cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
ISSN : 2087295X     EISSN : 26142813     DOI : -
Core Subject : Social,
Negara Hukum is a journal containing various documents, analyzes, studies, and research reports in the field of law. Jurnal Negara Hukum has been published since 2010 and frequently published twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 245 Documents
Signifikansi Peran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif bagi Eksistensi Sistem Single Bar demi Tegaknya Negara Hukum (Significance of the Role of the Executive, Legislative, and Judiciary for the Existence of a Single Bar System to Uphold the Rule of Law) Ramsen Marpaung
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2528

Abstract

The split of the advocates’ organizations in Indonesia has damaged the existence of a single bar system for upholding the rule of law because a weak single bar system can no longer guarantee the quality of advocates who could always uphold the principles of the rule of law. To overcome this, the executive, legislative, and judiciary roles must be optimized so that the policies and decisions regarding this issue would not further divide advocates’ organizations. This article examines the significance of the executive, legislative, and judiciary roles in maintaining the existence of a single bar system to uphold the supremacy of law, equality before the law, and human rights. The writing method used is normative juridical with approaches to laws, cases, comparisons, history, and concepts through library studies for secondary data, then analyzed descriptively and qualitatively. As for the discussion, it is known that the single bar system has been tested for its existence throughout the world. Only a single bar system can realize the advocates’ ideals to counsel quality advocates, which means at the same time guaranteeing fair law enforcement. For this reason, and for the achievement of national development goals especially in the field of law, a comprehensive and coordinated role of the executive, legislative, and judiciary is needed to resolve the split of the advocates’ organizations by returning and strengthening the Indonesian advocates’ organizations to a single bar system based on the Law on Advocates.AbstrakKondisi perpecahan organisasi advokat di Indonesia telah merusak eksistensi sistem single bar terhadap tegaknya rule of law karena bangunan sistem single bar yang lemah tidak dapat lagi menjamin kualitas advokat yang selalu mampu menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Untuk mengatasinya peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus lebih dioptimalkan sehingga kebijakan dan keputusan yang ditetapkan tidak lagi berdampak semakin memperuncing perpecahan organisasi advokat. Artikel ini mengkaji signifikansi peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjaga eksistensi sistem single bar demi tegaknya supremacy of law, equality before the law, human rights. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan  endekatan undangundang, kasus, perbandingan, sejarah, dan konsep melalui studi perpustakaan untuk menemukan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun dari pembahasan diketahui bahwa sistem single bar telah teruji eksistensinya di seluruh dunia. Hanya sistem single bar yang dapat mewujudkan cita-cita advokat untuk membentuk advokat yang berkualitas, yang berarti sekaligus menjamin penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk itu, demi terealisasinya tujuan pembangunan nasional, khususnya bidang hukum, maka peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara komprehensif dan terkoordinasi sangat diperlukan dalam upaya menyelesaikan perpecahan organisasi advokat dengan mengembalikan dan memantapkan organisasi advokat Indonesia ke sistem single bar sesuai dengan Undang-Undang Advokat.
Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law Communities Ulayat Land for investment purposes) Dian Cahyaningrum
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2970

Abstract

Ulayat land is of importance to customary law communities. Therefore, customary law communities need to continue controlling and defending it. However, customary land is also expected to be used for investment purposes through management rights originating from customary land. Consequently, this paper examines and aims to determine the regulation and implementation of management rights originating from customary land for investment purposes. This paper has both theoretical and practical uses. By using the normative juridical method, the results of the management rights originating from customary land are determined and must be registered. Communal lands with management rights can partner with investors, and customary law communities continue to control their customary lands after the partnership ends. It differs from ulayat land, whose management rights have not been determined. The ulayat land can work in partnership with investors, but the land will become state land after the land rights expire. Leasing is also impossible because it cannot be applied to ulayat land. Management rights can only be assigned to customary law communities whose existence has been recognized. Thus, local governments should have good intentions and actively make efforts to give recognition to indigenous peoples in their regions. Mapping and recording of customary land need to be continued. To strengthen ulayat rights, a draft law on the protection of the rights of indigenous and tribal peoples also needs to be ratified immediately. AbstrakTanah ulayat sangat berarti bagi masyarakat hukum adat, oleh karenanya penting bagi masyarakat hukum adat untuk tetap menguasai dan mempertahankannya. Namun tanah ulayat juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan investasi melalui hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat. Untuk itu tulisan ini mengkaji dan bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat untuk kepentingan investasi. Tulisan ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Dengan menggunakan metode  uridis normatif, diperoleh hasil hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan dan wajib didaftarkan. Tanah ulayat dengan hak pengelolaan dapat dikerjasamakan dengan investor dan masyarakat hukum adat tetap menguasai tanah ulayatnya setelah kerja sama berakhir. Beda halnya dengan tanah ulayat yang belum ditetapkan hak pengelolaannya. Tanah ulayat tersebut dapat dikerjasamakan dengan investor, namun menjadi tanah negara setelah hak atas tanahnya berakhir. Sewa menyewa juga tidak dimungkinkan berlaku untuk tanah ulayat. Hak pengelolaan hanya dapat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya. Untuk itu pemerintah daerah sebaiknya beritikad baik dan aktif melakukan upaya memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di daerahnya. Pemetaan dan pencatatan tanah ulayat perlu terus dilakukan. Untuk memperkuat hak ulayat, rancangan undang-undang tentang pelindungan terhadap hak masyarakat hukum adat juga perlu segera disahkan.
Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (The Legal Politics of Ease of Doing Business Concepts in Law Number 11 of 2020 on Job Creation) Ubai - Yana; Akhmad Haris Supriyanto; Fajrul - Falah
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2629

Abstract

After the issuance of Law Number 11 of 2020 on Job Creation (UU CK) which contains the principle of ease of doing business, many people have given a negative response to the regulation. One of the content of the most controversial norms is the decrease in the power of amdal, the loss of the power of environmental permits, and the formulation of other articles that also weaken efforts to protect and manage the environment. In order to maximize the effectiveness of the law, this study seeks to answer and elaborate in depth what the concept of ease of doing business actually means and how the legal politics occurred in establishing this principle. The research method used in this research is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the concept of ease of business is introduced to show the positive and negative aspects of a country’s economic life that affect the development of the business environment. Meanwhile, the legal politics that includes the ease of doing business in the CK Law is a responsive law that stands according to the needs of the nation and state, realizing economic transformation, increasing investment, and opening up as many jobs as possible. The recommendation from this research is that the central and local governments need to coordinate in implementing the policy packages that have been regulated and monitoring evaluations on a regular basis. AbstrakSetelah diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang memuat asas kemudahan berusaha, banyak kalangan yang memberikan respon negatif terhadap peraturan tersebut. Salah satu muatan norma yang paling kontroversial adalah menurunnya kekuatan amdal, hilangnya kekuatan izin lingkungan, serta rumusan pasal lain yang turut melemahkan upaya pelindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka memaksimalkan efektivitas dari UU tersebut, penelitian ini berusaha menjawab dan menguraikan secara mendalam apa sebenarnya maksud dari konsep kemudahan berusaha serta bagaimana politik hukum yang terjadi dalam penetapan asas ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kemudahan berusaha dikenalkan untuk menunjukkan aspek positif dan negatif kehidupan ekonomi suatu negara yang berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan bisnis. Sementara itu, politik hukum dimuatnya kemudahan berusaha dalam UU CK adalah sebagai hukum responsif yang berdiri sesuai kebutuhan bangsa dan negara, mewujudkan transformasi ekonomi, meningkatkan investasi, dan membuka sebesarbesarnya lapangan pekerjaan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dalam mengimplementasikan paket-paket kebijakan yang telah diaturdan melakukan monitoring evaluasi secara berkala.
Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 (Wiretapping Permit Regulation by KPK After the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019) Puteri Hikmawati
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2969

Abstract

Based on the Constitutional Court (CC) Decision No. 70/PUU -XVII/2019 regarding the review of Law No. 19 of 2019, KPK investigators will notify their wiretapping only to the Supervisory Board. The CC Decision has been in the spotlight because the previous CC Decision stated a need for an authority to grant wiretapping permits. Therefore, the question arises on how to regulate wiretapping permits by the KPK after the CC Decision No. 70/PUU -XVII/2019. Based on that, the problems discussed in this article are, first, what is the legal politics of wiretapping permits?  Second, what is the provision for wiretapping for KPK? Third, what kind of provisions for wiretapping permits would be in the future? Several laws governing wiretapping permits are discussed using a qualitative normative juridical research method. The decision creates legal uncertainty. Wiretapping without permission from the authority by the KPK has caused a polemic regarding its legitimacy. At present, special arrangements for wiretapping do not exist. The Draft of the Criminal Procedure Code, which was discussed previously, had provisions for wiretapping but has not yet continued to be discussed by the DPR RI and the government. In the meantime, a court order is required for investigators who will conduct wiretapping in the Draft on Wiretapping, including KPK investigators. Therefore, it is recommended that the Draft on Wiretapping be a priority for discussion by the DPR RI and the government. AbstrakBerdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, Penyidik KPK hanya memberitahukan penyadapan yang dilakukan kepada Dewan Pengawas. Putusan MK tersebut menjadi sorotan karena Putusan MK terdahulu mengatakan perlu adanya otoritas yang memberikan izin penyadapan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana pengaturan izin penyadapan oleh KPK pasca Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019. Berdasarkan hal itu, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah pertama, bagaimana politik hukum pengaturan izin penyadapan?; kedua, bagaimana ketentuan izin penyadapan oleh KPK; dan ketiga, bagaimana pengaturan ketentuan izin penyadapan di masa yang akan datang?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dibahas beberapa undang-undang yang mengatur izin penyadapan secara berbeda. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyadapan tanpa izin oleh KPK menimbulkan polemik mengenai keabsahannya. Sementara pengaturan khusus penyadapan sampai saat ini belum ada. RUU KUHAP yang sempat dibahas memuat ketentuan penyadapan, tetapi belum dibahas kembali oleh DPR RI dan Pemerintah. Sementara itu, dalam RUU tentang Penyadapan adanya penetapan pengadilan merupakan persyaratan bagi penyidik yang akan melakukan penyadapan, termasuk KPK. Oleh karena itu, disarankan RUU tentang Penyadapan menjadi prioritas pembahasan oleh DPR RI dan Pemerintah.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama (The Urgency of Making the Law on Legal Protection for the Ulema) Muhammad Hasan Rumlus
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2771

Abstract

This article responds to the importance of making a firm and comprehensive law in providing legal protection for the ulema. This problem arises from the lack of clarity in the current regulations regarding the protection in carrying out the teachings of a religion, especially the teachings of Islam. Indonesia does not have any law that specifically regulates efforts to tackle crimes against the ulema. This paper will discuss the urgency of making the law on legal protection for the ulema and crime prevention policies for the ulema in Indonesia. The research method used is normative juridical research, focusing on studying the application of norms in positive law in Indonesia. The regulation regarding the legal protection for the ulema is still not clear or explicit. The rules used related to the protection of the ulema still rely on Article 156 of the Criminal Code and Article 22 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Those Articles are still felt to be ineffective. Therefore, it is deemed necessary to immediately ratify a separate law relating to the legal protection of the ulema to provide safety guarantees and protection for the ulema in carrying out Islamic teachings or preaching. AbstrakArtikel ini menjawab pentingnya penetapan undang-undang yang tegas sekaligus komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ulama. Persoalan ini muncul dari adanya ketidakjelasan dalam regulasi saat ini yaitu mengenai keamanan atas menjalankan ajaran suatu agama khususnya ajaran agama Islam. Sejauh ini, Indonesia belum mempunyai undang-undang yang mengatur secara khusus upaya untuk menanggulangi kejahatan kepada para ulama. Tulisan ini akan membahas tentang urgensi pembentukan Undang-Undang Perlindungan kepada Ulama dan kebijakan penanggulangan kejahatan kepada para ulama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian dengan fokus kajian mengenai penerapan norma-norma dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap ulama masih belum jelas atau eksplisit. Aturan yang digunakan berkaitan dengan perlindungan pada ulama masih menggunakan Pasal 156 KUHP dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia. Pasal tersebut masih dirasakan kurang efektif. Oleh sebab itu, dipandang perlu segera disahkan Undang-Undang tersendiri yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para ulama sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada para ulama dalam menjalankan ajaran Islam (berdakwah).
Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Legal Impact of Abolishing Article 20 of Law No. 13 of 2016 on Patent) Trias Palupi Kurnianingrum
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2967

Abstract

The abolition of Article 20 of Law No. 13 of 2016 on Patent (Patent Law) related to the obligations of patent holders after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation has caused debate. The debate is not without reason because removing the patent holder’s obligation to make products or use processes in Indonesia will indirectly reduce technology transfer, investment absorption, and/or employment. This article uses a normative juridical method to discuss the background of the abolition of Article 20 of the Patent Law and its legal consequences. In the discussion, it is stated that the background to the abolition of Article 20 of the Patent Law was influenced by several reasons, including flexibility in the obligation to make products or use processes in Indonesia, discrimination in Article 27 paragraph (1) of the TRIPS Agreement, violation of Article 20 of the Patent Law which resulted in the revocation of patents, and raw material difficulties. Removing Article 20 of the Patent Law is considered a non-solution because of the various legal consequences that arise from health and business aspects to the potential to create disharmony in the rules. It is necessary to revise the Patent Law to create legal certainty for patent holders who wish to register their patents or transfer their rights through licenses both in Indonesia and abroad. AbstrakPenghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) terkait kewajiban pemegang paten pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan perdebatan. Hal ini bukannya tanpa sebab dikarenakan dengan menghapus kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia secara tidak langsung akan menghilangkan transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif membahas latar belakang penghapusan Pasal 20 UU Paten dan akibat hukum di dalamnya. Dalam pembahasan disebutkan bahwa latar belakang penghapusan Pasal 20 UU Paten dipengaruhi oleh beberapa sebab di antaranya: fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, diskriminasi Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS, pelanggaran Pasal 20 UU Paten yang berakibat pada pencabutan paten, serta kesulitan bahan baku. Menghapus Pasal 20 UU Paten dianggap bukan merupakan solusidikarenakan beragamnya akibat hukum yang ditimbulkan mulai dari aspek kesehatan, bisnis, hingga berpotensi menciptakan ketidakharmonisan aturan. Diperlukan adanya revisi UU Paten guna menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak yang ingin mendaftarkan patennya atau yang ingin melakukan pengalihan hak melalui lisensi baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional (General Elections Postponement in Rule of Law: A Study of Constitutional Democracy) Ayon Diniyanto
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i2.3365

Abstract

The issue of postponing the general election has become a public debate. This raises the question; can the postponement of the general election be realized in Indonesia? The question arises because the constitution does not regulate the postponement of the general election. This is a problem for Indonesia as a constitutional democracy and a state with the rule of law. The research problem in this study are: (1) what are the chances of postponing the general election in a state with the rule of law? (2) how does constitutional democracy view the postponement of the general election? and (3) what is the formulation of a constitutional and comprehensive postponement of the general election? This study uses doctrinal research with a legal approach, a concept approach, and a case approach. The results of the discussion state that the possibility of postponing the general election in a state with the rule of law can be held constitutionally and non-constitutionally. It is constitutionally carried out with constitutional amendments. Non-constitutionally, it is held by issuing decrees and establishing constitutional conventions. If the postponement of general elections is carried out in Indonesia at this time, it would be contrary to constitutional democracy. For this reason, it is necessary to formulate norms in the constitution which regulate the postponement of general elections and constitutional deadlocks. The conclusion of this study states that the possibility of postponing the general election in a state with the rule of law can be done by constitutional and non-constitutional means; postponement of general elections in Indonesia is contrary to constitutional democracy, and there is a need to have a formulation of norms that resolve the constitutional deadlock in the constitution. For this reason, the MPR is advised to amend the constitution in order to prevent constitutional deadlock. AbstrakIsu penundaan Pemilu menjadi perdebatan di ruang publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penundaan Pemilu dapat diwujudkan di Indonesia? Pertanyaan tersebut muncul karena konstitusi tidak mengatur penundaan Pemilu. Ini menjadi problem bagi Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum?; (2) bagaimana penundaan Pemilu dalam kacamata demokrasi konstitusional?; dan (3) bagaimana formulasi penundaan Pemilu yang konstitusional dan komprehensif? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, dengan pendekatan hukum, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan menyatakan bahwa peluang penundaan Pemilu di negara hukum dapat dilakukan secara konstitusional dan non-konstitusional. Secara konstitusional dilakukan dengan amandemen konstitusi. Secara non-konstitusional dilakukan dengan mengeluarkan dekrit dan membangun konvensi ketatanegaraan. Jika penundaan Pemilu dilakukan di Indonesia saat ini, akan bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Untuk itu, perlu ada formulasi norma dalam konstitusi yang mengatur mengenai penundaan Pemilu dan constitutional deadlock. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang penundaan Pemilu di negara hukum dapat dilakukan dengan cara konstitusional dan non-konstitusional; penundaan Pemilu di Indonesia bertentangan dengan demokrasi konstitusional; dan perlu ada formulasi norma yang menyelesaikan constitutional deadlock dalam konstitusi. Untuk itu, MPR disarankan melakukan amandemen konstitusi dalam rangka mencegah constitutional deadlock.
Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Judicial Activism in Reviewing the Constitutionality of the Ratification Law) Dicky Eko Prasetio; Adam Ilyas
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i2.3201

Abstract

The review of the ratification law still raises polemics regarding whether or not a ratification law can be constitutionally reviewed at the Constitutional Court. Therefore, this study will examine the position of ratification law related to constitutionality review by the Constitutional Court. The research method used is normative juridical research, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that judging from its form and urgency, the ratification law has an equal position with ordinary laws. Hence, the ratification law is part of the phrase “law” which is the object of review by the Constitutional Court. Assessing from the concept of judicial activism, the activeness of judges is needed in reviewing the ratification law based on the concept of the law is non-transferability of law so that the ratification law, which is the result of international agreements, is not “sub-ordinated” to national law. Therefore, the review against the ratification law can be carried out in the Constitutional Court by means of extensive interpretation of the phrase “law” so that it includes not only ordinary laws but also ratification laws. In addition, in future arrangements regarding the review of the ratification law, the Constitutional Court needs to carry out judicial activism, namely a progressive and substantive effort to review the compatibility between the ratification law and the constitution. In practice, this can be done in the future by means of a judicial preview as a legal effort for the Constitutional Court to review the ratification law. AbstrakPengujian undang-undang (UU) ratifikasi selama ini masih menimbulkan polemik terkait boleh atau tidaknya dilakukan constitutional review di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kedudukan UU ratifikasi terkait pengujian konstitusionalitas oleh MK. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari bentuk dan urgensinya maka UU ratifikasi memiliki kedudukan yang sederajat dengan UU biasa sehingga secara hukum UU ratifikasi merupakan bagian dari frasa “undang-undang” yang merupakan objek pengujian dari MK. Dilihat dari konsep judicial activism, keaktifan hakim diperlukan dalam pengujian UU ratifikasi berdasarkan konsep the law is non transferability of law supaya UU ratifikasi yang merupakan hasil perjanjian internasional tidak bersifat “sub-ordinasi” bagi hukum nasional. Oleh karena itu, pengujian UU ratifikasi dapat dilakukan di MK dengan cara penafsiran secara ekstensif atas frasa “undang-undang” sehingga bukan hanya meliputi UU biasa, namun juga termasuk UU ratifikasi. Selain itu, pengaturan ke depan mengenai pengujian UU ratifikasi maka MK perlu melakukan judicial activism yaitu upaya progresif dan substantif untuk menguji kesesuaian antara UU ratifikasi dengan konstitusi. Hal ini dalam praktiknya, ke depan dapat dilakukan dengan upaya judicial preview sebagai upaya hukumMK menguji UU ratifikasi.
Preface JNH Vol. 13 No. 2 November 2022 - -
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Regulation on Witness Statements Standing in Criminal Acts of Domestic Violence) Peter Jeremiah Setiawan; Xavier Nugraha; Ardhana Christian Noventri; Kadek Anda Gangga Putri
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i2.3247

Abstract

One thing specific in the criminal acts of domestic violence lies in the provisions of Article 55 of the PKDRT Law. The article requires minimal evidence to prove the defendant’s guilt, which is ample in the form of the victim’s witness statement plus other related evidence. Therefore, when the examination can bring a witness other than the victim’s witness, the testimony of the witness and the testimony of the victim’s witness are considered ample evidence in the trial. However, in its implementation, efforts to strengthen another witness statement as a piece of evidence in the PKDRT Law have not been balanced with complete arrangements, especially with regard to the witness’s evidence, namely the enactment of Article 168 of the Criminal Procedure Code in the PKDRT Law. Based on this background, this study will analyze the position of witnesses in criminal law and the position of witnesses in criminal acts of domestic violence. This study aims to review the role of witness statements in law enforcement against domestic violence crimes and how the law regulates it. The normative legal research method is used to answer these problems. With the increased number of cases of domestic violence that occur every day and the difficulty of collecting evidence to prove the crime of domestic violence, it is necessary to formulate the regulation of witness statements in the crime of domestic violence either through PERMA or the revision of the PKDRT Law. AbstrakSalah satu kekhususan dalam tindak pidana KDRT terletak pada ketentuan Pasal 55 UU PKDRT. Pasal tersebut mensyaratkan minimal alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu cukup dengan keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, ketika dalam pembuktian dapat menghadirkan seorang saksi selain saksi korban, maka keterangan saksi dan keterangan saksi korban sudah dianggap sebagai alat bukti yang cukup dalam persidangan. Namun pada implementasinya, upaya penguatan alat bukti saksi dalam UU PKDRT belum diimbangi dengan pengaturan yang lengkap terutama berkaitan dengan alat bukti saksi, yaitu berlakunya Pasal 168 KUHAP dalam UU PKDRT. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan menganalisis kedudukan saksi dalam hukum pidana dan kedudukan saksi dalamtindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk meninjau peran keterangan saksi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dan bagaimana hukum mengatur hal tersebut. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi tiap harinya dan sulitnya pengumpulan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana KDRT, maka perlu memformulasikan pengaturan keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT baik melalui PERMA maupun revisi UU PKDRT.