Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Studi Di Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Saipudin, Lalu]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.149
<![CDATA[Figures abuse of narcotics in Indonesia is still quite high, so that Indonesia still had to be alert to prevent and combat the abuse and trafficking of illegal narcotics comprehensively and synergy by involving the various elements, both the role of government through institutional functions especially law enforcement agencies, as well as the role of the community as the main shaft within the legal system for the prevention of abuse of narcotics. Based on data from the National Narcotics Agency of West Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara Regional Police, West Lombok district, including one of the areas of drug users is high enough in Nusa Tenggara Bara, it is potentially an increase in the prevalence of drug abuse. Community role in the prevention of abuse and trafficking of narcotics reaffirmed in Law No. 35 Year 2009 on Narcotics in Chapter XIII on Community Participation. Optimizing the role of society are also part of the National Narcotics Agency action plan in 2017 as a performance optimization measures in the context of prevention and in order to curb the prevalence of drug abuse. The purpose of this research is to know and analyze the role of society in prevention of narcotics abuse in West Lombok regency, using empirical law research conducted in West Lombok regency, that is research that examine and analyze law effectiveness and law application in relation to society role in prevention of narcotics abuse. The results showed that the role of the community in the prevention of narcotics abuse in West Lombok regency includes: First, the prevention form through education, training or legal counseling is done through cooperation with related institutions or institutions, including National Narcotics Board of West Nusa Tenggara, Social and Cultural Service, Resort Lombok Barat and Non Governmental Organization. Second, strengthening the role of village government is done by active involvement in the prevention of narcotics abusers in the determination of activities and programs, cooperation with law enforcement, and supervision of community activities as part of the development of public order and security. Third, report the narcotics crime to law enforcers, taken by establishing communication with law enforcement that is National Narcotics Board of West Nusa Tenggara and Resort Police of West Lombok.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pelaksanaan Roya Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Wahyuningsih, Wiwiek]]>;
<![CDATA[-, Arba]]>;
<![CDATA[Andriyani, Shinta]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.150
<![CDATA[Deposit Rights is the right to pledge the right to land as a credit guarantee to the Bank. The Deposit Rights is an accecoire agreement (agreement) of the main agreement, namely debt agreement receivable. The right of Dependent must be made a Deed of Granting of Dependent Rights and must be registered in the Land Registry Office of the National Land Agency to obtain a certificate for guarantee of legal certainty, and must also diroya 'if the debts are due. Roya is a deletion of the security expense of a land right that is the object of the Mortgage Right that has expired or has been removed because it has already ended its credit by the Land Registry Office at the request of the interested parties. This research is empirical law research that aims to examine the juridical-empirical implementation of roya Object of Mortgage by the Land Registry Office of Mataram City. The result of the research shows that the implementation of registration of the Land Rights of the Land on Land has been clearly regulated with the requirements and procedures. While the implementation of Roya Object of Mortgage Rights at the Office of BPN Kota Mataran has been implemented well in accordance with the provisions and procedures that have been determined by the applicable legislation.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syari’ah Menurut Hukum Positif ]]>
<![CDATA[-, Muhaimin]]>;
<![CDATA[Sumiati, Sumiati]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.151
<![CDATA[Pengaturan usaha perbankan syariah di Indonesia mengalami perubahan yang pada awalnya hanya mengatur tentang usaha perbankan konvensional, kemudian berkembang juga untuk perbankan syariah sebagai bagian dari dual insurance system, namun dalam operasional perbankan syariah masih memiliki problematika terkait dengan pengaturan dalam pembiayaan ijarah. Hal ini berimplikasi terhadap legalitas akad pembiayaan ijarah di perbankan syari’ah menurut prespektif hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis permasalahan hukum pengaturan akad pembiayaan ijarah di perbankan syariah menurut hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier tentang perbankan syari'ah yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian ini, Pertama, Permasalahan hukum pengaturan akad pembiayaan ijarah pada perbankan syariah menurut hukum positif adalah pengaturan akad pembiayaan ijarah belum diatur secara detail sehingga belum dipahami oleh pengelola dan nasabah perbankan syariah. Kedua, Model akad ijarah di perbankan syariah menurut prespektif hukum positif adalah model akad pembiayaan dan pelayanan jasa diantaranya akad pembiayaan sewa menyewa, sewa beli dengan opsi peralihan kepemilikan (ijarah muntahiyah bittamlik), dan akad pembiayaan multijasa, dan akad pelayanan jasa seperti jasa save deposit box. Rekomendasi penelitian ini; Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah, dan Majelis Ulama dan para ahli Hukum Islam perlu segera menyusun panduan akad ijarah sebagai pedoman bagi perbankan syari’ah dalam operasionalnya.]]>
<![CDATA[Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.152
<![CDATA[Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (Straafbaarfeit). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumenter dari data sekunder yang telah dianalisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara konsepsional tentunya sifat melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 hanya menganut ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Hal tersebut didasarkan Putusan Mahkmah Konstitusi yang telah memutuskan bahwa frasa Penjelasan pasal 2 ayat (1), yaitu “dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana†bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat]]>
<![CDATA[Sustainable Cultural Development: The Future Of Balinesse Adat Village Posterior The Enactment Of Law Number 6 Year 2014 Concerning Village ]]>
<![CDATA[Nurjaya, I Nyoman]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.153
<![CDATA[This study aims to find out the sustainable cultural development: the future of balinese adat village posterior the enactment of law number 6 year 2014 concerning village . This research is done empirically juridically, that is by collecting data by researching and examining legal implications posterior the enactment of Law Number 6 of 2014 regarding Village. In the sense of Explanation Article 6 Act Number 6 Year 2014 that stating: “This provision is intended to prevent the intersection in regions in term of authority, institutional duplication between Desa and Desa Adat within the same region, In contradiction, in case the Balinese and the Bali regional government as well is intended to chose the desa adat/desa pakraman to be registered with the hope to the only receive a village financial empowerment every year from the Government, should personally advice that there will be a number of legal consequences with the fate and future of existence and the life of desa adat/desa pakraman as a social and cultural system of Balinese Hindu community in particular and the whole traditional adat communities in the multicultural country of Indonesia in general.]]>
<![CDATA[Cacat Yuridis dan Cacat Administrasi Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Ikhwansyah, Isis]]>;
<![CDATA[., Djumardin]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.154
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : 1). Indikator apakah yang menjadi syarat adanya cacat yuridis dan cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)? 2). Bagaimanakah implikasi yuridis legalitas sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang mengandung cacad yuridis dan cacad administrasi? Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif Dengan menggunakan pedekatan, perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tekhnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan analisis secara kualitatif dengan pola berpikir menggunakan metode kajian induktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Bahwa dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 64 ayat (3) Perkaban No. 3 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa pembatalan hak berdasarkan putusan pengadilan umum baik perdata maupun pidana dikategorikan sebagai pembatalan hak karena cacat administrasi dan hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacat hukum karena hanya Putusan PTUN yang secara tegas memerintahkan pembatalan sertipikat hak atas. 2). Adanya Keputusan PTUN tidak secara otomatis merubah legalitas kepemilikan Hak atas tanah seseorang, melainkan dengan keputusan PTUN tersebut oleh para pihak dapat dijadikan alat bukti ketika mengajukan gugatan kepemilikan hak atas tanah ke Pengadilan Negeri. Sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang terkait dengan adanya cacad yuridis dalam proses penerbitan sertifikat dapat menjadi dasar bagi pemilik hak atas tanah untuk menindaklanjuti ke BPN untuk proses penerbitan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ]]>
<![CDATA[., Syachdin]]>;
<![CDATA[Jumadi, Joko]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.155
<![CDATA[Masa penahanan anak dalam tahapan penyidikan dengan perpanjangan maksimal adalah 15 hari, sementara penahanan untuk anak dalam tahapan penuntutan adalah 10 hari, artinya masa dimana bisa diajukan praperadilan adalah total 25 hari dari mulai dilakukan penahanan. Melihat persesuaian antara waktu dapat diajukannya parperadilan dalam UU SPPA, dilihat dari masa penahanan, dengan fakta empiris waktu acara praperadilan, maka bisa dipastikan akan terjadi kendala serius dalam pengajuan praperadilan dalam kasus-kasus anak. Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa dengan menelisik proses pengajuan permohonan praperadilan, keberadaan advokat rupanya berpengaruh besar pada penggunaan mekanisme praperadilan. Situasi ini dapat dilihat dalam komposisi pengajuan permohonan praperadilan antara yang diwakili advokat dengan yang tidak. kedudukan lembaga praperadilan dengan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis memiliki kedudukan hukum umum karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA mengenai lembaga praperadilan, maka hubungan antara SPPA dengan KUHAP merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari KUHAP. Dalam mengadili perkara anak penggunaan pengaturan Undang Undang SPPA didahulukan dari pengaturan yang diatur dalam KUHAP. Namun jika tidak diatur di dalam Undang Undang SPPA, baru digunakan pengaturan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan ketentuan hukum umumnya. Jadi, Lembaga Praperadilan berlaku juga pada proses penyelesaian perkara tindak pidana anak karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Merger dan Akuisisi Pada Lembaga Keuangan Koperasi ]]>
<![CDATA[Permadi, I Gusti Agung Didit Eka]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.156
<![CDATA[Mergers and Acquisitions is a legal phenomenon that occurs in companies incorporated as legal entities including financial institutions. Mergers and Acquisitions aim to strengthen institutional structures and strengthen cooperative capital in the hope of improving member welfare. The legal aspects of Mergers and Acquisitions on cooperatives emphasize the legality aspect, the reasons for Mergers and Acquisitions, the processes and their legal consequences. It's just that the Acquisition in the future must be calculated and regulated in legislation because not many cooperatives are doing it Acquisition is needed as one business strategy to develop cooperatives to exist in the middle of society.]]>
<![CDATA[Tradisi Perang Topat Sebagai Akulturasi Agama dan Budaya: Masyarakat Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat ]]>
<![CDATA[., Marjan]]>;
<![CDATA[Hariati, Sri]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.157
<![CDATA[Tradisi Perang Topat ini dilakukan oleh masyarakat Hindu dan Islam yang berdomisili di Desa Lingsar pada waktu dan tempat yang bersamaan, yaitu di Taman Lingsar (Pura Lingsar), Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Di dalam Taman Lingsar ini terdapat dua jenis kegiatan ritual keagamaan dari dua kelompok masyarakat dengan latar belakang agama, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Metode yang dipakai khususnya masalah Tradisi pada masyarakat Lingsar, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai suatu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan, dengan berhadapan langsung dengan responden guna memperoleh data yang valid, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat di amati dari subyek itu sendiri, khususnya pada Perang Topat itu sendiri.Hasil yang diperoleh bahwa dalam Perang topat ini merupakan tradisi leluhur yang harus tetap di jaga dan jalankan, karena jika tidak demikian maka mereka meyakini akan mendapatkan sebentuk balak (bencana) dari tuhan karena tidak bersyukur atas apa yang telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa.]]>
<![CDATA[Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Isnaini, Atin Meriati]]>;
<![CDATA[Adnan, Lalu]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.158
<![CDATA[Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan saja tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkan masa depan tersebut. Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 juncto Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya. Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalahnya adalah; Bagaimanakah hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak dalam perspektif hukum hak asasi manusia, dan Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam memberi jaminan perlindungan atas pemenuhan hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak di Indonesia. Tinjuan Pustaka yang jabarkan adalah tentang konsep dasar dan perkembangan pemikiran tentang HAM, konsep hak atas perumahan serta, dan perumahan sebagai tempat tinggal yang layak. Kemudian jenis dan metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan normatif-kualitatif, yakni dengan melakukan penafsiran sebagai upaya untuk mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.]]>
