cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 318 Documents
 4   5   6   7   8 
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYUSUNAN APBD Saryono Hanadi; M.I. Wiwik Yuni Hastuti; Alef Musyahadah Rahmah
Jurnal Yudisial Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i1.2

Abstract

ABSTRACTThis article elaborates the Court Verdict Number 76/Pid./B/2008/PN.Pwt concerning on the case of corruption in APBD of Banyumas in 2003, which was conducted by its member of the DPRD . In this case, the prosecutors accused the defendants jointly conducting an on going act of corruption. The judges decided that the defendants were not accountable for their unlawful activity. Considering the defendants were just as the proposer of the budget in this matter, the court thus released them from all the prosecutions (van onslag of alle rechtsvervolging). There is a particular relationship between the board members regarding the budget proposal which was assumed to be deviated from the budget approved by the head of the region. It resulted in the release of these regulations. We cannot well thought-out where the fault is until we can find the connection with each other, which is the conducts of the participants that appear in the link as a unity.Keywords: corruption of APBD, medeplegen, onslag van alle rechtsvervolging, criminal act. ABSTRAKArtikel ini mengelaborasi Putusan Pengadilan Nomor 76/Pid./B/2008/PN.Pwt terkait dengan kasus korupsi APBD Banyumas tahun 2003, yang dilakukan oleh Anggota DPRD. Dalam kasus ini, jaksa menuntut terdakwa bersama-sama melakukan korupsi. Hakim memutuskan bahwa terdakwa menjalankan anggaran yang  menyimpang. Pertimbangan terdakwa hanya mengajukan anggaran sehingga meminta pengadilan untuk melepaskan dari semua dakwaan, van onslag of alle rechtsvervolging. Dalam kasus ini terdapat keterkaitan anggota DPRD untuk melakukan pengawasan dan mensetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah sehingga keduanya bersama-sama melahirkan peraturan daerah. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dimana letak kesalahannya hingga mendapatkan keterkaitan satu dengan yang lain karena merupakan satu kesatuan jaringan.Kata kunci: korupsi APBD, turut serta, membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum, UU kejahatan.
PENGUJIAN PERPPU TERKAIT SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL ANTAR-LEMBAGA NEGARA Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Yudisial Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v5i1.158

Abstract

ABSTRAKKewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perppu adalah kewenangan yang tidak didapatkan melalui Undang-Undang Dasar namun melalui praktik peradilan. Kewenangan untuk menguji Perppu sepatutnya tidak diperoleh oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya potensi sengketa kewenagan konstitusional lembaga negara yakni dengan DPR selaku pemegang kewenangan konstitusional untuk menguji Perppu dan Presiden selaku pemegang kekuasaan mutlak legislasi dalam ihkwal kegentingan memaksa. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat atau tidak dapatnya menguji Perppu perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar.Kata kunci: pengujian konstitusional, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Perppu, supremasi konstitusi.ABSTRACTThe authority of the Constitutional Court to review the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) is not obtained through the judicial practice, instead of the constitution. In theory such an authority should not given to the constitutional court since the existance of potental disputes between the court and other hight rangked state entity like punishment and/or house of representatives. In term of the state circumstances of the state of emergency, the President has the exclusive power to produce th Perppu. Thus, it is of great importance that the constitutional court showed have this authority strictly regulated in the coming amamded constitution.Keywords: constitutional review, constitutional authority dispute, the government regulation in lieu of law (Perppu), rule of law.
KESAKSIAN AHLI JIWA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN BERAT Y. A. Triana Ohoiwutun
Jurnal Yudisial Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i1.36

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB memeriksa kasus penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain karena terdakwa mengalami halusinasi visual. Halusinasi visual termasuk ke dalam kategori gangguan jiwa, tetapi pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog diberikan secara tertulis, tanpa second opinion ahli jiwa lain. Pentingnya kesaksian ahli jiwa dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi tindakan yang dapat dikaji dari tujuan pemidanaan. Metode penulisan yang digunakan berbasis pada penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Permasalahan dikaji menggunakan pendekatan kasus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB yang diperbandingkan dengan Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG dengan analisis data secara kualitatif. Hakim memutus perkara menggunakan keterangan tertulis seorang psikolog tanpa adanya ahli jiwa lain; sedangkan halusinasi visual merupakan gangguan jiwa yang seharusnya ditentukan oleh ahli jiwa. Dalam pemeriksaan di persidangan terbukti adanya penganiayaan berat yang berakibat matinya korban, sehingga hakim memutus sanksi pidana penjara selama tujuh bulan delapan hari. Penjatuhan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa lebih tepat daripada pidana penjara pendek jika ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan. Kesimpulan sebagai akhirpenulisan adalah kesaksian ahli jiwa berperan penting dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, dan ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan, sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa lebih tepat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB.Kata kunci: keterangan ahli jiwa; tanggung jawab pidana; penganiayaan berat. ABSTRACTThe Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB examines the case of aggravated assault causing the death of the victim committed by the defendant who is having visual hallucinations. Such hallucinations belong to the categories of mental disorder, but this conclusion is merely based on a written psychological examination without any second opinion from another mental health professional. The psychiatric expert testimony (mentalhealth professional) in the examination of this case shall be of profound significance to implicate the imposition of the sentence, which shall be viewed from the purpose of punishment. The method of analysis deployed is normative legal research by using sources of secondary data. The issues are elaborated through case-based approach by comparing the Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB to the Decision Number 998/Pid.B/2006/PN.BDG by using a qualitative data analysis. The judge decides the case using the psychologist’s written statements without any additional from other expert testimony of mental health professionals. The visual hallucination is a mental disorder that should beprescribed by a mental health professional. In the trial proceedings, an aggravated assault causing the death of the victim is proven, thereof, the judge imposes seven months and eight days imprisonment to the defendant From the perspective of the punishment  objective, sending the defendant to a mental hospital seems to be more appropriate rather than imposing a sentence of short-term imprisonment. On the whole, the analysis concludes that the psychiatric expert testimony is greatly significant in the examination of the Case Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB, and through the purpose of  punishment opinion, sending the defendant to a mental hospital is a proper final decision.Keywords: psychiatric expert testimony; criminal liability; aggravated assault.
POTRET BURAM ANAK PEREMPUAN INDONESIA Anthon F Susanto
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.204

Abstract

ABSTRACTIncest committed by immediate family members is usually considered as a family disgrace. Thus, if there are other family members who know about it, usually they will keep it secret, so the case was hidden and the crime find a safe place to hide. This paper raised a case about a family tragedy in Cimahi, West Java. The case is about parental violence (father) to his daughter, in the form of sexual abuse, threats, to rape that resulted her daughter to be pregnant. This paper studies the judge’s consideration of the case and what steps to overcome such problems. The hudge's ruling was correct because during the trial did not find any reason or justication that forgiving the defendant should be punished.Keywords: incest, parental violence, sexual abuse. ABSTRAKInsest terjadi dalam anggota keluarga yang biasanya biasanya dari aib keluarga. Karena memiliki hubungan kekeluargaan maka apabila peristiwa itu terjadi maka keluarga besar cendering untuk merahasiakan dan menutupinya seperti mengungsikannya ke suatu tempat. Tulisan ini lahir dari sebuah kasus tragedi keluarga di Cimahi, Jawa Barat. Kasus ini terkait kekerasan keluarga (ayah) kepada anak perempuannya dengan melakukan pelecehan seksual, ancaman, dan pemerkosaan sehingga anak tersebut hami. Tulisan ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Putusan hakim sudah tetap dengan memberikan hukum setimpal dengan yang dilakukan terdakwa.Kata kunci: perkawinan sedarah, kekerasan orang tua, pelecehan seksual
DUALISME PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI STATUS HUKUM TENAGA KERJA ASING Vidya Prahassacitta
Jurnal Yudisial Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i2.83

Abstract

ABSTRAKPenggunaan tenaga kerja asing di pasar kerja Indonesia hanyalah untuk jabatan dan waktu tertentu. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam praktiknya perjanjian kerja waktu tertentu antara pengusaha dengan tenaga kerja asing sering dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Perjanjian kerja tersebut sering dibuat tidak tertulis dan tidak dalam bahasa Indonesia. Selain itu jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu tersebut yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja terkait dengan status hubungan kerja dan kompensasi PHK. Memang peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian kerja waktu tertentu bagi tenaga kerja asing sehingga pelanggaran atas perjanjian kerja waktu tertentu tersebut mengakibatkan perjanjian kerja tersebut dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hal tersebut tidaklah tepat karena seharusnya terhadap perjanjian kerja waktu tertentu bagi tenaga kerja asing berlaku lex specialis. Dalam hal ini peran hakim menjadi penting dalam melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Faktanya Mahkamah Agung sendiri tidak satu suara atas hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 595K/PDT.SUS/2010 dan No. 29PK/PDT.SUS/2010. Hal ini menimbulkan dualisme dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Kata kunci: perjanjian kerja, tenaga kerja asing, PHK.ABSTRACTThe employment of foreign workers in the Indonesian labor market is merely set for particular positions and a certain period of time as clearly stipulated in Law Number 13 of 2003 on Labor and its implementation regulations. In practice, temporary employment agreement between the employer and the foreign workers habitually does not meet the applicable regulations. The agreements are often unwritten and not set in Indonesian Language. Additionally, it has often exceeded the period of time set out in the law. This is a real issue that has resulted in legal problem, such as industrial disputes related to termination of employment concerning on employment status and compensation layoffs. Law and legislation do not specifically regulate on this temporary employment agreement for foreign workers, thus if there happens to be violations of the agreement, it would be stated as invalid agreement. This is not applicable, since the principle of lex specialis should have been deployed in such agreement between the employer and the foreign workers. In this regard, the role of judge to conduct lawful discovery is crucial to overcome a legal vacuum that could arise. But the fact that the Supreme Court does not agree with the terms as stated in the Decision number 595K/PDT.SUS/2010 and number 29PK/PDT.SUS/2010 has led to dualism in the majority of the Supreme Court’s decisions. Keywords: employment agreement, foreign workers, termination of employment.
MENYOAL PENAFSIRAN TANAH TELANTAR Dian Aries Mujiburohman
Jurnal Yudisial Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i1.168

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT merupakan putusan mengenai pembatalan keputusan penetapan tanah telantar yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT SMG. Pokok sengketa yang menjadi perdebatan dan tafsir dalam gugatannya adalah pengertian tanah telantar dan mengenai surat peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar serta implikasi pasca pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar oleh pengadilan tata usaha negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penafsiran pengertian tanah telantar dan penafsiran mengenai surat peringatan dalam Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT, serta apa implikasi pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar pasca Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT? Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran mengenai pengertian tanah telantar terkait dengan frase “dengan sengaja” dan “tidak sengaja,” majelis hakim berpendapat bahwa hambatan pemanfaatan tanah karena menunggu proses permohonan pelepasan kawasan hutan dan permasalahan tata ruang serta kendala terhadap pembebasan lahan dan proses ganti rugi disimpulkan sebagai unsur ketidaksengajaan. Implikasi pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar adalah tidak dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara.Kata kunci: surat keputusan penetapan, tanah telantar, putusan pengadilan. ABSTRACTDecision of State Administrative Court Number 24/G/2013/PTUN.JKT constitutes a ruling of the revocation of a derelict land settlement agreement derived from Cultivation Rights on behalf of SMG Company. The subject of the dispute debated in the interpretation of the lawsuit is the definition of derelict land and warning letters, as regulated in Article 8 of Government Regulation Number 11 of 2010 regarding Policies and Utilization of Derelict Land and the implications of post-revocation of derelict land stipulated decree by the Administrative Court. The formulation of the problem in this research is the interpretation of derelict land definition and warning letters in the Administrative Court Decision Number 24/G/2013/PTUN.JKT, as well as the implication of revocation of derelict land settlement agreement after the court decision issuance. Through normative legal research method with case study approach, it can be underlined that there is difference in interpretation of the definition of derelict land related to the phrase “intentionally” and “unintentionally”, in which the judges argue that barriers to land utility are the still-in-process request of forest areas acquisition, spatial problems and constraints to land acquisition, as well as the compensation process concluded as an element of inadvertence. The revocation of the settlement agreement makes it impossible to use the derelict land for benefit of the people and the state.Keywords: determination decree, derelict land, court decision.
MENIMBANG PRINSIP ”DUTY OF CARE”: ‘PEMBELI’ MELAWAN ‘PEMBELI’ DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH Widodo Dwi Putro; Ahmad Zuhairi
Jurnal Yudisial Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v10i1.133

Abstract

ABSTRAKSengketa jual beli tanah dalam perkara ini menyeret pihak penjual yang telah menjual objek yang sama kepada dua pembeli dalam dua kali transaksi. Pembeli kedua (penggugat) melayangkan gugatannya terhadap pembeli pertama (tergugat II). Posisi hukumnya dilematis. Kedua pembeli sama-sama merasa mempunyai hak atas tanah sengketa karena telah membeli objek yang sama dari penjual. Untuk membuktikan siapa pembeli yang berhak, hakim perlu mempertimbangkan asas "iktikad baik" (good faith), sebagai dasar untuk menentukan pembeli yang patut mendapat perlindungan hukum. Permasalahannya, kedua pembeli sama-sama mengklaim dirinya adalah pembeli yang beriktikad baik. Sehingga, untuk menilai siapa pembeli yang patut mendapat perlindungan hukum, hakim berpegangan pada prinsip duty of care, dengan mempertimbangkan siapa pembeli yang berhati-hati dan cermat memeriksa data yuridis dan data fisik sebelum dan saat jual beli dilakukan. Prinsip duty of care ini bersifat abstrak, maka metode penulisan yang digunakan, menelusuri dan mengkaji pendapat para ahli hukum perdata dan agraria untuk didialogkan dengan putusan-putusan hakim. Perkembangan putusan-putusan pengadilan mengenai pembeli beriktikad baik yang mengadopsi prinsip duty of care, seharusnya menjadi 'pegangan' para hakim dalam menangani kasus yang serupa, untuk menilai kapan pembeli dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik.Kata kunci: iktikad baik, perlindungan hukum, duty of care, data yuridis dan fisik.ABSTRACTThe dispute of land sale and purchase in this case drag the seller who had sold the same object to two buyers in two transactions. The second buyer (plaintiff) filed a lawsuit against the first buyer (defendant II). Its legal standing created a dilemma. Both buyers felt equally entitled to be the owner of the disputed land, which is the same object purchased from the seller. In providing evidence of the most eligible buyer, the judge should take into consideration the principle of "good faith" as the basis for determining the buyer deserving legal protection. The problem is that both buyers claimed that they were buyers of good faith. Therefore, to appraise which buyer deserving the legal protection, the judges adhered to principle of "duty of care" by taking into account which one of them was carefully and meticulously reading-through the juridical and physical data prior to and during the sale and purchase of the land was conducted. Given the abstract nature of the principle of "duty of care" the analysis method used in this discussion is exploring and studying the opinions of the experts of civil and agrarian law as to be juxtaposed with the decisions of the judges. The development of court decisions related to the issue of good faith buyers adopting the principle of "duty of care" should serve as a reference for the judges in handling similar cases to determine a good faith buyer.Keywords: good faith, legal protection, duty of care, juridical and physical data.
PENGENYAMPINGAN ASPEK PIDANA PELAYARAN DAN PIDANA KOPERASI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING Suharizal Suharizal; Firdaus Arifin
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.195

Abstract

ABSTRACTThe practice of illegal logging is not a standing apart form of crime. There are many factors and aspects bounding it. In the context of this decision, the examination of the case and the final decision should not just rely on the provision of the forestry law, but also employ the marine criminal law since the crime utilizes cruise ship or the like. But it was not evident in the decision of District Court of Labuha. Even its criminal aspects of the marine criminal law tend to be forgotten by the panel of judges who investigate and adjudicate a quo case.Keywords: illegal logging, corporate crime, the marine criminal law. ABSTRAKPraktek illegal logging bukan menjadi bagian dari bentuk kejahatan semata karena terdapat berbagai macam faktor yang melingkupinya. Dalam kerangka putusan pengadilan dalam kajian ini diperoleh bahwa putusan hanya berdasarkan atas hukum kehutanan, padahal seharusnya hakim juga bisa mengunakan hukum kejahatan kelautan karena adanya kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi hal tersebut belum terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha sehingga aspek kejahatan sebagaimana yang tertuang dalam hukum kejahatan kelautan dilupakan oleh panel hakim untuk melakukan investigasi lebih mendalam dalam dapat diajudikasikan dalam proses peradilan atas kasus tersebut.Kata kunci: pembabatan hutan, kejahatan korporasi, hukum kejahatan kelautan
DIMENSI AKSIOLOGIS DARI PUTUSAN KASUS “ST” Nur Agus Susanto
Jurnal Yudisial Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i3.73

Abstract

ABSTRAKPutusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 terhadap Putusan Kasasi Nomor 434 K/Pid/2003 untuk terdakwa ST menarik perhatian masyarakat. Permohonan PK untuk ST diajukan oleh istrinya selaku ahli waris. Permohonan ini dikabulkan dengan amar menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terpidana “terbukti” akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan karena itu melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum. Ini mengejutkan, berarti putusan tersebut mementahkan putusan kasasi sebelumnya. Salah satu pertimbangan majelis hakim PK mengabulkan permohonan tersebut adalah status FB sebagai ahli waris sah dari ST yang mendasarkan pada pandangan Yahya Harahap bahwa istri dapat menjadi ahli waris. Pandangan tersebut tidak dikutip secara lengkap. Putusan PK ini memicu sinisme terhadap putusan hakim yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Tulisan ini berkesimpulan bahwa putusan ini tidak mampu menjawab tuntutan aksiologis yang sangat mendasar di dalam putusan hakim. Kata kunci: peninjauan kembali, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.ABSTRACTThe Decision of Case Review Request Number 97 PK/Pid.Sus/2012 against the Decision of Cassation Number 434 K/Pid/2003 regarding the defendant ST has drawn public’s attention. The application for case review to the decision was filed by FB, the wife of ST. The request was granted by the panel of judges through verdict stating the act alleged to the defendant was proven, but did notconstitute a criminal offense and therefore the defendant was released from all charges, which is astonishing. This actually means the decision has nullified the previous decision of cassation. One of the judges’ considerations in granting the request is that FB’s status as the legitimate heir of ST with regard to Yahya Harahap’s standpoint that wife can become the heir. However, this referral is not fully cited. This decision of judicial review has sparked various cynical views over the judges decision which is supposed to reflect justice, ensure legal certainty, and provide utility, as affirmed by Gustav Radbruch. To conclude, this decision has failed to bring about the fundamental axiological dimensions in a court decision. Keywords: case review request, justice, utility, legal certainty.
URGENSI PEMIDANAAN TERHADAP PENGENDALI KORPORASI YANG TIDAK TERCANTUM DALAM KEPENGURUSAN Budi Suhariyanto
Jurnal Yudisial Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v10i3.240

Abstract

ABSTRAKKejahatan korporasi saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang berada dalam struktur organisasi, tetapi pengendalinya bisa dilakukan oleh orang yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Perundang-undangan tidak mengatur secara jelas bahwa pengendali korporasi yang berada di luar struktur organisasi dapat dijerat pemidanaan. Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 menjatuhkan pidana terhadap pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimana urgensi pemidanaan terhadap pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa hanya undang-undang tentang pencucian uang dan undang-undang tentang pendanaan terorisme yang mengatur tentang pengendali korporasi, tetapi pengaturannya masih belum jelas dalam mengidentifikasi pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 memberikan penjelasan hukum bahwa termasuk personel pengendali korporasi adalah seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Melalui kaidah hukum tersebut, Mahkamah Agung berhasil mengisi kekosongan hukum atas ruang lingkup personel pengendali korporasi di luar struktur kepengurusan. Putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam rangka efektivitas penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia.Kata kunci: pemidanaan, pengendali, tindak pidana korporasi.ABSTRACT Corporate crime is now not only committed by the persons recorded in an organizational structure, but the controller can be done by people who are not recorded in the organization. The legislation does not set clearly that corporate controllers outside the organizational structure can be charged with criminal prosecution. Supreme Court Decision Number 1081 K/PID.SUS/2014 imposed a sentence against the corporate controllers that are not recorded in the organization. It is interesting to focus on the urgency of sentencing against unrecorded corporate controllers in the management of the organization. The normative research method is used in this analysis to see the sights of the problem. As of the discussion it is concluded that only Law on Money Laundering and Law on Terrorism regulating on the issue of corporate controller, yet still inexplicit in identifying the corporate controllers unrecorded in the management of organizational structure. The Court Decision Number 1081 K/PID.SUS/2014 provides the legal explanation stating that someone who is not included in the corporate governance structure but has the power and authority that is crucial in corporate decision-making is called the corporate controller. Through the rule of law, the Supreme Court has been successfully fills a legal vacuum on the scope of the corporate control of personnel outside the management structure. This ruling can be used as jurisprudence in the framework of effectiveness of the prevention of corporate crime in Indonesia.Keywords: sentencing, controller, corporate crime.

Page 6 of 32 | Total Record : 318

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue