Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

gakkum
Website

Published by Universitas Medan Area

ISSN : 2355987X EISSN : 2622061X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law

Arjuna Subject : -

Articles 312 Documents

3 4 5 6 7

Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Indonesia di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Nisa, Khairun; Hasibuan, H.A. Lawali; Lubis, Zaini Munawir
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Legal Aspects of Marriage Registration According to Law of Indonesia in Tumpatan Village Nibung Kecamatan Batang Kuis Deli Serdang DistrictAbstractThe background of this writing is that there are still records of marriages that have not been registered so that the purpose of this writing. A marriage is legal if carried out according to the laws of religion and their respective beliefs. In addition, every marriage must be registered in accordance with the applicable legislation. For those who are Muslim, recording at the Marriage Registrar, Divorce and Referral. Whereas for various non-Muslims, marriage records are conducted at the Civil Registry Office. However, it is still unregistered. The reason is because the cost of a marriage registration is expensive, the procedure is complicated, and people do not know the benefits of a marriage record. The legal consequences are registered, affecting the position of husband and wife, children's status and property position. Marriage carried out by religion and their respective beliefs is legal, even though they are not registered in the office of the civil register, strictly regulated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. If the marriage is not recorded, there is no validity of the marriage. This also means that the marriage never existed. In conclusion, according to Article 2 Paragraphs 1 and 2 that marriages are not listed on the Marriage Registrar, then the marriage is considered non-existent.

KETERKAITAN ANTARA PERIZINAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. PERMATA HIJAU SAWIT DENGAN PENGELOLAAN LIMBAH DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Rizki, Fajar Khaifi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Pasal 67 UUPPLH, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarianfungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup. Dalam praktiknya terdapat banyak perusahaan-perusahaan yangmelakukan aktivitasnya menghasilkan limbah dan salah satunya adalah limbah B3.Dari hasil penelitian Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011dan 2012 terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan limbah B3 di ProvinsiSumatera Utara antara lain adalah rumah sakit, perusahaan industri kimia danpabrik kelapa sawit. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji ketentuan yangberhubungan dengan perizinan terhadap pabrik kelapa sawit. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakanlingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3, maka kepada perusahaanperusahaantersebut diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan. Sebagaimanadalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepadasetiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKLUPLdalamrangkaperlindungandanpengelolaanlingkunganhidupsebagaiprasyaratuntukmemperolehizinusahadan/ataukegiatan.Sebagai salah satu persyaratan yang wajib dilakukan oleh perusahaan adalahizin lingkungan. Terutama dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan olehperusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah dimana terdapat 5 (lima)kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang terwujud dalam bentukperizinan yaitu perizinan penyimpanan, perizinan pengumpulan, perizinanpengangkutan, perizinan pemanfaatan, dan perizinan pengolahan limbah B3. Namundalam praktik dan penerapan telah menimbulkan permasalahan. PT. Permata Hijau Sawit yang bergerak dalam bidang industri pengelolaankelapa sawit yang beralokasi di Jalan Lintas Sibuhuan-Sosa, Desa Mananti,Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara. Dankemudian PT. Permata Hijau Sawit ini berkantor di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 107Medan 20154 Indonesia yang telah melakukan usahanya sejak tahun 2008 dan telahmelakukan penyusunan dokumen UKL dan UPL ini sesuai dengan format KeputusanMenteri Negara Lingkungan Hidup No. 86/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan Kepada Pekerja pada Putusan No.36/G/2014/PHI Medan Simanjuntak, Sari; Hasibuan, Abdul Lawali; Mubarak, Ridho
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 4, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Juridical Review of Unilateral Termination of Employment by the Company to the Worker on Putusan No.36/G/2014/PHI MedanDisputes or misunderstandings that cause layoffs are generally triggered by a lack of communication between workers and employers. The workers are positioned as the party in need, therefore the position of workers is very weak and vulnerable to irregularities. The problems in this study are: 1) How are the Government and the Company's Efforts Against Employee Layoffs? 2) What is the legal consideration of the judge in deciding unilateral termination of disputes by the company Decision Number: 36/G/2014/PHI.Mdn? This type of research is normative research,. In this case the Industrial Court in the Medan District Court decided to grant the Plaintiff's claim in part, stating that the working relationship between the defendant and the plaintiffs had never been terminated or continued, sentencing the defendant to reinstate the plaintiffs and place them in the original workplace, punishing the defendant for pay for forced money (dwangsoom).

Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Suparta, Endang
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Membahas euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik mengingat dalam dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia memaknai hak hidup sebagai salah satu hak yang sangat prinsipil, bahkan hak ini masuk dalam kategori non derogable right, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Persoalan euthanasia memang pada dasarnya adalah suatu bentuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit dengan maksud meringankan beban penyakit dari yang bersangkutan, namun dalam perspektif HAM, hak hidup sama sekali tidak boleh dihilangkan, sekalipun atas izin dari yang bersangkutan, sehingga segala bentuk penghilangan hak hidup seseorang jelas merupakan sebuah pelanggaran HAM yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum bila hal tersebut dilakukan. Dari berbagai macam perdebatan mengenai euthanasia, mulai dari sudut pandang HAM, Agama dan prakteknya dibeberapa Negara, alangkah baiknya Indonesia tetap melarang perbuatan euthanasia, dengan menuangkannya ke dalam suatu ketentuan hukum yang lebih tegas dan yang jauh lebih baik dari pengaturan euthanasia sebagaimana terdapat dalam KUHP saat ini.

PERAN OMBUDSMAN PEOVINSI SUMATERA UTARA DALAMMENINDAK LANJUTI LAPORAN MASYAKAT ATASDUGAAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAANPELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR OMBUDSMAN PROVINSI SUMATERA UTARA Hasibuan, Adhe Fuari; Jamilah, Jamilah; Hasibuan, abdul Lawali
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

According to Law No. 25 of 2009, what is meant by public services is an activity or a series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with the laws and regulations for every citizen and population of goods, services and / or administrative services provided by public service providers The problem of public service is a problem that cannot be underestimated by this country, because the main task and obligation of the government, both central and regional, is to serve the public. The public service itself can be understood as all forms of service, both in the form of public goods and public services which in principle are the main responsibility and carried out by government agencies in the center and the regions as well as in the State-Owned Enterprises (BUMN) or in the Owned Enterprise Region (BUMD) in order to fulfill the needs of the community and in the framework of implementing the provisions of the legislation

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN SIRI (TIDAK DICATATKAN) TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Rafiqi, Rafiqi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Marriage constitutes a part sacred life, since has to notice Norma and life method insociety. With justifications motive sort, marriage is done through model sort as wed as runsaway with, wedding contracts until popularmarriage at society, which is wedding siri.Whatever its reason, siri's marriage not good impact for continuity of its family. Effect lawfor marriage what do deed have no gotten married, husband judicial formality ala / wife andchild that be borne can't do civilization's legal action gets bearing with its family. Childrenjust admitted by state as child of extern marries that just have civilization's relationshipwith mother and its mother family.

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKASI PRODUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) Trisna, Wessy; Syahputra, M.Yusrizal Adi; Tampubolon, Otto Paiantua
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Law enforcement against businesses that fabricate products in terms oflaw No. 8 of 1999 about consumer protection, then against the perpetrators ofemployers who perform these action can requested compensation by consumersbecause such actions are contrary to the provisions of law protection consumer.The compensation must be reported solely by consumers to relevant authoritiesis Consumer Dispute Resolution in the jurisdiction in which product is feared tobe sertificate.

Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa Ginting, Haryanto; Muazzul, Muazzul
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

The Role of the Police in the Application of Restorative Justice to Perpetrators of Criminal Offenses Conducted by Children and Adults The rise of cases of brawl between high school students and even not only between high school students, but also has hit up to campuses, this often happens in big cities such as Jakarta, Surabaya, and Medan. This study aims to determine the role of the Police in implementing Restorative Justice against perpetrators of criminal acts of beating carried out by children and adults that occurred in the District of Namo Rambe District of Deli Serdang. The research method is done by using descriptive qualitative method that is normative. Based on the data obtained in the results of this study, the authors draw conclusions as follows: The criminal justice system must always promote the importance of law and justice. But there is a false view that the measure of the success of law enforcement is only marked by the success of bringing a suspect to court and then being sentenced. The measure of success of law enforcement by law enforcement officers should be characterized by the achievement of values of justice in the community. The police as a state tool that plays a role in enforcing the law is expected to be able to respond to this by implementing a Restorative Justice mechanism.

KEKUATAN SUMPAH LI’AN MENURUT FIQH ISLAM Munthe, Riswan
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Sebagai umat Islam yang menjalani kehidupan dalam berumah tangga harus berdasarkanaturan yang sudah ada dalam fiqh Islam. Masalah perceraian sudah sering terjadi bagisuami dan istri, seorang suami atau seorang isteri tidak dapat begitu saja melakukanperceraian, sebab perceraian pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam tetap terlarangterkecuali didukung oleh alasan. Banyaknya alasan perceraian yang diatur dalam fiqhIslam yaitu ‘ila’, zhihar, li’an, khulu’, fasakh, syiqaq, dan nusyuz. Salah satu alasan ceraiialah karena li’an, yaitu suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain atau tidakmengakui anak yang ada dalam kehamilan isterinya bukan anak sah. Maka karena itu harusada punya 4 orang saksi yang melihat peristiwa itu. Lalu ia bersumpah dan mengucapkankata-kata “sesungguhnya saya akan dilaknat Allah jika ia berdusta. Oleh karena itu alasan karena li’an bukan sembarangan, jadi harus mampu mempertanggungjawabkan secara syariat Islam.

PERSPEKTIF PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Marsella, Marsella
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Dalam kenyataannya Kasus pertanahan yang terjadi karena Penguasaan tanah tanpahak, Sengketa batas, Sengketa waris, Jual berkali-kali, Sertipikat ganda, SertipikatpenggantiAkta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentinganmengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu dan Kekeliruanpenunjukan batas, Tumpang tindih, yang juga diklaim/pengaduan/keberatan darimasyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatukeputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat TataUsaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebutdirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanyaklaim tersebut, mereka ingin mendapat penanganan secara administrasi dengan apa yangdisebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untukmelakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan(sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala BadanPertanahan Nasional.

Page 5 of 32 | Total Record : 312

3 4 5 6 7

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol. 12 No. 1 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol. 11 No. 2 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol. 11 No. 1 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol. 9 No. 2 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol. 9 No. 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 8, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 7, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 7, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 6, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 4, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 4, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jiph@uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agung Suharyanto

Contact Email agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jiph@uma.ac.id

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jiph@uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA