cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 318 Documents
 7   8   9   10   11 
KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA DIREKSI MELAWAN PERUSAHAAN Nindry Sulistya Widiastiani
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.349

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017, dalam perkara gugatan uang jasa pengabdian dan penghargaan oleh direksi melawan perusahaannya. Pada putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi dari pengadilan hubungan industrial, bukan pengadilan negeri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai apakah pengadilan hubungan industrial mempunyai yurisdiksi atas perkara a quo sebagaimana dikemukakan Mahkamah Agung. Penelitian ini bersifat normatif untuk menelaah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan hubungan industrial tidak berwenang mengadili perkara ini. Direksi di perusahaan berkedudukan sebagai perwakilan pengusaha, bukan pekerja, sehingga perselisihan antara direksi dengan perusahaan bukanlah termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Oleh karena itu, perkara ini adalah sengketa keperdataan biasa yang merupakan yurisdiksi dari pengadilan negeri.Kata kunci: kewenangan mengadili, direksi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan negeri. ABSTRACT This research aims to analyze the Supreme Court's civil request Decision Number 521 PK/Pdt/2017, in the case of honorarium devotion lawsuit and reward of the directors against his company. In this decision, the Supreme Court believes that this case is in the jurisdiction of the industrial relations court, not in the district court. The main issue in this research is whether the industrial relations court has jurisdiction over the case as stated by the Supreme Court. This normative research is to examine deeply about the principles that relate to the problem. The author concludes that the industrial relations court theoretically has no jurisdiction to handle this case. In any companies, directors are the representatives, not their workers, so that the dispute between the company and its directors is not an industrial relations dispute as stipulated in Law Number 2 of 2004. Therefore, the case is just a regular civil law dispute under which the district court has jurisdiction. Keywords: jurisdiction, director, industrial relations court, district court.
PENERAPAN PERJANJIAN BERSAMA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Indi Nuroini
Jurnal Yudisial Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i3.61

Abstract

ABSTRAKHubungan industrial merupakan suatu hubungan yang terbentuk antara para pemangku kepentingan di dalam proses produksi barang dan jasa yang memiliki dampak sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, sehingga stablitasnya perlu dijaga dengan baik. Oleh karena itu setiap putusan pengadilan hubungan industrial haruslah tepat dan disertai rasa keadilan, akuntabilitas, dan kejujuran, untuk menghindari timbulnya gejolak dalam hubungan industrial. Putusan pengadilan hubungan industrial yang tidak akuntabel, tidak jujur, dan tidak mencerminkan rasa keadilan tentu akan berdampak pada stabilitas proses produksi barang dan jasa. Tulisan ini merupakan suatu kajian terhadap putusanperselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012. Dalam putusan tersebut, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya menggunakan perjanjian bersama yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat pada saat penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit,padahal perjanjian bersama tersebut isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis berkesimpulan bahwa putusan hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak tepat dalam menggunakan pertimbangan hukum. Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012 tersebut belum mencerminkan adanya peradilan hubungan industrial yang akuntabel, jujur, dan adil. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum.Kata kunci: perjanjian bersama, pemutusan hubungan kerja, hubungan industrial. ABSTRACTIndustrial relation is a relationship that is formed by stakeholders in the process of producing goods and services, which is so essential for national economic growth that its stability should be maintained properly. Therefore any court decisions related tocases of industrial relation dispute must be decided appropriately over and done with a high sense of justice, accountability, and reliability, to prevent a turmoil in the industrial relations. Such a court decision will influence the stability of the production process of goods and services. This article is an analysis of judge’s decision that discusses a case of industrial relations dispute concerning termination of employment, which was decided by cassation in the Supreme Court Decision Number 237 K/Pdt.Sus/2012. In the decision, the panel of judges in the legal considerations only uses the Joint Agreement agreed upon by the plaintiffs and defendant at the time of settlement of disputes at a bipartite level, though the contents are against the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The result of discussion in this analysis concludes that the panel of judges ruling the case is not supposed to use the Joint Agreement as legal considerations. Court Decision Number 237 K/Pdt.Sus/2012 could not reflect an accountable, honest, and fair industrial relations judiciary. The fixed (inkracht) court decision has not yet provided legal certainty and legal justice.Keywords: joint agreement, termination of employment, industrial relation.
PENAFSIRAN HUKUM TENTANG PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH Ardiansyah Ardiansyah
Jurnal Yudisial Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i3.344

Abstract

ABSTRAKAwal permasalahan yang dibahas dalam Putusan Nomor 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp adalah akta pengikatan perjanjian jual beli yang ditandatangani pada saat satu hari setelah Putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp. Majelis hakim dalam amar putusan menyatakan bahwa pelawan adalah pembeli yang beriktikad baik serta menyatakan sah secara hukum dan mengikat bagi yang memiliki surat keterangan tanah yang dijadikan bukti dalam persidangan yang dibuat oleh asisten wedana. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan surat keterangan yang dibuat oleh asisten wedana tertanggal 20 September 1968 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah penafsiran hakim dalam mengesahkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 65 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 67. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah majelis hakim kurang cermat memahami perbedaan antara surat keterangan tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT sementara (camat) dan majelis hakim juga keliru jika surat keterangan tersebut hanya diketahui oleh asisten wedana tapi dalam faktanya surat keterangan tersebut dibuat oleh asisten wedana. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp bahwa pengikatan jual beli antara turut terlawan dengan pelawan tidak ada iktikad baik dalam melakukan perbuatan hukum jual beli, karena menjual tanah yang masih dalam proses hukum di pengadilan.Kata kunci: perjanjian pengikatan jual beli; iktikad baik; surat keterangan tanah. ABSTRACT The early issues discussed in Decision Number 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp is agreement deed of sale and purchase agreement signed one day after the Decision Number 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp. The panel of judges in the verdict stated that contrarian was a buyer who had good intentions and declared legally valid and binding to those who owned a land certificate that used as evidence in the trial prepared by assistant wedana. Does this research focus on how the judge's consideration in determining the certificate made by the assistant wedana dated 20th September 1968 was valid and had a binding legal force that appropriates with the applicable law in Indonesia and how the judge's interpretation in ratifying the sale and purchase Agreement Deed Number 65 and the Sale and Purchase Agreement Deed Number 67. The research method used in this paper is a normative juridical method with a case study approach. This research concludes that the panel of judges is less accurate in understanding the difference between the land certificate and the deed made by the temporary PPAT (subdistrict). The panel of judges also has mistaken if the assistant wedana only knows the certificate. But the fact, not only knew but also assistant wedana created the certificate based on judge's consideration in Decision Number 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp that the sale and purchase agreement between co-defendant and contrarian had no good intention in performing a legal act of buying and selling by selling the land that still in legal proceedings in court. Keywords: sale and purchase agreement; good intention; land certificate.
IMPLIKASI SISTEMIS AKIBAT PERGESERAN TAFSIR MAKNA STATUS ANAK LUAR KAWIN Imelda Martinelli
Jurnal Yudisial Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i3.102

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 (dikenal dengan permohonan judicial review Machica Mochtar) memberi penafsiran baru yang menggeser tafsir sempit Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semula anak luar kawin dimaknai seperti bunyi Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Mahkamah Konstitusi mencoba meyakinkan publik bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang sah menurut hukum dan memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergeseran tafsir makna ini disadari atau tidak disadari oleh majelis hakim konstitusi telah memiliki implikasi secara sistemis ke dalam hukum positif Indonesia. Paling tidak dapat diidentifikasi ada empat area hukum yang secara langsung maupun tidak  langsung terimplikasi, yaitu hukum waris, hukum kewarganegaraan, hukum ketenagakerjaan, dan hukum pembuktian. Tulisan ini menunjukkan betapa implikasi yang kurang diperhitungkan akan menyisakan banyak permasalahan di kemudian hari.Kata kunci: perkawinan, anak sah, anak luar kawin.ABSTRACTThe Constitutional Court’s Decision Number 46/PUU-VIII/2010, known as the petition of judicial review of Machica Mochtar’s case, has given a new interpretation that shifts the narrow interpretation of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage. At the outset, according to Article 5 of Civil Code, the children born out of wedlock are only recognized to have a private legal relationship with their mothers. The Constitutional Court views that children born out of wedlock as referred to Article 2 paragraph (2) of the Marriage Act are lawful children who also have a private legal relationship with their fathers, as long as it can be proven by DNA test with the help of scientific knowledge and technology. The shift of interpretation consciously or unconsciously by the constitutional judges, has had systemic  implications to positive law in Indonesia. There are at least four areas of law that are directly or indirectly implicated, the laws of inheritance, citizenship, employment, and evidence. This paper outlines such implications, when less considered will lead to many problems in the future.Keywords: marriage, lawful child, children born out-of-wedlock.
INFRA PETITA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENEROBOS KETENTUAN PEMIDANAAN MINIMUM Anshar Anshar; Suwito Suwito
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.272

Abstract

ABSTRAKPenanganan perkara tindak pidana korupsi menganut sistem pemidanaan minimum bagi pelaku yang diputus bersalah oleh pengadilan. Istilah ketentuan pidana minimum khusus secara normatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tataran praktiknya terdapat fenomena adanya putusan pengadilan yang menerobos sistem pemidanaan minimum yang dianut tersebut. Salah satu contoh putusan pengadilan yang ditelaah dalam tulisan ini adalah Putusan Nomor 2399 K/PID.SUS/2010. Permasalahan yang timbul adalah apa saja yang menjadi landasan infra petita hakim dalam menjatuhkan putusan yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya diperbolehkan. Sepanjang putusan hakim yang infra petita tersebut memiliki esensi ratio legis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, atas dasar alasan pertimbangan nilai keadilan dan pertimbangan judex factie sebagaimana pada perkara a quo.Kata kunci: putusan, korupsi, pemidanaan minimum. ABSTRACT In the handling of a corruption case, mandatory minimum penalty is adopted in the criminal justice system for the offender who was found guilty by the court. The term ‘mandatory minimum penalty’ is normatively regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999, as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication. In practice there is a phenomenon of a court decision breaching the adopted mandatory minimum penalty. One example of a court decision analyzed hereon is the Decision Number 2399 K/PID.SUS/2010. The arising problem is what the consideration of the judge is for infra petita in imposing decision which breached the mandatory minimum penalty provision in that corruption case. This research uses normative legal research method with legislation approach. It can be concluded that it is basically permissible in the corruption court’s decision to breach the minimum penalty provisions as stipulated in the Corruption Eradication Law. Provided that the judge’s decision of infra petita, is based on strong legislation ratio and can be accounted for, on the basis of justice value and judex factie considerations as in the a quo case. Keywords: court decision, corruption, minimum penalty.
PENGUATAN ARGUMENTASI FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM Marwan Mas
Jurnal Yudisial Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v5i3.125

Abstract

ABSTRAKMembangun citra dan wibawa hakim tidak terlepas dari kualitas putusannya yang harus dibarengi dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Hakim harus mampu menilai dan menganalisis faktafakta yang terungkap dalam sidang mengenai kesalahan terdakwa, kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang dilandasi teori hukum, doktrin, dan asas hukum. Untuk memenuhi harapan tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan struktur filosofis, juridis, dan sosiologis dalam memeriksa dan memutus perkara, karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap keseluruhan sistem yang akan dijalankan. Kemandirian hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tidak boleh hanya dinilai dari aspek ketepatan penerapan hukumnya saja, tetapi juga harus memperhatikan dan memahami rasa keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kata kunci: Argumentasi, fakta hukum, teori hukum, putusan hakim.ABSTRACTImproving the image and authority of judges has something to do with the quality of their decisions that must be coupled with a broad understanding of legal science. Judges must be able to assess and analyze the facts as revealed during the trial regarding defendant’s fault, then pour them in legal reasoning based on the right legal theories, doctrines, and principles. To meet these expectations, judges must not ignore the philosophical, juridical, and sociological structures in examining and deciding cases. Ignoring the above mentioned aspects will terribly affect to the functions of the overall legal system. Independence of judges in the hearing and passing decisions should not only be viewed from the aspect of accuracy in applying the legal basis, but also from the full attention to and understanding of justice, truth, and living laws.Keywords: argument, legal fact, legal theory, judgemade law.
PENAFSIRAN HUKUM DEKONSTRUKSI UNTUK PELANGGARAN POLIGAMI Faiq Tobroni
Jurnal Yudisial Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v9i3.12

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 937 K/Pid/2013 menunjukkan bahwa pelanggaran poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dapat dipidana dengan dihubungkan kepada pemidanaanatas pernikahan terlarang. Analisis ini menitikberatkan pada dua hal yaitu: pertama, bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara dua putusan; kedua, perbedaan metode penafsiran hukum dari setiap putusan dan implikasinya untuk menghubungkan pemidanaan atas pernikahan terlarang dengan pelanggaran poligami. Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN menganggap perkawinan IR dengan H (yang dianggap terlarang) adalah tidak sah, sementara Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 menganggap sebaliknya. Metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN adalah subsumptif, sehingga menyimpulkan bahwa IR tidak dapat dipidana. Sementara metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 adalah metode dekonstruksi dalam pengertian melakukan intertekstualitas teks hukum (menemukan makna tidakterkatakan). Putusan kasasi menunjukkan bahwa pidana oleh IR atas Pasal 279 ayat (1) KUHP (perkawinan yang telah ada dapat menjadi penghalang perkawinan setelahnya) justru mendapatkan justifikasi dari makna yang tidak terkatakan atau di luar KUHP (suami tidak boleh menikah lagi tanpa adanya izin dari istri yang ada; Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang dibuktikan dengan ketiadaan izin istri pertama (SM) bagi IR untuk menikah dengan H.Kata kunci: poligami, pernikahan terlarang, metode penafsiran.ABSTRACTDecision Number 937 K/Pid/2013 shows that the criminal offense of polygamy which are not in accordance with Law Number 1 of 1974 on Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Dissemination of Islamic Law Compilation may be subject to criminal with relation to the offense of illicit marriage. The focus of the discussion in this analysis is tantamount to explaining how two decisions have differences in the legal considerations and different methods of legal interpretation, and its implications related to criminal prosecution for illicit marriage with polygamy offense. Decision Number 341/Pid.B/2012/PN.BKN discusses the marriage of IR to H (which is considered illicit) is unlawful, while Decision Number 937 K /Pid/2013 assumes otherwise. The legal interpretation of Decision Number 341/Pid.B/2012/PN.BKN is subsumption method, which concludes that IR is not subject to criminal. Whereas the rightful interpretation of Decision Number 937 K/Pid/2013 is the method of deconstruction, conducting intertextualityon the legal texts (finding “the unspeakable meaning”). Decision of cassation indicates that the criminal sanction of IR on Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code(previous marriage can be a barrier for subsequent marriages), even get justification of “the unspeakable meaning” or apart from the Criminal Code (a husband should not marry again without permission of his wife; Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage). This is taken into account in the absence of the first wife’s permission (SM).Keywords: polygamy, illicit marriage, legal interpretation.
PENGUSUNGAN POLA PIKIR POSITIVISME HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI Ricca Anggraeni
Jurnal Yudisial Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i3.182

Abstract

ABSTRACTSlogan that power tends to corrupt is not just a phrase. Several cases of corruption seem to prove that power has encouraged persons to engage in corruption. Erradicating corruption requires extraordinary efforts of law enforcers. However, again the fact shows that many law enforcers are dragged into corruption practices. In fact, they often use the law to neatly wrap their crimes. Packaging is done through a court decision. Judge as the spearhead of law enforcement in Indonesia should be given a maximum role in enforcing the law. That role should have two values of upholding the value of justice and law enforcement. In some cases of corruption, the perpetrators were given lenient sentences, even released. Mild sanctions against the perpetrators of corruption are also reflected in the case of corruption committed by the Head of Semudun Regional Water Company (PDAM Semudun), Pontianak regency. Mild sanctions for the accused is caused by the tendency of judges who carry the mindset of schools of legal positivism, that is by simply using the law as a source of reference to rely on a monolithic interpretation methods.Keywords: corruption, legal positivism, law enforcement, justice. ABSTRAKKekuasaan cenderung melakukan korupsi bukan hanya slogan semata. Beberapa kasus korupsi menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan melakukan korupsi, oleh sebab itu memangkas korupsi membutuhkan perjuangan dan penegakan hukum yang ektraordinary. Sebaliknya, fakta berbicara lain pada saat hakim justru memberikan hukuman minimal bukan maksimal, dan bahkan dalam beberapa kasus korupsi bahkan terdakwa dilepaskan. Kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat perusahaan perairan di Kalimantan yang dihukum ringan memperlihatkan hal itu. Itu terjadi karena hakim mengunakan pendekatan legalistik dan metode interpretasi monolistik. Putusan hakim cenderung mengakomodasikan nilai-nilai hukum saja, dan mengeliminasi nilai-nilai keadilan sebagai tujuan akhir putusan hakim. Kata kunci: korupsi, legal positivism, penegakan hukum, keadilan.
SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN Ramiyanto Ramiyanto
Jurnal Yudisial Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i2.51

Abstract

ABSTRAKPasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatanpraperadilan. Namun dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan penetapan tersangka BG yang dilakukan oleh penyidikKPK tidak sah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat(1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Menurut hakim, penetapan tersangka terhadap BG oleh penyidik KPK merupakan bentuk dari “tindakan lain” aparat penegak hukum yang sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Kedua pasal tersebut sebenarnya lebih kuat digunakan sebagai salah satu alasan untuk menuntut ganti rugi karena seorang tersangka perkaranya dihentikan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kata “tindakan lain” yang dimaksuddijadikan dasar sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan seharusnya adalah atas dasar keadilan dengan keluar dari ketentuan KUHAP.Kata kunci: status tersangka, praperadilan, objek gugatan. ABSTRACTArticle 1 point (10) in conjunction with Article 77 paragraph (2) of Criminal Procedure Code does not clearly and explicitly regulates on the legitimacy of suspect status determination as an object of pretrial petition. However, the suspect status of BG submitted by the Corruption Eradication Commission was received and approved as illegitimate by the pretrial panel of judges though the Court Decision Number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. To analyze, it is resolved that the legal basis of the judgment consideration is Article 77 in conjunction with Article 82 paragraph (1) in conjunctionwith Article 95 paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code. Determining BG as a graft suspect in the investigation of corruption cases conducted by the Corruption Eradication Commission was regarded by the judges as a form of “measure” referring to the phrase in Article 95 paragraph (1) and (2) of CriminalProcedure Code, that is “‘other measures’ conducted by the arbitrary law enforcement officials.” These two articles are actually more appropriate when used by the suspect to seek redress, in the event that the case was stopped either at the level of investigation or prosecution. For that reason, it is not suitable if the term “othermeasure” issued as the legal basis of the determination of the suspect as the object of pretrial petition. The consideration of the pretrial panel of judges in decidingthe legitimacy of suspect status as the object of pretrial petition shall be made on the basis of justice at the first place by putting aside the provisions of the CriminalProcedure Code.Keywords: status of suspect, pretrial, object of petition.
PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PTUN Bibianus Hengky Widhi Antoro
Jurnal Yudisial Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i2.350

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung telah memperluas kewenangan absolut (absolute competence) PTUN untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang, sehingga memberikan ruang bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Pada praktiknya terdapat silang sengkarut dalam implementasi konsep paradigma baru tersebut. Hal tampak antara lain pada Putusan PTUN Medan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dan Putusan PTUN Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI. Dalam putusan-putusan tersebut, terdapat persoalan dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap Putusan PTUN Medan dan Putusan PTUN Jambi, yakni apakah sudah sesuai dengan prinsip dan norma dalam hukum administrasi. Dalam artikel ini, penulis menganalisis kedua putusan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dalam kajian ini adalah bahwa pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim PTUN Medan dan hakim PTUN Jambi, ditinjau dari prinsip dan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi adalah tidak tepat. Alasannya adalah bahwa hal itu tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 4 Tahun 2015.Kata kunci: penyalahgunaan wewenang; pejabat pemerintahan; diskresi.ABSTRACTLaw Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Supreme Court Regulations have expanded the absolute competence of the PTUN to examine the elements of abuse of power, thus providing room for bodies and/or government of cials who feel their interests are being harmed by the results of supervision by the internal control apparatus government (APIP). In practice, there are con icts in the implementation of the new paradigm concept. This can be viewed, among others, in the Medan Administrative Court Decision Number 25/G/2015/ PTUN-MDN, and the Jambi Administrative Court Decision Number 2/P/PW/2017/PTUN.JBI. In these decisions, there is an issue in examining the elements of abuse of authority against the Medan Administrative Court Decision and the Jambi Administrative Court Decision, namely whether it is in accordance with the principles and norms in administrative law. In this article, the authors analyze both decisions using normative research methods. The conclusion in this study is the case that the examination of the elements of abuse of power carried out by judges of Medan Administrative Court and Jambi Administrative Court. In terms of the principles and norms contained in the statutory regulations in administrative law is inappropriate. The reason is simply not in accordance with the provisions contained in the Government Administration Law and Perma Number 4 of 2015.Keywords: power abuse; government of cials; discretion.  

Page 9 of 32 | Total Record : 318

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue