dan tidak adanya kontrak after installation dari pengembang sistem informasi dan belum adanya lembaga yang mengkaji secara khusus tentang arah perkembangan dan standar ataupun spesifikasi pengembangan sistem E-Government secara baku. 3) Solusi dalam melaksanakan kebijakan e-Government di kabupaten Tabalong adalah dengan menyediakan prasarana dan sarana jaringan komputer yang memadai di setiap SKPD serta dukungan data yang akurat dan terkini secara periodik dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dengan mandayagunakan TIK dan sumber daya manusia yang handal guna mendukung proses pengambilan keputusan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, kerjasama yang harmonis dengan seluruh SKPD terkait mengenai pengembangan sistem/aplikasi berbasis TIK sesuai regulasi yang telah ada, Mengalokasikan anggaran khusus untuk Penyelenggaraan E-Government serta perumusan Standart Operating Procedure (SOP) yang jelas dan ditunjang dengan pembentukan Tim atau taks force yang menjalankan fungsi implementasi E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Kata kunci : implementasi; kebijakan; E-government; TIK
PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada UKM Yang Terdaftar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tabalong) Shinta Avriyanti
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.858 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pada UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini untuk (1) menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong, (2) menguji pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong. Penelitian ini termasuk penelitian eksplanatory research. Metode pengambilan sampel dengan metode probability sampling. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sample random sampling (pengambilan sampel acak sederhana) yaitu dengan cara undian. Terdapat 41 responden dalam penelitian ini. Metode analisis data menggunakan Generalized Structured Component Analysis (GSCA) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (2) Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kata kunci: sumber daya manusia; teknologi informasi; kualitas laporan keuanagan; GSCA
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PERILAKU INDIVIDU PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG Yuzan Noor
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.596 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku individu dengan menguji hipotesis bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku individu. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, sebanyak 30 responden. Pendekatan penelitian adalah statistik kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dengan bantuan software SPSS 19. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa budaya organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong secara umum sangat kuat dan berpengaruh positif terhadap perilaku individu anggota organisasi. Hal ini tercermin dari tingkat perilaku individu yang secara umum tinggi. Nilai korelasi variabel budaya organisasi terhadap variabel perilaku individu adalah signifikan dengan nilai r = 0,694. Hasil dari Adjusted R Square diperoleh angka 0,463 atau besar pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku individu adalah 46%. Kata kunci : budaya organisasi; perilaku individu
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PADA DESA PANDAMAAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Arief Budiman; Sugianor Sugianor
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.381 KB)

Abstract

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Tetapi dalam realitanya tingkat Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang pada tahap sosialisasi dan hingga pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur masih tergolong rendah. Kata kunci: partisipasi masyarakat; pembangunan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif di mana teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi dengan jumlah Informan sebanyak 20 Orang di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong rendah, terlihat dari partisipasi masyarakat pada keterlibatan mental dan emosi, tidak terlibat dalam keterlibatan memberikan ide-ide, peran atau pun motivasi, dorongan memberikan sumbangan, berupa materi (uang), tenaga, maupun sarana, dinilai tidak ada. untuk hal penerimaan tanggung jawab, termasuk dalam pemanfaatan hasil dan pemeliharaan hasil pembangunan, dinilai lumayan, pada perencanaan dan keputusan, penentuan lokasi masyarakat ikut membantu, masyarakat tidak dilibatkan untuk menjadi tenaga kerja karena kurang keahlian, dalam tahapan pelaksanaan masyarakat kurang peduli, tidak ada pengawasan dan evaluasi dari masyarakat dan untuk pemanfaatan hasil yang berhubungan dengan pendataan hasil dan pembentukan kelompok pemeliharaan pembangunan masyakat tidak peduli.
KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Sugianor Sugianor; Arief Budiman
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.79 KB)

Abstract

Tujuan utama penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara lengkap Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum. Bagaimana produktivitas, kualitas layanan, responsitas, respontabilitas dan akuntabilitas yang telah dilaksanakan. Serta faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program Hibah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisi dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan baik, karena dari beberapa indikator yang digunakan masih ada yang belum terpenuhi seperti dari segi produktivas, kualitas layanan, dan responsivitas, sedangkan yang terpenuhi yaitu dari segi responsibilitas dan akuntabilitas. Walaupun masih ada kekurangan akan tetapi program tersebut tetap berjalan dan masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan. Di samping itu ada beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan program hibah air minum ini yaitu tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat, pembayaran insentif yang lambat, calon pelanggan tidak ada ditempat, banyaknya keluhan masyarakat serta standar pemasangan yang berubah. Kata kunci: kinerja; program hibah
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) (STUDY KASUS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA) Siti Raudah
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.851 KB)

Abstract

Implementation of Regional Regulation Number 17 Year 2015 on Efforts to Overcome Problems of Villagers and Beggars (Case Study in Amuntai Tengah Sub-District Hulu Sungai Utara). The increasing number of homeless and beggars in Amuntai City of Hulu Sungai Utara Regency is 119 people, and the addition is due to other areas coming from 23 people, that is from Banjarbaru, Tenggarong, Banjarmasin, Malang and Barabai so that the total is all 142. The number will disturb the name of the smooth development of the region, for example, the problem of security and public order. The purpose of this research is to identify and analyze the implementation of Local Regulation and to analyze the obstacles in implementing Local Regulation Number 17 year 2015 on Efforts to Overcome Problems of Villagers and Beggars in Amuntai City of Hulu Sungai Utara Regency. The research method is descriptive qualitative, type and source of data that is primary data through observation, interview while secondary data through existing data at Social Service and Satpol PP of Hulu Sungai Utara Regency, technique used in sampling that is Snow-Ball sampling technique snowball sampling). From the results of the research shows that In the implementation of Regional Regulation Number 17 year 2015 on the Prevention of Problems of Beggars and Beggars in Amuntai City of Hulu Sungai Utara Regency, still not fully implemented, it is seen that shelter houses for street children and homeless shelters are not built when this is an effort in tackling the widespread problem of the Homeless and the Beggar. However, persuasive guidance has been done by the Social Service and Satpol PP at the time of capturing or patrolling for controlling the street children. The suggestions provided for the input materials include Building Homes for the shelter of homeless and beggars who have no home, and can provide guidance on skills training to be more independent, Must have the attention and support from the Regent of Hulu Sungai Utara related problems the provision of budget funds in terms of supporting efforts to overcome the problems of homeless and beggars in Amuntai City so that security and order be better and achievement of regional development goals. Keywords: implementation; countermeasures; vagrant and beggar
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Irza Setiawan
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.922 KB)

Abstract

In Hulu Sungai Utara Regency, the issue of billboards is regulated in the Hulu Sungai Utara district regulation Number 28 of 2011 concerning advertisement tax, the related Office related to the implementation of this regional regulation is the Investment Office, One Stop Integrated Services and Labor, licensing, Agency Management of Regional Taxes and Retributions related to advertisement tax, the Civil Service Police Unit as supervisor, and the City Planning Division as structuring the beauty of the city at the Housing, Settlements and Environment Agency, as a disposition to place billboards. The implementation of this advertisement tax still found problems such as the discovery of billboards with three layers of banners, as well as the installation of banners in the prohibition zone. The results of the research indicate that the communication of the relevant institutions already understands their respective main tasks and functions in implementing Regional Regulation number 28 of 2011 concerning Billboard Taxes, only the lack of communication between institutions, so that the process of implementing Regional Regulations relating to communication has not well, the resources responsible for installing billboards are not yet available, while if referring to the duties and functions of the Regional Tax and Retribution Management Agency it is not clearly regulated who is responsible for carrying out the billboard installation, and if it is associated with Regional Regulation No. 28/2011 not regulated by officers or special resources in carrying out the installation of this billboard, Keywords: implementation; policy; local regulation.

Page 17 of 38 | Total Record : 376

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue