cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 2087295X     EISSN : 26142813     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Negara Hukum is a journal containing various documents, analyzes, studies, and research reports in the field of law. Jurnal Negara Hukum has been published since 2010 and frequently published twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 245 Documents
 20   21   22   23   24 
Back Pages JNH Vol. 13 No. 2 Tahun 2022 - -
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers Prianter Jaya Hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i2.3248

Abstract

The articles regulation in the Bill of the Criminal Code regarding acts of attacking the honor and dignity of the president has been criticized. Some articles are considered to have the potential to threaten the right to freedom of expression and freedom of the press, which are part of the human rights guaranteed by the Constitution. On the other hand, legislators also have a raison d’etre as the urgency of regulation. This study aims to explore in depth the significance of the substantial regulation of the articles, as well as to examine some potential conflicts with the right to freedom of expression and freedom of the press. This study is a type of normative legal research, with data analysis methods carried out with a qualitative approach to secondary data. The results of the analysis show that the articles concerning acts attacking the honor and dignity of the president or vice president still needed/urgent to be re-formulate in the Bill of the Criminal Code. However, it should be noted that it is necessary to adjust some of the explanations of the articles. In addition, the general construction of these articles cannot be said to have violated human rights principles related to the right to freedom of expression and freedom of the press. However, there should be an assurance that protecting the freedom of expression and freedom of the press still needs to be emphasized in the Bill of the Criminal Code. So far, the reality shows that there are still poor implementations in law enforcement related to some articles, such as articles on contempt. AbstrakPengaturan pasal di RUU KUHP terkait perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden mendapat kritik. Pasal tersebut dinilai berpotensi mengancam hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga memiliki raison d’etre yang merupakan urgensi pengaturan pasal. Artikel ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam arti penting dari pengaturan substansi pasal tersebut, sekaligus mengkaji bagaimana potensi persinggungan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Kajian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasal mengenai perbuatan penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden masih tetap diperlukan/urgen untuk diatur kembali dalam RUU KUHP. Namun dengan catatan, perlu penyesuaian terhadap beberapa penjelasan pasal. Selain itu, bahwa secara umum, konstruksi pasal-pasal tersebut tidak dapat dikatakan telah menyalahi prinsip-prinsip HAM terkait hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Namun demikian, jaminan perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers masih tetap perlu dipertegas dalam RUU KUHP. Karena kenyataan di lapangan selama ini, menunjukkan masih ada terjadi salah penerapan dalam penegakan hukum terkait pasal-pasal sejenis pasal penghinaan.
Front Pages JNH Vol. 13 No. 2 November Tahun 2022 - -
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi (The Effectiveness of Legal Protection for Kresna Life Insurance Policyholders Post-Cassation Decision) Utiyafina Mardhati Hazhin; Marchethy Riwani Dyaz
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i2.3345

Abstract

Kresna Life Insurance is a company that has been handed down a Suspension of Debt Payment ruling by a commercial court judge. In that case, the Suspension applicant is the policyholder, who, based on Law No. 37 of 2004, does not have the power to submit an application. However, the Suspension ended with the ratification of a peace agreement (homologation) between Kresna Life Insurance and the policyholder. In the interim, other creditors who do not agree with the homologated agreement filed an appeal to cancel it at the cassation level. The Supreme Court also granted the appeal and decided that the Kresna Life Insurance Suspension was null and void. This study examines the legal implications of the cassation decision on the Kresna Life Insurance policyholder and the effectiveness of the form of legal protection for policyholders after the cassation decision. This study is normative research using secondary data in the form of laws, regulations, and court decisions. The results of this study state that the cassation decision has resulted in the agreement, which is the basis for the policyholder to demand insurance payments to be cancelled. This is detrimental to policyholders because they do not get certainty of paying their debts. To ensure the effectiveness of legal protection for policyholders, improvements are needed, such as the need to improve regulations related to unit link insurance ranging from governance and transparency to optimizing the legal protection system for policyholders and realizing the establishment of an Insurance Policy Guarantee Agency.AbstrakAsuransi Jiwa Kresna merupakan perusahaan yang pernah dijatuhkan putusan PKPU oleh hakim pengadilan niaga. Dalam kasus tersebut pemohon PKPU adalah pemegang polis, yang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan. Meski demikian, PKPU dalam kasus ini berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian (homologasi) antara Asuransi Jiwa Kresna dengan pemegang polisnya. Sementara itu, kreditor lain yang tidak sepakat dengan perjanjian yang telah dihomologasi mengajukan upaya pembatalan ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan memutus PKPU Asuransi Jiwa Kresna batal demi hukum. Tulisan ini mengkaji bagaimana implikasi hukum putusan kasasi terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna, dan bagaimana efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis pasca putusan kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa putusan kasasi telah mengakibatkan perjanjian yang menjadi dasar pemegang polis untuk menuntut pembayaran Asuransi menjadi batal. Hal itu justru merugikan pemegang polis karena tidak mendapatkan kepastian pembayaran utangnya. Untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang polis, diperlukan pembenahan, seperti perlunya memperbaiki aturan terkait asuransi unit link mulai dari tata kelola, transparansi hingga optimalisasi sistem perlindungan hukum terhadap pemegang polis, dan merealisasikan dibentuknya Lembaga Penjamin Polis.
Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah (Reconstruction of Legal Politics of Land Registration System as Land Mafia Prevention Efforts) Vani Wirawan; Yusriyadi -; Ana Silviana; Yeni Widowaty
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i2.3134

Abstract

Investment and economic growth can be inhibited by the existence of the land mafia. This is because the land case crime has broad dimensions, resulting in disputes, conflicts, and involves land and space objects of high economic value. For this reason, prevention is needed starting at the administrative level. This study wants to examine the legal and political reconstruction of the ideal land registration system as an effort to prevent land mafia. Thus, it is expected to find the purpose of the ius constituendum in the land registration system that is able to prevent land mafia crimes starting at the administrative level. This study is socio-legal research with analytical descriptive nature. This study produces a new alternative to legal political construction for the land registration system as an effort to prevent land mafia in the future, starting at the administrative level. The legal political reconstruction is in the form of reforming the land registration law into a positive publication system. Therefore, it is necessary to revise the Agrarian Principles Law, especially the articles related to the negative publication system. In addition, these changes need to be balanced with the application of an electronic land registration system, with legal products in the form of electronic certificates and still prioritizing the principles of good governance. This study provides recommendations to the government at the earliest opportunity to establish legislation for the settlement of land cases, especially regarding the prevention of land mafia, and to the DPR RI for the ratification of the Bill on Land.AbstrakPertumbuhan investasi dan ekonomi dapat terhambat dengan keberadaan mafia tanah. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut merupakan kasus pertanahan berdimensi luas, sehingga mengakibatkan sengketa, konflik, dan perkara dengan objek tanah dan ruang yang bernilai ekonomis tinggi. Untuk itu, diperlukan pencegahan yang dimulai dari tingkat administratif. Penelitian ini ingin mengkaji rekonstruksi politik hukum sistem pendaftaran tanah yang ideal sebagai upaya pencegahan mafia tanah. Dengan demikian, diharapkan dapat menemukan tujuan dari ius constituendum dalam sistem pendaftaran tanah yang mampu melakukan pencegahan kejahatan mafia tanah dari tingkat administratif. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan alternatif konstruksi politik hukum baru bagi sistem pendaftaran tanah sebagai upaya pencegahan mafia tanah pada masa mendatang dari tingkat administratif. Rekonstruksi politik hukum tersebut berupa pembaharuan hukum pendaftaran tanah menjadi sistem publikasi positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UUPA, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem publikasi negatif. Selain itu, perubahan tersebut perlu diimbangi dengan penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik, dengan produk hukum berupa sertipikat elektronik dan tetap mengedepankan prinsip good governance. Artikel ini memberi rekomendasi kepada pemerintah segera mungkin melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian kasus pertanahan, khususnya tentang pencegahan mafia tanah, dan DPR RI untuk pengesahan RUU Pertanahan.
Relasi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Masalah-Masalah dan Cara Penanggulangannya Zaka Firma Aditya; Abdul Ghofar
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v14i1.3784

Abstract

The issue of the lack of harmony between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) has often raised public concerns. This prompts a question: What causes the lack of harmony between these two institutions? In fact, between 2009 and 2018, there were five events that intensified this strained relationship, including the cases of remaining votes, the post-conflict local election in Kotawaringin Barat, the Doctor Bambang case, online transportation case n, and the DPD candidate members’ case. As such, this research formulates the research problem as follows: (1) What is the current relationship between MK and MA in Indonesia? (2) What is the relationship between the Constitutional Court and the Supreme Court in other countries? and (3) What efforts can be made to improve the relationship between these two institutions? This research follows a doctrinal approach and utilizes a combination of statutory, conceptual, and case-based methods. This research concludes that the relationship between the MK and the MA, from 2009 until now, has been characterized by disharmony, evidenced by the resolution of five different legal cases. Similar conflicts between the Constitutional and Supreme Court have also emerged in Germany, Italy, and Poland. However, only the Italian Constitutional Court and Supreme Court have openly engaged in conflicts. To improve relations in the short term, the two institutions need to reach an agreement to avoid making conflicting decisions. In the long run, it becomes necessary to amend the 1945 Constitution to centralize the review process within the Court, with the Chief Justice of the MK concurrently serving as the Chief Justice of the MA.AbstrakIsu kurang harmonisnya Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Mahkamah Agung (MA) kerap menjadi perhatian publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa penyebab kurang harmonisnya kedua lembaga tersebut? Bahkan sejak tahun 2009 hingga 2018, ada lima peristiwa yang memperburuk hubungan tersebut seperti pada kasus sisa suara, pemilukada Kotawaringin Barat, Dokter Bambang, Angkutan Daring, dan calon anggota DPD. Oleh karenanya, rumusan masalah penelitian ini yakni (1) bagaimana relasi MK dengan MA di Indonesia saat ini? (2) Seperti apa relasi MK dengan MA di negara lain? dan (3) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan kedua lembaga tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan MK dan MA sejak tahun 2009 sampai saat ini kurang harmonis ditandai dengan adanya lima kasus hukum yang diputus berbeda. Konflik antara MK dan MA juga terjadi di Jerman, Italia, dan Polandia. Meskipun, hanya MK dan MA Italia yang melakukan konflik secara terbuka. Selanjutnya, untuk memperbaiki hubungan, dalam jangka pendek, kedua lembaga perlu membuat kesepakatan untuk menahan diri tidak membuat putusan yang berbeda. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan amendemen UUD 1945 yang menyatukan pengujian berada di MK, serta Ketua MK harus merangkap sebagai Ketua MA.
Dampak Persaingan Bisnis Platform dengan Menggunakan Sarana Privacy Policy Tying
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v14i1.3371

Abstract

The crucial role of personal data in the digital market has brought forth new challenges in competition law analysis, as exemplified by the case of privacy policy tying. This research aims to delineate the significance of personal data in competition law analysis and provide an analytical framework to assess the detrimental effects of privacy policy tying practices in order to ascertain their compliance with competition law. For that purpose, this research primarily focuses on two main aspects: the role of personal data in competition law analysis and the examination of the competitive impact in privacy policy tying cases. The research approach employed in this research is a normative legal approach, utilizing a literature review and qualitative analysis. Although personal data is not a tangible commodity subject to trade, it assumes a pivotal role as an intermediary product. It allows data controllers to extract essential information for tailored product customization to individual users. Privacy policy tying is utilized as a means to achieve this objective. This research posits that the analysis of the adverse impact of privacy policy tying practices in competition law primarily revolves around their exploitative and exclusionary elements, which undermine competition and harm consumers. Careful analysis is needed to avoid blurring the boundaries between competition law and personal protection, and impact analysis guidelines for cases involving the use of personal data AbstrakPeran penting data pribadi di pasar digital telah membawa tantangan baru bagi analisis hukum persaingan seperti yang ditunjukkan dalam kasus privacy policy tying. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana data pribadi berperan dalam analisis hukum persaingan dan menyediakan alat analisis untuk mengevaluasi dampak kerugian dalam praktik privacy policy tying untuk kualifikasi ilegalitas menurut hukum persaingan. Untuk tujuan tersebut, paper ini difokuskan pada dua persoalan pokok, yaitu bagaimana peran data pribadi berperan dalam analisis hukum persaingan dan bagaimana dampak persaingan dianalisis dalam kasus privacy policy tying. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan menggunakan studi pustaka dan analisis kualitatif. Meskipun data pribadi bukan komoditas dan tidak dapat diperdagangkan, namun ia memainkan peran penting sebagai produk antara yang memungkinkan perusahaan sebagai pengendali data untuk mengekstrak informasi penting guna penyesuaian produk bagi penggunanya secara individual. Privacy policy tying digunakan sebagai alat untuk tujuan tersebut. Paper ini berargumentasi bahwa analisis dampak negatif atas praktik privacy policy tying dalam hukum persaingan memusatkan perhatian pada elemen eksploitatif dan eksklusi dari praktik tersebut terhadap persaingan dan konsumen. Diperlukan ketajaman analisis untuk menghindarkan kekaburan batas-batas antara hukum persaingan dan pelindungan pribadi, dan suatu pedoman analisis dampak untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan data pribadi.
Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Muh. Afdal Yanuar
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v14i1.3812

Abstract

Promulgating the new Criminal Code has repealed certain provisions in the Countermeasure and Eradication of Money Laundering (TPPU) Law. In terms of substance, the new Criminal Code has general content, whereas the TPPU Law has specific content. This study aims to discuss the following issues: (1) the rationality of the crime of money laundering regulated in the TPPU Law (lex specialis) being derogated by the new Criminal Code (lex generalis); and (2) the legal consequences resulting from the regulation of money laundering in the new Criminal Code. This study utilizes normative research methods with a conceptual approach and analysis of laws and regulations. The conclusions drawn from this study are as follows: (1) The provisions in the new Criminal Code (lex generalis) apply and supersede the core crimes provisions of the crime of money laundering based on the exception to the principle of lex posterior generali non derogat legi lex priori speciali; and (2) The consequences of the new Criminal Code provisions on money laundering regulations are twofold: the new Criminal Code provisions apply to the core crimes related to the criminalization of money laundering, and actions that are not explicitly regulated in the TPPU Law but are still connected to money laundering acts are covered by the provisions in the new Criminal Code. Furthermore, additional conditions and provisions from the TPPU Law may also apply in certain cases. AbstrakMelalui pengundangan KUHPidana baru, terdapat ketentuan di dalam UU TPPU yang dicabut. Padahal dari segi substansinya, KUHPidana baru muatannya bersifat umum, sedangkan UU TPPU muatannya bersifat khusus. Melalui tulisan ini, akan dibahas permasalahan berupa: (a) rasionalitas tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam UU TPPU (lex specialis) diderogasi oleh KUHPidana baru (lex generalis); dan (b) konsekuensi hukum yang timbul atas pengaturan tindak pidana pencucian uang ke dalam KUHPidana baru. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Melalui tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa: (a) Ketentuan di dalam KUHPidana baru (lex generalis) berlaku dan menderogasi ketentuan core crimes dari tindak pidana pencucian uang dapat didasarkan pada penerapan pengecualian atas asas lex posterior generali non derogat legi lex priori speciali; dan (b) Konsekuensi dari ketentuan KUHPidana baru terhadap pengaturan TPPU adalah: ketentuan KUHPidana baru berlaku terhadap core crimes dari kriminalisasi TPPU, dan perbuatan-perbuatan yang tidak diatur di dalam UU TPPU, namun juga terkait dengan perbuatan pencucian uang dan diatur di dalam KUHPidana baru. Sedangkan, terhadap keadaan lainnya yang diberlakukan adalah ketentuan UU TPPU.
Pembatasan Kewenangan DPR dalam Seleksi Jabatan Publik di Bidang Kekuasaan Eksekutif Yani, Ahmad; Julhijah, Ratu
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v14i1.3609

Abstract

The authority of the House of Representatives (DPR) in the selection of public officials in the executive branch has been expanded after the amendments of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research aims to evaluate the constitutionality of the DPR’s authority in the selection of public officials in the executive branch and map out the purification of this authority. This research utilizes normative research methods with statutory, conceptual, and historical approaches. The research results indicate that there are problems with the laws and regulations governing the selection of public officials, such as the Chief of the National Police, the TNI Commander, and the Head of the Nusantara Authority. This authority was originally vested in the President and cannot be interpreted as applying the principle of checks and balances. The DPR’s involvement in this matter has resulted in the overpowering of the DPR, the politicization of public officials, and the disruption of executive power stability in a presidential system. The purification of the authority to select public officials in the executive branch can be achieved by removing provisions in the law that involve the DPR in filling public positions in the executive branch. In the selection of public officials in the executive branch, the control that can be exercised is to involve substantial public participation in responding to candidates for public officials. AbstrakKewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam seleksi pejabat publik di bidang eksekutif diperluas pascaamandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konstitusionalitas kewenangan DPR dalam seleksi jabatan publik di bidang eksekutif dan memetakan purifikasi kewenangan tersebut. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur seleksi lembaga publik, seperti Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Seharusnya, kewenangan tersebut menjadi kewenangan asli Presiden dan tidak dapat dimaknai sebagai penerapan prinsip check and balance. Keterlibatan DPR dalam hal ini mengakibatkan over power yang dimiliki oleh DPR, praktik politisasi jabatan publik, dan gangguan terhadap stabilitas kekuasaan eksekutif dalam sistem Presidensial. Purifikasi kewenangan seleksi pejabat publik di bidang eksekutif dapat dilakukan dengan menghapus ketentuan dalam undang-undang yang mengatur keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik di bidang eksekutif. Dalam seleksi pejabat publik di bidang eksekutif, kontrol yang dapat dilakukan adalah melibatkan partisipasi publik secara substansial untuk memberikan tanggapan terhadap calon pejabat publik.
Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Daerah Pemilihan Aryo Wasisto
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v14i1.3818

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XX/2022 in the case of reviewing Law Number 7 of 2017 on General Elections against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, ordered the General Election Commission (KPU) to arrange electoral districts at all levels. The decision stated that the list of electoral districts in the Election Law was unconstitutional. The KPU followed up on this decision by drafting a KPU Regulation but did not revise the composition of the electoral districts of the DPR and Provincial DPRD. Using a political-legal approach, this study analyzes the KPU’s follow-up options and their potential implication. This study also explains the implication of strategic choices that the KPU may take, such as the status quo, moderate actions, and progressive actions. The results of this study conclude that the choice of the status quo fulfills the formal aspect of the decision. The basis for the KPU’s choice was the absence of an order to revise the electoral districts. From a social perspective, changing electoral districts in the midst of an election process will lead to distortions of democracy and the relationship between constituents and members of parliament. This choice has an institutional implication and raises questions about the independence of the KPU in electoral arrangements. It is considered that the KPU did not take advantage of the momentum to arrange electoral districts in a professional manner, which has been a problem since the 2009 election.AbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menata daerah pemilihan (dapil) di seluruh tingkatan. Putusan tersebut juga menyatakan daftar dapil dalam Undang-Undang Pemilu inkonstitusional. Tujuan artikel ini menjelaskan dinamika kewenangan pengaturan dapil, menganalisis dampak Putusan MK, dan menganalisis pilihan tindak lanjutnya oleh KPU. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa KPU telah mendapatkan kembali wewenang mengatur seluruh daerah pemilihan pasca-Putusan MK. KPU menindaklanjuti putusan tersebut dengan menerbitkan Peraturan KPU, tetapi tidak merevisi susunan dapil DPR dan DPRD Provinsi. Dari perspektif sosial, perubahan dapil di tengah tahapan pemilu akan menimbulkan distorsi demokrasi antara konstituen dan anggota parlemen. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi KPU dalam tata kelola dapil. KPU dianggap tidak memanfaatkan momentum untuk mengatur dapil secara profesional. Hal ini telah menjadi masalah sejak Pemilu 2009.

Page 22 of 25 | Total Record : 245

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2024): JNH VOL 15 NO 2 NOVEMBER 2024 Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024 Vol 14, No 2 (2023): JNH VOL 14 NO 2 NOVEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023 Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022 Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021 Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020 Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020 Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019 Vol 10, No 1 (2019): JNH VOL 10 NO. 1 Juni 2019 Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Vol 9, No 1 (2018): JNH VOL 9 NO. 1 Juni 2018 Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017 Vol 7, No 2 (2016): JNH VOL 7 NO. 2 Tahun 2016 Vol 7, No 1 (2016): JNH VOL 7 NO. 1 Tahun 2016 Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 1 (2010) More Issue