cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 2087295X     EISSN : 26142813     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Negara Hukum is a journal containing various documents, analyzes, studies, and research reports in the field of law. Jurnal Negara Hukum has been published since 2010 and frequently published twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 245 Documents
 21   22   23   24   25 
Autonomous Vehicles and Legal Challenges: Navigating between Technology and Criminal Liability Yusriyadi, Yusriyadi; Silvia, Ana; Fernando, Zico Junius
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i1.4359

Abstract

Transformations in the automotive industry have driven the emergence of autonomous vehicles, promising a more automated future. However, this automation raises complex accountability and legal responsibility issues, especially in criminal law. This research addresses questions of criminal liability and examines the obstacles and challenges to regulatory standards related to autonomous vehicles. The research employs a doctrinal legal approach to explore these issues, examining the current legal framework, comparing it with international practices, and considering potential future legal adaptations. The methodology focuses on legislative, conceptual, comparative, and futuristic approaches. Through content analysis, the research reviews existing laws governing autonomous vehicles, compares them with regulations in other jurisdictions, and delves into the fundamental legal concepts involved. The futuristic approach provides insight into how laws might need to adapt to future technological advances. The findings indicate an urgent need to revise existing laws, with a particular emphasis on determining liability in various scenarios. While some states have taken proactive steps to address these issues, many other jurisdictions still need to catch up. In conclusion, while autonomous vehicles offer numerous opportunities, significant legal and accountability challenges must be addressed. AbstrakTransformasi dalam industri otomotif telah mendorong munculnya kendaraan otonom, yang menjanjikan masa depan yang lebih otomatis. Namun, otomatisasi ini menimbulkan masalah akuntabilitas dan tanggung jawab hukum yang kompleks, terutama dalam hukum pidana. Masalah yang diangkat mengenai pertanggungjawaban pidana termasuk masalah hambatan dan tantangan standar regulasi terkait Kendaraan Otonom. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan mengkaji kerangka hukum yang berlaku, membandingkannya dengan praktik internasional, dan merefleksikan potensi adaptasi hukum di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuristik. Melalui analisis konten, kami menyelidiki kerangka hukum saat ini yang mengatur kendaraan otonom, membandingkannya dengan peraturan di yurisdiksi lain, dan memahami konsep hukum dasar yang mendasarinya. Pendekatan futuristik memberikan wawasan tentang bagaimana hukum perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merevisi undang-undang yang ada, dengan penekanan khusus pada penentuan pertanggungjawaban dalam berbagai skenario. Selain itu, ditemukan bahwa meskipun beberapa negara telah memulai langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah ini, banyak yurisdiksi lain yang masih perlu mengejar ketertinggalan. Kesimpulannya, kendaraan otonom menawarkan banyak peluang, tetapi tantangan hukum dan akuntabilitasnya harus diatasi.
Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum (Land Law Reform: Legal Protection of Land Rights against Unlawful Transfer of Right) Akmal, Diya Ul; Fitriansyah, Hanif; Ramadhan, Fauzziyyah Azhar
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 14, No 2 (2023): JNH VOL 14 NO 2 NOVEMBER 2023
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v14i2.3964

Abstract

The current circumstances surrounding land problems are of great concern. The existing land law norms need to be revised to resolve the problems that arise. Land and forest degradation resulting from development policies, a significant number of land mafias, and overlapping implementing regulations are problems that have yet to be addressed. It is believed that the implementation of the UUPA as a land law norm needs to be revised to keep up with current developments. This research aims to comprehend the significance of protecting land rights owned by the community and the urgency of land law reform in Indonesia. It is a qualitative study that employs the normative legal method. The data used is secondary data gathered through library research. The research findings reveal that land problems are caused by legal vacuums and gaps in Indonesia’s land law system. These are then exploited by individuals seeking personal benefits at the expense of other people’s rights. The implementing legal regulations of the UUPA are incapable of resolving the many problems that arise. Community rights to land cannot be protected with the current land law regulations in place. Therefore, land law reform is required to provide legal protection for community rights and adjust development policies according to environmentalconditions.AbstrakDinamika permasalahan pertanahan yang ada saat ini sangat mengkhawatirkan. Aturan hukum pertanahan yang berlaku seakan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Degradasi lahan dan hutan sebagai akibat dari arah kebijakan pembangunan, banyaknya mafia tanah, serta tumpang tindih aturan hukum pelaksana menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pemberlakuan UUPA sebagai norma hukum pertanahan dirasa sudah tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya perlindungan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat serta untuk memahami urgensi reformasi hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan pertanahan yang terjadi disebabkan oleh adanya kekosongan hukum serta celah hukum dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan olehorang-orang yang berusaha untuk mendapatkan keuntungannya pribadi dan berakibat terlanggarnya hak yang dimiliki orang lain. Aturan hukum pelaksana dari UUPA tidak mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Hak masyarakat atas tanah tidak dapat dilindungi dengan keberadaan aturan hukum pertanahan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pertanahan agar perlindungan hukum hak masyarakat dapat terwujud serta arah kebijakan pembangunan dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan.
Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence) Hairi, Prianter Jaya; Latifah, Marfuatul
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 14, No 2 (2023): JNH VOL 14 NO 2 NOVEMBER 2023
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v14i2.4108

Abstract

Since the promulgation of Law Number 12 of 2022 of Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), the incidence of sexual violence remains alarmingly high throughout Indonesia. Moreover, the tactics employed are continually evolving. It is believed that the TPKS Law has not been optimally and uniformly enforced by law enforcement officers (APH). This paper delves into various regulations related to sexual violence across different laws and examines them more thoroughly in light of the obstacles hindering the implementation of the TPKS Law. Therefore, this paper aims to provide an overview of the regulation of criminal acts of sexual violence and offer recommendations to the government to promote the optimal enforcement of this law. This study adopts a normative legal research approach or doctrinal research. The analysis reveals that two essential steps are required: the issuance of all implementing regulations for the TPKS Law and the targeted dissemination of information, particularly to all stakeholders who are users of the TPKS Law, notably APH, and the general public. This ensures that the TPKS Law’s deterrent effect is increasingly felt. AbstrakSemenjak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diundangkan, angka tindak pidana kekerasan seksual masih tinggi di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, modus operandi yang digunakan juga semakin berkembang. UU TPKS dianggap belum diterapkan secara optimal dan merata oleh aparat penegak hukum (APH). Artikel ini membahas berbagai pengaturan terkait kekerasan seksual di berbagai undang-undang dan mengkaji lebih dalam terkait dengan kendala dalam implementasi UU TPKS. Artikel ini oleh karenanya bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorongoptimalisasi implementasi penegakan hukum UU tersebut. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Analisis menunjukkan bahwa dibutuhkan dua langkah utama, yaknipenerbitan seluruh aturan pelaksanaan UU TPKS dan pelaksanaan sosialisasi terarah, khususnya kepada seluruh pihak sebagai user dari UU TPKS, terutama APH, serta umumnya kepada masyarakat agar efek deterrence dari UU TPKS dapat semakin dirasakan. 
Identifikasi Konstitusionalisme Iklim dalam Tata Hukum Indonesia Failaq, Muhammad RM Fayasy; Pradana, Arsyad Surya; Arti, Rohmatin Dwi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i1.4314

Abstract

In efforts to combat climate change, many countries have embraced the concept of climate constitutionalism, directly embedding language related to climate and climate change into their constitutional texts. However, this approach remains familiar in Indonesia, where constitutionalism traditionally emphasizes constraining government power through an institutionalist lens. Given the potential for climate constitutionalism to bolster climate change mitigation efforts through constitutional regulations and judicial interpretation, studying its applicability in Indonesia is crucial. This article seeks to explore and propose options for incorporating climate-related clauses into the Indonesian constitution. Employing normative juridical methods, data is gathered through literature reviews focused on this issue. The findings reveal that, currently, the Indonesian constitution needs more specific climate clauses despite explicit regulations addressing climate issues at the legal level. Challenges in integrating these provisions stem from constitutional structure, the intricacies of constitutional amendments, and a need for more momentum for amendments targeting climate change specifically. However, avenues exist for integrating climate clauses into the constitution, primarily by focusing on several key aspects. These include environmental rights, climate rights, future generations’ rights, articles about the nation’s economy, and provisions related to national territory and international agreements. In conclusion, while Indonesia’s constitution does not presently incorporate climate clauses, there are viable pathways for their integration. Such inclusion could significantly bolster the country’s efforts to address climate change and its impacts. AbstrakDalam rangka mitigasi perubahan iklim, berbagai negara telah mengadopsi konsep konstitusionalisme iklim dengan memasukkan diksi terkait iklim (perubahan iklim) dalam teks konstitusinya. Namun, konsep ini tampak asing di Indonesia. Hal ini disebabkan konstitusionalisme di Indonesia lebih berfokus pada pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pendekatan institusionalis. Kajian konstitusionalisme iklim di Indonesia menjadi penting karena potensinya dalam meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui regulasi turunan konstitusi dan interpretasi peradilan. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menawarkan opsi-opsi yang memungkinkan integrasi klausul iklim ke dalam konstitusi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data yang diperoleh dari studi pustaka terkait dengan isu tersebut. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, konstitusi Indonesia belum memiliki klausul iklim yang spesifik untuk mendukung kerangka konstitusionalisme iklim, walaupun pada tingkat undang-undang telah ada yang mengatur isu ini secara eksplisit. Kesulitan dalam mengakomodir ketentuan tersebut dikarenakan struktur UUD, corak perubahan konstitusi, serta kurangnya aspirasi amandemen yang spesifik terhadap isu perubahan iklim. Kedua, klausul iklim dapat diintegrasikan ke dalam konstitusi dengan fokus pada beberapa aspek, seperti hak atas lingkungan, hak iklim, hak generasi mendatang, pasal-pasal terkait perekonomian negara, serta melalui adopsi pada pasal yang berkaitan dengan wilayah negara dan perjanjian internasional.
Pola Pemilihan Kepala Daerah Asimetris: Studi Evaluatif Pemerintahan Daerah (Asymmetric Regional Head Election Patterns: An Evaluative Study of Regional Government) Zakia Azzahro, Umi; Maya Oktavia, Enika; Zahra, Siti; Ahmad Fahrizi, Irgi; Basid Fuadi, Abdul
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 14, No 2 (2023): JNH VOL 14 NO 2 NOVEMBER 2023
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v14i2.3978

Abstract

The uniformity of the regional head election (Pilkada) model in Indonesia, which employs a direct election system, has given rise to various problems. These issues range from conflicts between supporters of candidate pairs, APBD deficits to fund regional elections, to vertical government disharmony. However, Article 18, paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which uses the phrase “democratically elected,” allows for various election methods other than direct elections. This is conceptualized as asymmetric regional elections. This paper aims to formulate alternatives for implementing regional elections asymmetrically, addressing problems in the following forms: (1) the relevance of asymmetric regional elections in realizing the effectiveness of regionalgovernment; (2) the concept of implementing asymmetric regional elections; and (3) indicators that can be used in the implementation of Asymmetric Regional Elections. The paper employs doctrinal legal research methods with both a statutory and conceptual approach. The main finding is that regional elections can be carried out asymmetrically, using indicators related to democratic maturity and the financial capacity of each region. As a result, regional elections can be conducted in three ways: direct elections, elections through the DPRD, and elections within the executive. AbstrakPenyeragaman model pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia menggunakan sistem pemilihan secara langsung telah menimbulkan berbagai permasalahan. Mulai dari konflik antara pendukung pasangan calon, defisit APBD untuk mendanai pilkada, hingga disharmoni pemerintahan secara vertikal. Padahal konstruksi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menggunakan frasa “dipilih secara demokratis” memberikan ruang bagi beragam metode pemilihan selain pemilihan langsung yang dikonseptualisasikan sebagai pilkada asimetris. Tulisan ini bertujuan merumuskan alternatif pelaksanaan pilkada secara asimetris dengan permasalahan berupa: (1) relevansi Pilkada Asimetris untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan daerah; (2) konsep pelaksanaan Pilkada Asimetris; (3) indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Pilkada Asimetris. Tulisan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan utama adalah pelaksanaan pilkada dapat dilakukan secara asimetris, dengan menggunakan indikator berupa kematangan demokrasi dan kemampuan finansial masing-masing daerah. Akibatnya, pilkada dapat dilakukan dengan tiga cara: yaitu pemilihan langsung, pemilihan melalui DPRD, dan pemilihan dalam lingkup eksekutif. 
Victim Participation in the Criminal Justice Process: A Comparative Study Between Indonesia and Russia Wijayanto, Indung; Wulandari, Cahya
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i1.4136

Abstract

Hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur korban untuk berperan aktif dalam proses peradilan pidana dan kedudukan korban diwakili oleh jaksa. Peran aktif korban dalam proses peradilan pidana bertujuan untuk menjamin korban dapat melindungi haknya. Pengabaian peran aktif korban dapat menyebabkan putusan hakim yang jauh dari keadilan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan ideal dalam hukum acara pidana terkait dengan keikutsertaan korban dalam proses peradilan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana di Rusia mengatur peran aktif korban dalam proses peradilan pidana. Korban dapat secara aktif terlibat dalam tindakan investigasi, mengusulkan penuntutan pribadi dan mendukung penuntutan, berpartisipasi dalam proses peradilan, dan mengajukan keberatan atas anggota hakim yang ditunjuk dalam persidangan. Korban, dalam hukum acara pidana Indonesia, hanya dijadikan sebagai saksi. Oleh karena itu, hukum acara pidana di Indonesia harus mengatur bagaimana korban dapat berperan aktif dalam proses peradilan pidana.
Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Menuju Publikasi Stelsel Positif di Indonesia Syukur, Amalia Nurfitria; Kurniati, Nia; Zamil, Yusuf Saepul
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i1.4235

Abstract

The negative stelsel publication system has been met with dissatisfaction and is criticized for failing to provide legal certainty and protection. Consequently, there is a pressing need for reform aimed at transitioning towards a positive stelsel land registration publication system. To pave the way for this change, certain prerequisites must be met, and this is facilitated through the Complete Systematic Land Registration (PTSL). This article delves into the development of plans to shift the land registration publication system and the challenges associated with transitioning to a positive stelsel, particularly in conjunction with PTSL. Employing normative legal research with a statutory and conceptual approach, data is gathered through a literature review. The research reveals two key findings. Firstly, while the plan to shift towards a positive stelsel was outlined in the 2015–2019 National Medium-Term Development Planning (RPJMN), it is notably absent from the 2020–2024 RPJMN, indicating a lack of consistency and possibly a decline in commitment over the past decade. Secondly, obstacles in preparing for these changes, particularly in relation to PTSL, stem from the questionable quality of PTSL data and its implementation, which exhibits discriminatory characteristics. Ultimately, PTSL has failed to meet the four prerequisite conditions, necessitating coordination among relevant ministries/institutions and a review of the decision to utilize PTSL as a data source for implementing the positive stelsel publication system. AbstrakSistem publikasi stelsel negatif memberikan ketidakpuasan dan dianggap tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga diperlukan adanya pembaharuan yang berfokus pada perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah menuju stelsel positif. Dalam rangka persiapan perubahan, ditetapkan pre-requisite condition, yang pemenuhannya dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada perkembangan rencana perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah dan kendala dalam melakukan perubahan menuju sistem publikasi stelsel positif apabila dikaitkan dengan PTSL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Penelitian ini berkesimpulan, pertama, rencana perubahan sistem pendaftaran tanah menuju publikasi stelsel positif termuat dalam RPJMN tahun 2015-2019, tetapi RPJMN tahun 2020-2024 tidak lagi menjadikan rencana tersebut sebagai agenda yang harus dilaksanakan. Dalam sepuluh tahun, tidak ada konsistensi terhadap rencana perubahan tersebut,  seperti menggambarkan adanya sebuah kemerosotan. Kedua, kendala dalam persiapan perubahan dikaitkan dengan PTSL berpautan pada kualitas data hasil PTSL yang diragukan kebenaraannya serta pelaksanaannya yang mengandung sifat diskriminatif. Pada akhirnya, PTSL belum dapat memenuhi keempat kondisi prasyarat atau pre-requisite condition yang sudah ditetapkan, sehingga diperlukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dan melakukan kajian ulang terkait pemilihan PTSL sebagai sumber data dalam penerapan sistem publikasi stelsel positif.
Deciphering Victim Precipitation: A New Lens on Sentencing for Sexual Violence Cases Elisna, Elisna
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 14, No 2 (2023): JNH VOL 14 NO 2 NOVEMBER 2023
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v14i2.4089

Abstract

Victim precipitation, concerning criminal victims, cannot be construed as the victim’s contribution that incited the perpetrator to commit the crime. Attributing any role to the victim in the victimization they experienced places an undue burden of responsibility on them, leading to further suffering. Through normative legal research, which entails the evaluation of legal norms and regulations with both statutory analysis and a case study approach, this article tries to present a viewpoint that underscores how arguments attributing the victim’s role as a motivating factor for the offender cannot serve as a basis for reducing sanctions against the perpetrator. Granting reduced penalties based on the victim’s supposedcontribution to the victimization process undermines the victim’s hope for substantial punishment for the offender. The concept of victim precipitation must be interpreted not as grounds for mitigating thepunishment of sexual violence offenders but rather as a policy approach to prevent sexual violence by adopting effective preventive measures.
Legal Reconstruction Settlement of Mudharabah Claims at KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus: Maslahah Mursalah Perspective Aristoni, Aristoni; Prahesti, Dea
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 2 (2024): JNH VOL 15 NO 2 NOVEMBER 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i2.4542

Abstract

One of the current challenges faced by the Sharia Financing Savings and Loan Cooperative (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus is that many members fail to meet their obligations in providing mudharabah financing, which affects the operational health of the institution. This study aims to explore the settlement model implemented by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus for members with mudharabah receivables and analyze it from the perspective of maslahah mursalah. This research employs a sociological juridical approach with a qualitative methodology. The findings reveal that KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus addresses the issue of mudharabah receivables through dialogue, offering financing restructuring, continuous monitoring of members, issuing warnings and legal summons, and executing collateral confiscations. From the perspective of maslahah mursalah, these policies are seen as a solution that balances the institution’s need to maintain property ownership by providing relief to members. To prevent financing issues in the future, Sharia Microfinance Institutions are encouraged to thoroughly assess the financial condition of prospective members before approving any form of financing. AbstrakSalah satu masalah sampai saat ini dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus adalah banyak dari anggota tidak memenuhi prestasi dalam pemberian pembiayaan mudharabah sehingga berimplikasi terhadap kesehatan operasional lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus terhadap anggota dalam piutang mudharabah, dan menganalisisnya dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis dengan basis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menyikapi permasalahan piutang mudharabah kebijakan yang diterapkan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus yaitu berdialog, menawarkan restrukturisasi pembiayaan, monitoring secara berkelanjutan terhadap anggota, memberikan peringatan dan somasi hukum, serta melakukan eksekusi sita jaminan. Kebijakan yang diterapkan tersebut dalam perspektif maslahah mursalah sebagai solusi mewujudkan kemaslahatan bersama dalam menjaga kepemilikan harta bagi lembaga dan memberikan keringanan beban kepada anggota. Untuk mencegah timbulnya permasalahan pembiayaan diharapkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menganalisis terhadap kondisi calon anggota sebelum mengambil keputusan dalam memberikan segala bentuk pembiayaan.
Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Anand, Ghansham; Sudirman, Sudirman; Darmawan, Monica Caecilia; Nugraha, Xavier
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 2 (2024): JNH VOL 15 NO 2 NOVEMBER 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i2.4399

Abstract

One of the primary responsibilities of a Notary is to draft authentic notarial documents related to various legal acts, agreements, and determinations. In exercising this authority, a Notary must adhere to the principle of prudence, which is implicitly regulated in the Law on the Office of Notary (Undang-Undang Jabatan Notaris) and the Notary Code of Ethics. However, these regulations need to explicitly define the principle of prudence, creating ambiguity in its application. This article addresses two key research questions: first, how does a Notary implement the principle of prudence in executing their duties as mandated by the Law on the Office of Notary and the Notary Code of Ethics? Second, what indicators can be used to assess this principle’s application in exercising a Notary’s authority? This research adopts a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and case-based methodologies. The findings of this study are twofold: first, the regulation of the Notary’s principle of prudence is not specifically defined, leaving it as an open norm subject to multiple interpretations. Second, to address these varying interpretations, seven indicators have been identified to evaluate whether a Notary has acted with prudence in carrying out their duties. These indicators should be comprehensively incorporated into the regulations through a Circular issued by the Ministry of Law and Human Rights or through revisions to the Law on the Office of Notary (hard law) and the Notary Code of Conduct (soft law). AbstrakSalah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, dalam menjalankan kewenangan tersebut hendaknya Notaris menerapkan asas kehati-hatian, sebagaimana diatur secara implisit di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Permasalahannya, kedua peraturan ini tidak menguraikan secara konkret asas kehati-hatian tersebut sehingga perlu dianalisis mengenai penerapannya. Oleh karenanya, rumusan masalah di dalam artikel ini, yaitu pertama, bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? Kedua, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, karakteristik pengaturan dari asas kehati-hatian notaris tidak diatur secara spesifik atau sifat pengaturannya dapat dikatakan sebagai open norm, sehingga dalam penerapannya terjadi multitafsir. Kedua, untuk mengatasi keberagaman penafsiran maka ada 7 (tujuh) indikator yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai apakah notaris telah menjalankan kewenangannya dengan hati-hati atau tidak. Tujuh indikator tersebut hendaknya diatur secara komprehensif dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris (hard law), serta Kode Perilaku Notaris (soft law).

Page 24 of 25 | Total Record : 245

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2024): JNH VOL 15 NO 2 NOVEMBER 2024 Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024 Vol 14, No 2 (2023): JNH VOL 14 NO 2 NOVEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023 Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022 Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021 Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020 Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020 Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019 Vol 10, No 1 (2019): JNH VOL 10 NO. 1 Juni 2019 Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Vol 9, No 1 (2018): JNH VOL 9 NO. 1 Juni 2018 Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017 Vol 7, No 2 (2016): JNH VOL 7 NO. 2 Tahun 2016 Vol 7, No 1 (2016): JNH VOL 7 NO. 1 Tahun 2016 Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 1 (2010) More Issue