Articles
59 Documents
<![CDATA[PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BATULAYA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Andi Nur Fiqhi Utami]]>;
<![CDATA[Aco Nata Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Arajang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v4i1.2516
<![CDATA[The purpose of this research is to determine the application of Good Governance principles in the management of village finances in Batulaya village. This is a case study research. Data were obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used began by describing the characteristics of the interviewees, comparing theory with the information obtained from the interviewees, comparing theory with the practices obtained from the interpretation of interviews and observations in a comparison table, and ending with drawing conclusions. The results of the study indicate that out of the 9 Good Governance principles, 7 have been implemented, namely the principle of upholding the rule of law, caring for the community, being consensus-oriented, effective and efficient, transparent, responsible and fair, while the other 2 principles have been partially implemented, namely community participation and accountability.]]>
<![CDATA[Peranan Dewan Pendidikan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Di Kota Palopo ]]>
<![CDATA[Saputra, Aco Nata]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v5i1.2517
<![CDATA[Consist of research objectives, methods, result or findings , conclusion and limitation (optional). This study aims to determine the role of the city's Education Council in implementing educational policies in the city of Palopo. To find out what factors influence the role of the city's Education Council in implementing education policies in the city of Palopo. The results of this research are expected to be input for the Palopo city government and the Palopo city education council, to provide even better service to the community, especially education issues, and the results of this research are expected to provide added value which can then be compared with other scientific studies. , especially those that examine the issue of Education Policy. The type of research used is descriptive research type, namely a study that aims to provide an overview or explanation of the role of the city's Board of Education in the implementation of education policy in the city of Palopo. Qualitatively analyzed both quantitative and qualitative data based on reports and records in the field. With data collection techniques library research (library research) and field studies (field research), namely observation and interviews. From the results of this study it can be shown that the role played by the Education Council in implementing the Education Policy of the Palopo city government is a standard rule set by the central government, while the role of the Palopo City Education Council is as follows: Advisory agency in determining and educational policy, Supporting agency, both in the form of financial, thinking and energy in implementing education, Controlling agency in the framework of transparency and accountability in the implementation of educational output, Mediator between the government (executive) and the regional people's representative council (DPRD (legislative) ) with society.]]>
<![CDATA[RELASI ANTAR ELITE EKONOMI DAN ELITE PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Ahmad Amiruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Arajang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v4i1.2534
<![CDATA[Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola relasi antar elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemilihan walikota di kota makassar Sulawesi selatan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menginterpretasikan aspek relasional daripada aktivitas politik elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor personal dari kalangan elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik di Sulawesi selatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola relasi antar elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik pada pemilihan walikota di makassar, antara lain bermaksud meilhat pola relasi yang mengelompok dan pola relasi yang menyebar. Relasi yang mengelompok terjadi pada sebagian kecil elite ekonomi, yaitu para keluarga, staf, karyawan dengan mengarahkan dukungannya ke kubu elite partai politik yang mengusung Tamsil Linrung atau Irman YL. Sedangkan pola relasi yang menyebar terjadi pada setiap lapisan elite ekonomi, mulai dari lapisan teratas sampai yang terendah dengan mengarahkan dukungannya ke setiap kubu elite partai politik yang ada di Kota Makassar. Fakta tersebut dapat dijadikan penjelas bahwa, elite ekonomi/pengusaha memang tidak bergerak dalam ruang yang hampa dari aktivitas politik praktis. Eksistensi elite ekonomi dan elite partai politik ditengah-tengah kuatnya pengaruh tradisionalisme organisasi kemasyarakatan menyebabkan terciptanya pola relasional yang dinamis dan menyebar dalam sistem politik multi partai. Dilain pihak, pemilihan kepala daerah secara langsung, semestinya dijauhkan dari adanya kecenderungan money politik.]]>
<![CDATA[Birokrasi dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik? ]]>
<![CDATA[Purna, Zarni Adia]]>;
<![CDATA[Didin, Didin]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v5i1.2731
<![CDATA[Birokrasi yang memiliki fungsi sebagai artikulator kepentingan publik kerap kali mengalami kendala dalam mengupayakan hal yang menjadi tuntutan publik dalam perencanaan pembangunan partisipatif agar menjadi program yang benar-benar terealisasi sesuai kebutuhan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa dan bagaimana pola yang membuat birokrasi kehilangan fungsi tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan tipe multi kasus dan teknik analisis data multi analisis. Hasil penelitian menunkukkan bahwa; pertama, semakin panjang mekanisme semakin berkurang kemampuan birokrasi untuk mengartikulasi kepentingan publik, kedua, semakin banyak aktor politik semakin menurun fungsi birokrasi untuk mengartikulasi kepentingan publik, ketiga, semakin banyak aturan maka semakin menurunkan fungsi birokrasi mengartikulasi kepentingan dan keempat, semakin kecil arena artikulasi semakin sempit ruang eksistensi kepentingan publik.]]>
<![CDATA[Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah sebagai Konsekuensi dari Politik Engtangling Alliance ]]>
<![CDATA[Kusmin, Achmad Fauzi]]>;
<![CDATA[Danar Hafidz Adi Wardhana]]>;
<![CDATA[Muhammad Sajidin]]>;
<![CDATA[Dewi Nuraliah]]>;
<![CDATA[Nurfadilah Nasiruddin]]>;
<![CDATA[Rezky Ramadhan Antuli]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Arajang Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v6i1.2769
<![CDATA[Banyak negara-negara di dunia yang membangun hubungan melalui berbagai perjanjian, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun militer. Hal ini kemudian menyebabkan adanya hubungan antar negara yang cenderung mengikat. Hal ini terjadi kepada Amerika pada keterlibatannya dalam konflik Suriah. Banyak faktor yang menyebabkan Amerika untuk terlibat di konflik Suriah, salah satunya adalah keterlibatan sekutu-sekutu Amerika dalam konflik tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode library research. Pada tahap awal penulis melakukan penentuan topik penelitian. Setelah menemukan topik penelitian, penulis kemudian menggunakan berbagai teori dan konsep dalam hubungan internasional. Teori yang digunakan adalah neorealisme, balance of power dan entangling alliance. Penulis mengumpulkan berbagai data yang dikelompokkan menjadi analisis menggunakan data mengenai situasi Suriah, implementasi kebijakan AS dan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Terdapat banyak aktor yang terlibat dalam konflik di Suriah. Aktor-aktor tersebut memiliki peran masing-masing dalam konflik ini. Aktor-aktor domestik yang menjadi oposisi Assad diantaranya adalah National Coalition dan beberapa kelompok bersenjata lainnya. Sedangkan Partai Ba’ath, Institusi Keamanan dan kelompok agama minoritas memilih untuk mendukung pemerintahan Assad. Program Pelatihan dan Perlengkapan AS untuk Kelompok Oposisi, Bantuan Kemanusiaan, Sanksi Ekonomi AS. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah bukan semata-mata atas dasar kepentingan Amerika untuk membantu warga Suriah, namun hal ini didorong oleh keterlibatan sekutu-sekutu Amerika Serikat, sehingga secara moral Amerika Serikat harus terlibat dalam konflik itu demi menjaga hubungannya dengan sekutu-sekutunya. Sesuai dengan konsep entangling alliance yang menyatakan bahwa negara dapat terlibat dalam suatu permasalahan sebagai hasil dari keterikatannya terhadap sekutu-sekutunya.]]>
<![CDATA[Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah ]]>
<![CDATA[Hendrawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Syihabuddin Taufiq]]>;
<![CDATA[Rahmatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Arajang Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v6i1.2777
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prestasi, keahlian, perilaku dan kepemimpinan penyuluh pertanian Kabupaten Mamuju tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan informan Sebelas orang, observasi, dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja penyuluhan pertanian di Kabupaten Mamuju tengah masih sangat jauh dari yang diharapkan dilihat dari latarbelakang pendidikan para penyuluh yang masih tergolong rendah serta tidak adanya kreativitas yang dimiliki untuk memberikan trobosan baru ketika melakukan pendekatan kepada petani. Sehingga kinerja yang dimiliki oleh para penyuluh pertanian masih rendah akibatnya produktivitas pertanian di Kabupaten Mamuju tengah belum bisa meningkat.]]>
<![CDATA[Pola Ratifikasi Perjanjian Internasional di Sektor Pertahanan Era Presiden Joko Widodo ]]>
<![CDATA[Ahmad Jumadil Maku]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Arajang Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v6i1.2793
<![CDATA[ABSTRAK Perilaku serta berbagai tindakan politik yang dilakukan oleh aktor negara dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya, serta dinamika lingkungan strategis yang juga bersinggungan dengan spektrum pertahanan dan kedaulatan. Melalui paradigma liberalisme, dijelaskan bahwa aspek-aspek tersebut dapat berlangsung dengan selaras, yang kemudian akan mendorong negara-negara untuk saling bermitra untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Penelitian ini akan membahas tentang pola ratifikasi perjanjian internasional pada sektor pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagai wujud dari langkah untuk mengembangkan pertahanan dan keamanan Negara yang dihadapkan oleh berbagai tantangan dan peluang. Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas tentang mekanisme serta alur ratifikasi perjanjian internasional, dan juga materi yang dimuat dalam instrumen ratifikasi tersebut. Kemudian hipotesa penelitian ini menyajikan penjelasan mengenai faktor apa saja yang mendorong para aktor untuk terlibat dalam proses ratifikasi, yang mencakup isu-isu keamanan kolektif dan juga kepentingan untuk mengembangkan kapabilitas dan industri pertahanannya. ABSTRACT State actors' behavior and diverse political acts are impacted by their national interests, as well as the dynamics of the strategic environment, which intersect with the defense and sovereignty spectrum. It is explained through the liberalism paradigm that these features may coexist, which will inspire countries to collaborate to achieve larger aims. This study will look at the pattern of ratification of international agreements in the defense sector under President Joko Widodo's rule, as a way of developing the state's defense and security in the face of diverse challenges and possibilities. Furthermore, this study will examine on the procedure and flow of ratification of international agreements, as well as the content of the ratification instruments. The research hypothesis then provides an explanation of what variables motivate actors to participate in the ratification process, which includes issues of collective security in addition to an interest in strengthening capabilities and the defense sector.]]>
<![CDATA[STUDI LITERATUR : PERAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Rahmatullah]]>;
<![CDATA[Achmad Fauzi Kusmin]]>;
<![CDATA[Hendrawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Arajang Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v6i1.2804
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertolak dari pemahaman tentang bagaimana konsep modal sosial dapat diaplikasikan dalam upaya dan peran untuk percepatan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan yang menggunakan aspek sosial untuk meningkatkan aspek ekonomi masyarakat. Aspek sosial yang umum digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah modal sosial. Di dalam modal sosial terdapat elemen-elemen berupa nilai dan norma, kepercayaan, serta jaringan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan modal sosial sebagai konsep teoritis. Pemaparan studi menunjukkan adanya peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep modal sosial berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Peran modal sosial dalam masyarakat dapat dilihat pada persoalan persoalan pembangunan ekonomi yang sifatnya lokal dan peran dalam kegiatan yang berbasis komunitas.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Mutawalli]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Arajang Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v6i1.2829
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the form of implementation of the principles and obstacles to the enforcement of human rights violations in Indonesia and their relationship to the content of international conventions. The approach used in this study is a normative legal approach. This research is related to the legal study of library materials. The results of research conducted regarding the implementation of human rights principles are in line with international legal agreements in the Indonesian legal system in general, but the constraints or obstacles are still not very effective in overcoming discrimination violations based on the principle of equality, with international agreements on human rights. It is different in Indonesia, its implementation has been regulated in the initiative of national laws and regulations related to human rights contained in the 1945 Constitution. This means that it has been in effect since the time of Indonesia's independence.]]>
<![CDATA[Diplomasi Pertahananan Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam membendung Hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara ]]>
<![CDATA[Abbas, Wandi]]>;
<![CDATA[Rahaman Hasri, Abdul]]>;
<![CDATA[Mu'min, Mu'min]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Arajang Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v6i1.2970
<![CDATA[Setiap negara pastinya memiliki tujuan politik luar negerinya masing-masing, tak terkecuali Indonesia, negara Indonesia memiliki tujuan politik luar negeri yang tercantum di Pembukaan UUD 1945 di alinea pertama dan keempat yang intinya menghendaki perdamaian dunia, peningkatan ekonomi dan juga berpartisipasi aktif dalam organisasi dunia. Salah satu tujuan utamnya adalah keamanan nasional bagi masyarakat Indonesia, tentunya Indonesia berupaya meningkatkan keamanan bagi warganya dengan cara memperkuat pertahanannya salah satu caranya adalah melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat. Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi literatur sebagai bahan data pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk Hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara serta mengetahui bagaimana Pengaruh Diplomasi Pertahanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia Dalam Membendung Hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Dimana analisa dalam kasus adalah adanya dominasi diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Indonesia tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap Hegemoni Tiongkok dikawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan Diplomasi pertahanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap Hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Kemitraan strategis yang erat, peningkatan kerjasama pertahanan, dan pembentukan aliansi regional membantu Amerika Serikat dan Indonesia memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang dapat berasal dari Tiongkok. Selain hubungan diplomasi antara negara kawasan Asia Tenggara juga peningkatan alokasi anggaran militer membantu negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama pertahanan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok]]>
