cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 318 Documents
 5   6   7   8   9 
PERLINDUNGAN ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN INTEGRATIF PANCASILA Warih Anjari
Jurnal Yudisial Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i3.435

Abstract

ABSTRAKPenting bagi setiap anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari negara. Tidak terkecuali anak yang bermasalah dengan hukum mendapatkan perlindungan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang penjatuhan pidananya berdasarkan pada tujuan pemidanaan integratif Pancasila. Pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw tidak berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif Pancasila. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan anak pada kedua putusan tersebut menurut perspektif pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila? Metode penelitiannya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perlindungan anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw karena penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak relevan dijatuhkan kepada anak. Hal ini karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila, yang mengedepankan kepentingan masa depan anak dan mendasarkan pada nilai-nilai religius.Kata kunci: anak; perlindungan; integratif; Pancasila. ABSTRACT Every Indonesian child needs to get protection from the state. No exception children who have problems with the law receive protection under the Juvenile Criminal Justice System, where the imposition of the punishment is based on Pancasila integrative punishment's objective. Criminalization against children in Decision Number 20/ Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw is not oriented towards the child's best interests and is not compatible with Pancasila's integrative punishment objectives. Therefore, this research focuses on protecting children in both decisions according to the perspective of integrative punishment based on Pancasila. The research method used is normative juridical research with a case study approach. The results of this study concluded that there was no child protection in Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw due to imprisonment and nes against children based on Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is irrelevant to be imposed on children. It because it is not compatible with the purpose of integrative punishment based on Pancasila, which puts forward the child's future interests and bases on religious values. Keywords: children; protection; integrative; Pancasila.
“UNDUE PROCESS OF LAW” DALAM PERKARA PIDANA PERJUDIAN DENGAN TERDAKWA ANAK Melani Melani
Jurnal Yudisial Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i3.186

Abstract

ABSTRACTThis article analyzes a decision of Bandung District Court. In this case, the Defendant (IR) was convicted of gambling with his friends (adults) in a public transportation with bets ranging from one to two thousand rupiahs. In examining the case, judges did not perform the procedure set out in the Juvenile Court Act (JCA), especially Articles 55, 57, and 58 Paragraph (2). From the beginning of the trial and during trial, IR was not accompanied by his parents, Legal Counsel, and Supervising Community. Prior to pronounce the verdict, the judge did not provide the opportunity for parents to express all the things that are beneficial to IR. This also disregards JCA, Article 59 Paragraph (1). All of these showed the undue process of law. Judge's decision was on the contrary to the JCA Article 59 Paragraph (2), because the judge did not consider the social study report. The judges punished IR imprisonment for 2 months 15 days based on the retributive (revenge) philosophy of punishment, which should be the restorative (recovery). It also suggested that IR should be returned to his parents. Keywords: undue process of law, juvenile delinguency, children rightsABSTRAKArtikel ini menganalisan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Pada kasus ini, terdakwa (IR) telah didakwa bersama teman-temannya yang sudah dewasa yang bekerja di bidang transportasi umum dalam permainan taruhan yang bernilai ribuan. Dalam kajian terhadap kasus ini, hakim seharunya mengetahui lebih mendalam terkait undang-undang Peradilan Anak pasal 55, 57, dan 58. Dari awal persidangan, IR tidak didampingi oleh orang tuanya, pendamping hukum, dan atau supervsi dari komunitas pemerhati masalah anak. Dalam putusan, hakim tidak memberikan peluang bagi orang tuanya untuk mengungkapkan hal-hal yang menguntungkan IR. Pasal 59 UU Pengadilan anak mensyaratkan adanya hukum acara anak, sementara putusan hakim justru kebalikannya karena tidak mempertimbangkan hasil kajian sosial. Hakim memutuskan IR dihukum 2 bulan 15 hari berdasarkan filosofi hukuman, padahal seharusnya berdasarkan filosofi restoratif dan juga mengembalikan IR kepada orang tuanya. Kata kunci: hukum acara pengadilan anak, peradilan anak, hak anak
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DAKWAAN TINDAK PIDANA ASAL Halif Halif
Jurnal Yudisial Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v10i2.70

Abstract

ABSTRAKDalam surat dakwaan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal yang demikian berdampak kepada hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana asal. Permasalahan yang menarik untuk dianalisis adalah 1) mengapa penentuan bentuk dakwaan menjadi penting dalam tindak pidana pencucian uang?; dan 2) bagaimanakah hakim membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asal tidak didakwakan? Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penentuan bentuk dakwaan dalam tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan sistem pembuktian dalam membuktikan unsur. Dengan pembuktian yang tepat hakim dapat membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan yang tepat dalam tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang sangat penting.Kata kunci: pencucian uang, dakwaan, pembuktian. ABSTRACTIn the accusation of Court Decision Number 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, the prosecutor filed the accusation with the article of money laundering crime without referring to the article on the predicate crime, as regulated in Article 2 of Law on Money Laundering Crime. Such matters affect the judges in proving the elements of money laundering crime known or reasonably suspected to be the result of a predicate crime. Issues of interest to review in the analysis are: 1) why does determining the form of the accusation play important role in the money laundering crime? and 2) how does the judge prove the element of money laundering crime if the predicate crime is not accused? To analyse these problems, the juridical-normative method with legislative and conceptual approaches was used in this analysis. The accusation form determination in money laundering crime becomes the basis for the judge to determine the proof system in proving the element. With the precise proof the judge can prove the element of money laundering crime. It is therefore vey important to precisely write the accusation letter in the money laundering crime. However in proving the money laundering crime the predicate crime should be proved first. Keywords: money laundering, accusation, proof.
PERLUASAN MAKNA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KORUPSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN Hariman Satria
Jurnal Yudisial Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i2.417

Abstract

ABSTRAKDalam Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, majelis hakim memperluas makna kerugian keuangan negara dengan menambahkan kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan melalui scientific or expert evidence. Permasalahan yang akan dijawab adalah bagaimanakah konteks kerugian keuangan negara yang maknanya diperluas menjadi kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan dalam putusan a quo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif. Untuk menemukan jawaban permasalahan, penulis menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) agar kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, maka perbuatan mesti dimaknai sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang Anti Korupsi. Kemudian menempatkan lingkungan hidup, kekayaan negara, dan keuangan negara sebagai satu kesatuan; (2) perluasan makna kerugian keuangan negara tersebut mendasarkan pada pendapat ahli sebagai expert evidence; (3) perluasan makna tersebut sejalan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; dan (4) dalam memperluas makna kerugian keuangan negara, majelis hakim menggunakan interpretasi doktriner. Kata kunci: kerugian keuangan negara; penyalahgunaan wewenang; izin usaha pertambangan. ABSTRACT In Decision Number 2633 K/Pid.Sus/2018, the panel of judges expanded the meaning of state nancial losses by adding environmental damage and recovery costs through scienti c or expert evidence. The question that will be answered is how to understand the context of state nancial losses whose meaning is extended to environmental damage and recovery costs in the a quo decision. This type of research is a normative legal research that uses qualitative juridical analysis. To nd answers to problems, the authors use a case approach method and a conceptual approach. The ndings of this study are: (1) in order for environmental damage and recovery costs to be categorized as losses to state nances, actions must be interpreted as actions that violate the Anti-Corruption Law. Then put the environment, state assets and state nances as one unit; (2) expanding the meaning of state nancial losses based on expert opinion as expert evidence; (3) the expansion of meaning is in line with the Audit Board of the Republic of Indonesia Regulation Number 1 of 2017 concerning State Financial Audit Standards; and (4) in expanding the meaning of state nancial loss, the panel of judges uses a doctrinal interpretation. Keywords: state nancial losses; power abuse; mining business license.  
KAIDAH ILMIAH DALAM SELIMUT KEPUTUSAN PENGUASA: MENGUJI PUTUSAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA Deni Bram
Jurnal Yudisial Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i1.120

Abstract

ABSTRAKSengketa lingkungan dalam upaya penegakan hukum administrasi selalu menarik untuk diperbincangkan. Bukan hanya karena aspek ini dianggap merupakan sarana pengontrolan izin kegiatan yang berdampak bagi lingkungan hidup, namun juga aspek ini memberikan sarana untuk menguji aspek ilmiah yang berbalut kaidah normatif pemberian izin. Kasus Reklamasi dan Revitalisasi Pantai UtaraJakarta dapat dikatakan menjadi suatu sengketa yang berjalan dalam dimensi waktu yang lama (2003 – 2011), padahal objek sengketa yang dipertentangkan merupakan hasil kajian ilmiah yang bertahan secara ilmiah tidak lebih dari hitungan bulan semata. Dalam tulisan ini terdapat beberapa hal utama yang penulis tengahkan. Pertama, menelisik lebih dalam hakikat dari AMDAL itu sendiri. Kedua, upaya hukum yang tersedia dalam hal tidak puas dari hasil penilaian AMDAL. Terakhir, mengkaji pemahaman para jurist terhadap AMDAL serta baik dalam dimensi ekologis maupun dimensi yuridis.Kata kunci: AMDAL, sengketa lingkungan, keputusan administrasi negara.ABSTRACTEnvironmental disputes in administrative law enforcement is always interesting to discuss. Not only because these aspects are considered as the means to control the lisences of activities that give bad impact to the environment, but also means to testthe scientific aspects wrapped in the normative rules of lisencing. Environmental Impact Assessment (EIA, known as AMDAL) Case regarding North Coast Jakarta Reclamation and Revitalization is arguably such a long term dispute that have been running from 2003 to 2011. Whereas, the subject of dispute in conflict is resulted from a scientific study which lasted only a few months. In this analysis, there are several main things that will be elaborated; first, a deeper exploration into the nature of the AMDAL itself; second, the legal action regarding objection of the result of AMDAL; and lastly, the attempt to examine legal understanding of the jurists on both ecological and juridical dimension in AMDAL of North Coast Jakarta Reclamation and Revitalization Case. Keywords: Environmental Impact Assessment (AMDAL), dispute on environmental law, administrative decision.
PENERAPAN WORLD WIDE NOVELTY DAN FUNCTION-WAY–RESULT TEST PADA PATEN Endang Purwaningsih
Jurnal Yudisial Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v5i1.177

Abstract

ABSTRAKPaten sebagai konstruksi hukum memberikan perlindungan hukum bagi penemuan yang memenuhi persyaratan paten, yaitu: unsur kebaruan dari penemuan; langkah inventif yang terkandung dalam penemuan; serta dapat atau tidaknya penemuan diterapkan dalam industri. Untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus memperhatikan spesifikasi paten (dalam klaim) dan kebaruan penemuan tersebut di seluruh dunia, juga function-way-result test, terutama dalam kasus ini. Dalam pengajuan paten diwajibkan untuk mengungkapkan secara tepat unsur-unsur dari penemuan yang dimintakan perlindungan. Dengan demikian, dalam aplikasi hendaklah tertulis deskripsi tentang esensi dari penemuan. Ruang lingkup atau luasnya perlindungan paten tergantung pada klaim, klaim menunjukkan inti dari penemuan, sehingga untuk menilai pelanggaran paten tergantung pada interpretasi klaim, filing date, state of the art dan cakupan klaim paten terdahulu (prior art).Kata kunci: paten, worldwide novelty, function-way-result test. ABSTRACT Patent as legal construction gives legal protection for the invention which fulfills requirements for a patentable invention, such as: novelty, non-obviousness/ inventive steps and industrial applicability. In order to create legal certainty and justice, the judge should pay attention to the specification of patent (in the claim) and the application of worldwide novelty, also function way result test, especially in this case. In the claim, it is required to state and clarify precisely the elements of invention for which protection is sought. Thus, the claim should be composed of a description or explanation of the essence of the invention. The scope or the extent of patent protection is based on the claim. The essence of protection also depends on the claim; therefore the infringement depends on the interpretation of the claim, filing date, state of the art and prior art scope of the claim.Keywords: patent, worldwide novelty, function-way-result test.
Implementasi Pembatalan Putusan BANI dan Putusan BAPMI OLEH Pengadilan Negeri Cut Memi
Jurnal Yudisial Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i1.46

Abstract

ABSTRAKPasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun demikian, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berikut penjelasannya tetap membuka kemungkinan putusan arbitrase dapatdibatalkan oleh pengadilan negeri apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur pidana yang terlebih dahulu harus dibuktikan di pengadilan. Denganmenggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis mengkaji dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PSTyang membatalkan putusan BANI Nomor 399/V/ARBBANI/2011 dan Nomor 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan arbitrase BAPMINomor 004/ARB-03/VIII/2011. Terdapat kecenderungan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakara Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan asas presumption of innocence. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa putusan arbitrase BANI dan BAPMI tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri. Demi menghadirkan kepastian hukum, maka sebaiknya Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 direvisi. Upaya hukum lanjutan terhadap putusan arbitrase sebaiknya tidak lagi melalui mekanisme pembatalan di pengadilan negeri namun berupa permohonan koreksi atau penafsiran resmi terhadap suatu putusan arbitrase sebagaimana telah diatur dalam UNCITRAL Rules.Kata kunci: putusan arbitrase; putusan pengadilan; final dan mengikat.ABSTRACTArticle 60 of the Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolutions states that the arbitral award is final and binding over the parties.Contrariwise, Article 70 of the Law Number 30 Year 1999 along with the explanation implicates a possibility that the arbitral award is entitled be annulled and voidby the district court as long as the criminal elements therein shall be initially proven in court. This analysis uses normative legal research methods to examine twodecisions: (1) District Court’s Decision Number 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST annulling the decision of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI)Number 399/V/ARB-BANI/2011, and (2) District Court’s Decision Number 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST annulling the arbitral award of BAPMI (Indonesian Capital Market Arbitration Board) Number 004/ARB-03/VIII/2011. There is noticeable in the decisions a tendency on the subject of legal considerations that are not conformed to the provisions of articles 70 of Law Number 30 Year 1999 and contradictory to the principle of “presumption of innocence.” Thus, as a disagreement, the arbitral awards of BANI and BAPMI shall not be null and void by the district court. Under the rule oflaw, there shall be an amendment to the Law Number 30 Year 1999. Further legal proceeding to an arbitral award should be no longer part through by revocationmechanism in the district court, but in the form of an amendment or ratified interpretation of an arbitral award that is referring to the UNCITRAL Rules.Keywords: arbitral award; court decision; final and binding.
MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM “HARD CASE” PENCURIAN TIGA BUAH KAKAO Widodo Dwi Putro
Jurnal Yudisial Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i3.209

Abstract

ABSTRACTLegal certainly and justice are two values that are often persevere in the formulation of the judge's decisions. This is more prominent, when judges face cases categorized as "hard cases" one of which is the decision of the case of three cocoa, which are analyzed in this paper. The authors appreciate this decision because the judges do not just read the rules and laws, but also use their conscience so that this decision really give justice to the convict. The author points out there are so many non-legal aspects that go behind the formulation of a written decision. The case looks simple on paper. For example, in this case we can really go through even further into the root causes of a more macro level, namely the existence of land conflicts in the area. In view of that, we can resolve that good judge's decision will be born from an intense struggle in search of material truth in every case.Keywords: hard case, clear case, legal reasoning. ABSTRAKKepastian hukum dan keadilan merupakan dua nilai yang selalu terformulasikan dalam putusan hakim. Hal itu akan semakin melekat pada saat hakim menghadapi kasus yang termasuk kategori "kasus sulit" seperti kasus Pencurian Kakao yang menjadi analisa dalam tulisan ini. Penulis sangat menghargai putusan ini karena tidak hanya merujuk pada hukum dan undang-undang, tetapi juga mengunakan pendekatan keadilan bagi terdakwa. Penulis mengambil hal penting bahwa ada aspek non hukum dibalik formulasi putusan yang tertulis. Kasus ini terlihat simpel karena menyangkut konflik area pertanahan sebagai akar masalah. Dalam kasus ini secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim yang baik akan lahir ketika adanya usaha secara intensif untuk mendapatkan kebenaran secara materiilKata kunci: kasus yang sulit, kasus yang jelas, alasan hukum
POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA Muwaffiq Jufri
Jurnal Yudisial Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i1.360

Abstract

ABSTRAKKeberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan langkah progresif dalam upaya menghentikan segala kebijakan diskriminatif negara terhadap status hukum aliran kepercayaan, yang dianggap sebagai produk budaya di luar kualifikasi agama resmi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Argumentasi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 ialah bahwa pembedaan pengaturan antara agama dan kepercayaan dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan implikasi hukum yang meletakkan agama dan aliran kepercayaan pada konsepsi yang berbeda, dan pembedaan ini juga menempatkan aliran kepercayaan bukan bagian dari konsepsi agama. Di samping itu, adanya kata hubung "dan" yang diapit oleh kata "agama" dan "kepercayaan" menjadi penegas bahwa keduanya memang setara.Kata kunci: aliran kepercayaan; hak beragama dan berkepercayaan; hak-hak sipil.   ABSTRACTThe existence of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 is a progressive step in an effort to stop all state discriminatory policies against the legal status of the indegenous faiths (beliefs), which considered as a cultural product outside the state official religious qualification. This research uses normative legal research methods with conceptual, case study, and statutory approaches. Decision Number 97/PUU-XIV/2016 argues that the different conceptions in the provisions of Article 28E paragraph (1) and Article 28E paragraph (2) of the 1945 Constitution have implied legal consequences in which indegenous faith is not a part of religion concept. On the other hand, the existence of the conjunctions "and" between the term "religion" and "belief" confirms that the two concepts are equal.Keywords: indigenous faith; religious and belief rights; civil rights.
GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN PARTAI GOLONGAN KARYA Aris Rahmatdi; Pan Mohamad Faiz
Jurnal Yudisial Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i1.362

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Partai Politik telah mengatur kewajiban mekanisme penyelesaian perselisihan di internal partai politik melalui mahkamah partai politik. Apabila mahkamah partai politik tidak mengeluarkan putusan atau salah satu pihak tidak menerimanya, maka dapat ditempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan negeri setempat. Dalam konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perselisihan internal partai politik di tubuh Partai Golkar yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang justru menggunakan dalil gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan khusus perselisihan internal partai politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt/2016. Berdasarkan hasil analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan internal partai politik tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang bersifat lex specialis derogat legi generali. Selain itu kedudukan putusan Mahkamah Agung juga bertentangan dengan hukum, karena putusan tersebut didasarkan atas suatu proses yang salah dan tidak sesuai ketentuan undang-undang. Namun demikian, putusan tersebut telah berstatus berkekuatan hukum tetap dan diterima oleh para pihak yang berperkara.Kata kunci: partai golkar; musyawarah nasional; mahkamah partai. ABSTRACTThe Political Party Law has regulated a settlement mechanism on a dispute within the internal political party by a tribunal of political party. If the tribunal takes no decision or one of the parties does not accept the decision, the process can be appealed by ling a petition to a district court. In this context, this article aims to analyze an internal dispute of political party that occurred in the Golkar Party, which was led to the North Jakarta District Court. Interestingly, the petition was based on civil lawsuit arguments and not a special claim of internal political party dispute regulated in the Political Party Law. This research used empirical normative research focusing on a case study on Decision Number 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr and Supreme Court Decision Number 96 K/Pdt/2016. This research concludes that a civil lawsuit for resolving an internal political party dispute is not in accordance with the provisions regulated in the Political Party Law based on the principle of lex specialis derogat legi generali. In addition, the decision of the Supreme Court is also contrary to the positive law since the decision was based on an incorrect process and not in accordance with the law. However, the decision is nal and binding as well as accepted by all disputed parties.Keywords: golkar party; national assembly; political party court.

Page 7 of 32 | Total Record : 318

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue