cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
ISSN : 20858353     EISSN : 25025368     DOI : -
Core Subject :
Muwazah adalah jurnal kajian gender dengan ISSN Print: 2085-8353; Online: 2502-5368 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Pekalongan. Kata Muwazah berasal dari bahasa Arab yaitu (??????) yang memiliki arti kesetaraan. Jurnal ini fokus pada isu-isu aktual dan kontemporer yang berkaitan dengan kajian gender lokalitas dalam berbagai perspektif. Redaksi mengundang para ilmuwan, sarjana, professional, praktisi dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu yang konsern terhadap kajian gender berupa analisis, aplikasi teori, hasil penelitian, terjemahan, resensi buku, literature review untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Jurnal ini terbit setahun dua kali setiap bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 415 Documents
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2004 DALAM POTRET PEMAHAMAN GENDER DAN PAHAM FEMINISME Rr. Rina Antasari
Muwazah Vol 5 No 2 (2013)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v5i2.344

Abstract

Abstract: Act No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence (Law-Domestic Violence), is a device in which the laws governing the prevention, protection of victims, and prosecution of perpetrators of domestic violence. Thus domestic violence no longer be something that is considered private, but had become a public issue. Along with the passage of time reality show, that every issue of domestic violence victims, especially between husband and wife, it is not as smooth as expected from the presence of Act No. 23 of 2004. The reality has not met the expectations of the victims (women) to get justice. Some of the factors that cause this condition, including the substance of the Act is not yet clear, absorption abundance liberalism, gender bias conditions, as well as meet compliance demands internasioanal ratification convention. Abstrak : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), adalah perangkat di mana hukum yang mengatur pencegahan, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap pribadi, tetapi telah menjadi isu publik. Seiring dengan berlalunya waktu reality show, bahwa setiap masalah korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama antara suami dan istri, tidak semulus yang diharapkan dari kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2004. Kenyataannya belum memenuhi harapan korban (perempuan) untuk mendapatkan keadilan. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini, termasuk substansi UU tersebut belum jelas, kelimpahan penyerapan liberalisme, kondisi bias gender, serta tuntutan memenuhi kepatuhan ratifikasi konvensi internasioanal.
RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis) Nur Aisyah
Muwazah Vol 5 No 2 (2013)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v5i2.346

Abstract

Abstract : This study departs from the reality of gender relations within the family institution which has to be dikhotomis, causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist) has their own viewpoint about the pattern of gender relations in the family. However, simultaneously acknowledging that the social construction of culture remained significant influence on the division of roles are played by men (husbands) and women (wife) in the family institution. This means that the social construction of culture was instrumental in the creation of relations contribute between men and women equally or otherwise occurred inequality. Abstrak : Penelitian ini berangkat dari realitas hubungan gender dalam institusi keluarga yang harus dikhotomis, menyebabkan hubungan ketimpangan tiang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin membongkar tampilan detail dari beberapa teori, baik sosial dan feminis tentang relasi gender dalam keluarga. Masingmasing teori ini (struktural fungsional, konflik dan feminis) memiliki pandangan mereka sendiri tentang pola hubungan gender dalam keluarga. Namun, secara bersamaan mengakui bahwa konstruksi sosial budaya tetap berpengaruh signifikan terhadap pembagian peran yang dimainkan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga. Ini berarti bahwa konstruksi sosial budaya sangat berperan dalam penciptaan hubungan berkontribusi antara laki-laki dan perempuan sama-sama atau terjadi ketimpangan.
EKSISTENSI WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Aprijon Efendi
Muwazah Vol 5 No 2 (2013)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v5i2.347

Abstract

Abstract : Women have a vital role for the welfare of the community, both on a small scale such as family formation and in such large-scale development of the country. Islam asserts that, the identity of a nation with close ties to the role of women, even the existence of a benchmark for the success of women of the country, if a woman becomes both, then the country will go forward, otherwise if she does not act well then the country will be destroyed. Although women have made significant contributions in development, but the role of women has not been proportional to the number of existing female population. Currently various problems still disturbing existence of women in society. To overcome these authors offer some views, such as relocating back function submit completely to the woman and the woman herself, but still adhere to the instructions of the Qur'an and Hadith. Abstrak : Perempuan memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam skala kecil seperti pembentukan keluarga dan dalam pembangunan skala besar seperti negara. Islam menegaskan bahwa, identitas bangsa memiliki hubungan dekat dengan peran perempuan, bahkan keberadaan tolok ukur keberhasilan perempuan dari negara, jika seorang wanita menjadi baik, maka negara akan maju, sebaliknya jika dia tidak tidak bertindak dengan baik maka negara akan hancur. Meskipun perempuan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan, namun peran perempuan belum sebanding dengan jumlah penduduk perempuan yang ada. Saat ini berbagai masalah masih mengganggu keberadaan perempuan dalam masyarakat. Untuk mengatasi penulis ini menawarkan beberapa pandangan, seperti relokasi kembali fungsi menyerahkan sepenuhnya kepada wanita dan wanita itu sendiri, namun tetap mematuhi instruksi dari AlQur'an dan Hadis.
PEREMPUAN DALAM SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA Suyatno Suyatno
Muwazah Vol 5 No 2 (2013)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v5i2.348

Abstract

Abstract : Islam since the beginning of the whole ummah's mandated to protect and put women in a safe position. So that embraces syar'i, women are actually safe and respectable position. But in reality, many obstacles and hurdles that actually invented by the Muslims themselves. The majority of Islamic legal interpretation and the results are written by scholars and men often bring bias in their views. Patriarchal culture has marginalized women, denying women as caliph fil ard, and deny justice teachings promoted by the Qur'an. Ideal-normative Islam does not differentiate between men and women, let alone discriminate against women. As carrier safety and kerahmatan entire universe (rahmatan li al-'aalamiin), Islam puts women's position as evidence of primacy. Women are not appreciated at the time of ignorance, with the arrival of Islam he earned a place of honor, getting an education, open a wider kesempatann for actualization and selfdevelopment. Abstrak : Islam sejak awal seluruh umat yang diamanatkan untuk melindungi dan menempatkan perempuan dalam posisi yang aman. Jadi yang mencakup syar'i, wanita sebenarnya posisi aman dan terhormat. Namun pada kenyataannya, banyak kendala dan rintangan yang sebenarnya diciptakan oleh Muslim sendiri. Mayoritas penafsiran hukum Islam dan hasilnya ditulis oleh ulama dan orang-orang sering membawa bias dalam pandangan mereka. Budaya patriarki telah meminggirkan perempuan, menyangkal perempuan sebagai khalifah fil ard, dan menolak ajaran keadilan dipromosikan oleh AlQur'an. Islam Ideal-normatif tidak membedakan antara pria dan wanita, apalagi mendiskriminasikan perempuan. Sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam semesta (rahmatan li al-'aalamiin), Islam menempatkan posisi perempuan sebagai bukti keutamaan. Wanita tidak dihargai pada saat kebodohan, dengan kedatangan Islam ia mendapatkan tempat terhormat, mendapatkan pendidikan, membuka kesempatann yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.
KONTES KECANTIKAN RATU SEJAGAT (MISS WORLD) 2013 DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI I Ketut Widia
Muwazah Vol 5 No 2 (2013)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v5i2.349

Abstract

Abstract : This study departs from the reality show of Miss World 2013, which was opened in Bali. This event raises controversy from many quarters, even as the contest was accused of pornography. However, it is not normative according to the terminology of the law, especially RI.Nomor Act 44 of 2008 on Pornography. Therefore, the Pancasila as the nation's way of life provides an ideal solution to bridge the controversy of most elements relevant to the community are the pros and cons of such activities, through open dialogue and avoid violent means. Abstrak : Penelitian ini berangkat dari reality show Miss World 2013, yang dibuka di Bali. Acara ini menimbulkan kontroversi dari banyak pihak, bahkan saat kontes dituduh pornografi. Namun, tidak normatif menurut terminologi hukum, terutama UU RI.Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, Pancasila sebagai cara hidup bangsa menyediakan solusi ideal untuk menjembatani kontroversi unsur yang paling relevan dengan masyarakat yang pro dan kontra dari kegiatan tersebut, melalui dialog yang terbuka dan menghindari cara-cara kekerasan.
PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER Mursidah Mursidah
Muwazah Vol 5 No 2 (2013)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v5i2.350

Abstract

Abstract : Education is the key to the realization of gender equality in the society, because education is a tool for transferring the norms of society, knowledge and abilities. In education, women still lag behind men. This condition is partly due to the lack of view in society that promotes and put the men to get an education than perempuan.Pendidikan kesataraan gender-based issue that is very strategic, efforts should be pursued to formulate the concrete angkah gender in national education policy, the gender-based curriculum . Models of curriculum integration of gender equality in the educational curriculum developed is a matter of principle because students are expected to understand in depth about the importance of gender equality. The effort is what is meant by equality and gender justice. Abstrak : Pendidikan adalah kunci untuk realisasi kesetaraan gender dalam masyarakat, karena pendidikan adalah alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan. Dalam pendidikan, perempuan masih tertinggal pria. Kondisi ini sebagian disebabkan oleh kurangnya lihat dalam masyarakat yang mempromosikan dan menempatkan orang-orang untuk mendapatkan pendidikan dari perempuan.Pendidikan kesataraan gender berbasis isu yang sangat strategis, upaya harus ditempuh untuk merumuskan jenis kelamin angkah beton dalam kebijakan pendidikan nasional , kurikulum berbasis gender. Model integrasi kurikulum kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan dikembangkan adalah masalah prinsip karena siswa diharapkan untuk memahami secara mendalam tentang pentingnya kesetaraan gender. Upaya ini apa yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender.
STRATEGI PENCEGAHAN TRAGEDI HAK ASASI PEREMPUAN Ayub Wahyudin
Muwazah Vol 6 No 1 (2014)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v6i1.432

Abstract

Abstract: The National women's commission released data annually on violence against women that always increase. Policy advocacy effort and socialization on the elimination of violence against women was held across the archipelago. We need a perfect strategy that involves all stakeholders from academic community, community leaders, public officials, law enforcement authorities, the President and all citizens to unite and suppress the liberation of women from violence and discrimination. The tragedy of human rights including women’s rights is an urgent issue to be dealt with. Abstrak : Komisi perempuan Nasional merilis data setiap tahun tentang kekerasan terhadap perempuan yang selalu meningkat. Upaya advokasi kebijakan dan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan diadakan di seluruh nusantara. Kita perlu strategi yang sempurna yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari civitas akademika, tokoh masyarakat, pejabat publik, aparat penegak hukum, Presiden dan semua warga negara untuk bersatu dan menekan pembebasan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Tragedi HAM termasuk hak-hak perempuan merupakan isu yang mendesak untuk ditangani.
HAK IMAMAH SHALAT BAGI PEREMPUAN (Antara Misi Pembebasan Alquran Dan Belenggu Mazhab Fikih) Kurdi Fadal
Muwazah Vol 6 No 1 (2014)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v6i1.433

Abstract

Abstract :This paper examines the right for women as imam prayer for men in the Quranic and Islamic jurisprudence (school of thouht) perspectives. Based on the mission of Quranic liberation, every man and woman has the right that can not be limited by gender status, because Alquran gives equal rights for each to worship and to be devout to God, including as an imam prayer for men. However, the four schools of fiqh (Hanafian, Malikian, Syafi'ian, and Hanabilan) expressed otherwise. They stated that woman should not to be as an imam prayer of men. Although small fraction of fuqaha permited that action, but the mainstrem of Islamic school of thought is more widely supported by the majority of Muslim community and at a time it  shackle them. The shackle is influenced by religious texts positioning women as root of slander. The factor is compounded by the historical fact that the interpretation of religious texts is merely dominated by men. Abstrak : Makalah ini membahas hak bagi perempuan sebagai imam shalat bagi laki-laki dalam hukum Quran dan Islam (sekolah thouht) perspektif. Berdasarkan misi pembebasan Quran, setiap pria dan wanita memiliki hak yang tidak dapat dibatasi oleh statusnya jenis kelamin, karena Alquran memberikan hak yang sama untuk masing-masing untuk menyembah dan menjadi taat kepada Allah, termasuk sebagai doa imam bagi laki-laki. Namun, empat sekolah fiqh (Hanafian, Malikian, Syafi'ian, dan Hanabilan) menyatakan sebaliknya. Mereka menyatakan bahwa wanita tidak seharusnya menjadi sebagai doa imam laki-laki. Meskipun sebagian kecil dari fuqaha permited tindakan itu, tapi mainstrem sekolah Islam pemikiran lebih luas didukung oleh sebagian besar masyarakat Muslim dan pada waktu itu membelenggu mereka. Belenggu dipengaruhi oleh teks-teks agama memposisikan perempuan sebagai akar fitnah. Faktor ini diperparah oleh fakta sejarah bahwa penafsiran teks-teks agama hanya didominasi oleh laki-laki.
Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur’an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal Mintaraga Eman Surya
Muwazah Vol 6 No 1 (2014)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v6i1.435

Abstract

Abstract: The interpretation of the gender verses in the Al-Qur'an with eco-feminism approach is the criticism and alternative interpretation of gender verses with liberal feminism approach. This is because of the liberal feminism puts men and women in the positions of binary opposition that makes competition and rivalry. The purposes of this paper are to determine the composition of the interpretation of the gender verses in the AlQur'an with eco-feminism approach and to know the function and the position of the interpretation of gender verses with eco-feminism approach as a criticism and an alternative interpretation of gender verses with liberal feminism approach. This paper is expected to be an alternative of the interpretation of liberal feminism which becomes mainstream in Islamic studies and gender. Abstrak : Penafsiran ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an dengan eco-feminisme pendekatan adalah kritik dan interpretasi alternatif ayat jender dengan pendekatan feminisme liberal. Hal ini karena feminisme liberal menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi oposisi biner yang membuat kompetisi dan persaingan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menentukan komposisi dari penafsiran ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an dengan eco-feminisme pendekatan dan mengetahui fungsi dan posisi penafsiran ayat-ayat jender dengan eco-feminisme pendekatan sebagai kritik dan interpretasi alternatif dari ayat-ayat jender dengan pendekatan feminisme liberal. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi alternatif penafsiran feminisme liberal yang menjadi arus utama dalam studi Islam dan gender 
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender) Suyatno Suyatno
Muwazah Vol 6 No 1 (2014)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v6i1.436

Abstract

Abstract : Terms of women's emancipation or gender equality is often touted in almost all corners of the world, able to open a general idea to rethink creature named women to become leaders, even heads of state. The discussion will be more interesting when the position of women in the social facts are also removed. It is of course behind the reconstruction of the position of women in the historical and political arena. Both studies and evidence from the Quran, the Hadith, and the explanation of the experts in the field, shows that women do not experience gender barriers to explore her potential and release energy to become a leader in the community when the community around it has not considered taboo and acknowledged benefits. In addition, the permissibility of being a leader must also be supported by personal qualities include: ability, capacity, faculty, and skills. Abstrak : Ketentuan emansipasi perempuan atau kesetaraan gender sering disebut-sebut hampir di seluruh penjuru dunia, mampu membuka ide umum untuk memikirkan kembali makhluk bernama perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan kepala negara. Pembahasan akan lebih menarik bila posisi perempuan dalam fakta-fakta sosial juga dihapus. Hal ini tentu saja di balik rekonstruksi posisi perempuan di arena sejarah dan politik. Kedua studi dan bukti dari Al-Qur'an, Hadits, dan penjelasan dari para ahli di lapangan, menunjukkan bahwa wanita tidak mengalami hambatan gender untuk menggali potensi dan melepaskan energi untuk menjadi pemimpin di masyarakat ketika masyarakat di sekitarnya belum tabu dipertimbangkan dan manfaat diakui. Selain itu, kebolehan menjadi seorang pemimpin juga harus didukung oleh kualitas pribadi meliputi: kemampuan, kapasitas, fakultas, dan keterampilan