cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 869 Documents
 60   61   62   63   64 
MODAL SOSIAL: KONSEP DAN APLIKASI Rusydi Syahra
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2003)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.256

Abstract

This article is aimed at explaining the development of social capital theory and its contribution in addressing social problems. Despite its first introduction in the early 20th century by Lyda Judson Hanifan the term social capital has gained prominence in social science only since its reintroduction by James Coleman in 1988 and through the subsequent work of Robert Putnam. Social capital defined by Putnam as features of social organization such as networks, trust and norms of reciprocity that facilitate cooperation for mutual benefits, has inspired many social scientists to conduct studies on the conditions of social capital in various communities in many countries. Interestingly, some of the studies have contributed to the enrichment of the social capital theory by introducing new related concepts and methods of measurement. On the practical side social capital has gained wider recognition by international aid agencies, especially the World Bank, and has been used as a powerful concept for poverty alleviation through people empowerment in many developing countries, including Indonesia.
POLICY IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL AUTONOMY AND ITS IMPACT ON THE PROSPECT OF LOCAL DEMOCRACY IN INDONESIA E. Koswara Kertapradja
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2003)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.257

Abstract

Kebijaksanaan desentralisasi seperti yang digariskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 adalah suatu pendorong dalam rangka reformasi total dalam segala aspek kehidupan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang dilaksanakan lebih ditekankan untuk melengkapi system administrasi agar ‘Pemerintahan yang baik’ yang menganut nilai-nilai demokrasi, transparansi, kejujuran serta keadilan bagi seluruh penduduk. Pengaruh positif dari reformasi total adalah terjadinya pergeseran paradigma dari pemerintah yang sentralistik ke arah pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan kesempatan yang luas kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan secara otonomi. Hal itu akan mendorong timbulnya kreativitas dan inisiatif secara local yang didasarkan pada aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan dengan secara sadar melaksanakan demokratisasi. Karena itu dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dilengkapi dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Proporsi Pengaturan Keuangan Pusat dan Daerah, telah dianggap sangat penting, karena melalui pelaksanaan kedua undang-undang itu, diharapkan akan membawa perubahan pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang mampu meyakini akan terwujudnya kehidupan berdemokrasi. Dan semua itu akan bermuara pada pelayanan yang baik, serta berusaha menuju kemakmuran rakyat secara umum.
NEW ORDER REGIME’S POLICIES ON FORESTRY: RESPONSES AND CHALLENGES John Haba
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2003)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.258

Abstract

Tulisan ini membahas dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru di sektor kehutanan. Berbagai kebijakan kehutanan pemerintahan Soeharto sangat berkaitan dengan kebutuhan akan 2 (dua) pertimbangan utama: untuk menggantikan peraturan-peraturan yang berasal dari jaman pemerintahan Kolonial Belanda sehingga sesuai dengan kebutuhan jaman; sekaligus kebutuhan akan devisa negara dalam menunjang pembangunan nasional. Berbagai program yang diperkenalkan oleh pemerintah Soeharto antara lain berkaitan dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Kemasyarakatan. Selain program di sektor kehutanan tersebut, terdapat juga 3 (tiga) komponen utama/institusi yang dikutsertakan dalam kebijakan sektor kehutanan seperti Koperasi, Kelompok Pengusaha Kecil dan Menengah dan Lembaga-lembaga penelitian. Salah satu tujuan dari program-program di atas adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Bentuk keikutsertaan itu – dalam pandangan pemerintah - merupakan wujud dari strategi pengelolaan hutan berkelanjutan, di mana masyarakat lokal diikutsertakan dalam program-program sektor kehutanan. Kendatipun berbagai Undang-undang dan Peraturan-peraturan telah dibuat sejak era Soeharto (hingga era Reformasi); tetapi kualitas hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan belum banyak berubah. Kendala utama dalam mengimplementasikan program-program di sektor kehutanan adalah perilaku birokrat dan penentu kebijakan yang tetap menganggap masyarakat lokal sebagai pihak perusak lingkungan dan kelompok yang tidak memahami bagaimana menjaga kelestarian hutan, serta penamaan negatif lainnya yang tidak mendorong masyarakat melihat programprogram itu sebagai milik mereka. Tulisan ini selanjutnya akan menguraikan mengenai problematika, tantangan dan prospek dari kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia secara umum dan signifikansinya untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT NELAYAN Masyuri Imron
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2003)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.259

Abstract

Most fishermen live in poverty. They manifest in several dimensions: economic, social culture and politic. It also cover both family poverty and physical infrastructure. Many factors affected fishermen poverty. The first is their traditional gear, and the second is their dependence upon tengkulak (fish trader). In some cases, the existence of TPI (Fish Auction Place) contributes to impoverish them. For labour, this condition especially for labour fishermen make their life more difficult, because of unjustice producion sharingt. To increase their income, developing fishing gear capacity is a necessity. Their dependence upon tengkulak should also be minimized to develop fishermen bargaining position. It is also supported by restructuration of share product system, to be more favorable to labours. It is important to make fishermen as a subject in development. It means that they should be invited to discuss their problem, as well as solutions based on their aspiratio, because development is not only in economic terms, but how to make the poor to be more human.
KONFLIK BAGI HASIL TANGKAPAN PURSE SEINE DI PRIGI, TRENGGALEK, JAWA TIMUR Ary Wahyono
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2003)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.260

Abstract

The dependency relation has been occured between The boat owner (juragan darat) and crewmen (pandega) in small scale fishery, although this relation is not balance. Inbalancing relation is caused that the ordinary crewmen has owed to the boat owner. Their lives are supported by the boat owner. The boat owner supplies the basic needs to their families along they don’t go fishing. This phenomena is commonly happened in fishing community. This article will show there is no dependency of debt and conflict for sharing of catch in fishing community in Prigi, Jawa Timur.
BATAS GEOGRAFIS DAN BATAS SOSIAL : KETERKAITAN UNIT GEOGRAFIS DAN KONSTRUKSI SOSIAL, PELAJARAN DARI MALUKU Dedi Supriadi Adhuri
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2003)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.261

Abstract

This article discusses the connection between territory and socio-cultural construction of the Mollucan. First, it concerns on the connection between spatial and socio-cultural construction of Muslim and Christians communtieis. In this regard, it argues that the spatial segregation between these two communities, to some extents, reflects or is associated with their socio-cultural differences. Of course, the apparent differences stemp from the fact that their religions are not the same. This means that all aspects of their live concern on religious belief and rituals must be different. Apart from this, Muslim communities in Maluku Tengah (Central Maluku) are considered as more devoted to tradition as they still speak the ‘language of earth’ (bahasa tanah, vernacular language), while the Christians are not. On the contrary, in Maluku Tenggara (Southeastern Maluku), it is the Christians who are regarded as more tighted by tradition as they still use lela (antique cannon), gong and traditional rituals on their marriage. Second, it demonstrates the political economy of sea territory. Referring to conflict over coastal boundaries between Sather and Tutrean villagers, I observe that control over sea territory is one of the indexes by which social boundary between the noble (mel-mel) and the commoner (ren-ren) are drawn. Thus, when there is a precedence contestation between these two social groups, defining coastal boundary is one of the contested issues. Reffering to other cases, conflicts triggered by lift-net (bagan) operation, I show how ethnicity defines ‘otherness,’ which, then used to exclude people from accessing a communal sea territory. Finally, I demonstrate how local leaders make use the practice of marine communal property rights (hak ulayat laut) as a political capital to win the position of the village leader (kelapa desa).
TATA KOTA TRADISIONAL JAWA SEBAGAI PENUNJANG PARIWISATA DI KOTAGEDE YOGYAKARTA (Tinjauan Estetis) Suratno Suratno
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2003)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.262

Abstract

The aim of this research is to explore and examine the contribution of aesthetic dimension of Javanese traditional City plan in supporting tourism industry in Kotagede Yogyakarta. This is a combined research, which relies on both relevant library materials as well as field findings such as observation and interviews. Further, descriptive and interpretative analyses are employed. The findings of research indicates that Kotagede Yogyakarta still retains some elements of Javanese traditional city plan such as traditional market, town square, mosque complex equipped with graveyard, remnants of Javanese court, and housing compound. Those Kotagede's buildings were built with specifically Javanese positioning. The streets connecting the buildings cut the block in four-sided shapes. There are many aesthetic aspects of the Kotagede city plan that is potential for tourism industry. Among those aspects are the Kotagede's pristine and clean environment and the uniqueness of its old and traditional buildings. To add its esthetic aspects, Kotagede is widely well known as traditional Javanese city with all its elements, and as a center of silver crafting.
POLITIK BAHASA Heryanah Heryanah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2003)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.263

Abstract

Judul Buku : Politik Bahasa Penulis : Hasan Alwi dan Dendy Sugono Penerbit : Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Tebal : xvii+246 hlm : 21 cm
A REFLECTION ON THE APPLICATION OF CRITICAL THEORY PERSPECTIVE ON LEGAL ANTHROPOLOGY RESEARCH IN BETAWI MUSLIM COMMUNITY Leolita Masnun
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 9 No. 1 (2007)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.264

Abstract

Pluralisme hukum sebagai salah satu produk dari modernisasi telah membuka wawasan masyarakat bahwa ada sistem hukum lain di luar tertib sosial yang telah berlaku di masyarakat. Sistem hukum yang plural akan mengkondisikan norma, nilai, dan aturan dari masing-masing sistem hukum tersebut untuk saling berinteraksi. Dengan kondisi tersebut masyarakat “dipaksa” untuk “memikir ulang” konsep-konsep validitas dan justifikasi atas nilai-nilai dan norma-norma yang ada sebelumnya dengan nilai dan norma yang berasal dari luar. Dengan berbekal lifeworld/dunia kehidupan (interaksi antara budaya dan ajaran suatu agama) ketika berhadapan dengan sistem (sistem hukum nasional), bagaimanakah masyarakat melihat dan menempatkan diri mereka dalam upaya mencari penyelesaian konflik yang valid sekaligus menjustifikasinya dengan sistem hukum yang plural? Melalui paradigma teori tindakan komunikatif (communicative action) yang diancang oleh Jűrgen Habermas, makalah ini mengkaji hal-hal sebagai berikut: apakah sistem hukum yang diikuti oleh masyarakat? Mengapa mereka memilih untuk tunduk pada sistem hukum tersebut? dan, Apa yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat yang hidup dalam kondisi sistem hukum yang plural? Pada tataran yang lebih luas, kajian antropologi hukum tidak hanya memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai perilaku hukum suatu masyarakat, bagaimana konsep tentang hukum terbentuk, maupun tentang ada tidaknya batasan-batasan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain dalam pluralisme hukum, tetapi juga memberikan gambaran mengenai karakteristik masyarakat yang bersangkutan dan relasi antara individu dan masyarakat. Keywords: Legal Anthropology, Critical Theory, Legal Pluralism, Communicative Action, Lifeworld, System, Conflict/Dispute Resolution, Muslim Community, Popular Islam
THE IMPACT OF THE ADOPTION OF STATE RESPONSIBILITY FOR TRANSBOUNDARY ENVIRONMENTAL HARM PRINCIPLE UPON INDONESIAN ENVIRONMENTAL LEGAL SYSTEM Laely Nurhidayah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 9 No. 1 (2007)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.265

Abstract

Rencana pemerintah mengadopsi prinsip hukum international yaitu tanggung jawab negara terhadap pencemaran lintas batas dalam revisi UU No 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi peratifikasian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution akan berdampak luas bagi sistem hukum lingkungan Indonesia. Prinsip ini memberi kewajiban kepada Negara Indonesia untuk mengontrol kegiatan dalam negerinya sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap negara lain. Kewajiban ini tentu saja tidak begitu mudah untuk diimplementasikan mengingat banyak persoalan dan ketidakjelasan dalam manajemen pengelolaan lingkungan di Indonesia. Ada tiga persoalan utama yang menjadi tantangan Indonesia yaitu lemahnya UU lingkungan, lemahnya mekanisme penegakan hukum dan buruknya koordinasi antar lembaga yang mengelola lingkungan hidup. Sehingga jawaban untuk persoalan lingkungan hidup di Indonesia adalah menarik semua wewenang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada satu badan yang bertanggung jawab secara penuh untuk membantu agar masyarakat Indonesia menaati hukum dan menegakannya. Key Words: state responsibility; state sovereignty; transboundary environmental harm; Indonesian environmental legal system; Asean Agreement for Transboundary Haze Pollution

Page 62 of 87 | Total Record : 869

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

1997 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 19, No 3 (2017) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol 18, No 3 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol 15, No 3 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 3 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol 11, No 2 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol 10, No 2 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol 7, No 2 (2005) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 6, No 2 (2004) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol 5, No 2 (2003) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue