Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Reflektika

reflektika
Website

Published by Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien

ISSN : 23376821 EISSN : 25804006 DOI : -

Core Subject : Religion, Education,

Religion Education

Reflektika is a peer-reviewed journal which is highly dedicated as public space to deeply explore and widely socialize various creative and brilliance academic ideas, concepts, and research findings from the researchers, academicians, and practitioners who are concerning to develop and promote the religious thoughts, and philosophies. Nevertheless, the ideas which are promoting by this journal not just limited to the concept per se, but also expected to the contextualization into the daily religious life, such as, inter-religious dialogue, Islamic movement, living Qur'an, living Hadith, and other issues which are socially, culturally, and politically correlate to the Islamic and Muslim community development.

Arjuna Subject : -

Articles 128 Documents

2 3 4 5 6

POLITIK HUKUM ISLAM ERA KESULTANAN - Syifa; Nabila Saifin Nuha Nurul Haq
Reflektika Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

The existence of Islamic law is often influenced by political conditions and the authorities. In Indonesia, Islamic law is still enforced half-heartedly. Whereas, in the sociological and cultural level, Islamic law is the implemented law of Muslim society who live in Indonesia. This can be seen in the history of the kingdoms in Indonesia who applied Islamic law in their policies. Based on the phenomenon, this paper examines the politics of Islamic law during the Sultanate in Indonesia, with description of some IslamicKingdoms in Indonesia and how the Kingdoms implement the Islamic law as well as legal materials that have been impose on the Kingdoms.The results of the studyfind out that the politics of Islamic law during the Sultanate are concluded in the form of the following policies: making Islam as the official religion of Kingdom, the appointment of some positions in the Kingdom's authorities in the field of religion, enforcementof several quasi-law handbooks that are based on Islamic Sharia to be used as guidance in the resolution of an issue, such as Papakeum in the Kingdom of Cirebon and book of Jugul Mudain the Kingdom of Demak.

PUISI DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI (Kajian Hadis Kontradiksi) Abdul Muiz
Reflektika Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Perkembangan puisi dari zaman ke zaman terus berkembang sejak zaman Jahiliyah sampai sekarang dengan corak dan macamnya, bukan hanya di negeri Arab saja tapi diseluruh negara di dunia ini mengenal akan puisi dengan berbagai macam ragam dan bahasa. Di indonesia misalnnya, ada puisi perjuangan, puisi sejarah, puisi pendidikan, puisi romantis, bahkan tentang pusi percintaan yang marak dilantunkan dalam lagu- lagu, baik lagu-lagu pop, dangdut, keroncong, kasidah, nashid-nashid islami ataupun lainnya. Kalaulah tentang musik sudah banyak dibahas tentang hukumnya, adapun puisi yang masih ada kaitannya belum banyak penulis temukan pembahasannya, maka dalam hal ini penulis mencoba mengkaji tentang puisi menurut pandangan hadis Nabi. Dari hadis-hadis tentang puisi yang penulis dapatkan dapat disimpulkan, bahwa teks hadis yang makna zahirnya bertentangan bisa dikompromikan dengan metode al-jam’u wa al-taufīq sehingga penulis katakan bahwa puisi dilarang jika mengandung hal-hal berikut : menyalahi aturan-aturan syariat, merendahkan martabat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus, puisi yang sangat menyibukkan melebihi kesibukan dalam membaca al-Qur’an dan beribadah kepada Allāh. Adapun puisi dibolehkan adalah sebagai berikut : disusun dengan tidak mengenyampingkan ibadah kepada Allah, dengan tujuan untuk menyadarkan manusia dari keterpurukan mereka, membangkitkan semangat kaum muslimin dan melemahkan semangat kaum kafir, sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah

DEKONSTRUKSI SYSTEM SANKSI DALAM UU NO 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK Mohsi Mohsi
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Pemberlakuan system sanksi adalah sebagai wujud dan bukti adanya kepastian hukum pencatatan perkawinan yang tertuang dalam UU No 22 tahun 1946. Namun, dalam mewujudkan kepastian hukum pencatatan perkawinan yang terus kontekstual, harus terus dilakukan upaya-upaya konstitutif, seperti adanya judicial revieuw dan amandemen atas sebuah regulasi aturan pencatatan perkawinan, termasuk dalam menjaga super power dari sanksi pencatatan perkawinan. Karena jelas, dalam aturannya yang sudah berumur 73 tahun itu, hampir bisa dikatakan tidak memiliki asas kedayagunaan dan kesesuaian dengan konteks masyarakat era kini. System sanksi dalam UU Pencatatan perkawinan sangatlah tidak memiliki kedayagunaan dan kepastian hukum pada era saat ini, bentuk pemberian sanksi sudah bisa dibilang expired karena nilai pemberian sanksi masih mengacu kepada prestise nilai pada tahun 1946, dimana rupiah yang dijadikan alat untuk memberlakukan sanksi adalah Rp 100,- dan Rp 50,- jumlah ini menggambarkan bahwa UU tersebut tidak memberikan daya guna dan kemaslahatan di era saat ini. oleh karena itu, perlu adanya dekonstruksi dengan melakukan revisi atas system sanksi yang sesuai dengan zaman saat ini, demi tercapainya supremasi hukum, kontekstualisasi hukum, dan kepastian hukum. dekonstruksi system sanksi yang ramah zaman dan waktu menjadi pilihan dalam rangka mewujudkan kepastian, dan kedayagunaan hukum pencatatan perkawinan.

TAFSIR AL-QURTUBI: METODOLOGI, KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA Moh. Jufriyadi Sholeh
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

“Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān wa al Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan” karya Imam Al-Qurtubi merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal. Kitab ini menjadi kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqih di eranya. Tulisan ini merupakan artikel konseptual dan menghasilkan beberapa temuan. Pertama, kitab tafsir ini bercorak fiqih karena lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqih dari pada persoalan-persoalan yang lain. Penulisnya memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqih dengan kajian lintas madzhab. Kedua, sebagai karya ulama besar yang berwawasan luas, kitab ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Ketiga, di samping beberapa kelebihan itu ada beberapa catatan sebagai kritik atas karya ini dan menjadi bagian dari kekurangannya.

TRANSFORMASI PONDOK PESANTREN MUADALAH:ANTARA FAKTA HISTORIS DAN TANTANGAN MASA DEPAN Moh. Hamzah
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Sebagai indigenous culture (budaya asli), pesantren memiliki andil besar dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pesantren berdiri di pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi rakyat serta menjadi satu-satunya sistem pendidikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Sayang, pada masa kolonialisme Belanda hingga masa Orde Lama dan Orde Baru, pondok pesantren “disingkirkan” dari dinamika sistem pendidikan nasional Indonesia. Pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal yang sejajar dengan pengajian atau majlis taklim. Tidak itu saja, pesantren hanya dijadikan sebagai wadah dari sebuah “sistem pendidikan formal” yang “dipaksakan” untuk dilaksanakan di pesantren tanpa diberi ruang dan payung hukum untuk menjalankan sistemnya sendiri yang asli itu. Baru pada masa Orde Reformasi pemerintah Indonesia memberikan rekognisi dan legalitas hukum kepada pesantren sebagai sebuah sistem dan satuan pendidikan yang mandiri. Terbitnya Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu‘a>dalah Pada Pondok Pesantren menjadi bukti konkret rekognisi konstitusional pemerintah tersebut. PMA Nomor 18 ini akan semakin memantapkan posisi pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional selain akan semakin meningkatkan taraf kepercayaan masyarakat sebagai user layanan pendidikan yang dikembangkan di dalamnya.

KOMUNIKASI KYAI DI PERGURUAN TINGGI Iwan Kuswandi
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

In pesantren, Kyai (moslem scholars) are the figure who have domain role, it is different in higher education that has formal organization where has structural, fungsional, and bureaucracy well, it doesn’t depend on one figure only. In this research focuses on communication patterns kyai for moral development at university. This study has also found that patterns of communication used by kyai in the coaching character in university is interpersonal communication patterns and communications group. Kyai in universities use one-way communication models, two-way and interactive communication models, transaction communication models, transmission communication models, expressive ritual communication models, publicity communication models, and reception communication models.

PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN NURULHUDA PAKANDANGAN SUMENEP Abdul Azis
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan Di Pondok Pesantren Nurulhuda Pakandangan Sumenep. Menggunakan metode kualitatif dengan Hasil penelitian bahwa Pengambilan keputusan pendidikan di pondok pesantren Nurulhuda pakandangan dilakukan dalam forum MPH merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang beranggotakan 9 orang terdiri dari 3 kiyai dan enam orang asatidz. Keanggotaan MPH ditunjuk langsung oleh majlis kiyai dengan pertimbangan senioritas dan kredibelitas serta loyalitas terhadap pesantren, Pangambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. IHSAN dan IHWAN merupakan lembaga yang dibentuk sebagai forum silaturrahmi juga sebagai mediator antara pesantren dengan masyarakat yang lebih luas

TRADISI OGHEM DI SUMENEP (Studi Living Qur’an Penyelesaian Masalah Dengan Istikhara Mokka’ Oghem) Moh. Jufriyadi Sholeh
Reflektika Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/reflektika.v15i1.393

As the holy book for Moslems and also the big miracle (Mukjizat Kubro) for prophet Muhammad, al-Qur’an has been a part of life for Moslem society that has many functions and penetrate in any parts of their life. It’s not only as the source of the study of Islamic law, al-Qur’an has been also fulfilling the part of tradition, culture and religion routines through their cultures. Al-Qur’an has been also being the parts of Moslem’s social activity, not only for religious activity. Reciting al-Qur’an is not only as a dialy routine activity that they hope reward from God, but also as an activity that they hope can treat any diseases and solve any problems for personal life, family or relatives and also social society. Along the times flow and many problems of life, Moslem society always do some efforts to make al-Qur’an as a media to solve their problems of life that it may come from a massive group or community or personal, not only a guideline of law and worship. Among the efforts to make al-Qur’an as media of problem solving in Moslem life is Mokka’ Oghem by using Al-Anbiya’. Al-Anbiya’ is a book that consists of the stories of prophets and preceding Moslems that has been told in al-Qur’an and tafsir . The tradition of Mokka’ Oghem has been used by Moslem society of Sumenep as the way to make a decision or istikhara when they face any problems or difficult choises.Many people give positif respond to the result of istikhara oghem, it's known when they help each other when one of them have any problem so that they attend oghem. So, the tradition of oghem is still exis until now.

PRAKTIK DAN MOTIVASI MERUQYAH DENGAN AYAT KURSI Ahmadi Ahmadi
Reflektika Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/reflektika.v15i2.401

Exorcism is a culture and heritage that must be preserved as an effort for Muslims to serve the community. The existence of exorcism in Indonesia has an important role, this is because in the life of Indonesian people there are two types of diseases, namely; ordinary and extraordinary diseases. In this extraordinary disease, exorcism has a role in society.This research is a qualitative research with a case study that seeks to reveal the practice and motivation of a person to become a exorcismer by using Ayat Kursi as a medium of ruqyah. In doing treatment, exorcismer uses readings from the Qur'an and hadith to treat someone's illness. One of the verses read in medicine is Ayat Kursi, which is a verse that has many fadilah and its virtues as a protective fortress for its readers, the greatest verse, the leader of the verses of the Qur'an. While the motivation to become exorcismer is to help others as an effort to get closer to Allah.

ANALISIS KRITIS PROBLEMATIKA HAK BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA Ach. Nurholis Majid
Reflektika Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/reflektika.v15i1.397

Religiosity is an essential entity of Indonesian society. Only 0.04% of Indonesians do not choose official religion. This religious fact gives the government confidence that religion is determinant in the lives of Indonesian people. Then, the government poured that belief in the Law on the National Education System (No. 20/2003) Article 12 Section 1a. But then it ran into a problematic crucial. Incorporating religion in education can provide hope for social cohesion and become a cornerstone of morality. Still, on the other hand, it can be a laboratory for the transmission of extremism. Therefore, the state policy in SISDIKNAS Article 12 Section 1a needs to be evaluated critically to understand and describe the substance of the policy, implementation, and impact, both planned and unplanned. For this purpose, this article tries to browse the literature to obtain the required data. This research provides some images. First, the Law generally has a positive substance but is very prone to causing social and legal problems caused by disproportionate and dilemmas derivatives of regulation. Second, the policy of religious rights and belief in the scope of education has not entirely led to the inclusive meaning of religion, resulting in several violations of human rights to the practice of exclusivism. Third, the orientation of religious significance can be the spirit of Indonesian national education.

Page 4 of 13 | Total Record : 128

2 3 4 5 6

Filter by Year

2014 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) Vol 10, No 2 (2015) Vol 8, No 2 (2014) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumenep,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sumenep, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumenep,

Jawa timur

INDONESIA