MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
Muwazah adalah jurnal kajian gender dengan ISSN Print: 2085-8353; Online: 2502-5368 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Pekalongan. Kata Muwazah berasal dari bahasa Arab yaitu (??????) yang memiliki arti kesetaraan. Jurnal ini fokus pada isu-isu aktual dan kontemporer yang berkaitan dengan kajian gender lokalitas dalam berbagai perspektif. Redaksi mengundang para ilmuwan, sarjana, professional, praktisi dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu yang konsern terhadap kajian gender berupa analisis, aplikasi teori, hasil penelitian, terjemahan, resensi buku, literature review untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Jurnal ini terbit setahun dua kali setiap bulan Juni dan Desember.
Articles
415 Documents
<![CDATA[PEREMPUAN DALAM LINTAS SEJARAH (Studi Atas Peran Publik Sahabiyah-Sahabiyah di Masa Rasulullah SAW) ]]>
<![CDATA[Syamzan Syukur]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i1.437
<![CDATA[Abstract: The tradition of pre-Islamic Arabian society known as the position of women as imperior. Prophet as a feminist fight for equality derarat (egalitarian) between men and women. The struggle of the Prophet raise the dignity of women is very opposite to trasidi Arab society. Many traditions and fi'li qauli recommending that treat women well. Even at the time of the Prophet women taking a role in the public sphere-sphere were previously considered taboo for women. As in politics known Aisha, Umm Salama, Safia Bint Abdul Muttalib and others, in the field of education known in economics Aisha and Khadija bint Khuwalid known. Abstrak : Tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang dikenal sebagai posisi perempuan sebagai imperior. Nabi sebagai pertarungan feminis untuk kesetaraan derarat (egaliter) antara laki-laki dan perempuan. Perjuangan Nabi mengangkat harkat dan martabat wanita sangat berlawanan dengan trasidi masyarakat Arab. Banyak tradisi dan qauli fi'li merekomendasikan bahwa memperlakukan wanita dengan baik. Bahkan pada saat perempuan Nabi mengambil peran dalam masyarakat lingkup-lingkup yang sebelumnya dianggap tabu bagi perempuan. Seperti dalam politik dikenal Aisha, Ummu Salamah, Safia Binti Abdul Muthalib dan lain-lain, di bidang pendidikan yang dikenal dalam ilmu ekonomi Aisha dan Khadijah binti Khuwalid dikenal.]]>
<![CDATA[HAK KONSTITUSIONAL BURUH PEREMPUAN DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Triana Sofiani]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i1.438
<![CDATA[Abstract : This study just want to expose on the constitutional rights of women workers in Indonesia within the legal framework of the welfare state. Indonesia as a state welfare law, of course, the duty to enforce the welfare of all citizens, both men and women without discrimination, including the constitutional rights of women workers. The state is obliged regulate wages, provide protection, social security and guarantee of other rights, fairly and without discrimination in accordance constitutional rights of women workers as the provisions contained in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Abstrak : Penelitian ini hanya ingin mengekspos tentang hak-hak konstitusional pekerja perempuan di Indonesia dalam kerangka hukum negara kesejahteraan. Indonesia sebagai hukum negara kesejahteraan, tentu saja, kewajiban untuk menegakkan kesejahteraan semua warga negara, baik pria maupun wanita tanpa diskriminasi, termasuk hak-hak konstitusional pekerja perempuan. Negara berkewajiban mengatur upah, memberikan perlindungan, jaminan sosial dan jaminan hak-hak lain, adil dan tanpa diskriminasi dalam hak-hak konstitusional sesuai pekerja perempuan sebagai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]]>
<![CDATA[PERAN AKTIF PEREMPUAN MUSLIM ]]>
<![CDATA[Taufik Munir]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i1.439
<![CDATA[Abstract :Â Issues on the Status of Women in Islam will always be a discourse which is always inviting pros and cons. Although in terms of women's rights has been codified in revelation and tradition of the Prophet (Hadith), but it turns out after him after the death, the condition of Muslim women considered to be undergoing drastic changes. The amendment relates to the concept of women's liberation, along with changes in the interpretation of the validity of the scholars of fiqh sources-formal legal about women's rights in Islam. The emergence of stigmatization in our society, that women do not need to play outside the home also play a role worsen climate of freedom for women. Abstrak : Isu tentang Status Perempuan dalam Islam akan selalu menjadi wacana yang selalu mengundang pro dan kontra. Meskipun dalam hal hak-hak perempuan telah dikodifikasi dalam wahyu dan tradisi Nabi (Hadis), tetapi ternyata setelah dia setelah kematian, kondisi perempuan Muslim dianggap mengalami perubahan drastis. Perubahan tersebut berkaitan dengan konsep pembebasan perempuan, bersama dengan perubahan dalam interpretasi validitas ulama sumber formal hukum tentang hak-hak perempuan dalam Islam fiqh. Munculnya stigmatisasi di masyarakat kita, bahwa wanita tidak perlu bermain di luar rumah juga berperan memperburuk iklim kebebasan bagi perempuan]]>
<![CDATA[PATRIARKHISME DAN KETIDAKADILAN GENDER ]]>
<![CDATA[Siti Rokhimah]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i1.440
<![CDATA[Abstract : This study discusses about what and how the patriarchal system perpetuates gender inequality in the reality of social life, with women as victims. Patriarchy is the magic system because of its ability to power that is no longer in the realm of the family but in all areas of the world that demonstrate extraordinary cognitive. This system is a system of male dominance and superiority -laki for control and domination of women. Gender roles are deliberately constructed by this ideology, understood by women as something natural or nature, so that in many areas of life this system perpetuates gender inequality. Abstrak : Penelitian ini membahas tentang apa dan bagaimana sistem patriarki melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam realitas kehidupan sosial, dengan perempuan sebagai korban. Patriarki adalah sistem ajaib karena kemampuannya untuk kekuasaan yang tidak lagi di ranah keluarga tetapi dalam semua wilayah di dunia yang menunjukkan kognitif yang luar biasa. Sistem ini adalah sistem laki-laki dominasi dan superioritas -laki untuk kontrol dan dominasi perempuan. Peran gender sengaja dibangun oleh ideologi ini, dipahami oleh perempuan sebagai sesuatu yang alami atau alam, sehingga dalam banyak bidang kehidupan sistem ini melanggengkan ketidaksetaraan gender.]]>
<![CDATA[HIBAH AYAH KEPADA ANAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH GENDER ]]>
<![CDATA[Fauzi Saleh]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.441
<![CDATA[Hibah is a present that given by someone to other for sake Allah swt. Nowadays, parents use the term (hibah) for avoiding the improper debate especially toward daughter. They distribute the property to their women children after evaluating how do it properly. The problem here is this kind of pure hibah or other name of heritage eventhough it is done before the death of parent. Some ulemas responded the issue, again, many intepretations related to hadith regarding the issue. Among the problem must be focused is the portion of daughter related the amount of property, also some of them have no portion of that. The writer also try to analyze the interpretation of ulemas related to nass on this issue. Through the research, the writer found the Islamic law never forbade hibah to be specialized to certain gender such daughter and mother. Concerning the daughter, the Syariah law pursue the justice among the children. So, it should be the same portion between male and female in relating to hibah.Hibah adalah hadiah yang diberikan oleh seseorang dengan yang lain demi Allah swt. Saat ini, orang tua menggunakan istilah (hibah) untuk menghindari perdebatan yang tidak tepat terutama terhadap anak. Mereka mendistribusikan properti untuk anakanak perempuan mereka setelah mengevaluasi bagaimana melakukannya dengan benar. Masalahnya di sini adalah jenis hibah murni atau nama lain dari warisan walaupun hal itu dilakukan sebelum kematian orang tua. Beberapa ulama menanggapi masalah ini, sekali lagi, banyak intepretations terkait dengan hadits tentang masalah ini. Di antara masalah harus difokuskan adalah bagian putri terkait jumlah properti, juga beberapa dari mereka tidak memiliki bagian itu. Penulis juga mencoba untuk menganalisis interpretasi ulama yang berkaitan dengan nass tentang masalah ini. Melalui penelitian, penulis menemukan hukum Islam tidak pernah melarang hibah untuk khusus jenis kelamin anak seperti tertentu dan ibu. Mengenai putri, hukum Syariah mengejar keadilan di antara anak-anak. Jadi, itu harus porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berhubungan dengan hibah.]]>
<![CDATA[HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI DAN KONVENSI CEDAW ]]>
<![CDATA[Nuraida Jamil]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.442
<![CDATA[Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women. Hak-Hak Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita, karena dia manusia dan sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan juga disediakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, Hak-Hak Perempuan diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Regulasi tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan]]>
<![CDATA[MODEL PEMBACAAN KRITIS TEKS-TEKS KEISLAMAN KAUM FEMINIS ]]>
<![CDATA[Muhandis Azzuhri]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.443
<![CDATA[Study feminism can not be separated from theological studies. Almost all religions have bad treatments against women. The position of women in some religions are placed as "The Second Sex" and that religion perceives something usually considered "as it should be" (what exactly), instead of "as it is" (whatever they are). Riffat Hassan and Amina Wadud form of interpreting the verses of the Qur'an which is far from the spirit of liberation theology with a feminine approach. Feminism is understood as the liberation of all the oppression of humanity. feminisme Studi tidak dapat dipisahkan dari studi teologi. Hampir semua agama memiliki perawatan yang buruk terhadap perempuan. Posisi perempuan dalam beberapa agama ditempatkan sebagai "The Second Sex" dan agama yang merasakan sesuatu yang biasanya dianggap "sebagaimana mestinya" (apa sebenarnya), bukan "karena" (apa adanya). Riffat Hassan dan Amina Wadud bentuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang jauh dari semangat teologi pembebasan dengan pendekatan feminin. Feminisme dipahami sebagai pembebasan dari penindasan kemanusiaan.]]>
<![CDATA[HUKUM SEORANG WANITA YANG MAKMUM KEPADA SEORANG LELAKI YANG BUKAN MUHRIM ]]>
<![CDATA[Niki Alma Febriana Fauzi]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.444
<![CDATA[This study discusses the congregation law a woman to a man is not mahram. In society, consciously or unconsciously habit congregation woman to a man become commonplace. This raises questions regarding how the law? A tradition relates that the Prophet Muhammad, had been a priest of a beautiful woman who is not mahram. The hadith is weak status, but by looking at a few other reasons and arguments, concluded that the law of the congregation woman to a man who is not mahram is allowed. Penelitian ini membahas hukum jemaat seorang wanita untuk seorang pria bukan mahram. Dalam masyarakat, sadar atau tidak sadar kebiasaan jemaat wanita untuk seorang pria menjadi hal yang biasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum? Tradisi menceritakan bahwa Nabi Muhammad, telah menjadi imam wanita cantik yang bukan mahram. Hadits ini statusnya lemah, tetapi dengan melihat beberapa alasan lain dan argumen, menyimpulkan bahwa hukum wanita jemaat dengan seorang pria yang bukan mahram diperbolehkan]]>
<![CDATA[PANDANGAN IBNU JARIR AT-THABARI TENTANG KEDUDUKAN WANITA SEBAGAI HAKIM DAN IMAM SALAT ]]>
<![CDATA[Ali Trigiyatno]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.445
<![CDATA[Study about the defense of women's rights was not only done by scholars today. Classical scholars who died in 310 H named Ibn Jarir At-Thabari has shown concern as well as defense of women's rights, even though he should at odds with the opinion of the majority of scholars at that time. Recorded two controversial fatwa in his time the priesthood of women's issues in front of the man and his status as court judges. His opinion that assessed syadz in his time was now beginning to be used and practiced in many Muslim countries Studi tentang pembelaan hak-hak perempuan tidak hanya dilakukan oleh para sarjana saat ini. Sarjana klasik yang meninggal pada 310 H yang bernama Ibnu Jarir AtThabari telah menunjukkan kepedulian serta membela hak-hak perempuan, meskipun ia harus bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama pada saat itu. Tercatat dua fatwa yang kontroversial pada masanya imamat isu-isu perempuan di depan pria itu dan statusnya sebagai hakim pengadilan. Pendapatnya yang dinilai syadz pada masanya sekarang mulai digunakan dan dipraktekkan di banyak negara Muslim]]>
<![CDATA[KETIKA PEREMPUAN LUPA (Etnografi Perempuan TQN, PP Suryalaya, Tasikmalaya-Jawa Barat) ]]>
<![CDATA[Ade Yamin]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.446
<![CDATA[This ethnographic study shows that, the conception of gender equality is interpreted by Suryalaya TQN community is a result of discrimination on gender in the form of male domination of women. This happens because, for dogmatic reasons and traditions, or precisely because women have been shown to surrender to what happened so long in the community. Therefore, efforts need to begin to affect the habits that put the subordination of women as men, through lectures, explanations to the provision of community models TQN Suryalaya in looking at the presence of womenStudi etnografi ini menunjukkan bahwa, konsepsi kesetaraan gender ditafsirkan oleh masyarakat Suryalaya TQN adalah hasil dari diskriminasi gender dalam bentuk dominasi laki-laki perempuan. Hal ini terjadi karena, untuk alasan dogmatis dan tradisi, atau justru karena perempuan telah terbukti untuk menyerah kepada apa yang terjadi begitu lama di masyarakat. Oleh karena itu, upaya harus mulai mempengaruhi kebiasaan yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki, melalui ceramah, penjelasan untuk penyediaan model masyarakat TQN Suryalaya dalam melihat kehadiran perempuan.]]>
